Pukul lima pagi di Morowali, langit masih menyimpan sisa gelap ketika sirene pertama berbunyi. Bunyi itu bukan sekadar penanda waktu. Ia adalah perintah. Ribuan tubuh bergerak dari barak ke gerbang, melewati pemindai sidik jari, menukar identitas sipil mereka dengan nomor lambung dan warna helm yang menentukan di mana mereka boleh berdiri, kapan mereka boleh makan, berapa lama mereka boleh ke kamar mandi. Di dalam pagar itu, hukum negara terasa jauh dan abstrak; yang dekat dan konkret adalah peraturan perusahaan. Seseorang yang baru saja melintasi gerbang itu, jika ia sempat berpikir di tengah dengung mesin, mungkin akan bertanya pada dirinya sendiri sebuah pertanyaan yang tampak sederhana tapi sebenarnya menyimpan jurang: *Aku ini sedang bekerja, atau sedang diperintah?*

Pertanyaan itu, kalau kita tarik ke permukaan dan kita gosok sampai mengkilap, berbunyi begini. Apakah pabrik adalah sebuah ruang ekonomi yang kebetulan memiliki dimensi politik — yakni, pada dasarnya sebuah mesin produksi yang mau tidak mau harus mengatur orang-orang yang menjalankannya — atau sebaliknya, ia adalah sebuah rezim pemerintahan, sebuah tata-kuasa atas manusia, yang menyamar sebagai unit ekonomi agar kita berhenti menanyakan dari mana otoritasnya berasal? Pertanyaan ini bukan teka-teki akademik. Ia menyentuh cara kita menamai sebagian terbesar dari hidup kita yang terjaga. Sebab jika pabrik hanya soal ekonomi, maka perintah-perintah di dalamnya adalah urusan efisiensi, dan keluhan kita atasnya adalah keluhan konsumen yang tidak puas — kita bebas keluar dan mencari penjual lain. Tetapi jika pabrik adalah rezim, maka perintah-perintah itu adalah kuasa politik, dan diam kita atasnya adalah sesuatu yang lebih gelap: kepatuhan warga yang lupa bahwa ia diperintah.

Yang membuat pertanyaan ini begitu sulit dilepaskan adalah bahwa kedua jawaban terasa benar pada saat yang sama. Dan justru di situ letak kegelisahannya.

## **Mesin yang Tidak Sengaja Memerintah**

Mari kita mulai dengan jawaban yang paling nyaman, paling sering kita dengar, dan paling dalam tertanam dalam akal sehat ekonomi modern: pabrik adalah ruang ekonomi, titik. Politik di dalamnya, kalau ada, adalah residu, efek samping, sesuatu yang muncul karena produksi kebetulan memerlukan koordinasi banyak orang.

Argumen ini punya nenek moyang yang terhormat. Pada 1937, seorang ekonom muda Inggris bernama Ronald Coase menulis sebuah esai pendek yang kelak memenangkannya Hadiah Nobel, dan yang ia sendiri kemudian rendah-hatikan sebagai “tak lebih dari esai sarjana”. Pertanyaan Coase tampak naif sampai Anda menyadari betapa dalamnya: jika pasar begitu efisien dalam mengoordinasikan produksi melalui mekanisme harga, mengapa ada perusahaan sama sekali? Mengapa tidak semua orang menjadi kontraktor independen yang bernegosiasi satu sama lain untuk setiap tugas? Jawaban Coase adalah bahwa menggunakan pasar itu sendiri ada ongkosnya — biaya mencari harga, menawar, menulis dan menegakkan kontrak. Pada titik tertentu, lebih murah membentuk sebuah pulau di mana satu otoritas, sang *entrepreneur*, mengarahkan sumber daya melalui perintah ketimbang melalui harga. Coase menyebut perusahaan sebagai “pulau-pulau kekuasaan sadar di tengah lautan kerja sama tak sadar”. Di dalam pulau itu, mekanisme harga ditiadakan dan digantikan oleh sang koordinator yang mengarahkan produksi. Perusahaan, dengan kata lain, ada karena ia adalah cara yang lebih hemat untuk menghindari biaya transaksi pasar.

Perhatikan apa yang dilakukan argumen ini terhadap otoritas. Ia mengubah perintah menjadi kalkulasi. Bos yang berkata “kerjakan ini” tidak sedang memerintah dalam arti politik; ia sedang melaksanakan sebuah penghematan biaya transaksi. Batas perusahaan — apa yang dikerjakan di dalam dan apa yang dibeli dari luar — ditentukan oleh perhitungan untung-rugi yang terus bergeser mengikuti data pasar. Oliver Williamson kelak memperkaya gambar ini: hierarki internal perusahaan adalah jawaban atas masalah-masalah tertentu, terutama oportunisme dan ketidakpastian, yang tidak bisa diselesaikan oleh kontrak pasar. Otoritas di dalam firma, dalam tradisi ini, adalah alat tata-kelola transaksi (*governance of transactions*) — perhatikan bahwa kata *governance* di sini berarti pengelolaan, bukan pemerintahan.

Dalam bingkai ini, dimensi politik pabrik sungguh-sungguh kebetulan. Ia muncul karena produksi modern bersifat kolektif dan teknis: Anda tidak bisa melebur nikel dengan satu orang, Anda butuh ribuan, dan ribuan orang butuh dikoordinasikan, dan koordinasi butuh seseorang yang berkata kapan tungku dinyalakan. Perintah itu bukan tentang menundukkan manusia; ia tentang menyinkronkan tugas. Bahwa yang dikoordinasikan adalah manusia dan bukan robot adalah detail yang, dari sudut pandang ini, tidak mengubah hakikat persoalan. Pabrik adalah mesin yang kebetulan terbuat dari orang.

Tradisi kontraktarian dan libertarian menambahkan sebuah pilar moral pada gambar teknis ini, dan pilar itu adalah persetujuan. Pekerja, kata mereka, masuk ke pabrik atas dasar kesepakatan sukarela. Ia menandatangani kontrak. Ia bebas pergi. Apa pun otoritas yang dijalankan bos atasnya adalah otoritas yang telah ia setujui sebelumnya, sama seperti seorang tamu hotel menyetujui aturan hotel. Tidak ada pemerintahan di sini karena tidak ada paksaan; yang ada hanyalah pertukaran — waktu dan tenaga ditukar upah — antara pihak-pihak yang secara hukum setara. Jika seseorang merasa diperintah secara tidak adil, obatnya bukan demokrasi tempat kerja melainkan pasar tenaga kerja yang lebih kompetitif, di mana keluar (*exit*) selalu tersedia sebagai jalan keluar.

Ada kejujuran dalam pandangan ini yang tidak boleh kita remehkan. Pasar memang mendisiplinkan kekuasaan bos. Manajer yang mengabaikan sinyal harga akan bangkrut. Persaingan antarperusahaan untuk merebut pekerja terampil memang, kadang-kadang, melembutkan tirani. Dan persetujuan memang berarti sesuatu: ada perbedaan moral nyata antara orang yang masuk pabrik dan budak yang diseret ke sana. Pandangan ekonomis tentang pabrik bukan kebohongan. Pertanyaannya adalah apakah ia keseluruhan kebenaran — atau hanya separuhnya yang lebih nyaman.

## **Diktator yang Tidak Kita Sebut Diktator**

Pada 2017, filsuf Elizabeth Anderson menerbitkan sebuah buku tipis berdasarkan kuliah Tanner di Princeton, dan ia melontarkan sebuah pertanyaan yang membalik seluruh kenyamanan tadi. Bagaimana, tanya Anderson, jika kita menggambarkan sebuah bentuk pemerintahan dengan ciri-ciri berikut: ia mengatur hampir setiap aspek hidup Anda selama Anda berada di bawahnya; ia mengawasi tubuh dan ucapan Anda, kadang bahkan di luar jam kerja; ia bisa menjatuhkan sanksi yang personal dan sewenang-wenang tanpa proses yang adil; Anda tidak punya hak untuk memilih pemimpinnya, tidak punya suara dalam aturannya, tidak punya pengadilan untuk menggugat keputusannya. Pemerintahan macam apa itu? Sebagian besar orang, kata Anderson, akan menjawab: sebuah kediktatoran komunis. Dan itulah, dengan provokasi yang disengaja, deskripsinya tentang perusahaan modern tempat kebanyakan dari kita bekerja.

Inilah tesis *private government* — pemerintahan privat. Anderson berargumen bahwa kita gagal melihat majikan sebagai pemerintah karena rangkaian kekeliruan sejarah yang panjang. Kita terus berbicara seolah pasar bebas membuat pekerja bebas, padahal yang terjadi adalah pekerja melangkah keluar dari pasar dan masuk ke dalam sebuah wilayah berpemerintahan begitu mereka melewati gerbang pabrik. Di dalam, tidak ada pasar; ada perintah. Anderson menyebut tata-kuasa itu *private government* karena ia menjalankan kuasa atas manusia — bisa memberi perintah dan mengecualikan kepentingan orang lain secara sewenang-wenang dan tanpa pertanggungjawaban — namun tersembunyi dari pengawasan publik yang biasa kita kenakan pada negara.

Jawaban tradisi ekonomi — “tapi pekerja menyetujuinya, ia bisa keluar” — oleh Anderson dibongkar dengan satu analogi tajam. Mengatakan bahwa pekerja bebas karena ia bisa keluar dari satu majikan untuk masuk ke majikan lain adalah seperti mengatakan bahwa rakyat sebuah negara otoriter bebas karena mereka boleh beremigrasi ke negara otoriter yang lain. Kebebasan untuk memilih penguasa Anda bukanlah hal yang sama dengan kebebasan untuk tidak diperintah secara sewenang-wenang. Persetujuan untuk masuk tidak otomatis menjadi persetujuan untuk setiap perintah yang menyusul, sebagaimana seorang warga yang memilih untuk tinggal di sebuah negara tidak dengan demikian menyetujui setiap undang-undang yang kelak dikeluarkan. Dan “keluar” sebagai jalan keluar mengandaikan sesuatu yang sering tidak dimiliki pekerja: tabungan, alternatif pekerjaan, mobilitas, ketiadaan utang. Bagi buruh di barak Morowali yang gajinya menyangga seluruh keluarga di kampung, pintu *exit* adalah pintu yang terkunci dari luar oleh keadaan.

Dalam bingkai Anderson, urutan logis tradisi ekonomi terbalik. Pabrik bukanlah ruang ekonomi yang kebetulan punya dimensi politik. Ia adalah struktur politik — sebuah pemerintahan — yang kebetulan menghasilkan barang. Dimensi ekonominya nyata, tetapi bukan itu yang menentukan watak hubungan di dalamnya. Yang menentukan adalah relasi kuasa: siapa yang boleh memerintah siapa, atas dasar apa, dengan batasan apa, dan dengan pertanggungjawaban kepada siapa. Bahwa kita menamai relasi kuasa ini dengan kosakata ekonomi — “majikan”, “karyawan”, “produktivitas”, “sumber daya manusia” — adalah persis mekanisme penyamaran itu bekerja. Kosakata ekonomi menumpulkan pertanyaan politik. Anda tidak menggugat “produktivitas” sebagaimana Anda menggugat seorang penguasa.

## **Tubuh yang Dibentuk, Bukan Sekadar Diperintah**

Tetapi mungkin baik Coase maupun Anderson masih terlalu sopan, terlalu terikat pada gambar kekuasaan sebagai sesuatu yang memerintah dari atas — entah demi efisiensi, entah demi dominasi. Michel Foucault akan mengatakan bahwa keduanya melewatkan tempat di mana kuasa pabrik sesungguhnya bekerja: bukan pada perintah yang diucapkan, melainkan pada tubuh yang dibentuk.

Dalam *Discipline and Punish* (1975), Foucault menelusuri bagaimana institusi-institusi modern — penjara, sekolah, barak militer, dan, ya, pabrik — mengembangkan serangkaian teknik halus untuk memproduksi apa yang ia sebut “tubuh-tubuh patuh” (*docile bodies*). Disiplin tidak terutama melarang dan menghukum; ia menata, melatih, mengukur, dan mengoptimalkan. Ia membagi waktu menjadi segmen-segmen, menempatkan setiap tubuh di posisi tertentu dalam ruang, mengawasi gerak dan gestur, lalu mengoreksinya sampai tubuh itu menjadi mesin yang berfungsi dengan presisi. Sirene pagi, pemindai sidik jari, garis-garis di lantai pabrik yang menentukan ke mana kaki boleh melangkah, jadwal istirahat yang dihitung dalam menit — semua ini, bagi Foucault, bukan sekadar aturan. Ia adalah teknologi yang memproduksi jenis manusia tertentu: pekerja yang berguna sekaligus mudah dikendalikan.

Yang membuat analisis Foucault begitu mengganggu adalah bahwa ia memindahkan pertanyaan kita ke wilayah yang lebih dalam. Pertanyaan “apakah pabrik ruang ekonomi atau rezim politik” mengandaikan ada subjek yang utuh — sang pekerja — yang masuk ke pabrik dan lalu diperlakukan dengan satu cara atau cara lain. Tetapi bagi Foucault, pabrik justru ikut memproduksi subjek itu. Disiplin pabrik membentuk kebiasaan, ritme, bahkan rasa diri kita sampai ke tingkat di mana kita mengawasi diri sendiri. Kuasa yang paling efisien bukanlah kuasa yang memaksa dari luar, melainkan kuasa yang telah kita internalisasi sampai kita tidak lagi merasakannya sebagai paksaan. Pekerja yang datang tepat waktu bukan karena takut sanksi melainkan karena “begitulah seharusnya” — itulah kemenangan disiplin. Pada momen itu, pertanyaan apakah ia “diperintah” kehilangan pijakan, sebab perintah telah berpindah dari mulut bos ke dalam tubuh pekerja itu sendiri.

Foucault, dengan demikian, tidak menjawab pertanyaan kita — ia melarutkannya. Dikotomi antara “ekonomi” dan “politik” mengandaikan bahwa kuasa adalah sesuatu yang dimiliki seseorang dan dijalankan atas orang lain. Tetapi kuasa, baginya, beredar; ia ada di dalam praktik, tata ruang, jadwal, dan pengetahuan, bukan terutama di tangan seorang penguasa. Pabrik bukan ekonomi yang menyamar jadi politik, juga bukan politik yang menyamar jadi ekonomi. Ia adalah sebuah dispositif — sebuah susunan praktik yang memproduksi tubuh dan subjek yang dibutuhkan oleh tatanan produktif tertentu. Dan inilah giliran ketidaknyamanan dari arah lain: jika Foucault benar, maka bahkan perlawanan kita terhadap pabrik mungkin sudah dibentuk oleh pabrik.

## **Akumulasi yang Memerlukan Kepatuhan**

Tradisi Marxian membawa pertanyaan ini pulang ke akarnya yang material dan, dalam beberapa hal, menjembatani Coase dan Anderson dengan cara yang tidak diduga keduanya. Bagi Karl Marx, dan lebih jelas lagi bagi para penerusnya yang mempelajari proses kerja seperti Harry Braverman, pertanyaan “ekonomi atau politik” adalah pertanyaan palsu — bukan karena tidak penting, melainkan karena di bawah kapitalisme keduanya menyatu di titik produksi.

Logikanya begini. Kapitalis membeli tenaga kerja di pasar, dan sampai di sini transaksinya tampak murni ekonomis dan setara: upah ditukar dengan kemampuan bekerja. Tetapi yang dibeli kapitalis bukanlah sejumlah kerja yang pasti, melainkan *potensi* untuk bekerja — kapasitas tenaga manusia selama sekian jam. Mengubah potensi itu menjadi kerja yang sebenarnya, dan menguras darinya lebih banyak nilai daripada yang dibayarkan sebagai upah, memerlukan kontrol atas proses kerja itu sendiri. Di sinilah politik masuk, bukan sebagai tambahan melainkan sebagai keharusan struktural. Otoritas bos di lantai pabrik bukan kebetulan dan bukan pula sekadar dominasi demi dominasi; ia adalah syarat teknis bagi ekstraksi nilai lebih. Akumulasi modal *menuntut* kepatuhan. Maka pabrik adalah ruang ekonomi dan rezim politik secara serentak, sebab di bawah kapitalisme tata-kuasa atas tubuh pekerja adalah persis bagaimana ekonomi itu bekerja.

Braverman menambahkan dimensi historis yang pedih: manajemen ilmiah ala Taylor, dengan studi gerak dan waktunya, adalah upaya sistematis untuk mencabut pengetahuan dan otonomi dari tangan pekerja dan memusatkannya pada manajemen — degradasi kerja menjadi pelaksanaan perintah belaka. Otak berpindah ke kantor, tangan tinggal di lantai. Ini bukan efek samping efisiensi; ini adalah strategi kuasa yang dibungkus sebagai efisiensi. Dengan begitu, tradisi Marxian sependapat dengan Coase bahwa pabrik ada karena alasan ekonomi, dan sependapat dengan Anderson bahwa pabrik adalah rezim — tetapi menolak keduanya pada klaim bahwa kedua hal itu bisa dipisahkan. Penyamaran yang dibicarakan Anderson, bagi seorang Marxis, bukanlah kesalahan kategori yang bisa diperbaiki dengan menamai ulang. Ia adalah ideologi — yakni, cara sebuah relasi kuasa yang nyata menampilkan dirinya sebagai pertukaran yang setara, dan justru penampilan itu adalah bagian dari bagaimana kuasa itu bertahan.

Konteks seperti Morowali memberi tekanan empiris pada tradisi-tradisi ini sekaligus membongkar keterbatasan masing-masing. Sebab di sana, garis antara pabrik dan negara sendiri kabur. Kawasan industri beroperasi di bawah rezim hukum khusus, zona dengan pengecualian, di mana kewenangan perusahaan dan kewenangan negara berkelindan sampai sulit dibedakan mana perintah majikan dan mana perintah penguasa. Pekerja migran dari berbagai pulau, perbedaan bahasa, barak yang memisahkan mereka dari masyarakat sekitar — semua ini menciptakan kondisi di mana pabrik bukan lagi metafora bagi pemerintahan, melainkan secara harfiah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan: perumahan, keamanan, pengaturan mobilitas, bahkan penyelesaian sengketa. Di sini teori-teori Barat yang lahir dari pabrik Manchester atau Detroit terasa kurang lengkap. Mereka jarang berbicara tentang buruh yang separuh agraris, separuh industrial; tentang ekonomi informal yang melingkari pabrik; tentang negara yang bukan wasit netral melainkan pemegang saham.

## **Ketika Pertanyaan Itu Masuk ke Dalam Diri**

Sekarang tinggalkan sejenak para filsuf dan kembali ke gerbang pukul lima pagi. Bayangkan seorang lelaki — sebut saja namanya Ruslan, meski ia bisa siapa saja — yang sudah tiga tahun bekerja di tungku peleburan. Ia bukan pembaca Anderson atau Foucault. Tetapi pertanyaan filosofis itu hidup di dalam dirinya, bukan sebagai teori melainkan sebagai kegamangan yang tidak punya nama.

Pada hari-hari baik, Ruslan memandang pekerjaannya sebagai pertukaran yang adil. Ia menjual waktunya, ia menerima upah, dengan upah itu ia menyekolahkan adiknya dan memperbaiki atap rumah ibunya di kampung. Bos memerintah, ya, tetapi begitulah kerja — ada yang mengatur dan ada yang diatur, sebagaimana ada nakhoda dan ada awak. Pada hari-hari ini ia merasa seperti orang merdeka yang kebetulan sedang menjalankan kesepakatan. Ia bisa berhenti kapan saja, pikirnya, dan pikiran itu sendiri terasa seperti kebebasan, meski ia tahu, di sudut kesadaran yang jarang ia tengok, bahwa berhenti berarti adiknya putus sekolah.

Tetapi ada hari-hari lain. Hari ketika ia dimarahi mandor di depan rekan-rekannya karena kesalahan yang bukan sepenuhnya salahnya, dan ia harus menelan amarah itu karena membantah berarti catatan buruk. Hari ketika ia sadar bahwa ia tidak boleh bicara soal upah dengan pekerja lain, tidak boleh mengeluh di media sosial dengan menyebut nama perusahaan, tidak boleh berkumpul lebih dari sekian orang tanpa izin. Hari ketika ia menyadari bahwa hidupnya di dalam pagar itu — kapan bangun, kapan makan, kapan boleh sakit — diatur oleh sebuah kekuasaan yang tidak pernah ia pilih dan tidak bisa ia gugat. Pada hari-hari ini, kata “pertukaran” terasa seperti lelucon. Ia tidak merasa seperti penjual jasa yang setara dengan pembelinya. Ia merasa seperti rakyat sebuah negeri kecil yang rajanya tak terlihat.

Yang menyiksa Ruslan bukanlah satu dari dua perasaan ini, melainkan ketidakmampuannya memilih di antara keduanya. Sebab keduanya benar. Ia memang menyetujui untuk masuk, dan persetujuan itu nyata, bukan dongeng. Dan ia memang diperintah dengan cara yang tidak ia setujui satu per satu, dan ketakberdayaan itu juga nyata. Jika ia memutuskan bahwa ini semua hanya ekonomi, ia harus menelan penghinaan-penghinaan kecil itu sebagai harga wajar yang sudah ia sepakati — dan sesuatu di dalam dirinya menolak, sebab penghinaan tidak terasa seperti harga, ia terasa seperti ketidakadilan. Tetapi jika ia memutuskan bahwa ini adalah rezim, sebuah pemerintahan yang menundukkannya, maka ia harus mengakui bahwa ia telah hidup bertahun-tahun sebagai subjek yang patuh tanpa pernah memberontak, dan pengakuan itu menyentuh harga dirinya dengan cara yang lebih dalam lagi. Lebih mudah, kadang, percaya bahwa kita bebas daripada mengakui bahwa kita diperintah dan diam saja.

Maka Ruslan tidak menjawab. Ia menjalani keduanya bergantian, kadang dalam satu hari yang sama. Ia adalah, tanpa ia tahu, bukti hidup bahwa pertanyaan ini tidak punya jawaban yang bisa ditulis di atas kertas dan ditandatangani. Kegamangannya bukan tanda bahwa ia kurang berpikir. Kegamangannya adalah pemikiran yang paling jujur tentang situasinya — lebih jujur daripada teori mana pun yang memaksa memilih satu sisi.

## **Sebuah Refleksi, Bukan Sebuah Putusan**

Saya tidak akan menutup esai ini dengan mengetuk palu. Bukan karena tidak punya kecondongan — siapa pun yang pernah berdiri di gerbang pabrik pukul lima pagi sulit untuk tetap netral — melainkan karena pertanyaan ini, saya kira, justru kehilangan kekuatannya begitu dijawab.

Perhatikan apa yang terjadi pada setiap jawaban yang sudah kita telusuri. Jawaban Coase menenangkan kita dengan mengubah kuasa menjadi kalkulasi, tetapi harga ketenangan itu adalah kebutaan terhadap penghinaan yang dirasakan Ruslan — penghinaan yang tidak masuk ke dalam neraca biaya transaksi mana pun. Jawaban Anderson membangunkan kita dengan menamai majikan sebagai pemerintah, tetapi risiko terjaga itu adalah lupa bahwa pasar, betapapun timpangnya, memang memberi pekerja sesuatu yang tidak diberikan oleh kediktatoran sejati: kemungkinan, betapapun tipis, untuk pergi. Foucault memperdalam pandangan kita sampai kita melihat kuasa di tempat-tempat yang tak terduga, tetapi kedalaman itu mengancam menenggelamkan agensi — jika bahkan perlawanan kita sudah dibentuk, lalu siapa yang melawan? Marx menyatukan apa yang dipisahkan orang lain, tetapi penyatuan itu kadang begitu rapat sampai tidak menyisakan ruang bagi pengalaman seorang pekerja yang, pada hari Selasa yang biasa, sungguh-sungguh merasa pekerjaannya adil.

Mungkin yang sedang diajarkan kegamangan Ruslan kepada kita adalah ini: pabrik bukanlah salah satu dari dua hal itu, melainkan sebuah tempat di mana dua tata-nalai bertabrakan dan menolak berdamai. Ia adalah ruang ekonomi *dan* rezim pemerintahan, bukan karena ia setengah-setengah masing-masing, tetapi karena ia sepenuhnya keduanya pada saat yang sama, dan kategori-kategori kita tidak dirancang untuk menampung benda yang sepenuhnya dua hal sekaligus. Bahasa kita memaksa kita memilih; kenyataan tidak. Ketika kita menamai pabrik sebagai “ekonomi”, kita tidak sedang mendeskripsikannya secara netral — kita sedang memutuskan pertanyaan-pertanyaan mana yang boleh ditanyakan tentangnya. Dan ketika kita menamainya “rezim”, kita melakukan hal yang sama dari arah berlawanan. Penamaan adalah tindakan politik sebelum ia menjadi tindakan deskriptif.

Barangkali pertanyaan yang lebih baik bukanlah “pabrik itu sebenarnya apa”, melainkan “apa yang kita izinkan untuk tidak kita lihat ketika kita menyebutnya dengan nama tertentu”. Sebab penyamaran yang sesungguhnya, kalau memang ada penyamaran, bukanlah penyamaran yang dilakukan pabrik terhadap kita. Ia adalah penyamaran yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri — kenyamanan menamai sebagian besar hidup kita yang terjaga sebagai “sekadar pekerjaan”, agar kita tidak perlu menghadapi kemungkinan bahwa kita menghabiskan separuh keberadaan kita sebagai warga sebuah pemerintahan yang tidak pernah kita pilih. Ruslan tidak menjawab pertanyaan itu karena, mungkin, jawaban yang jujur menuntut lebih dari yang sanggup ditanggung seseorang yang harus kembali ke tungku besok pagi. Dan barangkali tugas filsafat di sini bukanlah menjawab untuknya, melainkan menjaga agar pertanyaan itu tetap terbuka — menolak menutupnya dengan kenyamanan, dari sisi mana pun kenyamanan itu datang.

Sirene berbunyi lagi. Tubuh-tubuh bergerak menuju gerbang. Sebagian besar tidak bertanya. Tetapi pertanyaan itu ada di sana, di udara antara barak dan tungku, menunggu seseorang yang cukup gelisah untuk tidak memalingkan muka.

—

**Catatan untuk bacaan lanjutan**

Bagi pembaca yang ingin menelusuri perdebatan ini lebih jauh, titik berangkat yang paling provokatif adalah *Private Government: How Employers Rule Our Lives (and Why We Don’t Talk about It)* karya Elizabeth Anderson (Princeton, 2017), sebuah buku tipis yang lahir dari Kuliah Tanner dan dilengkapi tanggapan dari para komentator termasuk ekonom Tyler Cowen dan filsuf Niko Kolodny — pertukaran yang sendiri layak dibaca karena memperlihatkan bagaimana pembela pasar merespons tuduhan bahwa majikan adalah penguasa. Untuk memahami sisi ekonomi yang Anderson lawan, tidak ada yang menggantikan esai pendek Ronald Coase, “The Nature of the Firm” (1937), yang masih mengejutkan dalam kejernihannya; pembaca yang ingin melihat ke mana gagasan itu berkembang dapat menelusuri karya Oliver Williamson tentang tata-kelola transaksi dan biaya transaksi, terutama gagasannya bahwa hierarki adalah jawaban atas kegagalan kontrak.

Lapisan yang lebih dalam, di mana kuasa berpindah dari perintah ke tubuh, paling baik didekati melalui *Discipline and Punish* karya Michel Foucault (terbit dalam bahasa Prancis 1975, terjemahan Inggris 1977), khususnya bagian tentang “tubuh-tubuh patuh”; bagi yang ingin peta ringkas atas konsep disiplin, biopower, dan governmentality, entri “Michel Foucault” di *Stanford Encyclopedia of Philosophy* memberi orientasi yang andal sebelum menyelam ke teks aslinya. Tradisi Marxian tentang proses kerja paling tajam dirumuskan oleh Harry Braverman dalam *Labor and Monopoly Capital* (1974), yang menelusuri bagaimana manajemen ilmiah mencabut otonomi dari tangan pekerja; ini sebaiknya dibaca berdampingan dengan bagian-bagian *Capital* Jilid I karya Marx tentang hari kerja dan kerja sama, di mana relasi kuasa di titik produksi pertama kali dianatomi.

Untuk menjembatani teori dengan pengalaman manusia yang konkret, *The Human Condition* karya Hannah Arendt (1958) menawarkan pembedaan antara kerja, karya, dan tindakan yang berguna untuk bertanya apa sebenarnya yang hilang ketika hidup menjadi pekerjaan; sementara *Bullshit Jobs* karya David Graeber (2018), meski lebih ringan, menyentuh kegamangan eksistensial serupa dengan yang dialami Ruslan. Akhirnya, bagi pembaca yang ingin menempatkan semua ini dalam konteks Indonesia dan kawasan industri ekstraktif seperti Morowali — di mana garis antara perusahaan dan negara menjadi paling kabur — literatur akademik dan jurnalistik tentang zona ekonomi khusus, buruh migran antarpulau, dan rezim hukum perburuhan pasca-Omnibus menjadi bacaan yang tak tergantikan, justru karena di situlah teori-teori yang lahir dari pabrik Barat paling sering kehabisan napas dan paling menuntut untuk dipikirkan ulang.