Pada suatu pagi yang kelabu di pesisir Sulawesi Tengah, seorang pekerja muda berdiri di gerbang sebuah kompleks peleburan nikel yang seluas kota kecil. Cerobong-cerobong menyemburkan asap yang menggantung rendah di atas lanskap yang dulunya ladang dan hutan. Ia datang dari sebuah desa di pedalaman, ditarik oleh janji upah yang lebih besar daripada apa pun yang bisa ditawarkan sawah keluarganya. Setiap hari ia melebur logam yang akan berakhir di baterai mobil-mobil yang melaju di jalan-jalan kota yang tak pernah ia lihat, di benua-benua yang namanya hanya ia kenal dari peta. Ia adalah satu titik dalam rantai global yang panjangnya nyaris tak terbayangkan. Dan suatu malam, saat lelah menumpuk dan tubuhnya terasa seperti alat yang aus, sebuah pertanyaan menyelinap masuk, sederhana dan menggigit: *semua ini, untuk siapa?*

Pertanyaan itu tampak naif. Tentu saja industri dibangun untuk menghasilkan barang, untuk memenuhi kebutuhan, untuk memutar roda kemakmuran. Tetapi naivitas pertanyaan itulah yang membuatnya berbahaya. Sebab ketika kita benar-benar berusaha menjawabnya — bukan dengan klise, melainkan dengan kejujuran — kita menemukan bahwa tiga jawaban yang paling sering diberikan saling bertabrakan. Industri dibangun untuk **modal**, kata sebagian orang: ia adalah mesin penghasil keuntungan, dan segala sesuatu yang lain — pekerja, lingkungan, bahkan negara — adalah variabel yang dikelola demi tujuan itu. Industri dibangun untuk **negara**, kata yang lain: ia adalah tulang punggung kedaulatan, sumber penerimaan, fondasi kekuatan geopolitik sebuah bangsa di antara bangsa-bangsa. Dan ada suara yang lebih lirih, kadang nyaris tak terdengar di tengah dengung pabrik: industri dibangun untuk **manusia** — untuk membebaskan kita dari kelangkaan, untuk memberi kita waktu dan martabat, untuk membuat hidup lebih layak dijalani.

Ketiga jawaban itu tidak sekadar berbeda. Mereka mewakili tiga cara memandang dunia yang, jika dibawa sampai ke ujungnya, saling meniadakan. Dan di persimpangan ketiganya berdiri pekerja muda di gerbang pabrik itu — bukan sebagai abstraksi, melainkan sebagai tubuh yang lelah, sebagai kesadaran yang bertanya. Esai ini adalah upaya untuk tinggal lebih lama di persimpangan itu daripada yang biasanya kita izinkan bagi diri kita sendiri.

## **Mesin yang Melupakan Pembuatnya**

Ada sebuah ironi pendiri dalam sejarah industri. Mesin-mesin pertama dibuat oleh tangan manusia, untuk meringankan beban tangan manusia. Roda pemintal, mesin uap, lini perakitan — semuanya lahir dari hasrat purba untuk menaklukkan kelangkaan, untuk tidak lagi tunduk pada musim, kelelahan, dan keterbatasan otot. Dalam pengertian ini, industri adalah salah satu proyek pembebasan paling ambisius yang pernah dijalankan manusia. Ia menjanjikan dunia di mana tak seorang pun harus kelaparan, di mana penyakit bisa ditaklukkan, di mana waktu yang dulu habis untuk sekadar bertahan hidup bisa dialihkan untuk hidup itu sendiri.

Namun ada sesuatu yang aneh terjadi di sepanjang jalan. Mesin yang diciptakan untuk melayani mulai menuntut pelayanan. Ritme pabrik tidak menyesuaikan diri dengan ritme tubuh manusia; sebaliknya, tubuh manusia harus disesuaikan dengan ritme pabrik. Jam kerja ditentukan bukan oleh kapan seseorang lelah, melainkan oleh kapan modal yang ditanam dalam mesin paling efisien dipulihkan. Inilah yang oleh Karl Marx, dalam analisisnya yang termasyhur tentang kerja terasing, disebut sebagai pembalikan: manusia yang seharusnya menjadi subjek menjadi objek, dan benda mati yang seharusnya menjadi alat menjadi seolah-olah hidup, mengomando. Pekerja menjual tenaganya seperti komoditas apa pun, dan dalam pertukaran itu sesuatu dari dirinya — bukan sekadar waktunya, melainkan sebagian dari kemampuannya untuk mengenali dunia sebagai miliknya — ikut terjual.

Pandangan bahwa industri pada hakikatnya dibangun untuk modal bukanlah sekadar tuduhan moral; ia adalah deskripsi tentang logika internal sebuah sistem. Dalam kerangka ini, perusahaan tidak jahat dan tidak baik — ia hanya menjalankan imperatifnya. Keuntungan harus tumbuh; jika tidak, modal akan mengalir ke tempat lain. Seorang manajer pabrik yang memutuskan untuk mempertahankan upah tinggi dan jam kerja manusiawi, sementara pesaingnya tidak, akan tersingkir dari pasar. Maka kekejaman, jika ada, bukanlah sifat pribadi melainkan sifat struktural. Tak seorang pun perlu menjadi monster agar sistem memproduksi hasil yang monstrous. Inilah wawasan yang membuat kritik terhadap kapitalisme begitu sulit dipatahkan: ia tidak bergantung pada asumsi bahwa orang-orang di dalamnya buruk.

Tetapi para pembela ekonomi pasar punya jawaban yang tak boleh diremehkan, dan kejujuran intelektual menuntut kita menghadapinya dalam bentuknya yang paling kuat. Adam Smith, yang sering dikutip secara dangkal sebagai nabi keserakahan, sesungguhnya menulis dengan kekaguman tentang bagaimana pasar mengoordinasikan jutaan kepentingan yang berserakan menjadi kerja sama tanpa seorang pun memerintahkannya. Tukang roti membuat roti bukan karena cinta kepada kita, melainkan karena kepentingannya sendiri — dan justru karena itulah kita bisa sarapan. Friedrich Hayek memperdalam wawasan ini: pasar adalah sistem pemrosesan informasi yang tak tertandingi, sebuah cara untuk mengoordinasikan pengetahuan yang tersebar di kepala miliaran orang, pengetahuan yang tak mungkin dikumpulkan oleh perencana pusat mana pun. Menurut pandangan ini, mencoba membangun industri “untuk manusia” melalui perintah dari atas justru cenderung menghasilkan kelangkaan, antrean, dan tirani — sebagaimana ditunjukkan oleh ekonomi-ekonomi komando abad ke-20. Modal, dalam argumen ini, bukanlah tuan yang melupakan pembuatnya, melainkan hamba buta yang, justru karena kebutaannya terhadap tujuan akhir, melayani lebih banyak orang daripada niat baik mana pun.

Argumen ini punya bobot. Kemiskinan ekstrem global memang menurun drastis selama dua abad industrialisasi, dan sebagian besar penurunan itu terjadi bukan melalui amal melainkan melalui pertumbuhan yang digerakkan pasar. Siapa pun yang ingin menempatkan manusia di pusat industri harus berdamai dengan fakta ini, bukan mengabaikannya. Pertanyaannya bukan apakah pasar menghasilkan kemakmuran — dalam banyak kasus ia menghasilkannya — melainkan apakah kemakmuran itu didistribusikan secara adil, dan apakah ada sesuatu dalam pengalaman manusiawi yang tak bisa ditangkap oleh kalkulus keuntungan dan kerugian sama sekali.

## **Leviathan di Balik Cerobong**

Jika modal adalah satu jawaban, negara adalah jawaban kedua yang sama tuanya. Sejarah industrialisasi modern hampir tak pernah merupakan kisah pasar murni. Inggris membangun kekuatan tekstilnya di belakang tembok proteksi dan di atas perbudakan kolonial. Jerman dan Amerika Serikat mengejar ketertinggalan dengan tarif dan subsidi. Jepang, Korea Selatan, dan kemudian Tiongkok menempuh jalan industrialisasi yang dipimpin negara, di mana birokrasi memilih sektor pemenang, mengarahkan kredit, dan mendisiplinkan baik buruh maupun kapitalis demi tujuan nasional. Dalam pandangan ini, industri adalah proyek kedaulatan. Ia bukan sekadar soal untung-rugi melainkan soal apakah sebuah bangsa akan menentukan nasibnya sendiri atau tunduk pada bangsa lain.

Pemikir seperti Friedrich List pada abad ke-19 sudah mengartikulasikan logika ini dengan tajam: kekuatan produktif sebuah bangsa lebih penting daripada kekayaan sesaatnya. Sebuah negara yang menjual bahan mentah dan membeli barang jadi akan selamanya menjadi pelayan negara yang membalikkannya. Inilah nalar di balik kebijakan hilirisasi yang kini ditempuh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia dengan nikelnya: jangan ekspor bijih mentah, bangun peleburan di dalam negeri, tangkap nilai tambah, ciptakan lapangan kerja, perkuat posisi tawar di hadapan raksasa global. Dalam bingkai ini, pabrik di pesisir Sulawesi itu bukan semata mesin keuntungan bagi pemilik modal asing maupun domestik, melainkan instrumen sebuah bangsa untuk menaiki tangga kemajuan.

Namun ada bayang-bayang gelap dalam jawaban negara. Sebab “kepentingan nasional” adalah konsep yang dengan mudah menelan kepentingan orang-orang konkret yang menyusun bangsa itu. Atas nama pembangunan, desa-desa digusur, lingkungan dikorbankan, dan protes buruh diperlakukan sebagai gangguan terhadap proyek besar. Negara, ketika ia berbicara tentang “kita,” sering kali tidak menyertakan pekerja yang paru-parunya menghirup debu logam. Thomas Hobbes membayangkan negara sebagai Leviathan, makhluk raksasa yang tubuhnya tersusun dari tubuh-tubuh warganya — dan dalam citra itu tersembunyi sebuah kebenaran yang mengganggu: dalam tubuh raksasa itu, individu hanyalah sel. Ketika logika negara dan logika modal berkelindan — ketika aparat keamanan menjaga gerbang pabrik, ketika regulasi ketenagakerjaan dilonggarkan demi menarik investasi, ketika zona-zona ekonomi khusus menjadi ruang pengecualian dari hukum yang berlaku di tempat lain — pekerja menemukan dirinya terjepit di antara dua kekuatan yang sama-sama mengklaim berbicara atas namanya, namun tak satu pun yang benar-benar mendengarkannya.

Para pemikir tradisi republikan dan demokratik menawarkan koreksi terhadap bahaya ini. Bagi mereka, negara yang sah bukanlah Leviathan yang melahap warganya melainkan ruang di mana warga, termasuk pekerja, dapat ikut menentukan syarat-syarat kehidupan bersama. John Dewey memandang demokrasi bukan sekadar prosedur pemilihan melainkan cara hidup yang seharusnya meresap pula ke dalam tempat kerja. Mengapa, tanya tradisi ini, kita menerima bahwa di ranah politik manusia adalah warga negara yang berdaulat, tetapi begitu mereka melewati gerbang pabrik mereka berubah menjadi subjek yang harus patuh? Pertanyaan itu membuka kemungkinan ketiga — kemungkinan bahwa industri bisa diatur sedemikian rupa sehingga pekerja menjadi peserta, bukan sekadar input.

## **Manusia sebagai Tujuan, Bukan Sarana**

Di sinilah kita sampai pada jawaban ketiga, yang paling indah dan paling sulit: industri dibangun untuk manusia. Tetapi apa artinya itu, sungguh-sungguh? Bukan dalam pengertian sloganistik bahwa “manusia adalah aset terpenting kami” — kalimat yang justru mengkhianati dirinya sendiri dengan menyebut manusia sebagai aset. Melainkan dalam pengertian filosofis yang lebih dalam.

Immanuel Kant memberi kita formula yang, dua abad setelah ditulisnya, masih menggetarkan: bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau memperlakukan kemanusiaan, baik dalam dirimu maupun dalam diri orang lain, selalu sekaligus sebagai tujuan dan tidak pernah semata-mata sebagai sarana. Perhatikan kehalusan rumusan itu. Kant tidak mengatakan kita tak boleh memperlakukan orang lain sebagai sarana sama sekali — dalam kehidupan ekonomi, kita terus-menerus saling memanfaatkan, dan tak ada yang salah dengan itu. Tukang ledeng adalah sarana untuk memperbaiki pipa saya; saya adalah sarana untuk penghasilannya. Yang dilarang Kant adalah memperlakukan orang lain *semata-mata* sebagai sarana — yaitu, dengan mengabaikan bahwa ia juga adalah subjek yang memiliki tujuannya sendiri, kehendaknya sendiri, martabatnya sendiri yang tak bisa direduksi menjadi fungsinya bagi saya.

Dari sinilah lahir gagasan tentang pekerja sebagai subjek moral, bukan sekadar input produksi. Seorang pekerja yang diperlakukan semata sebagai input adalah pekerja yang dipandang persis seperti listrik atau bahan baku: sesuatu yang dibeli semurah mungkin, digunakan seefisien mungkin, dan dibuang ketika tak lagi diperlukan. Pekerja yang diperlakukan sebagai subjek moral adalah pekerja yang martabatnya membatasi apa yang boleh dilakukan terhadapnya, yang suaranya berhak didengar dalam keputusan yang memengaruhi hidupnya, yang kelelahannya bukan sekadar biaya yang harus diminimalkan melainkan penderitaan yang punya bobot moral.

Tradisi-tradisi yang sangat berbeda bertemu di titik ini, dan pertemuan itu sendiri menarik. Ajaran sosial Katolik, sejak ensiklik *Rerum Novarum* pada 1891, menegaskan bahwa kerja memiliki dimensi yang melampaui ekonomi: melalui kerja manusia mengekspresikan dan mewujudkan dirinya, sehingga merendahkan kerja berarti merendahkan manusia. Amartya Sen dan Martha Nussbaum, dari tradisi yang sepenuhnya sekuler, mengembangkan pendekatan kapabilitas: ukuran sebuah tatanan ekonomi bukanlah berapa banyak barang yang dihasilkannya melainkan apakah ia memperluas kebebasan nyata manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka punya alasan untuk menghargainya. Hannah Arendt membedakan antara *labor* (kerja yang sekadar mempertahankan hidup, berulang dan tanpa jejak), *work* (kerja yang menciptakan dunia benda yang tahan lama), dan *action* (tindakan politik di mana manusia mengungkapkan siapa dirinya) — dan ia mengkhawatirkan masyarakat modern yang mereduksi seluruh keberadaan manusia menjadi sekadar labor, sekadar bertahan hidup yang dipoles sebagai produktivitas.

Dan kemudian ada suara-suara yang lebih gelap, yang menolak optimisme bahwa pekerjaan bisa “dimanusiakan” sekadar dengan kebijakan yang lebih baik. Simone Weil, filsuf yang memilih bekerja di pabrik agar bisa memahami penderitaan buruh dari dalam tubuhnya sendiri, menulis tentang bagaimana kerja pabrik modern membuat pikiran terpaksa hadir dan absen sekaligus — hadir cukup untuk tidak celaka, absen karena tak ada apa pun di sana untuk dipikirkan. Ia menyebut pengalaman itu sebagai bentuk perbudakan yang halus, yang merampas bukan hanya kebebasan melainkan kemampuan untuk memperhatikan, untuk hadir secara penuh. Bagi Weil, persoalannya bukan sekadar upah atau jam kerja melainkan struktur perhatian itu sendiri: sebuah pekerjaan yang tak menyisakan ruang bagi pikiran adalah pekerjaan yang melukai jiwa, betapapun layaknya bayarannya.

Tetapi di sini pun kejujuran menuntut sebuah keberatan. Bukankah ada sesuatu yang romantis, bahkan istimewa, dalam keluhan bahwa kerja pabrik tak menyisakan ruang bagi jiwa? Bagi pekerja muda di Sulawesi itu, alternatif terhadap pabrik bukanlah kehidupan kontemplatif melainkan kemiskinan pertanian subsisten yang sama melelahkannya dan jauh lebih tak pasti. Mereka yang mengkritik dehumanisasi kerja industri sering kali adalah mereka yang tak pernah harus memilih antara kerja yang mengasingkan dan kelaparan yang konkret. André Gorz dan para pemikir pasca-kerja membalik persoalan ini: mungkin solusinya bukan memuliakan kerja melainkan membebaskan manusia dari keharusan bekerja — melalui pengurangan jam kerja, pendapatan dasar, otomatisasi yang dibagikan manfaatnya. Tetapi visi ini pun menghadapi pertanyaannya sendiri: jika kerja adalah sumber makna sekaligus penderitaan, apa yang akan mengisi kekosongan ketika ia dihapuskan?

## **Tiga Logika yang Tak Bisa Didamaikan**

Mari kita tahan godaan untuk segera mendamaikan. Terlalu mudah untuk berkata: tentu saja industri harus melayani modal *dan* negara *dan* manusia secara seimbang; tentu saja kita membutuhkan keuntungan yang sehat, bangsa yang kuat, dan pekerja yang bermartabat. Sintesis yang nyaman ini menyembunyikan fakta bahwa dalam situasi konkret, ketiga logika itu sering menuntut hal-hal yang berlawanan.

Bayangkan sebuah keputusan yang sangat biasa: sebuah pabrik bisa meningkatkan keselamatan kerja dengan biaya tertentu, yang akan menggerus margin keuntungan dan membuat investasi kurang menarik. Logika modal berkata: keselamatan adalah biaya yang harus diseimbangkan terhadap risiko yang dihitung secara aktuaria — jika kompensasi atas kecelakaan lebih murah daripada pencegahannya, maka rasionalitas ekonomi condong ke arah tertentu. Logika negara mungkin berkata: kita membutuhkan investasi ini untuk pertumbuhan dan penerimaan, maka jangan bebani investor dengan regulasi yang membuat mereka lari ke negara tetangga. Dan logika manusia berkata: tak ada angka keuntungan dan tak ada target pertumbuhan yang sebanding dengan satu nyawa atau satu paru-paru yang rusak; martabat manusia bukanlah variabel dalam persamaan optimasi.

Inilah inti persoalannya. Logika modal dan logika negara, betapapun berbeda, berbagi satu watak dasar: keduanya bersifat *agregatif* dan *instrumental*. Keduanya menimbang biaya terhadap manfaat, menjumlahkan dan mengurangi, memperlakukan hal-hal sebagai sarana menuju tujuan yang lebih besar — entah itu keuntungan atau kekuatan nasional. Logika manusia sebagai subjek moral menolak persis pada titik ini. Ia menyatakan ada sesuatu — martabat pribadi — yang tidak boleh dimasukkan ke dalam neraca, yang tidak punya harga, yang tak bisa dipertukarkan dengan keuntungan agregat betapapun besarnya. Inilah ketegangan klasik antara pemikiran konsekuensialis yang menimbang hasil total dan pemikiran deontologis yang menegaskan batas-batas yang tak boleh dilanggar apa pun hasilnya.

Sebagian filsuf moral menolak bahwa ketegangan ini sungguh tak terpecahkan. Para utilitarian yang canggih berargumen bahwa memperhitungkan martabat dan penderitaan ke dalam kalkulus justru menghasilkan kebijakan yang lebih manusiawi dalam jangka panjang — bahwa “manusia sebagai tujuan” pada akhirnya adalah cara terbaik untuk memaksimalkan kesejahteraan agregat. Para pemikir kontraktualis seperti John Rawls menawarkan jalan ketiga: tatanan yang adil adalah tatanan yang akan kita pilih jika kita tak tahu posisi mana yang akan kita tempati di dalamnya — apakah sebagai pemilik modal atau sebagai pekerja di lantai pabrik. Dari balik “tabir ketidaktahuan” itu, kita mungkin akan merancang industri yang sangat berbeda dari yang kita miliki. Tetapi kritik komunitarian seperti Michael Sandel membalas bahwa kita tak pernah sungguh-sungguh berada di balik tabir semacam itu; kita selalu sudah tertanam dalam komunitas, sejarah, dan kewajiban konkret, dan keadilan abstrak yang mengabaikan keterikatan ini justru bisa menjadi bentuk kebutaan moral yang lain.

Yang ingin saya tekankan bukanlah bahwa salah satu pihak benar, melainkan bahwa ketegangan ini adalah nyata dan tidak bisa diselesaikan dengan formula. Setiap kali kita merancang sebuah pabrik, sebuah kebijakan ketenagakerjaan, sebuah zona ekonomi, kita sebenarnya sedang menjawab pertanyaan “untuk siapa?” — entah kita menyadarinya atau tidak. Dan jawaban itu tertulis bukan dalam pernyataan visi-misi melainkan dalam ribuan keputusan kecil tentang siapa yang menanggung risiko, siapa yang menuai manfaat, dan suara siapa yang dihitung ketika kepentingan berbenturan.

## **Ketika Pertanyaan Itu Datang dari Dalam**

Izinkan saya kembali ke seseorang yang konkret — bukan filsuf, melainkan seorang manajer menengah yang akan saya sebut Rahman. Ia bekerja di sebuah kompleks industri besar, bertanggung jawab atas sesuatu yang dalam bahasa korporat disebut “pengembangan organisasi” dan “kepatuhan.” Tugasnya, di antaranya, adalah membangun kerangka uji tuntas hak asasi manusia — sistem untuk memastikan perusahaan tidak melanggar hak-hak pekerja dan masyarakat sekitar. Di atas kertas, ia adalah perwujudan jawaban ketiga: orang yang dibayar justru untuk menempatkan manusia di pusat.

Tetapi Rahman tidak tidur nyenyak. Sebab ia tahu sesuatu yang tak tertulis dalam dokumen-dokumen yang ia susun dengan cermat. Ia tahu bahwa kerangka uji tuntas yang ia bangun memiliki dua wajah sekaligus. Di satu sisi, ia sungguh-sungguh dapat melindungi orang — sebuah mekanisme pengaduan yang berfungsi bisa menjadi satu-satunya jalan bagi seorang buruh untuk didengar. Di sisi lain, ia tak bisa sepenuhnya mengusir kecurigaan bahwa seluruh aparatus ini, dalam analisis terakhirnya, melayani perusahaan: ia membuat operasi terlihat sah, menenangkan investor internasional yang cemas pada citra, memenuhi syarat regulasi pasar ekspor, dan dengan demikian justru memuluskan jalan bagi akumulasi yang menjadi akar persoalan. Apakah ia sedang membela manusia, ataukah ia sedang memberi modal sebuah hati nurani yang bersih dengan harga yang relatif murah?

Kegamangan itu bukan kelemahan moral Rahman; ia adalah bentuk tertinggi kejujurannya. Sebab ia menolak dua pelarian yang ditawarkan kepadanya. Pelarian pertama adalah sinisme: berkata bahwa semuanya hanya kepura-puraan, bahwa tak ada yang bisa dilakukan, bahwa lebih baik berhenti peduli. Pelarian kedua adalah pembenaran diri: berkata bahwa karena niatnya baik dan dokumennya rapi, maka tangannya bersih. Rahman menolak keduanya. Ia tinggal dalam ketidaknyamanan — mengerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin sambil tetap terjaga terhadap kemungkinan bahwa kerja terbaiknya pun bisa menjadi bagian dari masalah yang ingin ia pecahkan.

Pada suatu sore ia berdiri di lantai pabrik, mengamati seorang pekerja muda yang melebur logam — barangkali pekerja yang sama yang membuka esai ini. Dan untuk sesaat, peran-peran runtuh. Rahman tidak lagi melihat “pemangku kepentingan” atau “subjek uji tuntas” atau “indikator kinerja.” Ia melihat seseorang. Seseorang dengan ibu di kampung, dengan mimpi yang barangkali tak ada hubungannya dengan nikel, dengan tubuh yang akan menua dan suatu hari tak lagi berguna bagi mesin. Dan dalam tatapan itu, pertanyaan filosofis tadi berhenti menjadi abstraksi. *Untuk siapa semua ini?* Bukan teka-teki untuk dipecahkan, melainkan tuntutan yang ditujukan langsung kepadanya, di sini, sekarang, oleh wajah orang lain yang tak bisa ia palingkan.

Emmanuel Levinas, yang menempatkan perjumpaan dengan wajah orang lain sebagai dasar seluruh etika, mungkin akan mengenali momen ini. Bagi Levinas, etika tidak dimulai dari prinsip abstrak melainkan dari kerentanan yang kita rasakan saat ditatap oleh orang lain yang memanggil kita untuk bertanggung jawab — sebuah panggilan yang mendahului segala perhitungan dan tak bisa dilunasi oleh kepatuhan pada aturan mana pun. Mungkin di situlah letak jawaban yang bukan jawaban: bukan dalam memutuskan apakah industri “sebenarnya” untuk modal atau negara atau manusia, melainkan dalam tetap mampu, di tengah segala sistem dan logika dan dokumen, melihat wajah itu dan merasa terpanggil olehnya.

## **Batas-Batas dari Apa yang Bisa Dikatakan Esai Ini**

Kejujuran intelektual menuntut esai ini mengakui keterbatasannya sendiri, dan keterbatasan itu tidak sedikit.

Pertama, esai ini ditulis dari ketinggian tertentu — ketinggian yang memungkinkan seseorang merenungkan “untuk siapa industri dibangun” justru karena ia tidak sedang berdiri di lantai pabrik dengan tubuh yang lelah. Ada sesuatu yang patut dicurigai dalam kemewahan refleksi semacam ini. Pekerja muda di pembukaan esai ini diberi sebuah pertanyaan filosofis, tetapi suaranya sendiri — kata-katanya yang sesungguhnya, cara ia sendiri memahami hidupnya — tetap absen, dibayangkan oleh penulis alih-alih didengar darinya. Esai tentang menempatkan manusia sebagai subjek bisa jadi justru memperlakukan manusia-manusia konkret sebagai ilustrasi.

Kedua, kerangka filosofis yang digunakan di sini sebagian besar berasal dari tradisi Barat — Kant, Marx, Arendt, Levinas. Tradisi-tradisi pemikiran lain tentang kerja, komunitas, dan kewajiban — yang tumbuh dari pengalaman masyarakat agraris, dari ajaran-ajaran spiritual non-Barat, dari cara-cara hidup yang tak pernah memisahkan ekonomi dari kosmologi — nyaris tak tersentuh. Padahal justru di tempat-tempat seperti pesisir Sulawesi itulah, di mana modernitas industrial bertabrakan dengan tatanan hidup yang lebih tua, kerangka-kerangka alternatif itu paling relevan. Realitas buruh informal, pekerja transisi-agraris, dan ekonomi gig digital sebagian besar tetap berada di luar bingkai analisis ini, padahal merekalah mayoritas yang sesungguhnya.

Ketiga, esai ini berbicara seolah-olah “modal,” “negara,” dan “manusia” adalah kategori yang jernih, padahal masing-masing retak di dalam dirinya sendiri. Modal terbagi antara pemegang saham institusional, pengusaha kecil, dan dana pensiun yang ironisnya menampung tabungan para pekerja itu sendiri. Negara bukan satu aktor melainkan medan pertarungan antara kementerian, kepentingan daerah, dan elite yang bersaing. Dan “manusia” — kategori yang paling ingin dibela esai ini — adalah yang paling kabur dari semua: pekerja hari ini dan pekerja generasi berikutnya, pekerja di sini dan konsumen di sana, mereka yang mendapat pekerjaan dari pabrik dan mereka yang kehilangan tanah karenanya, semuanya adalah “manusia,” dan kepentingan mereka tidak selalu sejalan.

Akhirnya, esai ini tak menawarkan apa yang barangkali paling diinginkan pembaca: sebuah resep. Tak ada daftar kebijakan di sini, tak ada model tata kelola yang dijamin menempatkan manusia di pusat. Sebagian karena resep semacam itu, jika diberikan dengan terlalu yakin, akan mengkhianati seluruh argumen — sebab menjadikan martabat manusia sebuah rumus berarti, sekali lagi, memperlakukannya sebagai variabel. Tetapi sebagian juga karena, sejujurnya, penulis tidak memilikinya.

## **Sebuah Refleksi, Bukan Sebuah Jawaban**

Maka kita kembali ke gerbang pabrik di pesisir Sulawesi, ke asap yang menggantung rendah, ke pertanyaan yang menyelinap di malam yang lelah. *Untuk siapa semua ini?*

Saya tidak akan menutup dengan menyatakan bahwa industri seharusnya dibangun untuk manusia, seolah-olah itu adalah kesimpulan yang baru saja kita buktikan. Pernyataan semacam itu, betapapun benarnya, akan terasa terlalu murah setelah perjalanan ini — sebuah pita yang diikat rapi di sekeliling sesuatu yang menolak untuk dirapikan. Yang lebih jujur, barangkali, adalah ini: pertanyaan “untuk siapa” tidak dimaksudkan untuk dijawab sekali dan selesai, melainkan untuk terus ditanyakan. Ia adalah pertanyaan yang fungsinya bukan menghasilkan kesimpulan melainkan menjaga kita tetap terjaga.

Sebuah masyarakat yang berhenti bertanya “untuk siapa” — yang menganggap jawabannya sudah jelas, entah jawaban itu modal, negara, atau bahkan “manusia” dalam pengertian yang sudah dibekukan menjadi slogan — adalah masyarakat yang telah membiarkan sesuatu yang penting padam. Sebab justru dalam ketegangan yang tak terpecahkan itu, dalam kegamangan seorang Rahman di lantai pabrik, dalam ketidaknyamanan yang menolak baik sinisme maupun pembenaran diri, kemanusiaan kita tetap hidup. Mesin tidak gamang. Pasar tidak gamang. Negara, dalam abstraksinya, tidak gamang. Hanya manusia yang gamang — dan kegamangan itu, yang tampak seperti kelemahan, mungkin justru adalah tanda paling pasti bahwa kita belum sepenuhnya menjadi sekadar input.

Mungkin industri tidak dibangun untuk siapa pun secara final dan tunggal. Mungkin ia adalah, dan akan selalu menjadi, sebuah medan pertarungan antara tiga jawaban yang tak bisa didamaikan — dan tugas kita bukanlah memenangkan pertarungan itu sekali untuk selamanya, melainkan memastikan bahwa suara yang paling mudah ditenggelamkan, suara pekerja muda yang bertanya di malam yang lelah, tak pernah benar-benar hilang dari ruangan tempat keputusan diambil. Bukan karena suara itu pasti akan menang. Melainkan karena pada saat suara itu hilang sepenuhnya, kita akan kehilangan kemampuan untuk mengenali bahwa ada sesuatu yang hilang.

Dan barangkali itulah satu-satunya jawaban yang bisa diberikan tanpa mengkhianati pertanyaannya: bahwa pertanyaan itu sendiri harus tetap hidup.

## **Catatan untuk Pembaca yang Ingin Menelusuri Lebih Jauh**

Siapa pun yang ingin menggali persoalan ini lebih dalam dapat memulai dari Karl Marx, yang analisisnya tentang kerja terasing dalam *Naskah Ekonomi-Filsafat 1844* dan tentang logika akumulasi dalam *Das Kapital* tetap menjadi titik tolak yang tak terhindarkan, sekalipun untuk membantahnya. Sebagai penyeimbang, ada baiknya membaca Adam Smith bukan dalam kutipan-kutipan yang beredar melainkan dalam *The Wealth of Nations* dan, yang sering terlupa, *The Theory of Moral Sentiments*, di mana sisi etisnya tampak. Friedrich Hayek dalam esainya “The Use of Knowledge in Society” memberi pembelaan paling elegan atas mekanisme pasar sebagai pemroses pengetahuan.

Untuk dimensi negara dan pembangunan, tulisan-tulisan Friedrich List dari abad ke-19 mengejutkan dalam relevansinya bagi perdebatan hilirisasi masa kini, sementara karya-karya Ha-Joon Chang seperti *Kicking Away the Ladder* menyegarkannya untuk pembaca kontemporer dengan bukti historis bahwa negara-negara kaya menempuh jalan yang kini mereka larang bagi negara berkembang.

Bagi yang tertarik pada pertanyaan tentang martabat kerja, Hannah Arendt dalam *The Human Condition* menawarkan pembedaan antara labor, work, dan action yang akan mengubah cara Anda memandang kata “kerja” selamanya. Simone Weil, dalam tulisan-tulisan yang terkumpul antara lain dalam *La Condition ouvrière*, menulis dari dalam tubuhnya sendiri sebagai buruh pabrik dengan intensitas yang sulit ditemukan tandingannya. Ajaran sosial Katolik, dimulai dari ensiklik *Rerum Novarum* Paus Leo XIII, mengejutkan banyak pembaca sekuler dengan ketajaman kritiknya terhadap baik kapitalisme liberal maupun kolektivisme.

Untuk kerangka etika, *Groundwork of the Metaphysics of Morals* karya Immanuel Kant adalah sumber rumusan tentang manusia sebagai tujuan, meski tipis halamannya dan tebal tuntutannya. Emmanuel Levinas dalam *Totality and Infinity* mengembangkan etika perjumpaan dengan wajah orang lain, sebuah bacaan yang menantang namun mengubah. Amartya Sen dalam *Development as Freedom* dan Martha Nussbaum dalam *Creating Capabilities* menerjemahkan kepedulian terhadap martabat menjadi kerangka yang dapat dioperasikan untuk menilai kebijakan. John Rawls dalam *A Theory of Justice* dan kritiknya Michael Sandel dalam *Liberalism and the Limits of Justice* memberi peta perdebatan tentang keadilan yang masih membentuk diskusi hingga kini.

Akhirnya, bagi yang ingin membayangkan masa depan kerja secara radikal, André Gorz dalam *Critique of Economic Reason* dan karya-karya David Graeber, terutama *Bullshit Jobs*, membuka pertanyaan apakah penyelamatan terletak pada memuliakan kerja ataukah justru pada membebaskan diri darinya. Untuk konteks Indonesia dan dunia berkembang secara khusus, pembaca dianjurkan mencari kajian-kajian terbaru tentang rantai pasok nikel global, ekonomi politik hilirisasi, dan kondisi buruh di kawasan industri — sebuah literatur yang masih berkembang dan, sebagaimana diakui esai ini, masih jauh dari memadai dalam merekam suara mereka yang paling berkepentingan.