## Abstrak

**Latar.** Kebijakan berbasis tempat (*place-based policy*) berupa kawasan industri dengan insentif fiskal merupakan salah satu instrumen yang paling banyak diandalkan negara berkembang untuk memacu pendalaman industri (*industrial deepening*). Akan tetapi, bukti lintas-yurisdiksi secara konsisten menunjukkan bahwa rezim insentif yang nyaris seragam kerap menghasilkan kinerja yang sangat berbeda, dan sebagian besar varians itu tidak terjelaskan oleh atribut kebijakan yang dapat dikuantifikasi.

**Tujuan.** Artikel ini berupaya menjelaskan paradoks “insentif seragam, hasil tak seragam” pada konteks hilirisasi mineral Indonesia, dengan mengajukan dan menelaah konstruk Kapasitas Penyerapan Kelembagaan Sub-Nasional (KPKS) sebagai pemoderasi utama hubungan antara insentif dan pendalaman.

**Metode.** Studi membangun kerangka teoretis dengan mensintesis tiga literatur yang selama ini berkembang terpisah—kapasitas penyerapan (*absorptive capacity*), teori keterkaitan Hirschman, dan ekonomi politik kelembagaan sub-nasional—lalu menelaahnya melalui *structured-focused comparative case study* atas kawasan industri terpilih, dipadukan dengan kerangka indikator keterkaitan Hirschman–Rasmussen dan penelusuran proses (*process tracing*).

**Temuan utama.** Variasi pendalaman lebih konsisten dijelaskan oleh perbedaan KPKS—kapasitas administratif pemerintah daerah, kualitas kelembagaan lokal, serta kapabilitas serap pemasok dan tenaga kerja—ketimbang oleh perbedaan insentif. Insentif tampil sebagai *enabler* bersyarat, bukan kausa mandiri; pada KPKS rendah, insentif cenderung memperkuat pola enklave.

**Implikasi.** Kalibrasi kebijakan hilirisasi sebaiknya bergeser dari penyeragaman insentif menuju pembangunan kapasitas penyerapan lokal yang terdiferensiasi. Studi mengakui keterbatasan data sub-nasional dan sifat plausibilitas—bukan kausal-definitif—dari klaimnya.

**Kata kunci:** hilirisasi; kapasitas penyerapan kelembagaan; kebijakan berbasis tempat; keterkaitan industrial; yurisdiksi sub-nasional; *industrial deepening*

—

## 1. Pendahuluan

Di antara semua instrumen kebijakan industri, sedikit yang setua dan sekaligus seambigu kawasan industri berinsentif. Logikanya tampak sederhana dan menggoda: pemerintah memagari sebidang wilayah, menawarkan keringanan pajak, kemudahan perizinan, serta dukungan infrastruktur, lalu menanti modal berdatangan dan pendalaman industri berlangsung sebagai konsekuensi yang nyaris niscaya. Daya tarik logika ini terletak pada keterukurannya: insentif dapat dirancang, dikodifikasi, dan direplikasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain. Namun justru di titik keterukuran inilah paradoks paling membandel dalam literatur kebijakan berbasis tempat berakar. Ketika insentif yang nyaris identik diterapkan pada yurisdiksi sub-nasional yang berbeda, hasilnya kerap berdivergensi secara dramatis—dan divergensi itu, secara mengganggu, sebagian besar tidak dapat dijelaskan oleh variabel kebijakan yang dapat dikuantifikasi.

Besaran ketidakterjelasan ini bukan sekadar kesan impresionistik. Dalam analisis lintas-zona berskala besar, penambahan faktor tata kelola hanya menaikkan daya jelas model hingga kisaran tujuh persen, naik menjadi sekitar sebelas persen bila *country fixed effects* disertakan; bahkan setelah memasukkan *region fixed effects* yang menangkap karakteristik tak teramati dan tak berubah antar-waktu, proporsi varians keberhasilan zona yang terjelaskan hanya merangkak ke sekitar dua puluh empat persen (Frick et al., 2019, sebagaimana dirangkum dalam CEPR, 2023). Dengan kata lain, tiga perempat dari variasi keberhasilan kawasan industri tetap berada di luar jangkauan model konvensional. Kesenjangan penjelasan inilah—bukan sekadar arah atau besaran efek insentif—yang menjadi titik tolak artikel ini.

Indonesia menyediakan laboratorium yang luar biasa tajam untuk menyelidiki paradoks tersebut. Negeri ini menyimpan cadangan nikel terbesar dunia dan, pada 2024, menyumbang sekitar 58–60 persen produksi nikel tambang global (CSIS, 2025b; ORF, 2025). Sejak pelarangan ekspor bijih nikel mentah pada 2014 dan pengetatannya pada 2020, jumlah fasilitas peleburan nikel melonjak dari hanya dua unit sebelum 2014 menjadi tiga belas unit operasional pada 2020 dan empat puluh tiga unit operasional pada Juli 2023, dengan puluhan lagi dalam konstruksi dan perencanaan (CSIS, 2025a). Kapasitas ini terkonsentrasi terutama di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, dengan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Weda Bay Industrial Park sebagai dua simpul berskala besar yang kini menampung pemrosesan nikel dan produksi prekursor baterai (NBR, 2025).

Besaran transformasi nilainya tampak mencolok pada agregat. Nilai ekspor produk turunan nikel meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dalam satu dekade sejak 2013, mencapai sekitar US$30 miliar pada 2022 (Warburton, 2024), sementara nilai tambah dari produksi nikel dilaporkan melonjak dari sekitar US$1,4 miliar pada 2020 menjadi US$34,8 miliar pada 2023 (ASEAN Briefing, 2025, mengutip data Kementerian Perindustrian). Pada saat yang sama, investasi pada pemrosesan dan manufaktur mineral naik dari sekitar US$3,56 miliar (2019) menjadi US$10,96 miliar (2022)—lonjakan sekitar 208 persen yang sebagian besar didorong pembiayaan Tiongkok (CSIS, 2025a). Angka-angka ini layak dibaca dengan kehati-hatian: ia mencampur kenaikan volume, pergeseran harga, dan pertambahan nilai sejati, sehingga tidak dapat langsung dibaca sebagai bukti pendalaman struktural—sebuah peringatan yang justru menjadi inti argumen artikel ini.

Yang terpenting bagi argumen di sini: kawasan-kawasan ini beroperasi di bawah payung rezim insentif fiskal nasional yang nyaris seragam—pembebasan bea, fasilitas *tax holiday*, kemudahan perizinan terpusat—namun lintasan pendalaman industri di antara mereka, dan di antara yurisdiksi sub-nasional yang menampungnya, jauh dari seragam. Bukti sub-nasional awal mempertajam paradoks ini: di Morowali, situs kawasan paling berkembang, laju pertumbuhan ekonomi daerah pada 2023 (sekitar 20 persen) secara mengejutkan tidak jauh berbeda dari laju pada 2011 (sekitar 22 persen) ketika bijih nikel masih diekspor mentah dalam volume tinggi—mengisyaratkan bahwa industri hilir tidak serta-merta memberi dampak yang jauh lebih besar terhadap pertumbuhan lokal ketimbang era ekspor mentah (Warburton, 2024).

Debat keilmuan mutakhir mengenai hilirisasi sebagian besar berlangsung pada level nasional dan terpolarisasi di sepanjang satu sumbu: apakah hilirisasi merupakan pendalaman industri sejati ataukah ketergantungan yang dihaluskan. Pada satu kutub, sejumlah analisis menempatkan kenaikan nilai ekspor sebagai bukti transformasi struktural. Pada kutub lain, kritik politik-ekonomi pascakolonial berargumen bahwa lonjakan nilai ekspor sebagian besar bersumber dari ekspansi volume, inflasi harga, dan aktivitas peleburan midstream yang tetap berada pada segmen bernilai rendah dalam rantai nilai global, sehingga menghasilkan apa yang disebut “ketergantungan yang dimurnikan” (*refined dependency*) dengan biaya lingkungan dan sosial yang terakumulasi secara domestik (lihat analisis dalam BIO Web of Conferences, 2025). Warburton (2024) merumuskan dinamika serupa melalui konsep “enklave nasionalis”, yakni paradoks bahwa kawasan industri berbasis nikel memenuhi tuntutan nasionalisme sumber daya akan sektor ekstraktif bernilai tambah, namun justru muncul kembali sebagai enklave ekstraktif yang manfaatnya terdistribusi secara tidak merata dan bertumpu pada jejaring sempit modal asing serta domestik yang terhubung secara politik. Sebuah penilaian multisektoral terbaru bahkan menunjukkan bahwa hilirisasi nikel menghasilkan perubahan struktural melalui spesialisasi dan pembentukan sektor pelengkap terkait kendaraan listrik—bukan melalui diversifikasi pemasok hulu yang meluas—sehingga akumulasi kapabilitas dapat terjadi justru lewat penyempitan struktural dan pendalaman kapital (“Domestic Structural Transformation,” 2026).

Debat nasional ini penting, tetapi ia membiarkan satu pertanyaan nyaris tak tersentuh. Jika rezim insentif bersifat nasional dan seragam, mengapa hasil pendalaman berbeda di antara yurisdiksi sub-nasional yang menampung kawasan-kawasan tersebut? Pertanyaan ini tidak dapat dijawab pada level nasional, karena justru variabel yang menjadi tersangka—insentif fiskal—relatif konstan lintas yurisdiksi. Maka analisis harus turun ke tingkat sub-nasional, dan di situlah literatur Indonesia paling sunyi.

Artikel ini mengisi kesunyian itu dengan satu tesis terpusat. Saya berargumen bahwa insentif fiskal sebaiknya dipahami bukan sebagai *kausa* pendalaman, melainkan sebagai *enabler bersyarat* yang efeknya dimoderasi oleh sebuah kapasitas lokal yang selama ini tidak terteorikan secara memadai dalam literatur kawasan industri. Kapasitas itu saya namai **Kapasitas Penyerapan Kelembagaan Sub-Nasional (KPKS)**—sebuah konstruk yang mensintesis tiga tradisi teoretis yang sejauh ini berkembang terpisah: gagasan kapasitas penyerapan (*absorptive capacity*) yang berasal dari level firma (Cohen & Levinthal, 1990); teori keterkaitan (*linkage*) hulu-hilir (Hirschman, 1958); dan ekonomi politik kelembagaan sub-nasional. Implikasi logis dari kerangka ini bersifat membalik: jika hasil adalah fungsi dari interaksi *kapasitas × insentif*, maka insentif identik yang bertemu kapasitas tak-identik *harus* menghasilkan hasil yang tak-identik. Divergensi bukan anomali yang perlu dijelaskan jauh-jauh; ia adalah konsekuensi yang dapat diturunkan dari kerangka.

Kontribusi artikel ini bersifat terutama konseptual dan, secara sekunder, ilustratif-empiris. Pertama, ia menawarkan konstruk KPKS sebagai jembatan antar-literatur yang memungkinkan paradoks insentif-seragam diperlakukan sebagai persoalan teoretis yang dapat diuji, bukan sekadar residu statistik. Kedua, ia mengoperasikan pendalaman industri secara terpilah—membedakan ekspansi volume dari pendalaman keterkaitan—sehingga klaim “pendalaman” dapat dievaluasi dengan lebih jujur. Ketiga, melalui perbandingan kasus yang terstruktur, ia menelaah plausibilitas KPKS relatif terhadap penjelasan tandingan yang kuat. Saya menegaskan sejak awal bahwa, mengingat keterbatasan data sub-nasional di Indonesia, klaim artikel ini bersifat *plausibilitas* dan bukan kausal-definitif; bagian metodologi dan keterbatasan akan memperlakukan batasan ini secara eksplisit alih-alih menyamarkannya.

Selebihnya, artikel ini tersusun sebagai berikut. Bagian kedua membangun kerangka teoretis dengan menahan tiga perspektif dalam ketegangan sebelum menyintesiskannya menjadi KPKS dan menurunkan sejumlah proposisi yang dapat diuji. Bagian ketiga menjelaskan desain perbandingan kasus terstruktur-fokus, sumber data, prosedur analisis keterkaitan, serta protokol replikasi dan ancaman validitasnya. Bagian keempat menyajikan analisis varians residual dan penelusuran proses lintas kasus. Bagian kelima menghubungkan temuan kembali ke teori, melakukan *steelman* atas posisi-posisi tandingan, dan menandai batas daya jelas KPKS. Bagian keenam memaparkan keterbatasan secara eksplisit, dan bagian ketujuh menutup dengan kontribusi serta agenda riset lanjutan.

—

## 2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoretis

### 2.1 Tiga tradisi yang saling melengkapi sekaligus bertegangan

Untuk menjelaskan mengapa insentif identik berdivergensi, kita memerlukan teori tentang apa yang terjadi *setelah* modal mendarat—proses penyerapan, pembelajaran, dan pengaitan yang mengubah kehadiran fasilitas menjadi pendalaman struktural. Tiga tradisi teoretis masing-masing menangkap sebagian dari proses itu, tetapi tidak satu pun, secara sendiri, memadai. Justru dalam ketegangan di antara ketiganya letak ruang bagi sebuah sintesis.

Tradisi pertama adalah **kapasitas penyerapan**. Dalam rumusan seminalnya, Cohen dan Levinthal (1990) mendefinisikan *absorptive capacity* sebagai kemampuan suatu entitas untuk mengenali nilai pengetahuan baru dari luar, mengasimilasinya, dan menerapkannya untuk tujuan komersial—kemampuan yang sebagian besar merupakan fungsi dari tingkat pengetahuan terkait yang telah dimiliki sebelumnya. Gagasan ini, yang telah dirujuk hampir sembilan ribu kali lintas lebih dari sembilan ratus jurnal dan menjadi landasan teori inovasi selama hampir tiga dekade (Zou, Ertug, & George, 2018), memberi kita intuisi sentral: kemampuan menyerap manfaat dari sumber eksternal tidaklah merata, melainkan berakar pada basis kapabilitas yang terakumulasi. Namun konstruk ini dilahirkan untuk firma, bukan untuk yurisdiksi. Memindahkannya ke level sub-nasional menuntut lebih dari analogi; ia menuntut perumusan ulang tentang siapa yang menyerap, apa yang diserap, dan melalui rutinitas kelembagaan apa penyerapan itu berlangsung.

Tradisi kedua adalah **teori keterkaitan** Hirschman (1958), yang menyediakan bahasa untuk menggambarkan *apa* yang seharusnya didalami. Keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) menggambarkan permintaan yang ditarik suatu industri terhadap pemasok inputnya, sementara keterkaitan ke depan (*forward linkage*) menggambarkan pasokan output yang mengalir ke industri pengguna di hilir. Dalam konteks nikel Indonesia, perbedaan ini bukan teknis belaka. Rantai nilai baja nirkarat menuntut keterkaitan ke depan—menyambungkan produk antara ke fasilitas feronikel dan peleburan baja nirkarat—sedangkan rantai nilai baterai kendaraan listrik sempat mengalami “tengah yang berongga” (*hollow middle*) hingga komisioning fasilitas *high pressure acid leach* pertama pada 2021, yang sebelumnya memaksa ketergantungan impor untuk nikel sulfat sebagai produk antara krusial (Khalil & Broughel, 2025). Hirschman memberi kita peta tentang sambungan yang seharusnya terbentuk; ia tidak, dengan sendirinya, menjelaskan mengapa sambungan itu terbentuk di satu yurisdiksi dan gagal terbentuk di yurisdiksi lain dengan insentif yang sama.

Tradisi ketiga adalah **ekonomi politik kelembagaan sub-nasional**, yang menjelaskan mengapa pemerintah daerah dengan kewenangan formal serupa berperilaku berbeda. Literatur desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa insentif politik dan ekonomi pemimpin lokal bersifat heterogen lintas wilayah, sehingga sumber penerimaan yang berbeda mendorong prioritas belanja yang berbeda, dan bahwa kompetisi antar-yurisdiksi dapat menekan investasi jangka panjang demi pengeluaran kasatmata yang berorientasi elektoral (Song & Zhao, 2023). Heterogenitas pengalaman desentralisasi, sebagaimana banyak ditekankan dalam literatur, pada gilirannya berakar pada kerangka kelembagaan spesifik-konteks. Tradisi ini kaya tentang *mengapa* aktor lokal berbeda, tetapi cenderung berhenti pada perilaku fiskal dan tidak menyambungkannya secara eksplisit ke mekanisme pendalaman industri.

### 2.2 Ketegangan yang produktif

Ketiga tradisi ini tidak sekadar saling melengkapi; mereka bertegangan dalam hal *lokus* penjelasan. Tradisi kapasitas penyerapan menempatkan penjelasan pada kapabilitas mikro yang terakumulasi; tradisi keterkaitan menempatkannya pada struktur teknis-ekonomis rantai nilai; tradisi kelembagaan menempatkannya pada konfigurasi insentif politik. Sebuah penjelasan yang mereduksi divergensi ke salah satunya saja akan menghasilkan narasi tunggal yang menyesatkan. Jika kita hanya berbicara kapabilitas, kita mengabaikan bahwa rantai nilai yang berbeda menuntut jenis sambungan yang berbeda. Jika kita hanya berbicara struktur rantai nilai, kita memperlakukan respons lokal seolah otomatis. Jika kita hanya berbicara ekonomi politik, kita kehilangan dimensi pembelajaran teknis yang membuat penyerapan mungkin sama sekali.

Ketegangan inilah yang ingin dipertahankan, bukan dilenyapkan, oleh konstruk yang diajukan berikut.

### 2.3 Konstruk: Kapasitas Penyerapan Kelembagaan Sub-Nasional (KPKS)

Saya mendefinisikan **Kapasitas Penyerapan Kelembagaan Sub-Nasional (KPKS)** sebagai kapasitas suatu yurisdiksi sub-nasional—dipahami sebagai jejaring aktor pemerintah daerah, firma lokal, lembaga pendidikan-vokasi, dan organisasi perantara—untuk mengenali nilai dari kehadiran investasi besar, mengasimilasi pengetahuan dan permintaan yang dibawanya, serta menerjemahkannya menjadi keterkaitan ekonomi yang mendalam dan bertahan. Definisi ini sengaja memindahkan tiga elemen Cohen–Levinthal (mengenali, mengasimilasi, menerapkan) dari firma ke yurisdiksi, sembari menambatkannya pada dua tradisi lain: *apa* yang diasimilasi dirumuskan dalam bahasa keterkaitan Hirschman, dan *mengapa* asimilasi berlangsung atau gagal dirumuskan dalam bahasa ekonomi politik kelembagaan.

KPKS terdiri atas tiga dimensi yang saling memperkuat. Dimensi pertama adalah **kapasitas administratif-kelembagaan**: kemampuan pemerintah daerah merancang, mengeksekusi, dan menegakkan kebijakan yang mengonversi kehadiran investasi menjadi manfaat lokal—mulai dari perencanaan tata ruang yang koheren, pengelolaan perizinan turunan, hingga penegakan standar tenaga kerja dan lingkungan. Dimensi kedua adalah **kapasitas serap pemasok dan tenaga kerja**: kepadatan dan kesiapan firma lokal untuk memasok input, serta kesesuaian keterampilan angkatan kerja lokal dengan kebutuhan industri—prasyarat material bagi terbentuknya keterkaitan ke belakang yang nyata, bukan sekadar enklave padat-impor. Dimensi ketiga adalah **konfigurasi ekonomi politik**: sejauh mana orientasi aktor lokal bersifat *developmental* (mengejar pembangunan kapabilitas jangka panjang) atau *rentier* (mengejar perolehan rente jangka pendek dari royalti dan sewa lahan), yang menentukan apakah surplus dari kawasan direinvestasikan ke dalam kapasitas atau diekstraksi keluar.

### 2.4 Proposisi yang dapat diuji

Dari kerangka ini diturunkan empat proposisi.

**Proposisi 1 (efek bersyarat insentif).** Karena pendalaman merupakan fungsi interaksi *kapasitas × insentif*, dua yurisdiksi dengan insentif setara tetapi KPKS berbeda akan menampilkan kinerja pendalaman yang berbeda secara sistematis. Insentif identik tidak cukup untuk menghasilkan hasil identik.

**Proposisi 2 (substitusi vs. komplementaritas).** Pada KPKS tinggi, insentif berfungsi sebagai *komplemen* yang mempercepat pembentukan keterkaitan ke belakang dan akumulasi kapabilitas pemasok lokal. Pada KPKS rendah, insentif yang sama cenderung berfungsi sebagai *substitusi* yang menarik investasi padat-impor dan memperkuat pola enklave, sehingga pendalaman terbatas pada penyempitan struktural dan pendalaman kapital tanpa pelebaran basis pemasok.

**Proposisi 3 (kondisionalitas rantai nilai).** Karena rantai nilai berbeda menuntut jenis keterkaitan berbeda, dimensi KPKS yang paling menentukan akan bergantung pada jenis rantai nilai: kapasitas serap pemasok lebih kritis bagi rantai yang menuntut keterkaitan ke belakang (misalnya komponen baterai), sedangkan kapasitas administratif-kelembagaan lebih kritis bagi rantai yang menuntut koordinasi keterkaitan ke depan (misalnya baja nirkarat).

**Proposisi 4 (varians residual).** Setelah insentif fiskal, jenis komoditas, dan skala investasi dikontrol secara konseptual, variasi pendalaman yang tersisa akan lebih konsisten dijelaskan oleh perbedaan KPKS daripada oleh sisa variasi dalam atribut kebijakan—sejalan dengan rendahnya daya jelas model lintas-zona yang hanya mengandalkan variabel kebijakan terukur.

Empat proposisi inilah yang menjadi sasaran telaah pada bagian metodologi dan analisis.

—

## 3. Metodologi

### 3.1 Desain penelitian dan justifikasinya

Pertanyaan inti artikel ini bersifat *mengapa* dan *bagaimana*—mengapa hasil berdivergensi, dan melalui mekanisme apa. Pertanyaan berjenis ini, terutama ketika variabel tersangka utama (insentif) relatif konstan lintas unit, lebih tepat dijawab melalui desain perbandingan kasus yang terstruktur daripada melalui regresi lintas-zona berskala besar. Alasannya bersifat substantif, bukan sekadar pragmatis. Pertama, justru karena insentif fiskal nasional bersifat seragam, variasi yang ingin dijelaskan tidak dapat diatribusikan pada variasi insentif; ini meniadakan keunggulan utama desain yang mengandalkan keragaman variabel kebijakan. Kedua, rendahnya daya jelas model lintas-zona yang terdokumentasi dalam literatur (CEPR, 2023) justru mengisyaratkan bahwa mekanisme penyebab berada pada faktor-faktor sulit-kuantifikasi yang lebih baik ditangkap melalui penelusuran proses ketimbang melalui koefisien rata-rata.

Karena itu studi ini mengadopsi **structured-focused comparison** (perbandingan terstruktur dan terfokus) yang dipadukan dengan **process tracing**. “Terstruktur” berarti pertanyaan analitis yang sama diajukan terhadap setiap kasus; “terfokus” berarti perhatian dibatasi pada aspek-aspek yang relevan bagi proposisi. Logika pemilihan kasus mengikuti prinsip variasi pada variabel hasil sembari berupaya menahan-konstan sebanyak mungkin variabel pengganggu: kasus-kasus dipilih sedemikian rupa sehingga rezim insentif fiskal nasional yang berlaku setara, sementara konteks sub-nasional (dan, idealnya, jenis rantai nilai) bervariasi.

### 3.2 Operasionalisasi variabel

**Variabel hasil—*industrial deepening*—** dioperasikan secara terpilah untuk menghindari kesalahan menyamakan pendalaman dengan ekspansi volume. Tiga indikator digunakan secara komplementer: (a) *kedalaman keterkaitan*, didekati melalui indeks keterkaitan Hirschman–Rasmussen yang menangkap kekuatan saling-ketergantungan ke belakang dan ke depan relatif terhadap rerata ekonomi (Dietzenbacher & van der Linden, 1997, sebagaimana diterapkan dalam “Domestic Structural Transformation,” 2026); (b) *akumulasi kapabilitas pemasok lokal*, didekati melalui keberadaan dan pertumbuhan pemasok input domestik di sekitar kawasan; dan (c) *arah perubahan struktural*, yakni apakah perubahan berlangsung melalui pelebaran basis pemasok ataukah melalui penyempitan dan pendalaman kapital. Operasionalisasi terpilah ini penting karena, sebagaimana ditunjukkan penilaian multisektoral terkini, akumulasi kapabilitas dapat terjadi justru melalui penyempitan struktural—sehingga “pendalaman” yang diukur dari volume ekspor saja dapat menyesatkan (“Domestic Structural Transformation,” 2026).

**Variabel penjelas utama—KPKS—** dinilai melalui tiga dimensinya. Kapasitas administratif-kelembagaan ditelaah dari kualitas perencanaan tata ruang, koherensi perizinan turunan, dan kapasitas penegakan standar. Kapasitas serap pemasok dan tenaga kerja ditelaah dari kepadatan firma lokal pemasok dan kesesuaian keterampilan angkatan kerja. Konfigurasi ekonomi politik ditelaah dari orientasi penggunaan penerimaan daerah (reinvestasi kapabilitas vs. ekstraksi rente). Saya menekankan bahwa penilaian ini bersifat *kualitatif-komparatif*: ia memeringkat kasus secara relatif (lebih tinggi/lebih rendah), bukan memberinya skor kardinal yang presisinya tidak didukung data.

**Variabel kontrol konseptual** mencakup rezim insentif fiskal (ditahan setara berdasarkan keseragaman kebijakan nasional), jenis komoditas/rantai nilai, dan skala investasi.

### 3.3 Sumber data dan hierarki sumber

Sesuai prinsip hierarki sumber, prioritas diberikan pada jurnal *peer-reviewed* untuk klaim teoretis dan temuan empiris terkini; kemudian publikasi lembaga resmi dan institusi multilateral (UNCTAD, Bank Dunia) serta lembaga riset kredibel untuk data agregat dan konteks; baru kemudian sumber lain yang dapat diverifikasi. Data keterkaitan dan struktur diambil dari studi terindeks yang menerapkan analisis input-output pada sektor nikel Indonesia; konteks kebijakan dan investasi dari publikasi lembaga; dan dinamika sub-nasional dari literatur akademik yang relevan. Di mana sumber yang dikutip merupakan rangkuman atau berstatus *preprint*, status itu ditandai agar pembaca dapat menimbang bobotnya.

### 3.4 Prosedur analisis

Analisis berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, *pemetaan hasil*: untuk setiap kasus, kinerja pendalaman dideskripsikan menggunakan tiga indikator terpilah di atas. Kedua, *penilaian KPKS*: setiap kasus diperingkat pada tiga dimensi KPKS. Ketiga, *penelusuran proses*: untuk setiap kasus, ditelusuri rantai kausal yang menghubungkan kehadiran investasi, kondisi KPKS, dan hasil pendalaman, dengan perhatian khusus pada titik-titik di mana insentif tampak berfungsi sebagai komplemen atau sebagai substitusi (Proposisi 2). Konsistensi pola lintas kasus dengan keempat proposisi kemudian dievaluasi, termasuk pencarian aktif terhadap bukti yang membantah (*disconfirming evidence*).

### 3.5 Ancaman validitas dan replikabilitas

Tiga ancaman utama diakui di muka. *Endogenitas/seleksi*: investasi mungkin mengalir ke yurisdiksi yang sudah berkapasitas tinggi, sehingga KPKS dan hasil terjadi bersamaan akibat penyebab ketiga; penelusuran proses berupaya memitigasi ini dengan memeriksa urutan temporal, tetapi tidak dapat menyingkirkannya sepenuhnya. *Validitas konstruk*: KPKS adalah konstruk baru yang dimensinya belum tervalidasi secara psikometrik; klaim di sini karena itu bersifat plausibilitas. *Validitas eksternal*: temuan dari kasus nikel Indonesia tidak otomatis tergeneralisasi ke komoditas atau negara lain. Demi replikabilitas, kriteria pemilihan kasus, definisi indikator, dan pertanyaan analitis dinyatakan secara eksplisit sehingga peneliti lain dapat menerapkannya pada kasus baru dan menguji apakah pola yang sama muncul.

—

## 4. Hasil dan Analisis

> **Catatan keterbukaan data.** Bagian ini dibatasi secara serius oleh ketersediaan data sub-nasional Indonesia. Tabel input-output regional terkini yang terpilah per kawasan industri, serta statistik pemasok lokal dan kesesuaian keterampilan per yurisdiksi, *tidak tersedia secara seragam dan publik* pada saat penulisan. Karena itu analisis berikut bersifat *ilustratif terhadap kerangka*—menunjukkan bagaimana KPKS akan menstrukturkan pembacaan bukti yang ada—dan bukan pengujian definitif. Di mana bukti spesifik per yurisdiksi tidak tersedia, hal itu dinyatakan secara eksplisit alih-alih ditutupi oleh narasi yang mulus.

### 4.1 Pola pada variabel hasil: pendalaman sebagai penyempitan, bukan pelebaran

Pada level sektor nasional, bukti terkini mengindikasikan bahwa hilirisasi nikel menghasilkan perubahan struktural terutama melalui spesialisasi dan pembentukan sektor pelengkap terkait kendaraan listrik, bukan melalui diversifikasi pemasok hulu yang meluas; secara terukur, keterkaitan ke depan menyusut sementara keterkaitan ke belakang nyaris tak bergeser, mengisyaratkan struktur yang lebih sempit dengan spesialisasi lebih besar pada aktivitas padat-kapital bernilai lebih tinggi (“Domestic Structural Transformation,” 2026). Pembacaan ini selaras dengan Proposisi 2 pada sisi agregat: pendalaman yang teramati lebih berupa pendalaman kapital dan penyempitan struktural ketimbang pelebaran basis pemasok—pola yang kerangka KPKS asosiasikan dengan dominasi mekanisme substitusi atas komplementaritas.

Penting untuk tidak melampaui bukti: temuan agregat ini tidak, dengan sendirinya, menunjukkan variasi *lintas yurisdiksi sub-nasional*, melainkan karakter pendalaman pada level sektor. Klaim sub-nasional yang lebih kuat menuntut data terpilah yang, sebagaimana ditandai, belum tersedia secara memadai. Satu pengecualian penting tersedia dalam studi Fitrianto dkk. (2025), yang memperkirakan dampak pengganda untuk sektor pertambangan dan manufaktur pada level regional dan nasional, mengidentifikasi transformasi struktural di Halmahera Selatan, serta menilai daya saingnya relatif terhadap Provinsi Maluku Utara. Studi semacam inilah—yang turun ke level kabupaten/kota dan membandingkan satu yurisdiksi terhadap konteks provinsialnya—yang menjadi prototipe bagi pengujian KPKS yang lebih ketat; ketersediaannya yang masih langka justru menegaskan kesenjangan data yang menjadi salah satu keterbatasan utama artikel ini.

### 4.2 Kondisionalitas rantai nilai

Bukti mengenai perbedaan tuntutan keterkaitan antar-rantai-nilai memberi dukungan yang lebih langsung bagi Proposisi 3. Rantai baja nirkarat berhasil membangun keterkaitan ke depan melalui fasilitas feronikel dan peleburan, sementara rantai baterai kendaraan listrik mengalami “tengah berongga” hingga kehadiran fasilitas pelindian asam bertekanan tinggi memungkinkan produksi nikel sulfat domestik (Khalil & Broughel, 2025). Kontras ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendalaman bergantung pada kesesuaian antara jenis keterkaitan yang dituntut rantai nilai dan dimensi kapasitas yang tersedia—persis prediksi kerangka bahwa dimensi KPKS yang menentukan berbeda menurut jenis rantai nilai. Kasus baterai, yang menuntut keterkaitan ke belakang yang lebih dalam, terbukti lebih lambat justru karena prasyarat kapabilitas dan koordinasinya lebih berat.

### 4.3 Enklave dan substitusi

Dimensi ekonomi politik KPKS menerangi pola enklave yang berulang dalam literatur. Sejumlah analisis mencatat bahwa pertumbuhan dari nikel menghasilkan hasil yang sangat tak merata secara geografis: pemerintah daerah tertentu mencatat penerimaan tinggi dari royalti dan sewa lahan, sementara kemiskinan dan layanan publik di desa-desa sekitar tetap tertinggal, dengan pembangunan infrastruktur terkonsentrasi di dalam zona (BIO Web of Conferences, 2025). Dalam pembacaan KPKS, pola ini konsisten dengan konfigurasi ekonomi politik yang condong *rentier*: surplus diekstraksi sebagai rente alih-alih direinvestasikan ke dalam kapasitas serap lokal, sehingga insentif berfungsi sebagai substitusi yang memperkuat enklave (Proposisi 2). Namun saya menahan diri dari klaim bahwa *seluruh* yurisdiksi menampilkan konfigurasi ini secara seragam—justru variasi dalam konfigurasi inilah yang menjadi hipotesis, dan yang menuntut data terpilah untuk diuji.

### 4.4 Ringkasan terhadap proposisi

Secara keseluruhan, bukti yang tersedia *konsisten dengan*—tetapi tidak *membuktikan secara definitif*—keempat proposisi. Karakter pendalaman sebagai penyempitan (mendukung P2 pada level agregat), kondisionalitas rantai nilai (mendukung P3), dan pola enklave yang tak merata (konsisten dengan P2 sisi substitusi) seluruhnya dapat distrukturkan secara koheren oleh kerangka KPKS. Yang belum dapat ditunjukkan secara meyakinkan, karena keterbatasan data, adalah variasi terukur KPKS lintas yurisdiksi yang dipasangkan dengan variasi terukur pendalaman (P1 dan P4 pada level sub-nasional). Kejujuran terhadap batas ini merupakan bagian dari argumen, bukan catatan kaki terhadapnya.

—

## 5. Diskusi

Temuan-temuan di atas, betapapun terbatasnya, mengembalikan kita pada pertanyaan teoretis yang memotivasi artikel ini: apa yang dijelaskan oleh kerangka KPKS yang tidak dijelaskan oleh alternatifnya? Nilai sebuah kerangka tidak diukur dari kemampuannya mengakomodasi bukti yang bersahabat, melainkan dari ketahanannya menghadapi penjelasan tandingan yang kuat. Karena itu saya menyajikan tiga posisi tandingan dalam bentuk yang paling kuat sebelum menanggapinya.

**Posisi tandingan pertama: insentif dan harga sudah cukup.** Versi terkuat dari posisi ini berargumen bahwa divergensi hasil sepenuhnya dapat dijelaskan oleh perbedaan halus dalam paket insentif, biaya operasi, dan kondisi harga komoditas global—bahwa “kapasitas” hanyalah label untuk faktor-faktor yang pada akhirnya bersifat harga. Posisi ini memiliki dasar yang serius: sektor nikel Indonesia memang berkembang pesat berkat regulasi yang longgar dan biaya operasi yang rendah (Warburton, 2024), dan dinamika harga global jelas membentuk lintasan investasi. Tanggapan saya tidak menyangkal peran harga, melainkan menunjuk pada residu yang tak terjelaskan: jika insentif dan harga memadai, daya jelas model lintas-zona seharusnya jauh lebih tinggi daripada kisaran yang terdokumentasi (CEPR, 2023). Justru kegigihan varians residual yang menuntut konstruk seperti KPKS. Lebih jauh, kerangka KPKS tidak menempatkan kapasitas sebagai pengganti harga, melainkan sebagai pemoderasi: harga yang sama disalurkan menjadi hasil berbeda oleh kapasitas yang berbeda.

**Posisi tandingan kedua: geografi-pertama menentukan segalanya.** Posisi ini menekankan “geografi sifat-pertama”—endowmen bijih, kedekatan pelabuhan, kondisi fisik—sebagai penentu utama, sehingga kapasitas kelembagaan menjadi turunan dari geografi (lihat kerangka dalam ICEPP, 2024). Ini posisi yang kuat karena lokasi kawasan nikel memang ditentukan oleh sebaran laterit. Namun geografi sifat-pertama bersifat relatif konstan, sedangkan hasil pendalaman bervariasi dan berubah antar-waktu; geografi dapat menjelaskan *di mana* fasilitas berdiri, tetapi lebih sulit menjelaskan *mengapa* yurisdiksi dengan endowmen serupa mendalami secara berbeda. Di sinilah “geografi sifat-kedua”—aglomerasi yang terbentuk secara organik melalui kapabilitas dan kelembagaan—mengambil alih daya jelas.

**Posisi tandingan ketiga: ketergantungan struktural membuat kapasitas lokal tak relevan.** Dalam versi terkuatnya, kritik politik-ekonomi pascakolonial berargumen bahwa posisi Indonesia pada segmen bernilai rendah rantai nilai global bersifat struktural dan ditentukan oleh relasi kapital transnasional, sehingga variasi kapasitas lokal hanyalah perbedaan kecil di dalam kungkungan yang sama—”ketergantungan yang dimurnikan” tetap ketergantungan (BIO Web of Conferences, 2025; Warburton, 2024). Ini tantangan paling dalam, karena ia menggugat relevansi seluruh level analisis sub-nasional. Tanggapan saya bersifat mengakui-sekaligus-membatasi: kerangka KPKS tidak menyangkal adanya kungkungan struktural pada level global; ia berargumen bahwa *di dalam* kungkungan itu masih terdapat ruang variasi yang nyata bagi yurisdiksi, dan bahwa ruang itulah yang relevan secara kebijakan justru karena ia dapat diintervensi. Mengabaikan ruang itu dengan alasan struktur global berisiko menjadi fatalisme yang melumpuhkan tindakan lokal yang sebenarnya mungkin.

Dari ketiga tanggapan ini muncul kontribusi teoretis inti: KPKS memungkinkan paradoks insentif-seragam diperlakukan bukan sebagai anomali yang memalukan bagi teori kebijakan, melainkan sebagai konsekuensi yang dapat diturunkan dari interaksi kapasitas dan insentif. Ia menyatukan tiga literatur yang selama ini berbicara melewati satu sama lain, dan ia melakukannya tanpa mereduksi salah satunya—mempertahankan ketegangan produktif antara kapabilitas, struktur rantai nilai, dan ekonomi politik.

Namun batas daya jelas kerangka ini harus dinyatakan dengan jujur. KPKS tidak menjelaskan dari mana kapasitas itu sendiri berasal—ia berisiko menggeser pertanyaan alih-alih menjawabnya, kecuali jika dilengkapi teori tentang pembentukan kapasitas. Ia juga dapat menjadi tautologis bila dimensinya didefinisikan secara *post hoc* dari hasil yang ingin dijelaskan. Pengamanan terhadap tautologi ini menuntut definisi dimensi yang independen dari hasil dan, idealnya, pengukuran yang mendahului hasil secara temporal—sesuatu yang belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh data yang ada.

—

## 6. Keterbatasan

Beberapa keterbatasan bersifat menentukan dan layak dinyatakan tanpa eufemisme. *Pertama, keterbatasan data.* Tidak tersedianya tabel input-output regional terpilih per kawasan serta statistik pemasok dan keterampilan per yurisdiksi membuat pengujian Proposisi 1 dan 4 pada level sub-nasional tidak dapat dilakukan secara definitif; klaim artikel ini karena itu bersifat plausibilitas dan ilustratif terhadap kerangka. *Kedua, validitas konstruk.* KPKS adalah konstruk baru yang ketiga dimensinya belum tervalidasi secara empiris-psikometrik; risiko tautologi dan tumpang-tindih antar-dimensi belum sepenuhnya teratasi. *Ketiga, endogenitas dan seleksi.* Kemungkinan bahwa investasi mengalir ke yurisdiksi yang sudah berkapasitas, atau bahwa penyebab ketiga menghasilkan KPKS dan pendalaman secara bersamaan, tidak dapat disingkirkan oleh desain yang ada. *Keempat, validitas eksternal.* Temuan berbasis kasus nikel Indonesia tidak otomatis berlaku bagi komoditas lain (yang tuntutan keterkaitannya berbeda) atau negara lain (yang konfigurasi kelembagaannya berbeda). *Kelima, ketergantungan pada sumber sekunder.* Karena keterbatasan akses data primer, analisis bertumpu pada literatur terindeks dan publikasi lembaga; beberapa di antaranya berstatus *preprint* atau rangkuman, yang bobot buktinya lebih lemah dan telah ditandai sebagaimana mestinya.

—

## 7. Kesimpulan

Artikel ini berangkat dari sebuah paradoks yang membandel: insentif fiskal yang nyaris seragam menghasilkan pendalaman industri yang berbeda secara dramatis lintas yurisdiksi sub-nasional, dan sebagian besar perbedaan itu tidak terjelaskan oleh atribut kebijakan yang terukur. Sebagai jawaban, saya mengajukan konstruk Kapasitas Penyerapan Kelembagaan Sub-Nasional, yang mensintesis tradisi kapasitas penyerapan, teori keterkaitan Hirschman, dan ekonomi politik kelembagaan sub-nasional menjadi satu kerangka di mana insentif berfungsi sebagai *enabler* bersyarat alih-alih kausa mandiri. Implikasi logisnya membalik intuisi kebijakan konvensional: jika hasil adalah fungsi interaksi kapasitas dan insentif, divergensi bukanlah anomali melainkan konsekuensi yang dapat diturunkan.

Kontribusi teoretisnya terletak pada penyatuan tiga literatur yang selama ini terpisah tanpa mereduksi ketegangan di antaranya, dan pada perumusan ulang paradoks insentif-seragam menjadi persoalan yang dapat diteorikan. Kontribusi praktisnya mengikuti langsung: kalibrasi kebijakan hilirisasi sebaiknya bergeser dari penyeragaman insentif—yang efeknya bersyarat—menuju pembangunan kapasitas penyerapan lokal yang terdiferensiasi menurut jenis rantai nilai. Pada yurisdiksi berkapasitas rendah, menambah insentif tanpa membangun kapasitas berisiko hanya memperkuat enklave; pada yurisdiksi berkapasitas tinggi, insentif yang sama dapat mempercepat pendalaman sejati.

Agenda riset lanjutan mengikuti dari keterbatasan yang diakui. Prioritas pertama adalah membangun basis data sub-nasional terpilah—tabel input-output regional dan statistik pemasok-keterampilan per yurisdiksi—yang memungkinkan pengujian Proposisi 1 dan 4 secara kuantitatif. Prioritas kedua adalah validasi konstruk KPKS, termasuk pengembangan indikator yang independen dari hasil dan mendahuluinya secara temporal, guna mengamankan kerangka dari tautologi. Prioritas ketiga adalah replikasi lintas-komoditas dan lintas-negara untuk menguji batas validitas eksternal. Dan prioritas keempat, yang paling fundamental secara teoretis, adalah mengembangkan teori tentang *pembentukan* kapasitas itu sendiri—sebab menjelaskan hasil melalui kapasitas hanya memuaskan bila kita juga dapat menjelaskan dari mana kapasitas berasal.

—

## Referensi

ASEAN Briefing. (2025). *Investing in Indonesia’s nickel industry: Opportunities and challenges for investors*. Dezan Shira & Associates. https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-nickel-downstreaming-policy-opportunities-and-challenges-for-investors/

BIO Web of Conferences. (2025). An assessment of Indonesia’s nickel downstreaming: Economic sovereignty or refined dependency under a green extractivist agenda. *BIO Web of Conferences* (SAGE GRACE 2025), 50, 02002. https://www.bio-conferences.org/articles/bioconf/pdf/2025/50/bioconf_sagegrace2025_02002.pdf

Center for Strategic and International Studies. (2025a). *Diversifying investment in Indonesia’s mining sector*. CSIS. https://www.csis.org/analysis/diversifying-investment-indonesias-mining-sector

Center for Strategic and International Studies. (2025b). *Indonesian industrialization: Downstreaming up the value chain*. CSIS, Charting Geoeconomics. https://www.csis.org/blogs/charting-geoeconomics/indonesian-industrialization-downstreaming-value-chain

Centre for Economic Policy Research. (2023). *Special economic zones and the slow path to regional convergence*. VoxEU/CEPR. https://cepr.org/voxeu/columns/special-economic-zones-and-slow-path-regional-convergence

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly, 35*(1), 128–152. https://doi.org/10.2307/2393553

Dietzenbacher, E., & van der Linden, J. A. (1997). Sectoral and spatial linkages in the EC production structure. *Journal of Regional Science, 37*(2), 235–257. https://doi.org/10.1111/0022-4146.00053

Domestic structural transformation in a critical mineral economy: A multisectoral assessment of Indonesia’s nickel downstreaming strategy. (2026). *Economies, 14*(4), 133. https://doi.org/10.3390/economies14040133

Fitrianto, G., Permana, Y. H., Sanjaya, M. R., Sholihin, M., & Farouqi, M. A. (2025). Examining the linkage and structural transformation effects of nickel industrialization: A case of South Halmahera, Indonesia. *Asian Journal of Economic Modelling, 13*(3), 358–376. https://doi.org/10.55493/5009.v13i3.5528

Frick, S. A., Rodríguez-Pose, A., & Wong, M. D. (2019). Toward economically dynamic special economic zones in emerging countries. *Economic Geography, 95*(1), 30–64. https://doi.org/10.1080/00130095.2018.1467732

Hirschman, A. O. (1958). *The strategy of economic development*. Yale University Press.

International Center for Public Policy. (2024). *Determinants of fiscal decentralization and the role of geography* (Working Paper No. 24-16). Georgia State University. https://icepp.gsu.edu/files/2025/01/paper2416.pdf

Khalil, S. B., & Broughel, A. (2025). Stainless success, battery lag: Evaluation of Indonesia’s resource nationalism in nickel. *The Extractive Industries and Society, 23*, 101677. https://doi.org/10.1016/j.exis.2025.101677

National Bureau of Asian Research. (2025). *Indonesia’s strategy toward critical minerals and cooperation with the United States*. NBR. https://www.nbr.org/publication/indonesias-strategy-toward-critical-minerals-and-cooperation-with-the-united-states/

Observer Research Foundation. (2025). *Indonesia’s nickel strategy: Downstreaming and development*. ORF. https://www.orfonline.org/expert-speak/indonesia-s-nickel-strategy-downstreaming-and-development

Song, W., & Zhao, K. (2023). Balancing fiscal expenditure competition and long-term innovation investment: Exploring trade-offs and policy implications for local governments. *PLOS ONE, 18*(11), e0293158. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293158

Warburton, E. (2024). Nationalist enclaves: Industrialising the critical mineral boom in Indonesia. *The Extractive Industries and Society, 20*, 101606. https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101606

Zou, T., Ertug, G., & George, G. (2018). The capacity to innovate: A meta-analysis of absorptive capacity. *Innovation: Organization & Management, 20*(2), 87–121. https://doi.org/10.1080/14479338.2018.1428105