Pada suatu pagi di sebuah kota kecil yang tumbuh di kaki pabrik, seorang lelaki bernama Rasyid berdiri di depan loket air. Ia bukan tokoh penting; ia teknisi pemeliharaan di sebuah kawasan industri pengolahan logam yang luasnya melampaui banyak kabupaten di sekitarnya. Pagi itu ia datang membayar tagihan—dan baru menyadari, dengan semacam kejut yang tumpul, bahwa air yang ia minum, listrik yang menyalakan rumahnya, jalan yang ia lalui ke tempat kerja, klinik tempat anaknya diimunisasi, bahkan satpam yang memeriksa kendaraannya di gerbang, semuanya dikelola oleh entitas yang sama yang menggajinya. Ia tidak pernah memilih siapa pun untuk mengatur semua itu. Tidak ada pemilu. Tidak ada dewan yang ia tahu cara menghubunginya. Yang ada hanyalah perusahaan—yang, dengan caranya yang sunyi dan efisien, telah menjadi sesuatu yang lebih besar daripada majikan.

Pertanyaan yang menyergap Rasyid pagi itu bukanlah pertanyaan ekonomi. Ia tidak sedang menghitung gaji. Pertanyaan itu, kalau ia punya bahasa untuk mengucapkannya, akan terdengar seperti ini: *jika sebuah perusahaan menentukan hampir setiap dimensi hidupku—tempat tinggalku, kesehatanku, keamananku, masa depan anakku—dan aku tak punya suara atas keputusan-keputusannya, apakah aku masih warga negara, atau aku sudah menjadi subjek?* Dan di balik pertanyaan personal itu bersembunyi pertanyaan yang jauh lebih tua dan lebih besar, pertanyaan yang telah menggelisahkan para filsuf politik sejak korporasi pertama kali memperoleh tubuh hukum: apakah perusahaan besar dan kawasan industri yang dibangunnya merupakan bentuk kekuasaan politik baru? Ketika sebuah korporasi membentuk kota, menata tenaga kerja, dan menulis ulang kebijakan publik, apakah ia masih sekadar pelaku pasar—ataukah ia telah diam-diam menjelma menjadi aktor politik, bahkan sejenis pemerintahan?

Esai ini tidak akan menjawab pertanyaan itu. Atau lebih tepatnya, ia akan menolak menjawabnya dengan satu kalimat yang bisa ditempel sebagai kesimpulan. Sebab kegelisahan Rasyid—dan kegelisahan siapa pun yang pernah hidup di dalam bayang-bayang sebuah perusahaan yang terlalu besar—bukanlah kegelisahan yang bisa diselesaikan dengan definisi. Ia adalah kegelisahan tentang kategori-kategori yang kita warisi untuk memahami dunia, dan tentang bagaimana kategori-kategori itu mulai retak ketika dihadapkan pada kenyataan abad ke-21.

## **Ketika Pabrik Menjadi Polis**

Mari kita mulai dengan menolak sebuah anggapan yang terlalu nyaman: anggapan bahwa pemisahan antara “ekonomi” dan “politik” adalah pemberian alam, garis batas yang selalu ada dan selalu jelas. Garis itu sebenarnya cukup muda, dan ia lahir dari proyek intelektual tertentu—liberalisme—yang berkepentingan menjaganya tetap tegas. Dalam imajinasi liberal klasik, dunia terbelah rapi menjadi dua wilayah. Ada ranah publik, tempat kekuasaan dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme demokratis; dan ada ranah privat, tempat individu-individu bebas mengadakan perjanjian sukarela demi keuntungan bersama. Pasar berada di ranah privat. Pemerintah berada di ranah publik. Perusahaan, menurut cerita ini, adalah penghuni ranah privat: sekumpulan kontrak sukarela antara pemodal, pekerja, pemasok, dan konsumen.

Persoalannya, cerita itu nyaris tidak pernah benar secara historis. Sejarawan hukum korporasi telah lama menunjukkan bahwa hingga awal abad ke-19, gagasan dominan justru sebaliknya: korporasi dipahami sebagai institusi semi-publik, “ciptaan negara,” yang pemegang sahamnya menerima hak istimewa korporat sebagai imbalan atas pemenuhan barang-barang publik. Korporasi modern dalam pengertian ekonomi murni—”makhluk pasar sejati,” dalam frasa ilmuwan politik David Ciepley—adalah fenomena yang relatif baru, hasil dari penataan ulang radikal pada akhir abad ke-19 ketika bisnis besar bangkit dan korporasi bergeser dari pemberian kuasa quasi-publik oleh negara menjadi organisasi yang sepenuhnya privat di antara para pemegang saham.

Pergeseran itu tidak pernah tuntas, dan ketidaktuntasannya itulah yang menjadi sumber kegelisahan. Ciepley, dalam argumennya yang berpengaruh, menyatakan bahwa korporasi sebenarnya tak pernah sepenuhnya cocok dengan dikotomi publik/privat. Ia menyebut korporasi sebagai “pemerintahan waralaba” (*franchise government*)—entitas yang menyandang kuasa serupa pemerintah, yang memperoleh baik “kepribadian” eksternalnya maupun otoritas pemerintahan internalnya dari pemberian negara. Korporasi karenanya bukan semata privat, sebab tanpa konsesi negara ia tak bisa eksis; tetapi juga bukan semata publik, sebab ia diorganisasi dan dibiayai secara privat. Ia, kata Ciepley, melanggar semua dikotomi dasar yang menstrukturkan pemikiran liberal: publik/privat, pemerintah/pasar, hak istimewa/kesetaraan, status/kontrak. Korporasi adalah anomali kategori. Dan anomali kategori adalah persis jenis benda yang membuat seorang teknisi pemeliharaan berdiri kebingungan di depan loket air.

Kawasan industri mempertajam anomali itu sampai ke titik di mana ia hampir tak bisa diabaikan. Sebab kawasan industri bukan sekadar kumpulan pabrik. Ia adalah ruang teritorial—dengan batas, gerbang, dan aturan masuk sendiri—di dalamnya fungsi-fungsi yang biasanya kita anggap sebagai urusan negara dijalankan oleh entitas privat. Penyediaan air, listrik, jalan, perumahan, layanan kesehatan, keamanan, bahkan resolusi sengketa: semuanya bisa berada di tangan operator kawasan. Ketika sebuah perusahaan menyediakan air dan menegakkan keamanan dan mengatur tempat tinggal puluhan ribu manusia, pertanyaan apakah ia “pelaku ekonomi” atau “aktor politik” mulai terdengar seperti pertanyaan yang salah—seolah kita memaksakan peta lama pada wilayah yang telah berubah bentuk.

## **Kota Perusahaan dan Hantu yang Tak Mau Pergi**

Untuk memahami betapa tuanya kegelisahan ini, kita perlu kembali ke fenomena kota perusahaan (*company town*). Pada Zaman Berkilau (*Gilded Age*) dan Era Progresif di Amerika Serikat, pemilik kota-kota milik perusahaan menjalankan kontrol mutlak atas pekerja melalui hukum privat tentang properti dan kontrak. Bos-bos tambang dan baron industri seperti George Pullman secara sengaja menolak bentuk pemerintahan kota (*municipal form*), menggunakan pemecatan dan pengusiran untuk menegakkan kebijakan perusahaan sebagai otoritas pemerintahan yang berlaku di dalam wilayah kekuasaan mereka. Di kota baja Gary, sebagaimana dicatat dalam sejarah ekonomi, tidak ada pemerintahan kota sama sekali: kota itu dijalankan oleh kepala pengawas umum perusahaan, yang tidak dipilih namun menjadi wali kota *de facto*, lengkap dengan kuasa mengusir penghuni.

Mengapa para pemilik memilih untuk tidak memerintah secara terbuka melalui institusi pemerintahan kota? Jawabannya, dan inilah yang penting secara filosofis, adalah: demokrasi merupakan penghalang utama. Apa pun kuasa formal yang bisa diperoleh dari inkorporasi kotapraja tidaklah sepadan dengan kemungkinan kehilangan kontrol mutlak melalui proses politik terbuka. Dengan kata lain, para baron memahami betul bahwa kekuasaan yang mereka jalankan bersifat politis—justru karena itulah mereka berusaha keras menjauhkannya dari mekanisme pertanggungjawaban politik. Mereka memerintah tanpa mau disebut memerintah.

Banyak yang mengira kota perusahaan mati bersama Kesepakatan Baru (*New Deal*). Tetapi argumen yang dikemukakan akademisi hukum Brian Highsmith justru menunjukkan kelanjutannya melalui bentuk-bentuk institusional baru. Perkembangan paralel dalam hukum pemerintahan lokal, ujarnya, memungkinkan para raksasa korporat menjalankan kuasa-kuasa publik tanpa pertanggungjawaban kepada publik mana pun yang luas. Kini tujuannya pun bergeser: bukan lagi terutama untuk mendominasi pekerja-penghuni yang terperangkap, melainkan untuk mengeksternalisasi biaya dan lolos dari kewajiban demokratis seperti pajak. Highsmith bahkan membaca kota perusahaan sebagai fenomena demokratis dalam pengertian yang gelap—sebuah bentuk khas tirani privat, di mana modal yang terkonsentrasi secara spasial memisahkan diri dari kontrol demokratis lokal. Upaya Elon Musk untuk menginkorporasikan kota-kota modelnya di Texas, bagi Highsmith, adalah perwujudan kontemporer dari ketakutan lama akan kekuasaan faksi atas yurisdiksi kecil.

Yang lebih meresahkan, riset terbaru menunjukkan bahwa kerusakannya melampaui era kota itu sendiri. Ilmuwan politik Elizabeth Mitchell Elder, dalam studinya tentang dominasi perusahaan batu bara di Appalachia dan Cekungan Illinois, berargumen bahwa keputusan-keputusan yang dibuat lebih dari seabad lalu menghambat tumbuhnya kapasitas pemerintahan lokal dan mengikis kepercayaan terhadap institusi besar—dengan dampak pada sikap politik yang bertahan hingga hari ini. Di mana satu perusahaan mendominasi ekonomi lokal, pejabat menghadapi tekanan luar biasa untuk mengakomodasi kepentingannya, bahkan dengan mengorbankan akuntabilitas demokratis. Dan, sebagaimana ditegaskan Elder, ini bukan semata kisah batu bara: dinamika yang sama muncul di mana pun satu pemberi kerja mendominasi—entah rumah potong hewan, pusat data, atau operasi pertanian skala besar.

Hantu kota perusahaan, dengan kata lain, tak pernah pergi. Ia hanya berganti pakaian. Dan setiap kali ia muncul kembali, ia membawa serta pertanyaan yang sama: jika sebuah entitas privat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan atas sebuah populasi yang tak punya suara atasnya, apa nama yang tepat untuk benda itu?

## **Empat Cara Memandang Naga**

Di sinilah perbandingan antarmazhab menjadi penting—bukan untuk memilih satu sebagai pemenang, melainkan untuk melihat bahwa naga yang sama tampak berbeda tergantung dari mana kita memandangnya. Mari kita pertemukan beberapa tradisi pemikiran, dan biarkan mereka berdebat.

Tradisi **liberal klasik**, yang diwarisi dari Adam Smith hingga ekonom-ekonom Mazhab Chicago, akan berkeras bahwa kategori “aktor politik” tidak berlaku bagi perusahaan. Bagi pandangan ini, perusahaan adalah simpul kontrak sukarela. Pekerja yang tidak suka bisa keluar; konsumen yang tidak puas bisa berpindah; pemodal yang khawatir bisa menarik dananya. Kekuasaan, dalam pengertian politik yang sesungguhnya, melibatkan paksaan—dan paksaan adalah monopoli sah negara. Perusahaan tidak bisa memenjarakan, tidak bisa mengenakan pajak dengan ancaman senjata, tidak bisa mewajibkan kewarganegaraan. Maka, kata kaum liberal, menyebut perusahaan sebagai “pemerintahan” adalah keliru kategori; ia adalah metafora yang dianggap harfiah. Hak keluar (*exit*) menjamin bahwa relasi tetap sukarela, dan kesukarelaan menghapus politik.

Tetapi di sini muncul keberatan tajam dari filsuf **Elizabeth Anderson**, yang argumennya telah mengguncang cara banyak orang memandang tempat kerja. Anderson mengonsep korporasi sebagai “pemerintahan privat” (*private government*) yang menjalankan kuasa politik yang tidak masuk akal atas para pekerjanya. Inti argumennya adalah bahwa “hak keluar” yang diagungkan kaum liberal sering kali fiktif. Bagi seorang pekerja yang bergantung pada satu pemberi kerja di satu kawasan industri terpencil, “kebebasan untuk keluar” berarti kebebasan untuk kehilangan tempat tinggal, layanan kesehatan, dan satu-satunya pasar tenaga kerja yang ada. Kebebasan macam itu, kata Anderson, adalah kebebasan seorang subjek di bawah pemerintahan yang tak terpilih—bukan kebebasan warga setara. Otoritas yang dijalankan majikan atas tubuh, waktu, dan bahkan ucapan pekerja, dalam analisis ini, secara struktural setara dengan otoritas pemerintahan; yang membedakannya hanyalah bahwa ia tak terlihat karena kita terbiasa menyebutnya “manajemen.”

Tradisi **Marxian** mendekati naga dari sudut yang sama sekali lain. Bagi pewaris Marx, pertanyaan “apakah perusahaan adalah aktor politik?” agak naif, sebab ia mengandaikan negara dan modal sebagai dua hal yang terpisah yang salah satunya mungkin “mengambil alih” peran yang lain. Dalam kerangka Marxian, negara dalam masyarakat kapitalis tak pernah netral; ia, dalam berbagai derajat, adalah ekspresi politik dari relasi kelas dan kepentingan akumulasi modal. Kawasan industri, dari sudut ini, bukanlah anomali di mana ekonomi “menjajah” politik—melainkan perwujudan telanjang dari sesuatu yang selama ini disamarkan: bahwa kekuasaan atas produksi *adalah* kekuasaan politik, dan selalu begitu. Yang baru bukanlah bahwa modal menjadi politis, melainkan bahwa ia tak lagi repot-repot bersembunyi. Konsep “zona pengecualian”—wilayah di mana hukum perburuhan normal ditangguhkan atau dilunakkan demi investasi—dalam pembacaan ini adalah teknologi akumulasi, bukan kecelakaan regulasi.

Lalu ada tradisi yang bisa kita sebut **republikan**, dengan akar pada Machiavelli, Harrington, dan kebangkitannya di tangan filsuf seperti Philip Pettit. Bagi kaum republikan, jantung kebebasan bukanlah ketiadaan campur tangan (sebagaimana kaum liberal), melainkan ketiadaan **dominasi**—yakni ketiadaan kekuasaan sewenang-wenang pihak lain atas hidup kita, terlepas dari apakah kekuasaan itu sedang digunakan atau tidak. Inilah lensa yang barangkali paling tajam untuk kegelisahan Rasyid. Sebab pertanyaan republikan bukanlah “apakah perusahaan menindasmu hari ini?” melainkan “apakah perusahaan *bisa* menindasmu sewaktu-waktu tanpa kau punya jalan untuk menentangnya?” Seorang majikan yang baik hati pun, dalam kerangka ini, tetap mendominasi jika kebaikannya tergantung semata pada kehendaknya dan bukan pada hakmu. Kawasan industri, di mana operator memegang air, listrik, rumah, dan pekerjaan sekaligus, adalah model nyaris sempurna dari relasi dominasi—bukan karena ia pasti jahat, melainkan karena ia *bisa*, dan tak ada yang menghentikannya.

Keempat lensa ini tidak bisa didamaikan dengan rapi, dan justru di situlah nilainya. Kaum liberal menangkap sesuatu yang nyata: paksaan negara memang berbeda secara hukum dari relasi kerja, dan menyamakan keduanya secara serampangan bisa mengaburkan distingsi penting. Anderson menangkap sesuatu yang nyata: distingsi hukum itu sering tak terasa apa-apa bagi orang yang hidup di bawah otoritas tak terpilih. Kaum Marxian menangkap sesuatu yang nyata: memisahkan ekonomi dari politik mungkin sejak awal adalah tipuan ideologis. Dan kaum republikan menangkap sesuatu yang nyata: yang merampas kebebasan bukanlah penindasan aktual semata, melainkan kerentanan struktural terhadap kehendak pihak lain. Naga itu punya empat sisi, dan menutup mata pada salah satunya berarti salah mengukur ukurannya.

## **Kedaulatan yang Terbelah**

Ada lapisan lebih dalam lagi, yang menyangkut konsep kedaulatan itu sendiri. Tradisi pemikiran politik modern, dari Hobbes hingga Weber, dibangun di atas gagasan kedaulatan yang utuh dan tak terbagi: ada satu otoritas tertinggi dalam suatu wilayah, dan ia memonopoli penggunaan sah kekerasan. Tetapi sebagian pemikir kontemporer berargumen bahwa korporasi global telah merestrukturisasi kedaulatan itu sendiri, menciptakan apa yang disebut sebagai “defisit konstitusional”—ruang-ruang di mana keputusan yang mengikat hidup jutaan orang dibuat di luar jangkauan konstitusi mana pun.

Sejarah memberi kita preseden yang mengganggu. Perusahaan-perusahaan dagang kolonial—Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), East India Company—bukanlah sekadar pelaku ekonomi. Mereka mencetak uang, memelihara tentara, menandatangani perjanjian, memerintah wilayah, dan menjatuhkan hukuman mati. Mereka adalah, dalam pengertian apa pun yang masuk akal, aktor politik berdaulat yang kebetulan berbentuk perusahaan. Ciepley dan yang lain mengingatkan kita bahwa inkorporasi sejak awal adalah perangkat untuk mendelegasikan otoritas dari sebuah penguasa berdaulat kepada pemerintahan bawahan yang secara hukum subordinat namun secara operasional independen—entah itu pemerintahan universitas, kota, atau perusahaan. Dengan kata lain, DNA korporasi mengandung politik sejak kelahirannya. Kawasan industri abad ke-21, dengan gerbang dan aturan masuknya sendiri, bukanlah penyimpangan dari hakikat korporasi—ia mungkin justru pengungkapan kembali hakikat itu, setelah satu abad disamarkan sebagai “ekonomi murni.”

Namun ada pula yang memperingatkan agar kita tidak terlalu cepat menarik kesimpulan. Tidak setiap perusahaan besar adalah VOC. Sebagian besar korporasi modern, betapapun berkuasanya, tetap beroperasi di dalam kerangka hukum negara yang—setidaknya secara prinsip—bisa mengaturnya, memajakinya, dan membubarkannya. Riset ekonomi bahkan memperdebatkan seberapa besar sebenarnya kekuasaan kota perusahaan historis: sebagian studi menemukan bahwa pasokan tenaga kerja di kota-kota tambang Virginia Barat ternyata cukup elastis, dengan penambang berpindah relatif cepat menanggapi perbedaan upah antarmajikan. Monopoli pembeli tenaga kerja (*monopsony*) yang tampak total di permukaan, ternyata lebih bocor daripada yang dibayangkan. Realitas, seperti biasa, lebih berantakan daripada teori—baik teori yang merayakan pasar maupun teori yang mengutuknya.

## **Konteks yang Hilang dari Buku Teks**

Di sini perlu dicatat sebuah keterbatasan yang jarang diakui dalam literatur yang mendominasi perdebatan ini: hampir seluruhnya ditulis dari dan tentang Barat. Kota perusahaan Pullman, tambang Appalachia, kota model Musk di Texas—semua ini adalah kasus di mana terdapat negara hukum yang relatif kuat, masyarakat sipil yang terlembaga, dan tradisi demokratis yang, betapapun cacatnya, menyediakan kosakata perlawanan.

Pengalaman di Selatan Global sering kali berbeda secara kualitatif. Di banyak kawasan industri di Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin, perusahaan tidak “mengambil alih” fungsi negara yang sudah ada; ia hadir justru di ruang di mana negara tipis, atau hadir sebagai mitra yang menyambut kedatangan modal dengan menciptakan zona-zona pengecualian regulatif. Realitas buruh informal, pekerja transisi-agraris yang baru saja meninggalkan sawah untuk masuk pabrik, dan ekonomi gig berbasis platform—semua ini nyaris tak tersentuh oleh kerangka yang dirumuskan untuk pekerja kerah biru tetap di pabrik Amerika abad ke-20. Seorang petani yang tanahnya berubah menjadi kawasan industri dalam satu generasi tidak mengalami “kehilangan hak keluar”; ia mengalami transformasi total atas dunia yang ia kenal, tanpa pernah diajak bicara. Kerangka Anderson tentang “pemerintahan privat” mengandaikan seorang pekerja yang punya kontrak; banyak realitas di Selatan Global melibatkan orang-orang yang bahkan tak masuk dalam kategori “pekerja” menurut hukum.

Mengabaikan asimetri ini berarti memprovinsialkan pengalaman global dengan teori yang lahir di tempat lain. Pertanyaan “apakah perusahaan adalah aktor politik baru?” mungkin terdengar abstrak di Boston; di sebuah kawasan industri di pesisir yang penduduknya berlipat sepuluh kali dalam satu dekade, ia adalah pertanyaan tentang siapa yang menentukan apakah air sumur masih bisa diminum.

## **Kegamangan Rasyid**

Mari kita kembali kepada Rasyid, sebab di sanalah filsafat berhenti menjadi permainan kategori dan menjadi sesuatu yang dirasakan di perut.

Rasyid bukan orang bodoh, dan ia bukan korban dalam pengertian yang sederhana. Perusahaan telah memberinya pekerjaan yang stabil—sesuatu yang tak pernah dimiliki ayahnya. Anaknya bersekolah di sekolah yang lebih baik daripada yang pernah ia masuki. Klinik perusahaan menyelamatkan nyawa istrinya ketika persalinan bermasalah. Ketika ia mencoba merasa marah, ia mendapati kemarahannya tersangkut pada rasa syukur, dan ia tak tahu mana yang lebih jujur.

Tetapi ada pagi-pagi tertentu, seperti pagi di depan loket air itu, ketika sesuatu yang lain menyeruak. Ia teringat bahwa ketika sungai di kampungnya keruh, tak ada satu pun forum di mana ia bisa menuntut penjelasan. Ketika jam kerjanya diperpanjang, tak ada dewan perwakilan yang bisa ia datangi. Ketika ia ingin tahu siapa yang memutuskan bahwa rumah-rumah di sektor lama akan digusur untuk perluasan, ia menemukan bahwa keputusan itu dibuat di ruang yang tak punya pintu untuk orang sepertinya. Ia mulai menyadari—dan ini yang membuatnya gamang—bahwa ia hidup di sebuah tempat yang memiliki semua atribut sebuah negara kecuali satu: ia tak punya kewarganegaraan di dalamnya. Ia penduduk tanpa hak suara. Subjek tanpa kedaulatan.

Yang membuat kegamangan itu tak terpecahkan adalah bahwa ia tak bisa memutuskan apakah ia sedang melebih-lebihkan atau justru meremehkan. Ketika ia berpikir seperti kaum liberal, ia berkata pada dirinya: *aku bebas pergi kapan saja; tak ada yang menahanku; ini cuma pekerjaan.* Tetapi lalu ia memikirkan ke mana ia akan pergi, dengan keahlian yang hanya berharga di kawasan ini, dengan rumah yang melekat pada statusnya sebagai karyawan, dan “kebebasan” itu menguap menjadi sesuatu yang abstrak dan kejam. Ketika ia berpikir seperti Anderson, ia merasa benar—ia memang hidup di bawah pemerintahan tak terpilih. Tetapi lalu ia melihat manajer-manajernya yang juga lelah, yang juga diperintah dari atas, yang juga tak punya suara atas keputusan para pemegang saham di benua lain, dan ia bertanya-tanya di mana sebenarnya “pemerintah” itu berada—seakan kekuasaan ini tak punya pusat, tak punya wajah untuk dimintai pertanggungjawaban. Ketika ia berpikir seperti kaum republikan, ia merasa paling dipahami: persoalannya memang bukan apakah ia ditindas hari ini, melainkan bahwa ia *bisa* ditindas kapan saja dan tak punya cara untuk mencegahnya. Tetapi pengetahuan itu tidak membebaskannya; ia hanya membuatnya lebih sadar akan sangkar yang sebelumnya tak ia lihat.

Inilah anatomi kegamangan yang sesungguhnya: bukan ketidaktahuan, melainkan kelebihan pemahaman yang saling bertentangan. Rasyid tidak gamang karena ia tak punya jawaban. Ia gamang karena ia punya empat jawaban yang semuanya terasa benar dan tak satu pun cukup. Dan barangkali itulah kondisi paling jujur untuk berhadapan dengan sebuah fenomena yang memang melanggar semua kategori yang kita miliki untuk memahaminya.

## **Keterbatasan Esai Ini Sendiri**

Sebelum sampai pada refleksi penutup, kejujuran menuntut pengakuan atas apa yang tidak bisa dicapai tulisan ini. Pertama, esai ini bekerja dengan abstraksi—”perusahaan,” “kawasan industri,” “negara”—yang merangkum keragaman luar biasa ke dalam istilah-istilah yang licin. Sebuah koperasi pekerja, sebuah perusahaan keluarga, dan sebuah konglomerat multinasional yang sahamnya tersebar di pasar global adalah tiga makhluk yang berbeda, dan menyebut ketiganya “korporasi” mungkin menyembunyikan lebih banyak daripada yang ia ungkap.

Kedua, sosok Rasyid adalah konstruksi—sebuah perangkat naratif untuk membuat abstraksi terasa berdarah. Bahaya dari perangkat semacam itu adalah ia bisa memproyeksikan kegelisahan intelektual penulis ke dalam batin orang yang barangkali mengalami situasinya dengan cara yang sama sekali berbeda. Banyak orang yang hidup di kawasan industri tidak mengalami kegamangan filosofis sama sekali; mereka mengalami kenaikan harga, kemacetan, atau sebaliknya kebanggaan dan harapan. Mengangkat kegamangan menjadi pengalaman representatif berisiko mengistimewakan satu cara merasakan dunia—cara kelas terdidik—di atas cara-cara lain yang sama validnya.

Ketiga, dan paling penting, data empiris yang mendasari perdebatan ini tidak merata dan sering diperebutkan. Kita telah melihat bahwa bahkan klaim sederhana seperti “kota perusahaan adalah monopoli pembeli tenaga kerja” diperdebatkan keras di antara ekonom. Tentang kawasan industri kontemporer di Selatan Global, data yang andal, independen, dan longitudinal sering kali langka, dan banyak yang kita “ketahui” sebenarnya bertumpu pada laporan yang kepentingannya tidak netral—baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak yang menentangnya. Sebuah esai yang jujur harus mengakui bahwa ia sebagian berdiri di atas tanah yang belum dipetakan dengan baik.

## **Sebuah Refleksi, Bukan Sebuah Vonis**

Maka, apakah kawasan industri dan korporasi besar merupakan bentuk kekuasaan politik baru?

Saya tidak akan menjawab ya, dan saya tidak akan menjawab tidak. Bukan karena pengecut intelektual, melainkan karena saya curiga pertanyaan itu sendiri dibingkai dalam kosakata yang sudah usang—kosakata yang membelah dunia menjadi “ekonomi” dan “politik,” lalu bertanya di kotak mana korporasi harus dimasukkan. Mungkin kegelisahan yang sesungguhnya bukanlah tentang ke kotak mana korporasi termasuk, melainkan tentang fakta bahwa kotak-kotak itu sendiri tak lagi memuat dunia yang kita huni.

Yang saya rasa lebih jujur adalah ini: kekuasaan tidak peduli pada nama yang kita berikan padanya. Air yang dikelola perusahaan tetap basah; gerbang yang dijaga satpam perusahaan tetap menutup; rumah yang melekat pada status karyawan tetap bisa diambil. Apakah kita menyebut semua itu “ekonomi” atau “politik” tidak mengubah pengalaman orang yang hidup di bawahnya. Yang berubah hanyalah apakah kita merasa berhak menuntut pertanggungjawaban. Dan barangkali itulah taruhan sesungguhnya dalam perdebatan kategori ini: bukan kebenaran metafisik tentang hakikat korporasi, melainkan apakah kita mengizinkan diri kita melihat kekuasaan sebagai kekuasaan—dengan segala kewajiban moral dan politis yang menyertai pelihatan itu—atau apakah kita membiarkannya menyamar sebagai “sekadar bisnis,” dan dengan demikian membiarkannya lolos dari tuntutan yang biasa kita ajukan pada siapa pun yang berkuasa atas hidup kita.

Rasyid, di depan loket air itu, tidak menemukan jawaban. Ia membayar tagihannya dan pergi bekerja. Tetapi sesuatu telah bergeser dalam dirinya—pergeseran yang tak bisa dibatalkan. Ia telah melihat bahwa tempat ia hidup memiliki bentuk kekuasaan, dan bahwa ia berada di dalam, bukan di luar, jangkauannya. Pengetahuan itu tidak membebaskannya. Mungkin tidak ada pengetahuan yang membebaskan. Tetapi ada perbedaan—perbedaan yang halus namun mendasar—antara seseorang yang tunduk tanpa melihat dan seseorang yang tunduk sambil melihat. Yang pertama adalah subjek. Yang kedua, barangkali, adalah benih dari sesuatu yang lain.

Dan mungkin pertanyaan filosofis yang sesungguhnya bukanlah apakah korporasi adalah aktor politik, melainkan: apa yang terjadi pada kita ketika kita mulai melihat bahwa ia mungkin demikian? Kegamangan Rasyid, dalam pembacaan ini, bukanlah kegagalan untuk sampai pada jawaban. Ia adalah bentuk paling awal dari sebuah kebangkitan—momen ketika peta lama tak lagi cocok dengan wilayah, dan seseorang berdiri, untuk sesaat, tanpa peta sama sekali, di hadapan kenyataan telanjang tentang siapa yang berkuasa atas hidupnya. Apa yang ia lakukan dengan momen itu bukan lagi urusan filsafat. Itu urusan politik—dalam pengertian apa pun kata itu masih berarti.

—

## **Catatan untuk Bacaan Lanjutan**

Siapa pun yang ingin menyelami kegamangan ini lebih jauh sebaiknya memulai dari karya filsuf **Elizabeth Anderson**, *Private Government: How Employers Rule Our Lives (and Why We Don’t Talk about It)* (Princeton University Press, 2017), yang membongkar bagaimana tempat kerja modern beroperasi sebagai pemerintahan tak terpilih dan mengapa kita kehilangan kosakata untuk membicarakannya. Anderson menulis dengan kejernihan yang langka, dan argumennya tentang fiksi “hak keluar” adalah titik masuk paling tajam ke seluruh perdebatan.

Untuk fondasi teoretis tentang mengapa korporasi tak pernah cocok dengan dikotomi publik/privat, tulisan **David Ciepley** adalah rujukan utama, terutama esainya “Beyond Public and Private: Toward a Political Theory of the Corporation” yang terbit di *American Political Science Review* (2013). Ciepley-lah yang memperkenalkan gagasan korporasi sebagai “pemerintahan waralaba,” dan esai-esai lanjutannya menelusuri akar korporat dari konstitusionalisme modern itu sendiri—sebuah klaim yang mengejutkan tetapi dipertahankan dengan teliti.

Mereka yang tertarik pada dimensi historis dan teritorial—bagaimana perusahaan secara harfiah membangun dan memerintah kota—akan menemukan banyak bahan dalam kajian hukum **Brian Highsmith**, “Governing the Company Town,” yang dimuat di *Stanford Law Review* (2025), yang menelusuri kelanjutan kota perusahaan dari Pullman hingga proyek-proyek kota privat kontemporer. Beriringan dengan itu, buku **Elizabeth Mitchell Elder**, *Company Towns: Industry Power and the Historical Foundations of Public Mistrust* (University of Chicago Press, 2026), menunjukkan secara empiris bagaimana dominasi perusahaan mengikis kapasitas pemerintahan lokal dan menanam ketidakpercayaan yang bertahan lintas generasi.

Untuk perspektif global yang menyeimbangkan dominasi kasus-kasus Barat, antologi yang disunting **Marcelo Borges dan Susana Torres**, *Company Towns: Labor, Space, and Power Relations across Time and Continents* (Palgrave Macmillan, 2012), melacak fenomena kota perusahaan dari Eropa dan Amerika hingga Afrika dan Asia, dan berguna sebagai penawar bagi kecenderungan memprovinsialkan teori.

Pembaca yang ingin menelusuri lensa republikan tentang dominasi dan kebebasan sebaiknya membaca **Philip Pettit**, *Republicanism: A Theory of Freedom and Government* (Oxford University Press, 1997), yang merumuskan kebebasan sebagai ketiadaan dominasi—kerangka yang, meski tidak ditulis dengan korporasi dalam benak, ternyata menjadi salah satu alat paling tajam untuk memahami kekuasaan korporat. Untuk jembatan eksplisit antara republikanisme dan dunia kerja, karya **Isabelle Ferreras**, *Firms as Political Entities: Saving Democracy through Economic Bicameralism* (Cambridge University Press, 2017), memperlakukan perusahaan sebagai entitas politik dan mengusulkan agar ia diatur secara demokratis—sebuah usulan radikal yang patut diperdebatkan justru karena keberaniannya.

Akhirnya, bagi yang ingin mendengar suara tradisi yang skeptis terhadap pemisahan ekonomi dan politik sejak awal, tak ada salahnya kembali ke sumber: tulisan-tulisan **Karl Marx**, terutama bab-bab tentang hari kerja dalam *Das Kapital* Jilid I, tetap menjadi bacaan yang mengganggu dalam cara terbaiknya, mengingatkan bahwa pertanyaan tentang siapa yang memerintah di tempat kerja telah diajukan jauh sebelum kita punya istilah “kawasan industri” untuk menggambarkannya.