Pada 29 April 2026, Presiden Prabowo Subianto memancang tiang pertama tiga belas proyek pengolahan sumber daya alam senilai 7,2 miliar dolar AS dan menyebut hilirisasi sebagai “jalan kebangkitan nasional” (East Asia Forum, 2026b). Pesan itu tidak berdiri sendiri. Lewat lembaga investasi negara Danantara, pemerintah kini mengoordinasikan delapan belas proyek hilir bernilai sekitar 600 triliun rupiah, dengan nikel sebagai porosnya. Logikanya tampak elegan: dengan memproses mineral mentah di dalam negeri, Indonesia akan menangkap nilai tambah yang selama ini lari ke luar negeri, sekaligus melompat keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) yang telah mengurung pertumbuhannya di kisaran 5 persen selama lebih dari satu dekade — angka yang pada 2025 tercatat 5,11 persen (East Asia Forum, 2026b).

Namun di balik retorika kebangkitan itu, terbentang sebuah pertanyaan yang jauh lebih sunyi dan jauh lebih menentukan: apa yang terjadi setelah ore menjadi logam? Sejarah ekonomi pembangunan dipenuhi negara-negara yang berhasil membangun pabrik pemurnian, mengubah neraca dagang dari defisit menjadi surplus, namun kemudian berhenti di situ — terkunci pada segmen pemrosesan bernilai rendah sementara nilai tambah sesungguhnya, teknologi, dan kapasitas inovasi tetap berada di tangan pihak asing. Fenomena inilah yang dalam literatur disebut jebakan *resource-based industrialization* (RBI): strategi industrialisasi yang menjadikan kekayaan sumber daya alam sebagai landasan, tetapi gagal menanjak melampaui tahap pemrosesan awal.

Analisis ini menelusuri sejauh mana hilirisasi nikel Indonesia — kasus paling matang dan paling diperdebatkan dari kebijakan hilirisasi nasional — telah mendekati atau menjauhi jebakan tersebut. Pembahasan dibagi ke dalam empat bagian: pemetaan kondisi industri saat ini dengan pembanding negara setara; analisis prospek, tantangan struktural, dan risiko operasional di dalam industri; jalan keluar dari perspektif negara; dan jalan keluar dari perspektif pelaku industri. Tulisan ini ditutup dengan pengakuan atas keterbatasannya sendiri.

## I. Anatomi Sebuah Keberhasilan yang Belum Selesai

Tidak ada gunanya menyangkal keberhasilan agregat hilirisasi nikel. Sejak pelarangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2020, nilai ekspor nikel Indonesia melonjak sepuluh kali lipat dibandingkan 2013, stabil di atas 30 miliar dolar AS sejak 2022 (East Asia Forum, 2026a). Kementerian Perindustrian mencatat lonjakan dari sekitar 1,1 miliar dolar enam tahun sebelumnya menjadi 20,9 miliar dolar pada 2021 — kenaikan sembilan belas kali lipat (Databoks, 2022). Indonesia kini memasok sekitar 60 persen bijih nikel dunia dan memproses hampir 45 persen nikel primer global, memperlebar jaraknya dengan pengolah terbesar kedua, Tiongkok (Observer Research Foundation [ORF], 2025). Produksi baja nirkarat domestik melonjak dari 4 juta menjadi 7,5 juta ton antara 2020 dan 2024 (Center for Strategic and International Studies [CSIS], 2025). Pada 2023, Indonesia melampaui ambang negara berpendapatan menengah-atas dengan GNI per kapita 4.810 dolar AS (East Asia Forum, 2026b).

Persoalannya terletak pada komposisi keberhasilan itu, bukan pada besarannya. Sebuah kajian yang diterbitkan dalam *BIO Web of Conferences* mencatat bahwa lonjakan nilai ekspor tidak serta-merta mencerminkan penciptaan nilai tambah dalam pengertian teknologis; sebagian besar kenaikan justru bersumber dari ekspansi volume, inflasi harga komoditas, dan aktivitas peleburan (smelting) menengah yang masih berada di segmen bawah rantai nilai global (Sage & Grace, 2025). Dengan kata lain, Indonesia berhasil memindahkan tahap peleburan ke dalam negeri, tetapi rantai nilai yang lebih tinggi — prekursor, katoda, sel baterai, kendaraan listrik, dan terutama penguasaan teknologi proses — sebagian besar masih berada di luar kendali domestik.

Struktur kepemilikan memperjelas diagnosis ini. Perusahaan-perusahaan Tiongkok, kerap melalui afiliasi di Hong Kong dan Singapura, menguasai sekitar 75 persen kapasitas pemurnian nikel di Indonesia (CSIS, 2025; East Asia Forum, 2026b). Kajian *BIO Web of Conferences* yang sama menemukan lebih dari 68 persen smelter nikel di Indonesia dimiliki asing, dengan partisipasi BUMN dan perusahaan domestik yang terbatas (Sage & Grace, 2025). Ketergantungan ini menjalar hingga ke input dan barang modal: Tiongkok memasok 80–90 persen impor mesin pemurnian Indonesia, termasuk *metal-rolling mills* dan konverter mineral, serta menjadi pemasok utama asam sulfat yang menjadi bahan baku vital proses *High Pressure Acid Leaching* (HPAL) sejak 2021 (CSIS, 2025). Tiongkok pula yang menyerap mayoritas ekspor nikel olahan Indonesia. Pola ini membentuk apa yang oleh para peneliti disebut “refined dependency” — ketergantungan yang dimurnikan, di mana kemajuan yang tampak di permukaan menutupi reproduksi struktur ketergantungan yang lebih dalam (Sage & Grace, 2025).

Perbandingan dengan negara-negara setara mempertajam gambaran ini. Literatur ekonomi pembangunan justru menunjukkan bahwa industrialisasi berbasis sumber daya *bisa* berhasil sebagai landasan lompatan — tetapi hanya dengan syarat-syarat tertentu yang sejauh ini belum sepenuhnya dipenuhi Indonesia. Studi Lebdioui, Lee, dan Pietrobelli (2021) atas Cile dan Malaysia memperlihatkan bahwa mesin pertumbuhan kedua negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah bukanlah manufaktur elektronik atau pertambangan semata, melainkan sektor berbasis sumber daya yang ditingkatkan kapabilitasnya: minyak sawit dan karet di Malaysia; salmon, buah, anggur, dan produk berbasis kayu di Cile. Yang membedakan mereka dari sekadar ekstraksi rente komoditas adalah akumulasi kapabilitas produktif dan inovatif melalui dukungan litbang, insentif fiskal, bantuan ekspor, dan kontrol kualitas — sebuah kebijakan industri yang sengaja diarahkan ke hulu pengetahuan, bukan sekadar ke hilir fisik material.

Kontras paling tajam datang dari Vietnam. Antara 2005 dan 2018, Vietnam menaikkan pangsa ekspor teknologi tinggi dalam total ekspor barangnya dari 6 menjadi 35 persen, sementara pangsa ekspor sumber daya primer turun dari 52 menjadi 22 persen (United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD], 2021). Vietnam memulai dari posisi setara negara-negara kurang berkembang tiga dekade lalu, lalu mendiversifikasi melalui kebijakan industri dan perdagangan yang memadukan substitusi impor dengan orientasi ekspor. Pelajaran komparatifnya jelas: keberhasilan jangka panjang ditentukan bukan oleh seberapa banyak material diproses di dalam negeri, melainkan oleh seberapa cepat sebuah ekonomi berpindah dari kandungan sumber daya ke kandungan pengetahuan dalam ekspornya. Pada metrik inilah hilirisasi Indonesia, betapapun mengesankan secara nominal, masih berada pada tahap awal.

Diagnosis ini diperkuat oleh temuan *World Development Report 2024* Bank Dunia, yang menyimpulkan bahwa negara hanya dapat menembus jebakan pendapatan menengah dengan memadukan investasi, penyerapan teknologi asing, dan inovasi buatan dalam negeri (East Asia Forum, 2026b). Indonesia, sejauh ini, kuat pada pilar pertama, bergantung pada pilar kedua, dan lemah pada pilar ketiga. Ironi historisnya, Indonesia bukan pemula dalam permainan ini: bersama Malaysia dan Thailand, Indonesia pernah membangun kapabilitas industri kompetitif melalui pemrosesan komoditas primer — manufaktur kayu lapis pada era 1980-an menjadi contohnya (Jomo & Rock, 1998). Pertanyaannya adalah apakah episode nikel akan mengulang pola kayu lapis yang akhirnya stagnan, atau menapaki jalur Malaysia yang berhasil menaiki tangga kapabilitas.

## II. Prospek, Tantangan Struktural, dan Risiko Operasional

### Prospek: jendela peluang yang nyata namun menyempit

Prospek menaiki rantai nilai bukanlah angan-angan. Sejumlah investasi besar tengah mencoba menutup jurang antara peleburan dan produk akhir. Pada pertengahan 2025, Indonesia memiliki sembilan fasilitas yang mengolah bijih nikel menjadi nikel dan kobalt sulfat kelas baterai — empat beroperasi, tiga dalam konstruksi, dan dua pada tahap studi kelayakan (Indonesia Battery Corporation [IBC], 2025). Pada Juni 2025, CATL bersama mitra Indonesia memulai pembangunan ekosistem baterai senilai 5,9 miliar dolar di Karawang, dengan pabrik sel baterai berkapasitas awal 6,9 GWh yang direncanakan beroperasi akhir 2026 dan akan diperluas hingga 15 GWh (Electrive, 2025; Reccessary, 2025). Proyek ini, bersama investasi LG Energy Solution dan Hyundai sebelumnya, dirancang untuk membangun rantai terintegrasi dari tambang hingga daur ulang, menuju target pemerintah memproduksi baterai berkapasitas 140 GWh per tahun pada 2030 dari posisi nyaris nol saat ini (CSIS, 2025b). Jika rangkaian proyek ini benar-benar mematerialisasi seluruh tahapan — prekursor, katoda, sel, paket, kendaraan, hingga daur ulang — Indonesia berpotensi menjadi salah satu simpul utama rantai pasok kendaraan listrik global.

Namun prospek itu menyimpan kerapuhan. Sebagian besar nilai tambah teknologis pada proyek-proyek tersebut tetap melekat pada mitra asing yang membawa teknologi proses, paten kimia katoda, dan kendali atas jaringan pemasaran. Tanpa mekanisme transfer teknologi yang efektif dan pembangunan kapabilitas absorptif domestik, Indonesia berisiko sekadar menjadi tuan rumah bagi pabrik-pabrik canggih milik pihak lain — sebuah bentuk hilirisasi fisik tanpa hilirisasi pengetahuan.

### Tantangan struktural: ketergantungan yang berlapis

Tantangan paling mendasar bersifat struktural dan saling mengunci. Pertama, ketergantungan pada modal, teknologi, mesin, dan input dari satu mitra dominan menciptakan kerentanan strategis. Survei klasik Auty dan Roemer mengenai RBI telah lama memperingatkan bahwa pemrosesan sumber daya untuk ekspor cenderung melanggengkan pola ketergantungan perdagangan, finansial, dan teknis negara berkembang — dan bahkan pemrosesan yang berorientasi domestik pun tak dapat lepas dari ketergantungan luar pada teknologi, manajemen, dan pembiayaan (Roemer, 1979). Industri berbasis sumber daya juga padat modal dan hanya menyerap tenaga kerja terampil atau semi-terampil dalam jumlah terbatas, sehingga kontribusinya pada penciptaan lapangan kerja luas tergolong sederhana — sebuah temuan yang relevan bagi klaim hilirisasi sebagai mesin penyerapan tenaga kerja massal.

Kedua, terdapat paradoks produktivitas. Pelarangan ekspor nikel 2014 memang meningkatkan nilai tambah domestik pada ekspor besi dan baja, namun harga yang ditekan secara artifisial menarik masuk perusahaan-perusahaan yang kurang produktif dan justru menyeret turun produktivitas agregat (East Asia Forum, 2026b). Ini adalah pengingat bahwa proteksi tanpa disiplin kompetitif dapat menumbuhkan industri yang besar namun rapuh.

Ketiga, ketimpangan spasial. Di Sulawesi Tengah dan Halmahera, pemerintah daerah mencatat pendapatan royalti dan sewa lahan yang tinggi, tetapi kemiskinan, pengangguran, dan kekurangan gizi tetap lazim di komunitas sekitar; pembangunan infrastruktur terkonsentrasi di dalam kawasan industri, sementara layanan publik di desa-desa sekitarnya tertinggal (Sage & Grace, 2025). Hilirisasi yang gagal menyebarkan manfaat ke ekonomi lokal berisiko menciptakan enklave-enklave kemakmuran yang terputus dari wilayah penyangganya.

### Risiko pasar: kutukan keberhasilan sendiri

Risiko pasar paling akut justru lahir dari skala keberhasilan hilirisasi itu sendiri. Ekspansi kapasitas pemurnian yang masif telah membanjiri pasar nikel global. Sepanjang 2025, harga nikel anjlok ke level terendah dalam empat tahun, sempat menyentuh sekitar 13.900 dolar per ton pada April dan bertahan di kisaran 14.000–16.000 dolar sepanjang tahun, sementara stok di London Metal Exchange membengkak melampaui 250.000 ton — naik hampir 100.000 ton dalam setahun (Nasdaq, 2025; Carbon Credits, 2025). Sebagai “swing producer” yang menguasai lebih dari 56 persen produksi tambang dunia, Indonesia menghadapi dilema klasik: setiap penambahan kapasitas menekan harga yang menjadi sumber keuntungannya sendiri. Pemerintah merespons dengan memangkas kuota tambang nasional secara drastis dari 272 juta ton pada 2024 menjadi 150 juta ton pada 2025, lalu mengusulkan pengurangan lebih lanjut untuk 2026 — sebagian dipicu pula oleh peringatan penurunan kadar bijih (Carbon Credits, 2025; Trading Economics, 2025). Namun pasar tetap skeptis bahwa pemangkasan ini akan cukup mengetatkan pasokan, mengingat proyeksi S&P Global bahwa produksi Indonesia masih akan lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 4,97 juta ton pada 2035 (Carbon Credits, 2025).

Volatilitas memperburuk keadaan. Pada kuartal pertama 2026, harga sempat jatuh ke sekitar 14.255 dolar pada pertengahan Desember sebelum melonjak ke 18.785 dolar pada akhir Januari (Investing News, 2026). Bagi sebuah ekonomi yang menambatkan strategi industrialisasinya pada satu komoditas, ayunan harga semacam ini menerjemahkan ketidakpastian pasar global menjadi ketidakpastian fiskal dan investasi domestik.

### Risiko rantai pasok input

Ketergantungan input menciptakan titik kegagalan tunggal. Pada April 2026, kelangkaan belerang yang terkait gangguan di Laut Merah dan Selat Hormuz memaksa produsen nikel kelas baterai memangkas produksi (East Asia Forum, 2026b). Karena proses HPAL — metode dominan untuk menghasilkan bahan baterai — sangat bergantung pada pasokan asam sulfat yang mayoritas berasal dari Tiongkok, gangguan geopolitik di jalur pelayaran yang jauh sekalipun dapat melumpuhkan operasi pabrik di Sulawesi dan Maluku Utara. Gangguan berkepanjangan dapat menaikkan biaya operasi HPAL dan memperbesar volatilitas harga bahkan tanpa kelangkaan bijih (Trading Economics, 2025b).

### Risiko operasional: lingkungan, keselamatan, dan akses pasar

Pada level pabrik, risiko operasional bersifat konkret dan kerap mematikan. Proses HPAL menghasilkan limbah tailing hampir dua kali lipat dibanding metode lain, menimbulkan risiko kontaminasi serius; penyimpanan *dry stack tailings* menghadapi keterbatasan ruang, sementara alternatif bendungan tailing membawa risiko kebocoran tersendiri (Mining.com, 2024). Praktik pembuangan tailing ke laut dalam memang telah dilarang sejak 2021, tetapi pengawasannya menyisakan keraguan. Risiko keselamatan kerja juga nyata: pada awal 2026, otoritas menghentikan operasi sebuah fasilitas pengolahan nikel di Morowali menyusul tanah longsor yang menewaskan pekerja, menambah ketidakpastian produksi dan pengawasan regulasi (Trading Economics, 2025b).

Lapisan risiko terakhir bersifat geopolitik dan iklim sekaligus. Smelter berbasis pembangkit listrik batu bara *captive* mengunci produksi pada model padat karbon, persis ketika *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) Uni Eropa mulai membebankan harga karbon pada akses pasar (East Asia Forum, 2026b). Sementara itu, tekanan dari produsen Barat agar LME memisahkan kontrak nikel menjadi varian “bersih” dan “kotor” — meski sejauh ini ditolak bursa — menandakan arah pasar global yang dapat mendiskriminasi nikel Indonesia yang intensif karbon (Investing News, 2026). Pelaku industri yang hari ini menikmati biaya energi murah dari batu bara dapat mendapati produknya tertutup dari pasar bernilai tinggi esok hari.

## III. Jalan Keluar dari Perspektif Negara

Jika diagnosisnya adalah risiko terkunci pada peleburan, maka resep kebijakannya harus diarahkan pada satu tujuan utama: mengubah penguasaan sumber daya menjadi akumulasi kapabilitas. Beberapa arah berikut muncul dari pengalaman komparatif dan dari dinamika kebijakan Indonesia sendiri.

**Pertama, mengubah leverage sumber daya menjadi syarat transfer teknologi dan kapabilitas, bukan sekadar lokasi pabrik.** Pelajaran Cile dan Malaysia menegaskan bahwa keberhasilan datang dari akumulasi kapabilitas produktif dan inovatif melalui dukungan litbang, insentif fiskal yang terarah, dan kontrol kualitas (Lebdioui et al., 2021). Indonesia memiliki daya tawar langka — penguasaan 60 persen pasokan bijih dunia — yang dapat dikonversi menjadi persyaratan kandungan litbang lokal, kemitraan riset wajib dengan universitas dan lembaga dalam negeri, serta target progresif penguasaan proses oleh tenaga dan perusahaan nasional. Daya tawar yang tidak diikat pada transfer pengetahuan akan menguap menjadi sekadar sewa lahan industrial.

**Kedua, menempatkan pembangunan sumber daya manusia dan inovasi di pusat, bukan di pinggir.** *World Development Report 2024* menegaskan bahwa keluar dari jebakan pendapatan menengah menuntut perpaduan investasi, penyerapan teknologi asing, dan inovasi domestik (East Asia Forum, 2026b). Ini berarti investasi pada keterampilan yang tahan lama (ORF, 2025) — insinyur proses, ahli metalurgi, teknisi kontrol kualitas — yang memungkinkan Indonesia tidak sekadar mengoperasikan teknologi orang lain tetapi pada akhirnya memodifikasi dan menciptakannya. Tanpa basis SDM ini, transfer teknologi formal akan tetap menjadi cangkang kosong.

**Ketiga, mendiversifikasi dari ketergantungan komoditas tunggal dan mitra tunggal.** Pengalaman Vietnam menunjukkan diversifikasi struktur ekspor dari sumber daya primer ke produk berkandungan teknologi sebagai inti keluar dari ketergantungan komoditas (UNCTAD, 2021). Bagi Indonesia, ini berarti tidak menumpukan seluruh taruhan industrialisasi pada nikel, sekaligus mengurangi konsentrasi pada satu negara mitra yang menguasai modal, teknologi, mesin, sekaligus pasar. UNCTAD (2023) merekomendasikan integrasi aktivitas pertambangan dengan rantai nilai domestik atau regional — model seperti usaha patungan Republik Demokratik Kongo dan Zambia untuk komponen baterai kendaraan listrik dapat menjadi rujukan diversifikasi kemitraan.

**Keempat, menutup celah antara enklave industrial dan ekonomi lokal.** Mengingat temuan ketimpangan spasial yang tajam (Sage & Grace, 2025), kebijakan perlu memaksa keterkaitan ke belakang dan ke depan (*backward and forward linkages*) dengan pemasok dan industri lokal, serta mengarahkan penerimaan royalti pada layanan publik di wilayah penghasil. Standar lingkungan, sosial, dan tata kelola yang menuntut komitmen pada penciptaan lapangan kerja, pembayaran pajak, dan peningkatan infrastruktur lokal merupakan instrumen yang direkomendasikan untuk tujuan ini (UNCTAD, 2023).

**Kelima, mengantisipasi rezim karbon global alih-alih menyangkalnya.** Dengan CBAM yang mulai membebankan harga karbon pada akses pasar dan tekanan pemisahan nikel “bersih” dari “kotor” (East Asia Forum, 2026b; Investing News, 2026), dekarbonisasi pasokan listrik industri bukan lagi pilihan tetapi prasyarat akses pasar bernilai tinggi. ORF (2025) menyarankan pengembangan standar bersama “nikel yang lebih bersih”, laboratorium pengujian regional, dan kawasan industri yang dibiayai bersama — inisiatif yang sejalan dengan seruan G20 untuk rantai pasok yang terdiversifikasi dan berkelanjutan, dan yang dapat menambatkan ketahanan di dalam Global South sendiri.

**Keenam, mendisiplinkan proteksi dengan standar kinerja.** Mengingat temuan bahwa harga artifisial menarik masuk perusahaan kurang produktif dan menurunkan produktivitas agregat (East Asia Forum, 2026b), insentif dan proteksi sebaiknya bersyarat pada pencapaian target kinerja yang terukur — produktivitas, penguasaan teknologi, efisiensi karbon — dengan klausul penghentian (*sunset clause*) yang jelas, alih-alih perlindungan tanpa batas waktu yang menumbuhkan kerentanan.

Sejumlah langkah pemerintah mutakhir bergerak ke arah yang konsisten dengan resep ini, sekalipun belum lengkap. Amandemen UU pertambangan 2025 mempermudah akses bagi perusahaan yang membangun fasilitas pengolahan domestik dan memprioritaskan penggunaan mineral dalam negeri; peralihan dari royalti tarif tetap ke progresif (royalti bijih nikel naik dari 10 persen menjadi 14–19 persen) bertujuan menangkap rente sumber daya secara lebih besar; dan kewajiban menahan devisa hasil ekspor sumber daya alam di perbankan domestik selama setahun penuh diarahkan memperkuat basis modal dalam negeri (ORF, 2025; Nasdaq, 2025). Yang belum tampak setara bobotnya adalah instrumen yang secara langsung membangun kapabilitas teknologis dan inovatif — pilar ketiga yang justru paling menentukan dalam menembus jebakan RBI.

## IV. Jalan Keluar dari Perspektif Pelaku Industri

Negara dapat menyusun kerangka, tetapi yang menanggung risiko harian dan yang pada akhirnya menentukan apakah kapabilitas benar-benar terbangun adalah perusahaan di lapangan. Dari posisi pelaku industri, beberapa respons strategis terhadap tantangan dan risiko di atas dapat diidentifikasi.

**Menghadapi risiko pasar dan volatilitas harga.** Karena harga nikel terombang-ambing oleh oversupply dan siklus permintaan baja nirkarat serta baterai (Nasdaq, 2025), pelaku industri yang bertahan adalah yang mendiversifikasi produk akhir dan basis pelanggan, alih-alih menjual intermediat tunggal ke satu segmen pasar. Pergeseran dari sekadar memproduksi *nickel pig iron* atau matte menuju produk bernilai lebih tinggi dan lebih stabil permintaannya — seperti *Mixed Hydroxide Precipitate* dan bahan kelas baterai — sejalan dengan tujuan pemerintah menggeser ekspor ke produk bernilai lebih tinggi (Carbon Credits, 2025), sekaligus melindungi perusahaan dari keruntuhan satu segmen pasar.

**Menghadapi risiko rantai pasok input.** Kerentanan akibat ketergantungan pada asam sulfat dan belerang impor yang terbukti rapuh terhadap gangguan jalur pelayaran (East Asia Forum, 2026b) mendorong perlunya integrasi atau diversifikasi pemasok input kritis, pembangunan cadangan strategis, dan investasi pada efisiensi penggunaan reagen. Perusahaan yang mengamankan rantai pasok asam sulfatnya — baik melalui produksi domestik maupun diversifikasi sumber — memiliki ketahanan operasional yang nyata dibanding pesaing yang bergantung pada satu jalur impor.

**Menghadapi risiko operasional lingkungan dan keselamatan.** Insiden tanah longsor mematikan di Morowali dan persoalan tailing HPAL (Trading Economics, 2025b; Mining.com, 2024) menunjukkan bahwa manajemen risiko lingkungan dan keselamatan bukan beban kepatuhan belaka melainkan prasyarat keberlangsungan izin operasi. Penerapan sistem tailing yang lebih aman, audit keselamatan yang ketat, dan keterlibatan komunitas sekitar menjadi investasi yang melindungi perusahaan dari penghentian operasi mendadak — yang dampak biayanya jauh melampaui biaya pencegahan.

**Menghadapi risiko akses pasar dan karbon.** Dengan CBAM dan tekanan pasar untuk membedakan nikel berdasarkan jejak karbon (East Asia Forum, 2026b; Investing News, 2026), pelaku industri yang berorientasi jangka panjang akan mulai mengukur, melaporkan, dan menurunkan jejak karbon produknya secara sukarela — memanfaatkan, misalnya, fasilitas transparansi data jejak karbon yang kini ditawarkan platform perdagangan (Investing News, 2026). Pergeseran dari listrik batu bara *captive* menuju sumber energi yang lebih bersih, meski mahal di muka, dapat menjadi pembeda kompetitif ketika pembeli Barat dan otomotif global menjadikan “nikel bersih” sebagai syarat pengadaan.

**Menghadapi jebakan nilai rendah.** Pada akhirnya, respons paling strategis bagi pelaku industri terhadap jebakan RBI adalah memilih untuk menaiki rantai nilai alih-alih bersaing dalam komoditas yang sama. Ini berarti berinvestasi pada penyerapan teknologi proses melalui kemitraan yang menuntut transfer pengetahuan nyata, membangun tim litbang dan rekayasa internal, serta melatih tenaga kerja lokal hingga ke tingkat yang memungkinkan modifikasi dan inovasi proses — bukan sekadar pengoperasian. Perusahaan domestik yang berhasil menembus segmen prekursor, katoda, dan sel baterai akan menangkap margin yang jauh lebih tahan terhadap siklus harga komoditas, sekaligus membangun aset tak berwujud — kapabilitas — yang tidak dapat dengan mudah ditiru pesaing berbiaya rendah.

## V. Penutup: Trade-off yang Belum Terselesaikan

Hilirisasi nikel Indonesia berdiri pada persimpangan. Di satu sisi, ia adalah salah satu eksperimen kebijakan industri paling ambisius dan, secara nominal, paling berhasil di Global South kontemporer: neraca dagang yang berbalik, dominasi pasokan global, dan investasi yang mengalir deras. Di sisi lain, ia menanggung seluruh tanda peringatan klasik jebakan *resource-based industrialization* — nilai tambah yang sebagian besar berasal dari volume dan harga ketimbang teknologi, struktur kepemilikan yang didominasi asing, ketergantungan berlapis pada satu mitra untuk modal, mesin, input, dan pasar, serta rantai nilai yang masih berhenti tak jauh di atas peleburan.

Pertanyaan yang membuka analisis ini — bagaimana menghindari agar hilirisasi tidak berhenti pada smelting — tidak memiliki jawaban tunggal yang bersih. Yang ada adalah serangkaian trade-off yang harus dikelola secara sadar: antara kecepatan ekspansi kapasitas dan disiplin produktivitas; antara menarik investasi asing dan menuntut transfer kapabilitas; antara biaya energi murah hari ini dan akses pasar karbon esok hari; antara menangkap rente sumber daya jangka pendek dan membangun kapabilitas inovatif jangka panjang. Pengalaman komparatif menunjukkan kedua hasil — jalur Malaysia-Cile menuju kapabilitas, atau jalur stagnasi enklave berbasis sumber daya — sama-sama mungkin. Yang menentukan bukanlah kekayaan sumber daya itu sendiri, melainkan pilihan kebijakan dan strategi industri yang dibuat selama jendela peluang masih terbuka. Dan jendela itu, di tengah oversupply yang menekan harga dan rezim karbon yang mengetat, tampaknya tidak akan terbuka selamanya.

—

## Daftar Pustaka

Carbon Credits. (2025, 17 November). *Nickel supply shock: Indonesia’s 120M ton cut and its ripple on carbon markets*. https://carboncredits.com/indonesian-government-reduces-national-nickel-mining-quotas-by-120-million-tons-impacting-global-supply/

Center for Strategic and International Studies. (2025a, 30 September). *Indonesian industrialization: Downstreaming up the value chain*. Charting Geoeconomics. https://www.csis.org/blogs/charting-geoeconomics/indonesian-industrialization-downstreaming-value-chain

Center for Strategic and International Studies. (2025b, 22 Desember). *Indonesia’s battery industrial strategy*. https://www.csis.org/analysis/indonesias-battery-industrial-strategy

Databoks. (2022). *Indonesia’s nickel exports soar 405% in Q3 2022*. Katadata. https://databoks.katadata.co.id/en/energy/statistics/f368c9577ebbc14/indonesias-nickel-exports-soar-405-in-q3-2022

East Asia Forum. (2026a, 8 Januari). *The illusion of control in Indonesia’s nickel revolution*. https://eastasiaforum.org/2026/01/08/the-illusion-of-control-in-indonesias-nickel-revolution/

East Asia Forum. (2026b, 18 Mei). *Indonesia’s downstreaming risks a green dependency trap*. https://eastasiaforum.org/2026/05/18/indonesias-downstreaming-risks-a-green-dependency-trap/

Electrive. (2025, 30 Juni). *CATL breaks ground on Indonesian battery plant*. https://www.electrive.com/2025/06/30/catl-breaks-ground-on-indonesian-battery-plant/

Indonesia Battery Corporation. (2025). *Indonesia’s EV ecosystem in 2025* (IBC Bulletin Vol. 4). https://ibc-bulletin-vol4.vercel.app/

Investing News. (2026, 16 April). *Indonesia’s nickel price hike strains local processors*. https://investingnews.com/indonesia-hikes-benchmark-nickel-price/

Jomo, K. S., & Rock, M. (1998). *Economic diversification and primary commodity processing in the second-tier South-East Asian newly industrializing countries* (UNCTAD Discussion Paper No. 136). United Nations Conference on Trade and Development. https://ideas.repec.org/p/unc/dispap/136.html

Lebdioui, A., Lee, K., & Pietrobelli, C. (2021). Local–foreign technology interface, resource-based development, and industrial policy: How Chile and Malaysia are escaping the middle-income trap. *The Journal of Technology Transfer, 46*(3), 660–685. https://doi.org/10.1007/s10961-020-09808-3

Mining.com. (2024, 8 Maret). *Indonesia and China killed the nickel market*. https://www.mining.com/web/indonesia-and-china-killed-the-nickel-market/

Nasdaq. (2025, 19 Desember). *Nickel price 2025 year-end review*. https://www.nasdaq.com/articles/nickel-price-2025-year-end-review

Observer Research Foundation. (2025, 15 Oktober). *Indonesia’s nickel strategy: Downstreaming and development*. https://www.orfonline.org/expert-speak/indonesia-s-nickel-strategy-downstreaming-and-development

Reccessary. (2025). *CATL breaks ground on $5.9 billion new battery plant in Indonesia*. https://www.reccessary.com/en/news/catl-breaks-ground-new-battery-plant-indonesia

Roemer, M. (1979). Resource-based industrialization in the developing countries: A survey. *Journal of Development Economics, 6*(2), 163–202. https://doi.org/10.1016/0304-3878(79)90012-9

Sage, & Grace. (2025). The price of progress: An assessment of Indonesia’s nickel downstreaming policy for the global energy transition. *BIO Web of Conferences, 199*, 02002. https://doi.org/10.1051/bioconf/202519902002

Trading Economics. (2025a, 12 Desember). *Nickel futures drop amid oversupply*. https://tradingeconomics.com/commodity/nickel/news/509581

Trading Economics. (2025b, 17 November). *Nickel falls to 7-month low*. https://tradingeconomics.com/commodity/nickel/news/502702

United Nations Conference on Trade and Development. (2021). *Escaping from the commodity dependence trap through technology and innovation*. https://unctad.org/system/files/official-document/ditccom2021d1_en.pdf

United Nations Conference on Trade and Development. (2023). *Commodities and development report 2023: Inclusive diversification and energy transition*. https://unctad.org/publication/commodities-and-development-report-2023