Pada suatu pagi di awal 2020, ketika kapal-kapal tongkang yang biasa membawa bijih nikel kadar rendah dari pelabuhan-pelabuhan Sulawesi Tengah ke peleburan di Tiongkok berhenti berlayar, sebuah eksperimen kebijakan industri terbesar yang pernah dijalankan sebuah negara berpendapatan menengah secara diam-diam dimulai. Larangan ekspor bijih nikel mentah—yang sudah diisyaratkan sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian ditegakkan penuh pada Januari 2020—bukanlah sekadar instrumen perdagangan. Ia adalah pernyataan ambisi: Indonesia tidak lagi puas menjual batu, melainkan ingin menjual logam, baja nirkarat, prekursor baterai, dan pada akhirnya, mungkin, mobil listrik itu sendiri.

Lima tahun kemudian, hasil eksperimen ini telah menjadi salah satu studi kasus paling banyak diperdebatkan dalam ekonomi pembangunan kontemporer. Bagi pendukungnya, larangan tersebut adalah bukti bahwa negara berkembang masih bisa “memanjat tangga” industrialisasi yang oleh banyak pihak dianggap sudah ditarik ke atas. Bagi pengkritiknya, ia adalah contoh klasik bagaimana intervensi negara yang ambisius dapat menciptakan kemakmuran semu yang biayanya disembunyikan dalam neraca yang tidak dipublikasikan—subsidi fiskal, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan struktural pada modal asing. Pertanyaan yang menjadi inti tulisan ini sederhana untuk dirumuskan namun rumit untuk dijawab: apakah larangan ekspor bahan mentah merupakan strategi industrial yang optimal bagi Indonesia?

Jawaban yang jujur, sebagaimana akan diuraikan, bukanlah ya atau tidak, melainkan sebuah pemetaan atas trade-off yang harus diakui secara terbuka. Tetapi untuk sampai ke sana, pertama-tama perlu dipahami mengapa kebijakan semacam ini sama sekali dapat dibenarkan secara teori.

## I. Logika Ekonomi di Balik Larangan Ekspor

Dalam kerangka ekonomi perdagangan ortodoks, larangan ekspor adalah sebuah distorsi. Ia memaksa produsen menjual bahan mentah di pasar domestik dengan harga yang lebih rendah daripada harga dunia, mentransfer surplus dari penambang ke pengolah, dan—dalam model paling sederhana—menurunkan kesejahteraan agregat dengan menghancurkan keuntungan dari perdagangan. Jika analisis berhenti di sini, kesimpulannya jelas: larangan ekspor adalah kebijakan yang merugikan diri sendiri.

Namun teori perdagangan modern memberi setidaknya tiga celah pembenaran yang relevan bagi kasus Indonesia. Yang pertama adalah argumen *terms of trade* atau pajak ekspor optimal. Ketika sebuah negara memegang pangsa pasar dunia yang cukup besar atas sebuah komoditas, ia memiliki kekuatan monopsoni-monopoli yang dapat dimanfaatkan untuk mengubah harga dunia demi keuntungannya sendiri. Indonesia, yang menguasai sekitar 62% produksi nikel global pada 2025 dengan proyeksi mencapai 70% pada 2026, jelas berada dalam posisi semacam ini (Discovery Alert, 2025). Sebuah negara dengan dominasi pasar seperti ini, secara prinsip, dapat membatasi pasokan untuk menaikkan harga dan mengalihkan rente ekonomi ke dalam negeri.

Argumen kedua adalah argumen *infant industry*—industri bayi—yang asal-usulnya dapat ditelusuri hingga Friedrich List dan Alexander Hamilton, dan yang kemudian diformalkan dalam literatur ekonomi pembangunan abad ke-20. Gagasannya adalah bahwa industri pengolahan domestik, jika diberi perlindungan sementara dari persaingan dan dijamin pasokan bahan baku murah, dapat mencapai skala ekonomi, mempelajari teknologi, dan akhirnya menjadi kompetitif tanpa bantuan. Larangan ekspor di sini berfungsi sebagai subsidi tersembunyi: ia menjamin pengolah dalam negeri memperoleh bahan baku dengan harga di bawah harga dunia.

Argumen ketiga, yang lebih kontemporer, adalah argumen tentang eksternalitas pengetahuan dan keterkaitan ke depan (*forward linkages*). Dalam literatur kebijakan industri baru yang dikembangkan oleh ekonom seperti Dani Rodrik dan Justin Yifu Lin, kegagalan koordinasi pasar dapat membenarkan intervensi negara: tidak ada investor tunggal yang mau membangun peleburan tanpa kepastian pasokan bijih, dan tidak ada penambang yang mau menambah kapasitas tanpa kepastian permintaan dari peleburan. Negara, dengan memaksa bijih tetap di dalam negeri, memecahkan masalah ayam-dan-telur ini sekaligus.

Penting untuk dicatat bahwa ketiga argumen ini memiliki syarat keberlakuan yang ketat. Argumen terms of trade hanya berlaku jika negara benar-benar memiliki kekuatan pasar dan tidak memicu pembalasan atau substitusi. Argumen infant industry hanya berlaku jika industri yang dilindungi benar-benar “tumbuh dewasa” dan tidak menjadi tergantung selamanya pada perlindungan—syarat yang dalam sejarah ekonomi lebih sering dilanggar daripada dipenuhi. Dan argumen kegagalan koordinasi mengandaikan bahwa keuntungan dari koordinasi melebihi biaya distorsi yang ditimbulkannya. Apakah Indonesia memenuhi syarat-syarat ini adalah pertanyaan empiris, bukan teoretis—dan ke sanalah pembahasan akan beralih.

## II. Apa yang Berhasil: Transformasi yang Tidak Dapat Disangkal

Pada level yang paling kasatmata, larangan ekspor nikel telah berhasil melakukan persis apa yang dijanjikannya. Indonesia bertransformasi dari pengekspor bijih mentah menjadi pusat pengolahan yang terintegrasi secara vertikal—mencakup penambangan, peleburan, dan pemurnian (Discovery Alert, 2025). Skalanya mengejutkan: jumlah peleburan nikel melonjak dari hanya dua unit pada 2016 menjadi 44 unit pada awal 2025, dengan 21 unit tambahan dalam tahap konstruksi (Scout Asia, 2025).

Angka-angka ekspor menceritakan kisah yang sama dramatisnya. Pada 2015, nilai ekspor nikel Indonesia sekitar US$1,1 miliar; pada 2021 angka itu mencapai US$20,9 miliar—peningkatan hampir sembilan belas kali lipat (Katadata, 2022). Sebuah penelusuran independen menunjukkan bahwa nilai produk nikel Indonesia yang sebelumnya sekitar US$24,1 juta untuk periode 2010–2019 melonjak hampir empat kali lipat hingga kuartal ketiga 2025, menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi telah memberikan nilai tambah domestik yang substansial (Breakbulk, 2025). Sebagian besar nilai tambah ini, perlu dicatat, mengalir melalui investasi asing langsung yang dipimpin oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Tsingshan, Huayou, GEM, dan CNGR, yang membangun taman-taman industri baru dan menyerap puluhan ribu tenaga kerja (Breakbulk, 2025).

Dampak makroekonominya pun terukur. Studi keseimbangan umum (CGE) menggunakan model IndoTERM menemukan bahwa kebijakan hilirisasi nikel meningkatkan PDB pada tingkat nasional, dengan ekspor, investasi, upah, dan lapangan kerja yang turut naik; Sulawesi menjadi wilayah yang paling diuntungkan (Ramadhan, 2025). Hilirisasi juga memperbaiki posisi eksternal Indonesia secara dramatis: defisit perdagangan dengan Tiongkok yang melebar hingga US$18,4 miliar pada 2018 membaik tajam setelahnya, didorong lonjakan ekspor besi dan baja sebagai hasil kebijakan hilirisasi (Patunru & Rahardja, 2024). Surplus perdagangan yang berkelanjutan dan arus masuk FDI memperkuat ketahanan eksternal Indonesia di tengah periode volatilitas arus modal global.

Ada pula dimensi yang sering diabaikan: pengaruh geopolitik dan posisi tawar. Dengan menguasai porsi yang sedemikian besar dari rantai pasok nikel dunia—logam yang krusial baik untuk baja nirkarat maupun, semakin penting, baterai kendaraan listrik—Indonesia memperoleh leverage yang nyata dalam negosiasi perdagangan dan investasi global. Proyeksi industri menunjukkan bahwa meskipun saat ini sekitar 70% nikel dunia digunakan untuk baja nirkarat, pada 2030 sepertiga permintaan nikel akan berasal dari baterai EV (Scout Asia, 2025). Indonesia, dengan kata lain, telah memposisikan diri pada titik strategis dalam transisi energi global.

Singkatnya, jika ukuran keberhasilan adalah membangun kapasitas industri pengolahan dari hampir nol menjadi dominasi global dalam waktu kurang dari satu dekade, larangan ekspor adalah keberhasilan yang luar biasa. Tetapi membangun kapasitas dan menciptakan kesejahteraan bersih bukanlah hal yang sama, dan di sinilah perdebatan menjadi tajam.

## III. Apa yang Disembunyikan: Biaya yang Tidak Tercatat

Kritik paling tajam terhadap kebijakan hilirisasi datang justru dari kalangan ekonom domestik. Faisal Basri, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang telah meninggal pada 2024, secara konsisten berargumen bahwa hasil kebijakan ini lebih banyak menguntungkan negara lain daripada industri domestik Indonesia, mengingat sebagian besar peleburan nikel dimiliki perusahaan Tiongkok (Tura Consulting, 2025). Kritik ini bukan sekadar retorika nasionalis terbalik; ia menunjuk pada sejumlah biaya struktural yang nyata.

**Biaya fiskal.** Untuk menarik investasi peleburan, pemerintah menawarkan paket insentif fiskal yang besar—termasuk *tax holiday* yang membebaskan investor dari pajak penghasilan badan selama bertahun-tahun. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa larangan ekspor membawa biaya keuangan publik yang signifikan: penerimaan yang hilang dari insentif fiskal yang ditawarkan untuk menarik investasi, ditambah dampak fiskal tidak langsung dari berkurangnya profitabilitas dan output perusahaan-perusahaan yang dirugikan oleh restriksi tersebut (Andrenelli et al., 2026). Dengan demikian, lonjakan nilai ekspor yang mengesankan harus ditimbang terhadap penerimaan pajak yang dilepaskan negara—sebuah subsidi yang ditanggung seluruh rakyat Indonesia agar margin pengolahan dapat ditangkap, sebagian besar, oleh pemegang saham asing.

**Distribusi nilai tambah.** Pertanyaan yang lebih mendasar adalah seberapa besar nilai tambah yang benar-benar tinggal di Indonesia. Sebuah kajian kritis berargumen bahwa meskipun FDI dan nilai ekspor meningkat, Indonesia tetap terjebak dalam segmen bernilai rendah dari rantai pasok global, sementara biaya lingkungan dan sosial terakumulasi di dalam negeri (Paksi, 2025). Studi yang sama mencatat bahwa lebih dari 68% peleburan nikel di Indonesia dimiliki pihak asing—terutama Tiongkok—dengan partisipasi BUMN dan perusahaan domestik yang terbatas (Paksi, 2025). Para peneliti ini menyebut fenomena tersebut sebagai “refined dependency”—ketergantungan yang dipoles—di mana penampilan kemajuan menutupi reproduksi dependensi struktural di bawah agenda yang mereka sebut “ekstraktivisme hijau”. Penilaian terhadap kemurnian nilai tambah ini menjadi rumit karena sebagian besar produk yang dihasilkan masih berupa produk antara (NPI, feronikel, *nickel matte*, MHP) yang kemudian diekspor untuk diolah lebih lanjut di tempat lain.

**Biaya lingkungan.** Mungkin biaya yang paling tidak tercatat adalah kerusakan lingkungan. Larangan ekspor dapat menciptakan eksternalitas negatif berupa degradasi lingkungan akibat penambangan dan pengolahan yang intensif emisi, mengingat pesatnya pertumbuhan pembangkit listrik tenaga batu bara *captive* yang terkait dengan pusat-pusat pengolahan nikel Indonesia di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara (Andrenelli et al., 2026). Ironi di sini patut dicermati: nikel Indonesia dipasarkan sebagai mineral transisi hijau untuk baterai kendaraan listrik, tetapi pengolahannya bertumpu pada batu bara—salah satu sumber energi paling kotor. Kajian kritis bahkan menyimpulkan bahwa pada level lokal, hilirisasi telah memicu perpindahan sosial, eksploitasi tenaga kerja, dan degradasi lingkungan, dengan zona-zona industri berfungsi sebagai enklave yang terinsulasi dari pengawasan publik dan kontrol demokratis (Paksi, 2025).

**Risiko dependensi industri bayi yang tak kunjung dewasa.** Akhirnya, ada pertanyaan tentang apakah industri yang dibangun ini benar-benar kompetitif atau hanya hidup karena distorsi yang terus berlangsung. Selama bijih nikel dipaksa tetap di dalam negeri dengan harga di bawah harga dunia, kita tidak dapat mengetahui apakah peleburan-peleburan ini akan bertahan jika subsidi implisit tersebut dicabut. Inilah jebakan klasik infant industry: perlindungan yang dimaksudkan sementara cenderung menjadi permanen, dan industri yang dilindungi mengembangkan kepentingan politik untuk mempertahankannya.

## IV. Pelajaran dari Teori dan Pengalaman Pembanding

Untuk menilai apakah larangan ekspor merupakan strategi yang optimal, berguna untuk menempatkannya dalam konteks pengalaman yang lebih luas. Larangan ekspor bukanlah fenomena unik Indonesia. Negara-negara semakin sering memberlakukan restriksi ekspor—lisensi, pajak, kuota, dan larangan—atas bahan mentah hulu untuk melindungi dan mengembangkan industri hilir domestik; pada 2020 dan 2021, larangan ekspor menjadi porsi yang lebih besar dari total restriksi ekspor global, masing-masing sekitar 22,5% dan 21,2% (United States International Trade Commission [USITC], 2024).

Perbandingan yang paling instruktif mungkin dengan dua kasus. Yang pertama adalah larangan ekspor kobalt Republik Demokratik Kongo, yang—seperti larangan Indonesia—menghasilkan pengurangan signifikan ekspor mineral mentah dan peningkatan investasi dalam kapasitas hilir domestik (Andrenelli et al., 2026). Yang kedua, dan lebih menyentuh inti, adalah pengalaman pembatasan ekspor logam tanah jarang oleh Tiongkok, yang justru memicu lonjakan inovasi global dan ekspor di sektor hilir di tempat lain (Andrenelli et al., 2026). Pelajaran dari kasus kedua ini penting: ketika sebuah negara membatasi pasokan untuk menaikkan harga, ia juga memberi insentif kepada konsumen global untuk mencari substitusi, mengembangkan teknologi alternatif, atau membuka sumber pasokan baru. Dalam pasar nikel, tekanan harga ke atas akibat pasokan terbatas justru mendorong pelaku pasar berinvestasi dalam teknologi lain untuk mengurangi ketergantungan mereka pada komoditas tersebut (Andrenelli et al., 2026). Kekuatan pasar, dengan kata lain, tidak permanen—ia mengikis dirinya sendiri seiring waktu.

Pengalaman Indonesia sendiri di masa lalu juga relevan untuk pertanyaan tentang “kutukan sumber daya” (*resource curse*) dan “penyakit Belanda” (*Dutch disease*). Ketika harga minyak melonjak hampir sepuluh kali lipat antara 1973 dan 1981, Indonesia—tidak seperti banyak negara pengekspor sumber daya lain—menginvestasikan rente tersebut dalam irigasi, pupuk, dan jalan desa-ke-pasar, sehingga meningkatkan produktivitas pertanian dan terhindar dari penyakit Belanda yang melanda negara seperti Nigeria (Thorbecke, 2023). Bukti empiris di tingkat perusahaan bahkan menunjukkan bahwa rezeki nomplok minyak dan gas di Indonesia, rata-rata, justru menaikkan upah, produktivitas tenaga kerja, output, dan lapangan kerja manufaktur—menandakan ketahanan tertentu terhadap penyakit Belanda (Cassidy, 2019). Sejarah ini memberikan dasar bagi optimisme yang hati-hati: Indonesia memiliki rekam jejak mengelola rente sumber daya dengan relatif lebih baik daripada banyak negara sebanding. Tetapi sejarah juga mengingatkan bahwa keberhasilan masa lalu bergantung pada bagaimana rente diinvestasikan, bukan sekadar pada keberadaannya.

Dari teori pajak ekspor optimal, ada pelajaran tambahan yang sering terlewat dalam perdebatan publik. Larangan total (larangan, bukan pajak) hampir tidak pernah merupakan instrumen optimal menurut teori. Pajak ekspor yang dikalibrasi dengan tepat dapat menangkap rente terms of trade sekaligus mempertahankan sebagian keuntungan dari perdagangan, sementara larangan total membuang surplus yang seharusnya dapat ditangkap. Menariknya, perdebatan kebijakan terkini di Indonesia mulai bergerak ke arah ini: pemerintah mempertimbangkan bea ekspor atas produk nikel setengah jadi seperti NPI dan feronikel untuk mendorong produsen ke pengolahan domestik bernilai lebih tinggi, sebuah instrumen yang dipahami sebagai kebijakan industrial dan bukan sekadar kebijakan penerimaan (Indonesia Business Post, 2026). Pergeseran dari instrumen larangan yang tumpul ke instrumen fiskal yang lebih bergradasi—termasuk kenaikan tarif royalti nikel ke kisaran progresif 14%–19%—menunjukkan kematangan yang berkembang dalam desain kebijakan (Indonesia Business Post, 2026).

## V. Dimensi Hukum dan Risiko Pembalasan

Tidak ada penilaian atas optimalitas larangan ekspor yang lengkap tanpa memperhitungkan biaya hukum dan diplomatiknya. Pada 2021, Uni Eropa menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atas larangan ekspor bijih nikelnya, dan pada November 2022 panel WTO memutuskan bahwa larangan tersebut tidak konsisten dengan kewajiban Indonesia di WTO (USITC, 2024). Amerika Serikat turut menyuarakan kekhawatiran dan berpartisipasi dalam proses panel sebagai pihak ketiga (USITC, 2024). Indonesia mengajukan banding pada Desember 2022, dan—karena badan banding WTO sendiri sedang lumpuh akibat kebuntuan penunjukan anggota—sengketa ini sebagian besar tetap menggantung tanpa penyelesaian (USITC, 2024).

Hal ini menggarisbawahi sebuah risiko struktural: kebijakan proteksionis dapat memicu pembalasan dan tindakan hukum (Andrenelli et al., 2026). Indonesia sejauh ini relatif beruntung karena disfungsi mekanisme banding WTO membuat putusan yang merugikannya sulit ditegakkan, dan karena kekuatan pasar nikelnya yang besar membuat mitra dagang enggan melakukan pembalasan yang serius. Tetapi keberuntungan ini tidak dapat diandalkan selamanya. Ketika Indonesia memperluas model yang sama ke bauksit (2023), tembaga, dan komoditas lain di mana posisi pasarnya jauh lebih lemah, risiko pembalasan dan kerugian dari sengketa perdagangan akan meningkat secara proporsional.

## VI. Menimbang Optimalitas: Sebuah Kerangka Trade-off

Kembali ke pertanyaan inti: apakah larangan ekspor bahan mentah merupakan strategi industrial yang optimal bagi Indonesia? Untuk menjawabnya secara jujur, kata “optimal” harus dibongkar terlebih dahulu, karena ia menyembunyikan setidaknya tiga pertanyaan berbeda.

*Pertama, optimal dibandingkan apa?* Jika pembandingnya adalah status quo ante—menjual bijih mentah selamanya—maka larangan ekspor hampir pasti merupakan perbaikan, setidaknya dalam membangun kapasitas industri dan posisi tawar. Tetapi jika pembandingnya adalah instrumen kebijakan alternatif yang lebih bergradasi—pajak ekspor yang dikalibrasi, insentif fiskal yang lebih hemat, atau persyaratan kandungan lokal yang lebih lunak—maka larangan total kemungkinan bukan titik optimal. Teori menunjukkan, dan pergeseran kebijakan terkini Indonesia ke arah bea ekspor mengisyaratkan, bahwa instrumen yang lebih halus dapat mencapai tujuan industrial serupa dengan biaya distorsi yang lebih rendah.

*Kedua, optimal untuk siapa?* Manfaat dan biaya kebijakan ini terdistribusi secara tidak merata. Pemegang saham asing peleburan menangkap sebagian besar margin pengolahan dan menikmati tax holiday. Pekerja di Sulawesi memperoleh lapangan kerja, meski dengan kondisi kerja dan lingkungan yang dipertanyakan. Penambang domestik kehilangan akses ke harga dunia. Pembayar pajak Indonesia menanggung penerimaan yang dilepaskan. Masyarakat lokal menanggung degradasi lingkungan. PDB nasional dan neraca perdagangan membaik. Pertanyaan “optimal” tidak dapat dijawab tanpa menentukan bobot yang diberikan pada masing-masing kelompok ini—sebuah penilaian normatif, bukan teknokratis.

*Ketiga, optimal dalam horizon waktu apa?* Dalam jangka pendek, lonjakan ekspor dan investasi nyata dan terukur. Dalam jangka panjang, pertanyaan yang menentukan adalah apakah kebijakan ini meningkatkan produktivitas seluruh ekonomi—karena jika larangan berhasil menggeser aktivitas industri ke hilir, efek kesejahteraan netonya akan bergantung pada sejauh mana ia menaikkan produktivitas ekonomi secara menyeluruh (Andrenelli et al., 2026). Jika industri pengolahan tetap menjadi enklave yang bergantung pada bijih bersubsidi, modal asing, dan energi batu bara murah—tanpa menularkan kapabilitas teknologi, tanpa membangun keterkaitan ke industri domestik, dan tanpa mentransfer keterampilan ke tenaga kerja Indonesia—maka kemenangan jangka pendek dapat berubah menjadi jebakan ketergantungan jangka panjang.

Apa yang dapat disimpulkan dengan kepercayaan diri yang wajar adalah ini: larangan ekspor nikel Indonesia berhasil mencapai tujuan-tujuan yang dapat diamati dan diukur—pembangunan kapasitas, lonjakan ekspor, perbaikan neraca, dan posisi geopolitik. Tetapi keberhasilan ini disertai biaya nyata yang sebagian besar tidak tercatat dalam statistik ekspor yang dirayakan: subsidi fiskal, dominasi modal asing, degradasi lingkungan, dan risiko hukum. Apakah keseimbangan akhir bersifat positif bergantung pada parameter yang belum dapat diukur secara meyakinkan—terutama apakah transfer teknologi dan peningkatan produktivitas yang dijanjikan benar-benar terwujud, dan apakah negara berhasil menginvestasikan rente yang ditangkapnya ke dalam modal manusia dan infrastruktur, sebagaimana ia lakukan dengan rente minyak pada era 1970-an.

Pertimbangan yang lebih bernuansa, dengan demikian, bukanlah bahwa larangan ekspor adalah strategi yang “optimal” atau “gagal”, melainkan bahwa ia adalah instrumen yang tumpul namun efektif untuk fase pertama industrialisasi—membangun kapasitas dari nol—yang biaya marginalnya semakin meningkat seiring waktu dan yang seharusnya digantikan oleh instrumen yang lebih halus ketika industri telah berdiri. Indonesia tampaknya, secara perlahan, mulai bergerak ke arah ini. Optimalitas, dalam konteks ini, bukanlah properti statis dari sebuah kebijakan melainkan pertanyaan dinamis tentang kapan harus mengeraskan dan kapan harus melonggarkan—dan tentang apakah negara memiliki disiplin politik untuk mencabut perlindungan ketika perlindungan itu tidak lagi diperlukan.

## VII. Keterbatasan Analisis

Analisis ini menghadapi sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara terbuka. *Pertama,* sebagian besar data nilai tambah dan kontribusi ekonomi hilirisasi bersumber dari atau dikutip oleh lembaga pemerintah Indonesia, yang memiliki kepentingan untuk menampilkan kebijakan ini secara positif; angka-angka nilai tambah dan multiplier yang beredar luas dalam wacana publik kemungkinan mengandung bias ke atas dan sulit diverifikasi secara independen. *Kedua,* literatur akademik yang menilai kebijakan ini masih relatif baru, dan beberapa studi kunci—termasuk pemodelan keseimbangan umum dan kajian kritis politik ekonomi—bergantung pada asumsi dan kerangka teoretis yang berbeda secara mendasar, sehingga kesimpulannya tidak selalu dapat diperbandingkan langsung. *Ketiga,* biaya lingkungan dan sosial dari kebijakan ini, meski didokumentasikan secara kualitatif, belum dikuantifikasi secara komprehensif dalam satu kerangka biaya-manfaat yang utuh, sehingga penilaian neraca akhir tetap bersifat parsial. *Keempat,* analisis ini berfokus terutama pada nikel; ekstrapolasi ke komoditas lain (bauksit, tembaga, timah) perlu dilakukan dengan hati-hati karena posisi pasar, struktur biaya, dan dinamika investasi setiap komoditas berbeda. *Kelima,* horizon waktu kebijakan ini—baru lima tahun sejak larangan penuh—terlalu pendek untuk menilai dampak jangka panjang yang justru paling menentukan, terutama menyangkut transfer teknologi, keberlanjutan kompetitif industri tanpa subsidi, dan apakah rente yang ditangkap akan diinvestasikan secara produktif. Penilaian definitif atas optimalitas kebijakan ini, dengan demikian, baru akan mungkin dilakukan satu hingga dua dekade dari sekarang.

—

## Referensi

Andrenelli, A., et al. (2026). *How Indonesia’s ban on raw nickel exports reshaped global supply chains* [Policy Insight, March 2026]. Centre for Economic Transition Expertise (CETEx). https://cetex.org/wp-content/uploads/2026/03/Indonesia-Ban-on-Exports-of-Raw-Nickel.pdf

Breakbulk. (2025, November 13). *Indonesia’s nickel gamble pays off*. https://breakbulk.com/articles/indonesias-nickel-gamble-pays-off

Cassidy, T. (2019). The long-run effects of oil wealth on development: Evidence from petroleum geology. *Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, 6*(6). https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/705547

Discovery Alert. (2025, December 12). *Indonesia nickel export ban impact on global supply*. https://discoveryalert.com.au/nickel-export-controls-indonesia-2025-strategy/

Indonesia Business Post. (2026, March 30). *Windfall tax or export duty? Fiscal debate clouds Indonesia’s commodity outlook*. https://indonesiabusinesspost.com/6393/markets-and-finance/windfall-tax-or-export-duty-fiscal-debate-clouds-indonesia-s-commodity-outlook

Katadata. (2022). *Indonesia’s nickel exports soar 405% in Q3 2022*. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/en/energy/statistics/f368c9577ebbc14/indonesias-nickel-exports-soar-405-in-q3-2022

Paksi, A. K. (2025). The price of progress: An assessment of Indonesia’s nickel downstreaming policy for the global energy transition. *BIO Web of Conferences, 199*, 02002. https://doi.org/10.1051/bioconf/202519902002

Patunru, A. A., & Rahardja, S. (2024). Indonesia’s fiscal policy in the aftermath of the pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00074918.2024.2335967

Ramadhan, M. F. (2025). Economy-wide impacts of natural resource downstream policy: A case of nickel moratorium in Indonesia. *Mineral Economics*. https://doi.org/10.1007/s13563-025-00562-2

Scout Asia. (2025, October 14). *Indonesia: Nickel industry* [Industry report]. https://cms.scout.asia/wp-content/uploads/2025/10/20251014-IDR-16-01.pdf

Thorbecke, W. (2023, October 20). *How Indonesia’s commodities boom avoids the Dutch disease*. Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI). https://www.rieti.go.jp/en/papers/contribution/willem-thorbecke/17.html

Tura Consulting Indonesia. (2025, May 5). *From downstreaming (hilirisasi) to industrialization: Powering Indonesia’s critical mineral rise*. https://tura.consulting/insight/from-downstreaming-hilirisasi-to-industrialization-powering-indonesias-critical-mineral-rise/

United States International Trade Commission. (2024). *Export restrictions on minerals and metals: Indonesia’s export ban of nickel* [Working paper]. https://www.usitc.gov/publications/332/working_papers/ermm_indonesia_export_ban_of_nickel.pdf