## Abstrak

**Latar.** Hilirisasi mineral di negara berkembang kerap diasumsikan otomatis menghasilkan pembelajaran teknologi melalui investasi asing langsung (FDI). Namun struktur kepemilikan *internal* kawasan industri—terkonsentrasi pada satu investor dominan versus terdiversifikasi lintas pemodal—jarang diteorikan sebagai penentu pola pembelajaran.

**Tujuan.** Artikel ini membangun kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana arsitektur kepemilikan kawasan memediasi hubungan antara FDI dan *technological learning*, lalu mengilustrasikannya pada kawasan nikel Indonesia.

**Metode.** Pendekatan konseptual-deduktif menyintesis empat tradisi teoretis—*global value chains*/GPN, *varieties of capitalism*, kapasitas serap (*absorptive capacity*), dan ekonomi-politik FDI—menjadi serangkaian proposisi yang dapat diuji, diilustrasikan melalui kasus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) sebagai *typical case* kepemilikan terkonsentrasi.

**Temuan utama.** Kerangka memprediksi bahwa konsentrasi kepemilikan mono-investor cenderung mengintensifkan pembelajaran operasional (*shallow*) sambil membatasi pembelajaran arsitektural (*deep*), karena koordinasi intra-firma menggantikan limpahan antar-perusahaan, dan penangkapan pengetahuan condong ke aktor asing. Diversifikasi kepemilikan secara teoretis memperluas saluran limpahan tetapi menaikkan biaya koordinasi.

**Implikasi.** Kebijakan hilirisasi perlu menyasar arsitektur kepemilikan dan mekanisme tata kelola pembelajaran, bukan sekadar volume FDI atau nilai tambah ekspor. Artikel menyumbang konstruk teoretis baru dan agenda riset empiris yang dapat diuji.

**Keywords:** technological learning; absorptive capacity; global value chains; hilirisasi nikel; foreign direct investment; ownership concentration

## 1. Pendahuluan

Sejak Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel mentah pada 2014 dan menegakkannya kembali secara penuh pada 2020, hilirisasi mineral telah menjadi poros kebijakan industri nasional. Logika kebijakannya bertumpu pada satu premis yang tampak intuitif: dengan memaksa pengolahan dilakukan di dalam negeri, nilai tambah, lapangan kerja, dan—yang paling sering dijanjikan—penguasaan teknologi akan berpindah dari pemodal asing ke ekonomi domestik. Premis terakhir inilah yang paling lemah secara teoretis sekaligus paling jarang diuji secara cermat. Kehadiran fisik pabrik pengolahan di teritori nasional tidak dengan sendirinya setara dengan berpindahnya kapasitas teknologis; antara keduanya terbentang persoalan pembelajaran (*technological learning*) yang prosesnya jauh lebih rumit daripada sekadar memindahkan lokasi produksi.

Literatur pembangunan industri telah lama menegaskan bahwa pembelajaran teknologis bukan produk sampingan otomatis dari investasi asing langsung. Karya seminal Lall (1992) menempatkan kapasitas teknologis sebagai hasil interaksi antara insentif, kapabilitas, dan institusi, bukan komoditas yang dapat dibeli atau dipindahkan begitu saja. Cohen dan Levinthal (1990) menambahkan bahwa kemampuan suatu aktor menyerap pengetahuan eksternal—*absorptive capacity*—bergantung pada basis pengetahuan internal yang telah dimilikinya sebelumnya, sehingga limpahan pengetahuan bersifat kondisional, bukan niscaya. Dalam tradisi yang sama, Bell dan Pavitt (1993) membedakan antara sekadar mengoperasikan teknologi yang sudah ada dan kemampuan mengubah serta menciptakannya—suatu pembedaan yang akan menjadi sentral dalam artikel ini. Sementara itu, kerangka *global value chains* (GVC) dan *global production networks* (GPN) memperlihatkan bahwa partisipasi dalam jaringan produksi lintas-negara dapat membuka jalur *upgrading*, tetapi posisi dan tata kelola dalam rantai itu menentukan apakah *upgrading* benar-benar terjadi atau justru terkunci pada fungsi bernilai rendah (Gereffi, 2019; Pietrobelli & Rabellotti, 2011).

Kasus hilirisasi nikel Indonesia menyajikan teka-teki yang mempertajam persoalan ini. Investasi mengalir deras—sebagian besar dari satu sumber nasional yang dominan—dan terkonsentrasi secara geografis maupun korporat pada segelintir kawasan dan kelompok usaha. Studi terbaru mencirikan fenomena ini sebagai pembentukan “enklaf”: aktivitas penambahan nilai memang berlangsung, tetapi terpusat pada sejumlah kecil wilayah dan kelompok korporasi tertentu (Camba, 2024). Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menjadi episentrum pola ini, dengan struktur kepemilikan yang didominasi satu grup investor asing beserta jaringan afiliasinya. Pertanyaannya bukan lagi apakah nilai tambah tercipta—secara statistik jelas tercipta—melainkan apakah arsitektur kepemilikan semacam itu menghasilkan pola pembelajaran teknologis yang secara kualitatif berbeda dari kawasan dengan kepemilikan yang lebih terdiversifikasi.

Di sinilah terletak celah keilmuan yang hendak diisi artikel ini. Sebagian besar literatur *spillover* FDI memperlakukan investasi asing sebagai besaran agregat—diukur lewat volume, pangsa ekspor, atau stok modal—dan jauh lebih jarang menteorikan **struktur kepemilikan internal kawasan industri** sebagai variabel penjelas. Padahal, secara intuitif maupun teoretis, ada perbedaan mendasar antara kawasan yang dihuni banyak perusahaan dengan kepemilikan beragam dan kawasan yang sebagian besar fasilitasnya berada di bawah kendali satu grup terintegrasi secara vertikal. Yang pertama memungkinkan banyak titik kontak, mobilitas tenaga kerja antar-perusahaan, dan persaingan yang merangsang efisiensi; yang kedua dapat menggantikan limpahan antar-perusahaan dengan koordinasi internal yang efisien tetapi tertutup. Perbedaan struktural ini, yang penulis sebut sebagai **arsitektur kepemilikan kawasan** (*park ownership architecture*), nyaris tidak diteorikan sebagai mediator antara FDI dan pembelajaran teknologis.

Kontribusi artikel ini bersifat konseptual dan terdiri atas tiga lapis. *Pertama*, artikel mengusulkan konstruk arsitektur kepemilikan kawasan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan investasi asing dengan pola pembelajaran teknologis, lalu menjabarkannya menjadi serangkaian proposisi yang dapat diuji secara empiris. *Kedua*, artikel menyatukan empat tradisi teoretis yang selama ini berjalan relatif terpisah—GVC/GPN, *varieties of capitalism* dan institusionalisme, kapasitas serap dan kapabilitas teknologis, serta ekonomi-politik FDI—ke dalam satu kerangka yang sengaja menahan ketegangan di antara keempatnya alih-alih mereduksinya menjadi satu narasi tunggal. *Ketiga*, artikel mengilustrasikan kerangka itu pada kasus IMIP dan IWIP sebagai *typical case* kepemilikan terkonsentrasi, sambil menegaskan secara eksplisit batas-batas inferensi yang dapat ditarik dari ilustrasi tersebut.

Penting untuk dinyatakan sejak awal apa yang **tidak** dilakukan artikel ini. Ini bukan studi empiris yang menguji hipotesis dengan data primer; ini adalah upaya pembangunan teori yang menggunakan kasus sebagai ilustrasi, bukan sebagai bukti. Klaim-klaim yang diajukan dikalibrasi sebagai proposisi yang menanti pengujian, bukan temuan yang telah terverifikasi. Pembedaan ini akan dijaga konsisten sepanjang tulisan.

Selebihnya, artikel tersusun sebagai berikut. Bagian kedua membangun kerangka teoretis dengan menempatkan empat lensa dalam ketegangan produktif. Bagian ketiga menjelaskan desain metodologis konseptual-deduktif beserta justifikasi pemilihan kasus dan batas inferensinya. Bagian keempat mengembangkan proposisi inti dan mengilustrasikannya. Bagian kelima mendiskusikan implikasi teoretis sekaligus menanggapi secara serius argumen tandingan yang paling kuat. Bagian keenam dan ketujuh memaparkan keterbatasan dan simpulan.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoretis

Bagian ini membangun kerangka analisis dari empat tradisi yang masing-masing menyoroti sisi berbeda dari hubungan antara investasi asing dan pembelajaran teknologis. Tujuan penyandingan ini bukan sintesis yang melenyapkan perbedaan, melainkan mempertahankan ketegangan di antara keempatnya sebagai sumber daya analitis. Setiap lensa menjawab pertanyaan yang berlainan: bagaimana pengetahuan mengalir (kapasitas serap), di mana ia mengalir dalam rantai nilai (GVC/GPN), institusi macam apa yang membentuk perilaku aktor (*varieties of capitalism*), dan kepentingan siapa yang menentukan distribusinya (ekonomi-politik). Ketika digabungkan, keempatnya mengarahkan perhatian pada satu variabel yang selama ini terabaikan, yaitu struktur kepemilikan di dalam kawasan.

### 2.1 Kapabilitas teknologis dan kapasitas serap: pembelajaran sebagai proses berjenjang

Tradisi kapabilitas teknologis menolak gagasan bahwa teknologi adalah barang siap-pakai yang dapat dipindahkan utuh antar-pelaku ekonomi. Lall (1992) berargumen bahwa kapasitas teknologis nasional tumbuh dari interaksi tiga elemen—insentif, kapabilitas, dan institusi—dan bahwa kegagalan pasar dalam pengembangan teknologi begitu besar sehingga pembangunan kapabilitas jarang terjadi tanpa upaya sengaja. Bell dan Pavitt (1993) menajamkan pembedaan yang menjadi inti artikel ini: antara kapasitas produksi (kemampuan menjalankan proses yang sudah ada pada tingkat efisiensi tertentu) dan kapasitas teknologis (kemampuan mengubah, mengadaptasi, dan akhirnya menciptakan proses serta produk baru). Pembelajaran yang berhenti pada lapis pertama menghasilkan operator yang cakap tetapi bergantung; pembelajaran yang menembus lapis kedua menghasilkan kemandirian teknologis.

Cohen dan Levinthal (1990) menyediakan mekanisme mikro untuk memahami mengapa sebagian aktor menyerap pengetahuan eksternal sementara yang lain tidak. Kapasitas serap—kemampuan mengenali nilai informasi baru, mengasimilasinya, dan menerapkannya—merupakan fungsi dari basis pengetahuan yang telah dimiliki. Konsekuensinya bersifat sirkuler dan kumulatif: aktor yang sudah tahu banyak lebih mudah belajar lebih banyak, sedangkan aktor dengan basis tipis kesulitan memanfaatkan limpahan meskipun limpahan itu tersedia. Bagi kawasan industri di negara berkembang, implikasinya tegas: kehadiran teknologi mutakhir tidak menjamin penyerapannya bila aktor lokal tidak memiliki ambang pengetahuan minimal untuk mencernanya.

Literatur ini juga mengingatkan bahwa ekonomi berbasis sumber daya menghadapi tantangan khas. Negara pada tahap awal pengejaran ketertinggalan sering bertumpu pada industri ekstraktif dengan basis pengetahuan domestik yang rendah, sehingga kongruensi teknologis antara teknologi asing dan kemampuan lokal lemah, dan kapasitas serap meningkat hanya setelah ambang pengetahuan tertentu terlampaui (Criscuolo & Narula, 2008). Hilirisasi nikel menempatkan Indonesia persis pada titik rawan ini: lompatan ke teknologi pengolahan canggih seperti *high-pressure acid leaching* (HPAL) menuntut basis rekayasa yang belum terbentuk secara domestik.

### 2.2 Rantai nilai global dan jaringan produksi: posisi menentukan pembelajaran

Kerangka GVC dan GPN mengalihkan perhatian dari atribut internal aktor ke posisi relasionalnya dalam jaringan produksi. Gereffi (2019) dan tradisi yang ia rintis menunjukkan bahwa *upgrading* ekonomi—perpindahan ke ceruk yang lebih menguntungkan atau lebih canggih secara teknologis—bergantung pada modus tata kelola rantai dan pada peluang yang diberikan atau ditutup oleh aktor pemimpin (*lead firms*). *Upgrading* lazim dibedakan menjadi *process upgrading*, *product upgrading*, *functional upgrading*, dan *inter-sectoral upgrading*; keempatnya tidak berlangsung otomatis dan tidak selalu berurutan.

Temuan empiris mutakhir menunjukkan bahwa partisipasi dalam rantai nilai tidak menjamin *upgrading* yang merata. Studi lintas-industri memperlihatkan bahwa sektor berbasis sumber daya dan manufaktur dapat mengalami *product upgrading* melalui partisipasi rantai nilai tanpa disertai *process upgrading*, sehingga manfaat *upgrading* tidak terwujud secara seragam di semua industri (Ozer et al., 2024). Bagi kawasan ekstraktif, risiko yang menonjol adalah terkuncinya aktivitas pada fungsi bernilai rendah meskipun volume produksi dan ekspor meningkat tajam. Inilah jembatan menuju konsep enklaf: nilai tambah tercatat dalam statistik nasional, tetapi pembelajaran fungsional yang lebih dalam—desain proses, rekayasa, riset dan pengembangan—tetap berada di tangan aktor pemimpin asing.

Yang sering luput dari kerangka GVC standar adalah dimensi spasial mikro: apa yang terjadi ketika satu rantai nilai dipadatkan ke dalam satu kawasan industri yang sebagian besar fasilitasnya dimiliki oleh satu grup terintegrasi. Dalam konfigurasi semacam itu, batas antara koordinasi antar-perusahaan (yang menjadi fokus GVC) dan koordinasi intra-perusahaan menjadi kabur. Integrasi vertikal di dalam kawasan dapat mengubah limpahan yang seharusnya bersifat antar-firma menjadi transfer internal yang tertutup—sebuah persoalan yang akan dikembangkan menjadi proposisi pada Bagian 4.

### 2.3 Ragam kapitalisme dan institusionalisme: asal-usul modal membentuk perilaku koordinasi

Tradisi *varieties of capitalism* (VoC) dan turunannya tentang kapitalisme negara menegaskan bahwa perilaku perusahaan tidak seragam lintas asal-usul institusional. Perusahaan yang berakar pada ekonomi pasar terkoordinasi berperilaku berbeda dari yang berakar pada ekonomi pasar liberal, dan kapitalisme negara menambahkan logika tersendiri di mana pertimbangan strategis negara asal turut membentuk motif internasionalisasi (Li, Cui, & Lu, 2014). Kapitalisme negara Tiongkok kerap dicirikan sebagai “campuran polisentris” antara rencana, pasar, dan bentuk koordinasi informal serta interpersonal, yang menempatkannya pada ujung tertentu dari spektrum ragam kapitalisme (ten Brink, dalam Zheng, 2025).

Relevansinya bagi kawasan nikel bersifat langsung. Model kawasan industri yang dikembangkan investor Tiongkok membawa serta pola koordinasi yang khas: integrasi vertikal yang erat, ketergantungan pada rantai pasok dan tenaga kerja dari negara asal pada fase awal, serta jejaring hubungan yang cenderung internal. Pola ini bukan sekadar pilihan manajerial, melainkan ekspresi dari konfigurasi institusional negara asal yang dibawa ke negara tuan rumah. Karena itu, struktur kepemilikan kawasan tidak dapat dipahami terpisah dari asal-usul institusional modal yang mendominasinya; konsentrasi kepemilikan oleh satu grup dari satu ragam kapitalisme tertentu membawa konsekuensi sistematis bagi cara pengetahuan dikoordinasikan dan, pada gilirannya, bagi siapa yang dapat menyerapnya.

### 2.4 Ekonomi-politik FDI: penangkapan pengetahuan sebagai pertanyaan distributif

Lensa keempat menanyakan pertanyaan distributif yang sering diabaikan tiga lensa sebelumnya: ketika pembelajaran terjadi, kepentingan siapa yang menentukan distribusinya? Tradisi ekonomi-politik FDI dan teori enklaf mengingatkan bahwa industri ekspor yang didominasi modal non-lokal dapat mengekstraksi sumber daya sambil membatasi kapasitas negara tuan rumah merealisasikan manfaat pembangunan (lihat tinjauan dalam Camba, 2024). Insentif fiskal yang dirancang untuk menarik investasi—pembebasan pajak, kemudahan pengadaan lahan, status proyek strategis nasional—dapat sekaligus mengurangi ruang fiskal dan tawar-menawar negara tuan rumah atas syarat transfer teknologi.

Dalam konteks Indonesia, kerangka hukum yang melonggarkan kendala atas pengadaan lahan, investasi, dan perpajakan demi menarik pemrosesan bernilai lebih tinggi telah memperluas kawasan industri nikel secara pesat (Camba, 2024). Namun perluasan ini berlangsung bersamaan dengan terkonsentrasinya pasar pada pembeli yang relatif sedikit, sehingga sebagian pengamat mencirikan struktur pasar nikel olahan sebagai mendekati oligopsoni (Tritto, dalam tinjauan PacForum, 2024). Distribusi kekuasaan pasar semacam ini memiliki implikasi langsung bagi pembelajaran: pihak yang menguasai akses pasar dan rantai pasok memegang daya tawar untuk menentukan sejauh mana pengetahuan inti dibagikan kepada mitra lokal, tenaga kerja, dan negara.

### 2.5 Sintesis: arsitektur kepemilikan kawasan sebagai mediator

Keempat lensa menunjuk ke arah yang sama dari sudut berbeda. Kapasitas serap menjelaskan bahwa pembelajaran bersifat kondisional pada basis pengetahuan lokal. GVC/GPN menjelaskan bahwa posisi dalam rantai menentukan jenis *upgrading* yang mungkin. VoC menjelaskan bahwa asal-usul institusional modal membentuk pola koordinasi. Ekonomi-politik menjelaskan bahwa distribusi pengetahuan adalah hasil pertarungan kepentingan. Variabel yang menautkan keempatnya, namun jarang diteorikan secara eksplisit, adalah struktur kepemilikan di dalam kawasan.

Penulis mendefinisikan **arsitektur kepemilikan kawasan** sebagai konfigurasi kepemilikan dan kendali atas fasilitas-fasilitas di dalam satu kawasan industri, yang membentang pada satu kontinum dari **terkonsentrasi** (sebagian besar fasilitas dikendalikan satu grup terintegrasi vertikal dari satu asal institusional) hingga **terdiversifikasi** (banyak perusahaan dengan kepemilikan beragam dan independen). Tesis sentral artikel ini adalah bahwa posisi kawasan pada kontinum tersebut memediasi hubungan antara FDI dan pola pembelajaran teknologis—memengaruhi saluran transmisi, kedalaman pembelajaran, modus tata kelola, dan distribusi penangkapan pengetahuan. Bagian berikut menjabarkan tesis ini menjadi proposisi yang dapat diuji.

## 3. Metodologi

### 3.1 Desain penelitian

Artikel ini menggunakan desain **konseptual-deduktif dengan ilustrasi empiris** (*conceptual paper with illustrative case*). Pendekatan ini tepat ketika tujuan utama adalah membangun teori—mengusulkan konstruk baru dan menurunkan proposisi—bukan menguji hipotesis dengan data primer (Jaakkola, 2020). Logika penalaran bersifat deduktif: dari sintesis empat tradisi teoretis diturunkan serangkaian proposisi, yang kemudian diilustrasikan pada kasus untuk menunjukkan plausibilitas dan kegunaan analitisnya, bukan untuk membuktikannya.

Pembedaan ini perlu ditegaskan secara metodologis. Ilustrasi kasus dalam artikel konseptual berfungsi sebagai uji plausibilitas (*plausibility probe*) dan alat penajaman konstruk, bukan sebagai bukti konfirmatori. Karena itu, klaim disajikan sebagai proposisi (Pn) yang menanti pengujian, dan setiap pernyataan tentang kasus dikalibrasi terhadap kekuatan bukti yang tersedia di ranah publik.

### 3.2 Pemilihan kasus dan justifikasinya

IMIP dan IWIP dipilih sebagai *typical case* dari arsitektur kepemilikan terkonsentrasi (Gerring, 2007). Keduanya merupakan kawasan pengolahan nikel terintegrasi terbesar di Indonesia, dengan struktur kepemilikan yang didominasi satu grup investor asing beserta jaringan afiliasinya. IMIP dikembangkan bersama mitra dengan grup Tsingshan sebagai pemegang kendali dominan, sementara IWIP dikendalikan melalui kombinasi Tsingshan dan beberapa grup Tiongkok lain seperti Zhenshi dan Huayou, dengan partisipasi produsen baterai CATL (Project Multatuli, 2024). Konfigurasi ini menjadikan keduanya kasus paradigmatik untuk ujung “terkonsentrasi” pada kontinum yang diajukan.

Sebagai pembanding konseptual, artikel merujuk pada **kontrafaktual terdiversifikasi**—konfigurasi kawatan industri hipotetis atau historis di mana banyak perusahaan independen dengan kepemilikan beragam beroperasi berdampingan. Kontrafaktual ini bersifat analitis, bukan empiris penuh, dan keterbatasannya diakui secara eksplisit pada Bagian 6.

### 3.3 Sumber data dan prosedur

Karena artikel bersifat konseptual, “data” terdiri atas dua jenis. *Pertama*, literatur akademik peer-reviewed yang menjadi basis pembangunan kerangka, dikumpulkan dengan mengutamakan hierarki sumber: jurnal terindeks lebih dulu, lalu publikasi institusional resmi, baru sumber kredibel lain. *Kedua*, informasi faktual tentang kasus yang berasal dari publikasi institusional, laporan lembaga riset, dan jurnalisme investigatif terverifikasi, digunakan semata untuk ilustrasi. Di mana sumber bersifat jurnalistik atau berpotensi mengandung kepentingan, status epistemiknya ditandai secara eksplisit dalam teks.

Prosedur analisis berlangsung dalam tiga tahap: (1) ekstraksi mekanisme inti dari tiap tradisi teoretis; (2) sintesis lintas-tradisi untuk mengidentifikasi variabel mediasi yang menautkannya; (3) penurunan proposisi dan pengujian plausibilitasnya terhadap kasus ilustratif. Replikabilitas dijaga dengan menjadikan tiap langkah penurunan proposisi eksplisit dan dapat ditelusuri ke premis teoretisnya.

### 3.4 Batas inferensi

Tiga batas inferensi ditegaskan di muka. *Pertama*, artikel tidak mengklaim hubungan kausal terverifikasi antara kepemilikan dan pembelajaran; ia mengusulkan hubungan tersebut sebagai proposisi. *Kedua*, ilustrasi kasus tidak dapat menggeneralisasi ke seluruh populasi kawasan industri. *Ketiga*, sebagian data kasus berada di ranah yang sensitif secara komersial dan politik sehingga tidak sepenuhnya dapat diverifikasi secara independen; keterbatasan ini diperlakukan sebagai batas yang melekat, bukan yang dapat diabaikan.

## 4. Analisis dan Pengembangan Proposisi

Bagian ini menurunkan enam proposisi yang menjabarkan empat sub-pertanyaan penelitian—saluran, kedalaman, tata kelola, dan penangkapan—lalu mengilustrasikan masing-masing pada kasus.

### 4.1 Saluran transmisi pengetahuan

Literatur *spillover* mengidentifikasi beberapa saluran utama transmisi pengetahuan dari FDI: mobilitas tenaga kerja, keterkaitan ke belakang dan ke depan (*backward/forward linkages*), efek demonstrasi, dan efek persaingan (Kokko, 1994; Lall, 1980). Setiap saluran mengandaikan adanya antarmuka antar-aktor yang independen. Dalam kawasan dengan kepemilikan terkonsentrasi, antarmuka antar-perusahaan independen sebagian besar digantikan oleh hubungan intra-grup, sehingga sebagian saluran tertutup atau berubah sifat.

> **Proposisi 1.** Semakin terkonsentrasi arsitektur kepemilikan kawasan, semakin besar proporsi transmisi pengetahuan yang berlangsung melalui saluran intra-firma (transfer internal) dan semakin kecil melalui saluran antar-firma (limpahan), sehingga jumlah titik kontak independen untuk penyerapan oleh aktor lokal berkurang.

> **Proposisi 2.** Pada kawasan terkonsentrasi, saluran mobilitas tenaga kerja tetap aktif sebagai jalur pembelajaran, tetapi efektivitasnya bergantung pada apakah pengetahuan yang dapat diakses tenaga kerja lokal bersifat operasional ataukah arsitektural.

Ilustrasi: pola umum pada kawasan nikel Indonesia menunjukkan kontraktor rekayasa dan pembangunan smelter sebagian besar berasal dari negara asal investor, dan rantai pasok pada fase awal banyak terintegrasi secara internal (Camba, 2024). Konfigurasi ini konsisten dengan P1: limpahan yang seharusnya bersifat antar-firma terinternalisasi ke dalam grup. Saluran mobilitas tenaga kerja tetap terbuka—migrasi pekerja dari seluruh Sulawesi tercatat signifikan (Tritto, 2023)—tetapi pertanyaan kunci, sesuai P2, adalah lapis pengetahuan apa yang dapat diakses pekerja tersebut.

### 4.2 Kedalaman pembelajaran

Mengikuti Bell dan Pavitt (1993), pembelajaran dapat berhenti pada kapasitas produksi atau menembus ke kapasitas teknologis. Arsitektur kepemilikan memengaruhi kedalaman ini melalui kendali atas fungsi bernilai tinggi.

> **Proposisi 3.** Konsentrasi kepemilikan oleh satu grup terintegrasi vertikal cenderung mempertahankan fungsi bernilai tinggi—desain proses, rekayasa, riset dan pengembangan—di dalam grup (sering di negara asal), sehingga pembelajaran lokal terdorong menuju lapis operasional (*shallow learning*) dan terhambat menuju lapis arsitektural (*deep learning*).

Ilustrasi: keberadaan teknologi pengolahan canggih seperti HPAL di kawasan nikel Indonesia menandakan kompleksitas teknologis tinggi, tetapi penguasaan desain dan rekayasanya umumnya tetap berada pada penyedia teknologi asing (CSIS, 2026). Hal ini konsisten dengan P3: aktor lokal dapat menjadi operator yang sangat cakap tanpa serta-merta memperoleh kemampuan mendesain ulang atau menciptakan proses—persis pembedaan yang ditekankan Bell dan Pavitt. Penting dicatat bahwa P3 tidak menyatakan pembelajaran arsitektural mustahil, melainkan bahwa arsitektur terkonsentrasi menggeser probabilitasnya.

### 4.3 Tata kelola koordinasi sebagai mediator

> **Proposisi 4.** Hubungan antara konsentrasi kepemilikan dan kedalaman pembelajaran dimediasi oleh modus tata kelola koordinasi: semakin koordinasi bertumpu pada hierarki intra-firma alih-alih relasi pasar antar-firma, semakin lemah mekanisme yang memaksa pengkodean dan eksternalisasi pengetahuan yang dapat diserap aktor lokal.

Argumen di balik P4 berakar pada VoC: koordinasi intra-firma yang khas pada kapitalisme negara dengan integrasi vertikal erat tidak menuntut pengkodean pengetahuan ke dalam bentuk yang dapat dipertukarkan di pasar, karena transfer berlangsung secara internal dan tasit. Sebaliknya, koordinasi antar-firma yang berbasis transaksi pasar cenderung memaksa pengetahuan dikodekan menjadi spesifikasi, kontrak, dan standar—bentuk yang lebih mudah diserap pihak ketiga, termasuk pemasok dan mitra lokal.

### 4.4 Penangkapan pengetahuan

> **Proposisi 5.** Pada arsitektur terkonsentrasi, distribusi penangkapan pengetahuan condong ke aktor asing pengendali, karena daya tawar atas akses pasar, rantai pasok, dan teknologi inti terpusat pada grup dominan.

> **Proposisi 6.** Diversifikasi kepemilikan memperluas saluran limpahan dan memeratakan potensi penangkapan pengetahuan, tetapi menaikkan biaya koordinasi dan dapat memperlambat pembangunan skala serta efisiensi operasional—menghasilkan *trade-off* antara keluasan pembelajaran dan efisiensi.

P6 sengaja dirumuskan untuk menahan ketegangan, bukan mengunggulkan satu konfigurasi. Diversifikasi bukan obat mujarab: ia menawarkan lebih banyak titik kontak untuk pembelajaran, tetapi mengorbankan koordinasi yang justru memungkinkan kawasan terkonsentrasi membangun skala dengan cepat. Ketegangan inilah yang menjadi inti diskusi.

### 4.5 Ringkasan kerangka

Keenam proposisi membentuk satu rantai argumen yang dapat dibaca sebagai pemetaan antara sub-pertanyaan penelitian dan basis teoretisnya. Sub-pertanyaan tentang *saluran transmisi* dijawab oleh Proposisi 1 dan 2, yang berpijak pada literatur spillover FDI dan kapasitas serap. Sub-pertanyaan tentang *kedalaman pembelajaran* dijawab oleh Proposisi 3, yang bertumpu pada tradisi kapabilitas teknologis Bell dan Pavitt serta Lall. Sub-pertanyaan tentang *tata kelola koordinasi* dijawab oleh Proposisi 4, yang menarik dari varieties of capitalism dan kerangka GVC/GPN. Akhirnya, sub-pertanyaan tentang *penangkapan pengetahuan* dijawab oleh Proposisi 5 dan 6, yang berakar pada ekonomi-politik FDI dan teori enklaf. Dengan demikian, arsitektur kepemilikan sebagai variabel mediasi memengaruhi saluran (P1–P2) dan kedalaman (P3) melalui mekanisme tata kelola (P4), lalu menentukan distribusi penangkapan (P5–P6).

## 5. Diskusi

### 5.1 Implikasi teoretis

Kerangka ini menyumbang pada literatur dengan memindahkan fokus dari *kuantitas* FDI ke *struktur* kepemilikan sebagai penjelas pola pembelajaran. Banyak studi *spillover* yang menemukan hasil bercampur—kadang positif, kadang nihil—mungkin sebagian disebabkan oleh kegagalan membedakan arsitektur kepemilikan kawasan tempat FDI mendarat. Bila P1–P5 benar, maka dua kawasan dengan volume FDI identik dapat menghasilkan pola pembelajaran yang sangat berbeda semata karena perbedaan konsentrasi kepemilikan. Ini menawarkan satu penjelasan terhadap heterogenitas temuan dalam literatur dan satu variabel moderasi yang dapat diuji secara sistematis.

Kontribusi kedua bersifat integratif. Dengan menahan empat lensa dalam ketegangan, kerangka menghindari reduksi yang lazim: bukan sekadar soal kapasitas serap lokal (yang menyalahkan korban), bukan sekadar soal posisi rantai nilai (yang mengabaikan agensi institusional), bukan sekadar soal asal modal (yang berisiko esensialisme), dan bukan sekadar soal kepentingan (yang mengabaikan mekanisme). Variabel arsitektur kepemilikan menjadi titik temu tempat keempat lensa saling mengoreksi.

### 5.2 Steelman: argumen tandingan yang paling kuat

Tesis sentral artikel ini harus diuji terhadap argumen tandingan yang paling kuat, bukan versi lemahnya. Argumen tandingan itu berbunyi: **koordinasi pembelajaran antar-tenant dalam kawasan terdiversifikasi secara inheren terbatas, sehingga keunggulan diversifikasi yang diandaikan P6 sebagian besar ilusif.** Tiga alasan menopangnya.

*Pertama*, persaingan. Perusahaan-perusahaan independen yang bersaing di pasar yang sama memiliki insentif kuat untuk **tidak** berbagi pengetahuan, karena pengetahuan adalah sumber keunggulan kompetitif. Diversifikasi kepemilikan justru dapat memperkuat kerahasiaan, bukan keterbukaan.

*Kedua*, kerahasiaan komersial. Pengetahuan teknologis yang paling bernilai sering dijaga sebagai rahasia dagang. Kedekatan spasial dalam satu kawasan tidak otomatis meruntuhkan tembok kerahasiaan ini; ia hanya mendekatkan secara fisik, bukan secara epistemik.

*Ketiga*, biaya transaksi. Koordinasi antar-banyak-aktor independen mahal dan rentan kegagalan. Integrasi vertikal pada kawasan terkonsentrasi justru muncul sebagai solusi efisien atas kegagalan koordinasi pasar—persis sebagaimana teori biaya transaksi memperkirakan (Williamson). Dengan logika ini, konsentrasi bukan hambatan pembelajaran melainkan prasyarat efisiensi yang memungkinkan kawasan terbangun sama sekali.

Argumen ini serius dan sebagian benar. Tanggapan artikel ini bersifat membatasi, bukan menyangkal. *Terhadap alasan pertama dan kedua*: P6 tidak mengandaikan berbagi pengetahuan sukarela antar-pesaing, melainkan limpahan tak-sengaja melalui mobilitas tenaga kerja, pembentukan pemasok lokal yang melayani banyak klien, dan efek demonstrasi—mekanisme yang justru mensyaratkan keberadaan banyak aktor independen, terlepas dari niat berbagi. Diversifikasi memperbanyak titik tempat kebocoran tak-sengaja dapat terjadi, bahkan ketika setiap aktor berusaha menjaga rahasia. *Terhadap alasan ketiga*: artikel menerima sepenuhnya bahwa konsentrasi menawarkan efisiensi koordinasi, dan inilah inti *trade-off* pada P6. Klaimnya bukan bahwa diversifikasi superior, melainkan bahwa konsentrasi membeli efisiensi dan skala dengan harga menyempitnya saluran pembelajaran yang lebih dalam. Pertanyaan kebijakannya menjadi pertanyaan tentang pertukaran, bukan tentang mana yang mutlak unggul.

Dengan kata lain, argumen tandingan berhasil mematahkan versi naif dari tesis (bahwa diversifikasi selalu lebih baik untuk pembelajaran) tetapi tidak mematahkan versi yang dikalibrasi (bahwa konsentrasi secara sistematis menggeser pembelajaran ke arah operasional sambil menukarnya dengan efisiensi). Justru di sinilah letak nilai kerangka: ia mengubah perdebatan biner menjadi analisis pertukaran yang dapat diuji.

### 5.3 Implikasi praktis dan kebijakan

Bila kerangka ini valid, maka kebijakan hilirisasi yang hanya menargetkan volume investasi atau nilai tambah ekspor menyasar variabel yang salah. Yang menentukan pembelajaran teknologis jangka panjang adalah arsitektur kepemilikan dan mekanisme tata kelola yang mengatur transmisi pengetahuan. Implikasinya antara lain: persyaratan kandungan lokal yang menyasar fungsi bernilai tinggi (bukan sekadar volume), insentif bagi pembentukan pemasok lokal independen, investasi pada basis pengetahuan domestik agar ambang kapasitas serap terlampaui, dan negosiasi syarat transfer teknologi yang eksplisit pada fase pemberian insentif fiskal—ketika daya tawar negara tuan rumah paling tinggi. Semua rekomendasi ini bersifat kondisional pada validitas proposisi dan karenanya menanti pengujian empiris.

## 6. Keterbatasan

Sejumlah keterbatasan membatasi klaim artikel ini dan perlu dinyatakan tanpa eufemisme. *Pertama, keterbatasan kerangka.* Konstruk arsitektur kepemilikan disederhanakan menjadi kontinum satu dimensi (terkonsentrasi–terdiversifikasi), padahal kepemilikan nyata bersifat multidimensi—mencakup struktur ekuitas, kendali manajerial, integrasi vertikal, dan asal institusional yang tidak selalu bergerak searah. Penyederhanaan ini berguna untuk membangun proposisi tetapi mengorbankan ketepatan.

*Kedua, keterbatasan data.* Ilustrasi kasus bertumpu pada informasi publik yang sebagian berasal dari sumber jurnalistik dan lembaga riset, bukan data primer terverifikasi. Sebagian informasi tentang struktur kepemilikan dan aliran pengetahuan berada di ranah yang sensitif secara komersial dan tidak dapat diverifikasi secara independen. Klaim tentang kedalaman pembelajaran (P3) khususnya sulit diukur tanpa data mikro tingkat perusahaan dan tenaga kerja yang belum tersedia.

*Ketiga, keterbatasan validitas.* Karena artikel bersifat konseptual, tidak ada pengujian hipotesis. Plausibilitas yang ditunjukkan melalui ilustrasi tidak setara dengan konfirmasi empiris. Kontrafaktual terdiversifikasi sebagian besar bersifat analitis; tidak ada kasus pembanding empiris penuh yang diuji berdampingan, sehingga klaim komparatif (P6) paling lemah secara evidensial. *Keempat, risiko esensialisme.* Mengaitkan pola koordinasi dengan asal institusional modal berisiko menggeneralisasi secara berlebihan; perilaku perusahaan bervariasi dalam satu asal yang sama, dan kerangka ini tidak boleh dibaca sebagai klaim deterministik tentang aktor dari negara tertentu.

## 7. Simpulan

Artikel ini berangkat dari satu pertanyaan: apakah kawasan industri yang didominasi modal asing tertentu menghasilkan pola pembelajaran teknologis yang berbeda dibanding kawasan dengan kepemilikan terdiversifikasi. Jawabannya, dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan secara teoretis, adalah serangkaian proposisi: konsentrasi kepemilikan diperkirakan mempersempit saluran limpahan antar-firma, menggeser pembelajaran ke lapis operasional, melalui mekanisme tata kelola yang bertumpu pada koordinasi intra-firma, dan mengarahkan penangkapan pengetahuan ke aktor asing pengendali—sambil menawarkan efisiensi dan skala sebagai imbalannya.

Kontribusi teoretisnya adalah konstruk arsitektur kepemilikan kawasan sebagai variabel mediasi yang menautkan empat tradisi yang selama ini terpisah, dan yang menawarkan penjelasan terhadap heterogenitas temuan dalam literatur *spillover*. Kontribusi praktisnya adalah pengalihan fokus kebijakan dari volume FDI ke struktur kepemilikan dan tata kelola pembelajaran. Agenda riset lanjutan yang paling mendesak bersifat empiris: pengukuran kedalaman pembelajaran melalui data mikro tenaga kerja dan pemasok, perbandingan sistematis antara kawasan dengan arsitektur kepemilikan berbeda, dan pengujian langsung terhadap mekanisme mediasi tata kelola yang dihipotesiskan pada P4. Sampai pengujian itu dilakukan, kerangka ini sebaiknya dibaca sebagaimana ia dimaksudkan—sebagai peta untuk penyelidikan, bukan sebagai kesimpulan tentang dunia.

## Referensi

Bell, M., & Pavitt, K. (1993). Technological accumulation and industrial growth: Contrasts between developed and developing countries. *Industrial and Corporate Change, 2*(2), 157–210. https://doi.org/10.1093/icc/2.2.157

Camba, A. (2024). Nationalist enclaves: Industrialising the critical mineral boom in Indonesia. *The Extractive Industries and Society*. https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101606

Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly, 35*(1), 128–152. https://doi.org/10.2307/2393553

Criscuolo, P., & Narula, R. (2008). A novel approach to national technological accumulation and absorptive capacity: Aggregating Cohen and Levinthal. *The European Journal of Development Research, 20*(1), 56–73. https://doi.org/10.1080/09578810701853181

Gereffi, G. (2019). Economic upgrading in global value chains. In S. Ponte, G. Gereffi, & G. Raj-Reichert (Eds.), *Handbook on global value chains* (pp. 240–254). Edward Elgar.

Gerring, J. (2007). *Case study research: Principles and practices*. Cambridge University Press.

Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: Four approaches. *AMS Review, 10*(1–2), 18–26. https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0

Kokko, A. (1994). Technology, market characteristics, and spillovers. *Journal of Development Economics, 43*(2), 279–293. https://doi.org/10.1016/0304-3878(94)90008-6

Lall, S. (1980). Vertical interfirm linkages in LDCs: An empirical study. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 42*(3), 203–226. https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.1980.mp42003002.x

Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. *World Development, 20*(2), 165–186. https://doi.org/10.1016/0305-750X(92)90097-F

Li, M. H., Cui, L., & Lu, J. (2014). Varieties in state capitalism: Outward FDI strategies of central and local state-owned enterprises from emerging economy countries. *Journal of International Business Studies, 45*(8), 980–1004. https://doi.org/10.1057/jibs.2014.14

Ozer, M., et al. (2024). *GVC participation and economic upgrading in resource-based industries and manufacturing* [Working paper]. Economic Research Forum.

Pietrobelli, C., & Rabellotti, R. (2011). Global value chains meet innovation systems: Are there learning opportunities for developing countries? *World Development, 39*(7), 1261–1269. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.05.013

Tritto, A. (2023). *How Indonesia used Chinese industrial investments to turn nickel into the new gold*. Carnegie Endowment for International Peace.

Zheng, W. (2025). Mosaic of state power: How “new” state capitalism shapes global tech capital. *Big Data & Society, 12*(1). https://doi.org/10.1177/20539517251398728