## I. Pendahuluan: Sebuah Pertanyaan yang Salah Dirumuskan

Pertanyaan yang menggerakkan tulisan ini—apakah Indonesia membutuhkan kebijakan industri yang lebih proteksionis atau lebih kompetitif-global—sesungguhnya mengandung sebuah jebakan dikotomis. Sejarah industrialisasi yang berhasil, dari Korea Selatan hingga Tiongkok, jarang sekali merupakan kisah pilihan murni antara menutup pintu atau membukanya lebar-lebar. Yang membedakan keberhasilan dari kegagalan bukanlah derajat keterbukaan secara abstrak, melainkan apakah sebuah negara mampu mengkalibrasi proteksi sementara dengan disiplin ekspor, mengaitkan insentif domestik dengan target produktivitas yang terukur, dan—yang paling sulit—mengetahui kapan harus melepaskan perlindungan itu.

Indonesia hari ini berdiri tepat di titik di mana kalibrasi semacam itu menjadi taruhan ekonomi terbesarnya. Negara ini telah memilih, sejak satu dekade terakhir, sebuah jalur yang condong ke arah intervensionis: larangan ekspor bijih mineral mentah, kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta serangkaian hambatan non-tarif yang jumlahnya melampaui hampir seluruh negara berpendapatan menengah di kawasan. Hasilnya tampak spektakuler dalam angka nominal ekspor, namun menyimpan kerentanan struktural yang semakin sulit diabaikan.

Tulisan ini menyajikan analisis atas kondisi industri Indonesia saat ini, prospek dan tantangan industrialisasinya termasuk risiko-risiko operasional yang melekat di dalamnya, serta kemungkinan jalan keluar dari dua perspektif: negara sebagai perumus kebijakan, dan pelaku industri sebagai pihak yang menanggung konsekuensi langsung. Sektor hilirisasi mineral—terutama nikel—dijadikan studi kasus utama karena di sanalah seluruh ketegangan antara proteksionisme dan daya saing global termanifestasi paling tajam.

—

## II. Potret Industri Indonesia: Anomali Deindustrialisasi Dini di Tengah Boom Komoditas

Untuk memahami posisi Indonesia, perlu dimulai dari sebuah paradoks. Di satu sisi, nilai tambah manufaktur (manufacturing value added/MVA) Indonesia mencapai sekitar USD 265 miliar pada 2024, menempatkan negara ini pada peringkat kesepuluh dunia, dengan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang masih di atas rata-rata global (World Bank Group, 2025). Di sisi lain, di balik angka absolut yang besar itu, terdapat gejala yang oleh para ekonom disebut sebagai *deindustrialisasi dini* (premature deindustrialization)—penurunan peran manufaktur dalam perekonomian sebelum negara mencapai kemakmuran yang biasanya menyertai transisi pasca-industri.

Data menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia turun dari sekitar 22 persen pada awal 2010-an menjadi sekitar 19 persen pada periode 2010–2024 (BPS, 2024). Pada puncaknya di kuartal pertama 2013, sektor industri pengolahan menyumbang 21,57 persen PDB; satu dekade kemudian angka itu menyusut ke kisaran 17–18 persen (Katadata, 2022). Yang lebih mengkhawatirkan, pertumbuhan sektor manufaktur secara konsisten tertinggal di belakang pertumbuhan ekonomi nasional selama bertahun-tahun—sebuah pembalikan dari peran historis manufaktur sebagai mesin penggerak.

Pergeseran ini tampak lebih dramatis pada sisi tenaga kerja. Pangsa output manufaktur menurun, sementara pangsa tenaga kerja yang terserap di sektor itu nyaris stagnan—naik tipis dari 13,8 persen pada 2011 menjadi 13,9 persen pada 2023 (LPEM FEB UI, 2024). Implikasinya jelas dan meresahkan: produktivitas tenaga kerja manufaktur justru menurun. Perekonomian Indonesia semakin didominasi oleh aktivitas jasa bernilai tambah rendah, dengan sekitar 45 persen perekonomian bertumpu hanya pada tiga sektor: manufaktur, perdagangan grosir-eceran, dan pertanian (LPEM FEB UI, 2024).

### Perbandingan dengan Negara Setara

Anomali Indonesia menjadi lebih terang ketika dibandingkan dengan negara-negara setara di kawasan. Vietnam, dengan pasar domestik yang jauh lebih kecil dan tanpa kekayaan mineral sebanding, telah berhasil menempatkan dirinya sebagai simpul penting dalam rantai nilai global (global value chains/GVCs). Negara itu memikat manufaktur yang teralihkan dari Tiongkok di tengah ketegangan dagang AS-Tiongkok, mengamankan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, dan membangun infrastruktur yang konsisten relatif terhadap negara-negara tetangganya (CNBC, 2024).

Kontras dalam derajat proteksionisme tampak mencolok. Sebuah studi yang dikutip luas mencatat bahwa Indonesia menerapkan 394 pembatasan perdagangan sejak 2015—jauh melampaui sesama anggota ASEAN berpendapatan menengah. Sebagai pembanding, Malaysia, Thailand, dan Vietnam masing-masing hanya memperkenalkan 102, 112, dan 58 langkah perdagangan yang dinilai merugikan (Patunru, dikutip dalam East Asia Forum, 2025). Indonesia, dengan kata lain, telah menjadi semakin proteksionis sejak pertengahan 2000-an, terutama melalui peningkatan hambatan non-tarif, bahkan ketika tarif formalnya diturunkan.

Konsekuensi dari divergensi strategi ini tampak paling nyata pada sektor yang justru menjadi ambisi besar Indonesia: kendaraan listrik. Meskipun menguasai cadangan nikel terbesar dunia, Indonesia hanya mengekspor kendaraan listrik senilai sekitar USD 12 juta pada 2024, dibandingkan dengan Thailand yang mencapai USD 363 juta pada tahun yang sama, dan Vietnam sebesar USD 192 juta pada 2023 (East Asia Forum, 2026). Angka ini menelanjangi sebuah kenyataan pahit: penguasaan bahan baku tidak otomatis berarti penguasaan rantai nilai.

—

## III. Studi Kasus Hilirisasi Nikel: Keberhasilan yang Menyembunyikan Kerapuhan

Tidak ada cara lebih baik untuk memahami logika dan batas kebijakan industri Indonesia selain menelaah hilirisasi nikel, kebijakan unggulan yang oleh pemerintahan berturut-turut diangkat sebagai bukti bahwa intervensi negara dapat berhasil.

### Anatomi Sebuah Lompatan

Kisah angka-angkanya memang memukau. Indonesia menguasai cadangan nikel terbesar dunia—sekitar 55 juta ton atau 42 persen total global pada 2023—dan memasok lebih dari separuh (50,5 persen) bijih nikel dunia (USGS, dikutip dalam Springer Nature, 2024). Setelah larangan ekspor bijih mentah diberlakukan penuh pada 2020, lonjakan investasi smelter dan pabrik pengolahan, sebagian besar dari Tiongkok, mengubah lanskap secara dramatis.

Nilai ekspor nikel melonjak dari sekitar USD 6 miliar pada 2013—mayoritas berupa bijih mentah—menjadi sekitar USD 30 miliar pada 2022, kenaikan lima kali lipat (Eurasia Review, 2025). Pada 2024, ekspor nikel olahan bernilai USD 22,9 miliar, dengan Indonesia menguasai 34,4 persen ekspor feronikel global, melonjak dari hanya 4 persen pada 2015 (African Development Bank, 2025). Produksi nikel primer mencapai sekitar 2,1 juta ton pada 2024, atau sekitar 62 persen produksi global. Penerimaan negara bukan pajak dari nikel meningkat lima belas kali lipat dalam enam tahun (IISD, 2025).

Secara makro, dampaknya nyata. Sejak larangan ekspor penuh berlaku pada 2020, perekonomian Indonesia tumbuh 32,1 persen hingga 2024, dan investasi asing langsung melonjak 44,2 persen menjadi USD 45,6 miliar dari 2021 ke 2022 (CSIS, 2025). Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah-atas pada 2023, dengan GNI per kapita USD 4.810—meski masih jauh di bawah ambang batas berpendapatan tinggi sebesar USD 13.935 (East Asia Forum, 2026).

### Retakan di Balik Fasad

Namun di balik narasi kemenangan ini tersembunyi kontradiksi struktural yang serius. Yang pertama dan paling fundamental: lonjakan nilai ekspor tidak serta-merta mencerminkan penciptaan nilai tambah dalam pengertian teknologis yang sesungguhnya (Warburton, dikutip dalam BIO Web of Conferences, 2025). Indonesia mendominasi penambangan hulu dan telah membangun kapasitas signifikan pada pengolahan antara—nikel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP)—tetapi nyaris absen total dari segmen hilir bernilai tinggi: produksi katoda, perakitan sel baterai, dan manufaktur kendaraan listrik. Negara ini, meminjam kerangka analitik para pengamat, menempati posisi subordinat dalam rantai nilai meskipun retorika kebijakannya bersifat nasionalistik.

Kedua, dan inilah inti dari kerentanan operasional, adalah ketergantungan yang mendalam pada Tiongkok di hampir setiap mata rantai. Pada sisi hulu, Indonesia mengimpor mayoritas mesin berat untuk pengolahan bijih: sekitar 70 persen mesin pengolahan mineral (HS-Code 8474) diimpor dari Tiongkok pada 2024, bernilai lebih dari USD 750 juta (CSIS, 2025). Ketergantungan ini lebih kentara lagi pada tahap pemurnian. Tiongkok memasok 80–90 persen impor mesin pemurnian Indonesia, dan perusahaan-perusahaan Tiongkok—kerap melalui afiliasi di Hong Kong dan Singapura—menguasai sekitar 75 persen kapasitas pemurnian nasional (CSIS, 2025).

Ketiga, ketergantungan ini meluas ke bahan baku penolong yang kritis. Metode High Pressure Acid Leaching (HPAL), yang dominan dalam pengolahan nikel untuk baterai, mengonsumsi asam sulfat dalam jumlah masif—sebagian besar dipasok dari Tiongkok sejak 2021. Kerentanan ini bukan teoretis: pada April 2026, kelangkaan sulfur akibat gangguan di Laut Merah dan Selat Hormuz memaksa produsen nikel kelas baterai memangkas produksi (East Asia Forum, 2026). Sebuah industri yang dibangun atas nama kemandirian nasional, pada kenyataannya, telah memindahkan titik ketergantungannya—dari ketergantungan pada pasar ekspor bijih mentah, menjadi ketergantungan pada satu mitra dagang di sisi teknologi, modal, dan input.

### Sisi Demand yang Mengunci Ketergantungan

Persoalan yang lebih dalam terletak pada sisi permintaan. Larangan ekspor nikel pada 2014 memang berhasil mengangkat nilai tambah domestik pada ekspor besi dan baja. Namun, harga yang ditekan secara artifisial menarik masuk perusahaan-perusahaan yang kurang produktif dan justru menyeret turun produktivitas secara keseluruhan (East Asia Forum, 2026). Ketergantungan terkunci karena Tiongkok adalah sumber permintaan bagi nikel Indonesia, tetapi bukan sumber permintaan bagi kendaraan listrik buatan Indonesia. Daya saing industri otomotif Tiongkok yang luar biasa—yang telah menjadikannya eksportir otomotif terbesar dunia—pada praktiknya akan menyingkirkan kendaraan listrik asing dari pasarnya sendiri (Lowy Institute, 2024). Indonesia, dengan demikian, harus mencari pasar ekspor kendaraan listrik di tempat lain, sementara kemampuan untuk memproduksinya secara kompetitif belum terbangun.

—

## IV. Prospek dan Tantangan Industrialisasi: Tiga Lapis Risiko

Dari potret di atas, prospek industrialisasi Indonesia dapat dibaca sebagai persoalan mengelola tiga lapis risiko yang saling bertaut: risiko kebijakan, risiko geoekonomi, dan risiko operasional di tingkat industri itu sendiri.

### Lapis Pertama: Risiko Kebijakan

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mewarisi—dan sejauh ini sebagian besar mempertahankan—pendekatan proteksionis era sebelumnya, sembari menetapkan target pertumbuhan ekonomi ambisius sebesar 8 persen. Lembaga investasi negara Danantara kini mengoordinasikan 18 proyek hilirisasi senilai sekitar Rp 600 triliun (USD 34 miliar), dengan nikel sebagai pusatnya (East Asia Forum, 2026). Pada April 2026, Presiden Prabowo meresmikan groundbreaking 13 proyek pengolahan sumber daya alam baru senilai USD 7,2 miliar, menyebut hilirisasi sebagai jalan menuju kebangkitan nasional.

Risiko di sini bersifat ganda. Pertama, penggandaan komitmen pada model berbasis sumber daya yang justru membatasi daya saing teknologi bersih, sebagaimana diperingatkan banyak pengamat. Kedua, ketegangan persisten antara ambisi keterbukaan dan praktik proteksionisme. Indonesia secara bersamaan mengejar perjanjian perdagangan dan memperkenalkan reformasi pro-investasi seperti omnibus law cipta kerja, namun tetap memberlakukan proteksionisme agresif melalui hilirisasi dan substitusi impor—sebuah ambivalensi yang menciptakan ketidakpastian (Patunru, 2023). Reformasi TKDN di bawah pemerintahan Prabowo pada 2025 mengisyaratkan pergeseran dari proteksionisme kaku menuju kerangka yang lebih terkalibrasi dan terintegrasi global (PS Engage, 2025), namun arah akhirnya masih belum sepenuhnya jelas.

### Lapis Kedua: Risiko Geoekonomi dan Hukum Internasional

Strategi proteksionis Indonesia telah menjadi sumber friksi berulang dengan mitra dagang. Larangan ekspor nikel memicu gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia kalah dalam putusan awal panel, tetapi mengajukan banding, menandakan komitmen yang teguh terhadap strateginya meski menghadapi tekanan internasional (East Asia Forum, 2025). Panel WTO menyimpulkan bahwa invokasi Indonesia atas prinsip Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam (PSNR) harus tetap konsisten dengan kewajiban WTO-nya—sebuah preseden yang secara eksplisit membatasi penggunaan restriksi ekspor sebagai instrumen untuk menaiki rantai pasok yang kompleks (IELP, 2024).

Pada saat yang sama, kebijakan TKDN menimbulkan friksi dengan investor global. Konflik dengan Apple terkait kewajiban kandungan lokal—di mana pemerintah menolak proposal investasi USD 100 juta dan menuntut USD 1 miliar untuk produksi komponen—menjadi ilustrasi bagaimana langkah-langkah restriktif dapat menghalangi investasi asing yang krusial (CNBC, 2024). Amerika Serikat berulang kali menandai TKDN sebagai “hambatan perdagangan” dalam Laporan Estimasi Perdagangan Nasionalnya. Sikap asertif ini, meski populer secara domestik, menciptakan ketidakpastian bagi investor yang mengutamakan lingkungan perdagangan berbasis aturan (East Asia Forum, 2025).

### Lapis Ketiga: Risiko Operasional di Tingkat Industri

Pada level paling konkret—pabrik, smelter, kawasan industri—risiko operasional terakumulasi dalam beberapa bentuk yang saling memperkuat.

**Risiko rantai pasok input.** Sebagaimana telah diuraikan, ketergantungan pada asam sulfur, mesin, dan teknologi dari satu sumber menjadikan operasi smelter rentan terhadap guncangan eksternal yang sama sekali di luar kendali pelaku industri domestik. Gangguan logistik global pada 2026 yang memaksa pemangkasan produksi adalah peringatan dini, bukan anomali.

**Risiko lingkungan dan sosial sebagai liabilitas operasional.** Penambangan dan pengolahan nikel secara intrinsik bersifat kotor. Di Morowali (Sulawesi) dan Halmahera (Maluku), ribuan hektare hutan hujan tropis telah dibabat. Sebuah laporan Climate Rights International pada 2024 mendokumentasikan bahwa di satu kawasan industri nikel yang dioperasikan Tiongkok, lebih dari 5.300 hektare hutan tropis dibuka sejak 2018 (Eurasia Review, 2025). Sungai dan perairan pesisir di sekitar lokasi tambang berubah warna kemerahan akibat limpasan dan limbah bijih. Fasilitas pengolahan, peleburan, dan pembangkit listrik captive yang umumnya berbasis batubara bersifat sangat intensif emisi gas rumah kaca (Springer Nature, 2024). Bagi pelaku industri, ini bukan sekadar persoalan etika—melainkan liabilitas finansial dan reputasional yang semakin nyata seiring pengetatan standar pasar tujuan, terutama dengan berlakunya Critical Raw Materials Act Uni Eropa pada Mei 2024 yang menetapkan target keberlanjutan dan diversifikasi pasokan (ORF, 2025).

**Risiko produktivitas dan kualitas.** Bukti menunjukkan bahwa kewajiban kandungan lokal di Indonesia mendorong manufaktur yang tidak efisien, menurunkan output, dan menghasilkan produksi berkualitas lebih rendah dengan biaya lebih tinggi (Lowy Institute, 2024). Proteksi yang tidak disertai disiplin ekspor cenderung melindungi inefisiensi alih-alih menumbuhkan daya saing.

**Risiko kelebihan kapasitas dan harga.** Ekspansi kapasitas yang sangat cepat—output baja nirkarat melonjak dari 4 juta menjadi 7,5 juta ton antara 2020 dan 2024 (CSIS, 2025)—membawa risiko banjir pasokan yang menekan harga nikel global, yang pada gilirannya mengikis margin dan kelayakan ekonomi investasi yang baru dibangun.

—

## V. Jalan Keluar dari Perspektif Negara

Jika dikotomi proteksionisme versus daya saing adalah perumusan yang keliru, maka jalan keluar bagi negara terletak pada penyusunan ulang kebijakan industri menjadi instrumen yang *selektif, bersyarat, dan bertahap waktu*. Beberapa arah dapat diidentifikasi.

**Pertama, mengganti logika “perlindungan permanen” dengan “perlindungan dengan tanggal kedaluwarsa”.** Pelajaran dari Korea Selatan, Jepang, Taiwan, dan Tiongkok pada fase awalnya konsisten: proteksi tahap awal dipasangkan dengan insentif kinerja dan disiplin ekspor, memungkinkan pembangunan kapabilitas domestik di sepanjang rantai pasok, bergerak dari aktivitas kompleksitas rendah ke nilai tambah tinggi, sebelum secara bertahap meliberalisasi setelah kapabilitas domestik matang (ARC Group, 2025). Kunci yang sering terlewat dalam penerapan Indonesia adalah *disiplin ekspor*—syarat bahwa perusahaan yang dilindungi harus membuktikan dirinya di pasar global, bukan sekadar menikmati pasar domestik yang dipagari.

**Kedua, bergeser dari instrumen lokalisasi ke insentif produksi.** Bukti komparatif menunjukkan Indonesia bergantung pada lokalisasi lebih besar daripada negara-negara ASEAN sejawatnya, sementara pemimpin kendaraan listrik seperti Thailand dan Vietnam lebih bersandar pada insentif produksi. Subsidi dapat memperluas kapasitas produksi dengan kerugian ekonomi yang lebih kecil dibandingkan instrumen proteksionis seperti TKDN (East Asia Forum, 2026). Pergeseran menuju kebijakan industri hijau yang *berpusat pada kapabilitas* dan *netral-teknologi* lebih mungkin mengubah boom nikel menjadi daya saing teknologi bersih yang tahan lama.

**Ketiga, berinvestasi pada fondasi yang sering diabaikan: infrastruktur, modal manusia, dan kepastian kebijakan.** Para ekonom secara konsisten menunjuk Vietnam sebagai contoh negara yang menarik investasi teknologi tanpa pasar konsumen sebesar Indonesia, justru karena mengandalkan insentif investasi, kebijakan yang konsisten, dan infrastruktur yang kuat relatif terhadap kawasan—bukan kewajiban kandungan lokal yang ketat (CNBC, 2024). Daya saing sejati dibangun dari sisi pasokan kapabilitas, bukan dari pemagaran pasar.

**Keempat, mengelola ketergantungan strategis melalui diversifikasi mitra.** Konsentrasi pada satu mitra di hulu (mesin, teknologi, input) dan hilir (permintaan) adalah titik kerapuhan terbesar. Negara dapat memainkan peran dalam mendiversifikasi sumber teknologi dan modal—membuka pintu bagi mitra dari Korea, Jepang, dan Eropa—serta secara aktif mengejar akses pasar melalui perjanjian perdagangan, termasuk dengan Uni Eropa dan idealnya Amerika Serikat, dua pasar tujuan kendaraan listrik dan baterai yang tidak dikuasai pesaing utamanya.

**Kelima, mengintegrasikan standar keberlanjutan sebagai prasyarat akses pasar, bukan beban tambahan.** Dengan CRMA Uni Eropa yang menetapkan tolok ukur pemrosesan, daur ulang, dan pembatasan pangsa pemasok tunggal hingga 2030 (ORF, 2025), produk nikel Indonesia yang tidak memenuhi standar lingkungan berisiko tersingkir dari pasar premium. Mengubah liabilitas lingkungan menjadi diferensiasi kompetitif—nikel “hijau” yang dapat diverifikasi—adalah peluang strategis, bukan sekadar kepatuhan.

—

## VI. Jalan Keluar dari Perspektif Pelaku Industri

Bagi pelaku industri yang beroperasi di tengah ketidakpastian kebijakan dan risiko operasional yang nyata, beberapa strategi adaptif dapat dipertimbangkan—dengan catatan bahwa ruang gerak mereka dibatasi oleh kerangka kebijakan yang berada di luar kendali mereka.

**Mengamankan dan mendiversifikasi rantai pasok input.** Pelajaran dari guncangan asam sulfur 2026 jelas: ketergantungan pada pemasok tunggal untuk input kritis adalah risiko eksistensial. Pelaku industri yang bijak akan mengembangkan sumber alternatif untuk asam sulfat, mesin, dan suku cadang, bahkan jika biaya jangka pendeknya lebih tinggi—premi yang dibayarkan untuk ketahanan operasional. Integrasi produksi asam sulfat domestik, misalnya, dapat menjadi keunggulan strategis.

**Berinvestasi dalam kapabilitas teknologi, bukan sekadar kapasitas.** Posisi subordinat Indonesia dalam rantai nilai sebagian merupakan konsekuensi dari fokus pada perluasan kapasitas pengolahan antara tanpa penguasaan teknologi hilir. Pelaku industri yang ingin bertahan jangka panjang perlu mengejar transfer teknologi nyata melalui kemitraan—joint venture yang menyertakan klausul pembangunan kapabilitas, bukan sekadar penyediaan modal—dan investasi dalam penelitian dan pengembangan, terutama pada segmen katoda dan prekursor baterai yang masih kosong.

**Mengantisipasi standar keberlanjutan pasar tujuan.** Daripada memperlakukan regulasi lingkungan sebagai hambatan, pelaku industri yang berpandangan ke depan akan menjadikannya peta jalan investasi. Beralih dari pembangkit listrik captive berbasis batubara ke sumber energi yang lebih bersih, menerapkan pengelolaan limbah dan tailing yang dapat diaudit, serta membangun jejak karbon yang terverifikasi, adalah prasyarat untuk mengakses pasar premium Eropa dan Amerika—dan sekaligus benteng terhadap risiko reputasional dan regulasi yang meningkat.

**Membangun hubungan dengan komunitas lokal sebagai mitigasi risiko sosial.** Konflik lahan, kerusakan lingkungan, dan keresahan tenaga kerja di kawasan-kawasan industri nikel bukan hanya persoalan etika melainkan sumber gangguan operasional dan liabilitas hukum. Investasi dalam hubungan komunitas yang substantif—bukan sekadar tanggung jawab sosial perusahaan yang kosmetik—mengurangi risiko penghentian operasi dan memperkuat lisensi sosial untuk beroperasi.

**Mengelola eksposur terhadap risiko harga dan kelebihan kapasitas.** Dengan ekspansi kapasitas yang agresif menekan harga global, pelaku industri perlu strategi lindung nilai (hedging) yang matang, diversifikasi produk ke segmen bernilai lebih tinggi yang kurang rentan terhadap komoditisasi, serta kehati-hatian dalam komitmen investasi baru yang asumsi kelayakannya bergantung pada harga nikel tinggi yang mungkin tidak bertahan.

**Membaca arah reformasi kebijakan secara proaktif.** Reformasi TKDN 2025 mengisyaratkan pergeseran menuju kerangka yang lebih fleksibel dan dapat diprediksi (PS Engage, 2025). Pelaku industri yang memahami arah ini dapat memposisikan diri untuk memanfaatkan akses pengadaan publik dan insentif, sembari mengantisipasi peningkatan persaingan dari perusahaan asing yang melokalkan operasinya. Konsolidasi operasi regional di Indonesia—memanfaatkan TKDN, insentif, dan perjanjian perdagangan ASEAN serta RCEP—dapat menjadi strategi yang masuk akal bagi sebagian perusahaan (ARC Group, 2025).

—

## VII. Penutup: Bukan Pilihan, Melainkan Kalibrasi

Kembali ke pertanyaan awal: apakah Indonesia membutuhkan kebijakan industri yang lebih proteksionis atau lebih kompetitif-global? Analisis di atas menunjukkan bahwa bingkai biner ini menyesatkan. Bukti dari hilirisasi nikel memberikan pelajaran yang lebih bernuansa daripada yang ditawarkan oleh kedua kubu ideologis.

Di satu sisi, para pendukung proteksionisme benar bahwa intervensi negara *dapat* berhasil mengubah struktur ekonomi: larangan ekspor bijih mentah memang berhasil memindahkan pengolahan ke dalam negeri, menarik investasi besar, dan melipatgandakan nilai ekspor. Mengandaikan bahwa Indonesia seharusnya cukup mengekspor bijih mentah dan tunduk pada pasar bebas akan mengabaikan kenyataan bahwa hampir tidak ada negara yang mencapai kemakmuran melalui spesialisasi permanen pada komoditas primer.

Di sisi lain, para pendukung daya saing global juga benar bahwa proteksi yang tidak disiplin menghasilkan inefisiensi, ketergantungan yang sekadar berpindah alamat, dan kerentanan operasional yang dalam—tercermin dari absennya Indonesia di segmen bernilai tinggi, ketertinggalan dramatis dalam ekspor kendaraan listrik dibandingkan Vietnam dan Thailand, serta produktivitas manufaktur yang justru menurun di tengah boom komoditas.

Yang dibutuhkan Indonesia, dengan demikian, bukanlah memilih salah satu kutub, melainkan kemampuan kelembagaan untuk *mengkalibrasi*: menerapkan proteksi yang selektif dan berbatas waktu, mengaitkannya dengan disiplin ekspor dan target produktivitas, mendiversifikasi ketergantungan strategis, berinvestasi pada kapabilitas teknologi dan modal manusia alih-alih sekadar memagari pasar, dan mengetahui kapan harus melepaskan perlindungan. Kalibrasi semacam ini jauh lebih menuntut secara teknokratis dan politis daripada sekadar mendirikan benteng atau membuka pintu—dan di sanalah, pada akhirnya, taruhan sesungguhnya bagi masa depan industrialisasi Indonesia terletak.

Perdebatan ini tidak menyajikan kesimpulan tunggal yang bersih. Ia menyajikan serangkaian *trade-off* yang harus dikelola secara terus-menerus, di mana setiap pilihan kebijakan membawa biaya dan manfaatnya sendiri yang berubah seiring matangnya kapabilitas domestik dan bergesernya lanskap geoekonomi global.

—

## VIII. Catatan Keterbatasan Analisis

Sebagai bentuk kejujuran intelektual, beberapa keterbatasan analisis ini perlu ditegaskan.

Pertama, sebagian besar data nilai ekspor dan kontribusi sektoral bersumber dari statistik resmi dan laporan lembaga yang metodologinya tidak selalu seragam. Angka nilai tambah manufaktur dan kontribusi PDB, khususnya, bervariasi antara sumber (berkisar 17–19 persen) tergantung pada apakah yang dihitung adalah industri pengolahan secara keseluruhan atau industri non-migas, serta apakah menggunakan harga berlaku atau konstan. Pembaca disarankan memperlakukan angka-angka spesifik sebagai indikatif arah dan magnitudo, bukan presisi mutlak.

Kedua, klaim mengenai dominasi kepemilikan Tiongkok atas kapasitas pemurnian (sekitar 75 persen) bersumber dari analisis lembaga riset yang mengandalkan estimasi atas struktur kepemilikan yang kerap berlapis melalui afiliasi lintas yurisdiksi. Angka ini kemungkinan mengandung margin ketidakpastian yang signifikan.

Ketiga, analisis ini menggunakan nikel sebagai studi kasus dominan karena ketersediaan data dan sentralitasnya dalam kebijakan hilirisasi. Generalisasi temuan ke sektor lain (tembaga, bauksit, timah, atau manufaktur non-mineral) perlu dilakukan dengan hati-hati, mengingat dinamika rantai nilai, struktur pasar global, dan posisi kompetitif Indonesia berbeda-beda antarkomoditas.

Keempat, perbandingan antarnegara—khususnya dengan Vietnam dan Thailand—berguna sebagai cermin strategis namun memiliki batas. Konteks geografis, sejarah kebijakan, hubungan geopolitik, dan endowmen sumber daya yang berbeda berarti bahwa keberhasilan suatu model di satu negara tidak otomatis dapat dipindahkan ke negara lain.

Kelima, lanskap kebijakan bergerak cepat. Reformasi TKDN, perkembangan banding WTO, negosiasi perjanjian perdagangan, dan dinamika harga komoditas global terus berubah. Penilaian dalam tulisan ini mencerminkan kondisi yang dapat diamati hingga pertengahan 2026 dan perlu ditinjau ulang seiring perkembangan baru.

—

## Daftar Referensi

African Development Bank. (2025). *Advancing from nickel mining to downstream processing: Lessons learned from Indonesia*. African Development Bank Group. https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/publications/case_study_nickel_value_addition_indonesia.pdf

ARC Group. (2025, April 9). *Exploring Indonesia’s TKDN from the lens of opportunity*. ARC Group. https://arc-group.com/indonesia-tkdn-opportunities/

Badan Pusat Statistik. (2024). *Distribusi PDB menurut lapangan usaha [Seri 2010]*. BPS.

Center for Strategic and International Studies. (2025, September 30). *Indonesian industrialization: Downstreaming up the value chain*. Charting Geoeconomics, CSIS. https://www.csis.org/blogs/charting-geoeconomics/indonesian-industrialization-downstreaming-value-chain

CNBC. (2024, December 17). *Indonesia protectionist policy to draw investment misguided: Economists*. CNBC. https://www.cnbc.com/2024/12/17/indonesia-protectionist-policy-to-draw-investment-misguided-economists.html

East Asia Forum. (2025, February 18). *Indonesia must abandon protectionism to achieve industrial growth*. East Asia Forum. https://eastasiaforum.org/2025/02/18/indonesia-must-abandon-protectionism-to-achieve-industrial-growth/

East Asia Forum. (2025, December 19). *Indonesia’s industrial policy a double-edged sword*. East Asia Forum. https://eastasiaforum.org/2025/12/19/indonesias-industrial-policy-a-double-edged-sword/

East Asia Forum. (2026, March 5). *Nickel nationalism holds back Indonesia’s clean tech ambitions*. East Asia Forum. https://eastasiaforum.org/2026/03/05/nickel-nationalism-holds-back-indonesias-clean-tech-ambitions/

East Asia Forum. (2026, May 18). *Indonesia’s downstreaming risks a green dependency trap*. East Asia Forum. https://eastasiaforum.org/2026/05/18/indonesias-downstreaming-risks-a-green-dependency-trap/

Eurasia Review. (2025, April 4). *Is Indonesia’s ‘nickel nationalism’ a smart strategy? – Analysis*. Eurasia Review. https://www.eurasiareview.com/04042025-is-indonesias-nickel-nationalism-a-smart-strategy-analysis/

International Economic Law and Policy Blog. (2024, November). *Risky futures: Indonesia’s nickel and EV production*. IELP. https://ielp.worldtradelaw.net/2024/11/risky-futures-indonesias-nickel-and-ev-production/

International Institute for Sustainable Development. (2025). *Critical minerals and the energy transition in Indonesia*. IISD. https://www.iisd.org/system/files/2025-12/critical-minerals-energy-transition-indonesia.pdf

Katadata. (2022). *Is Indonesia experiencing deindustrialization?* Databoks. https://databoks.katadata.co.id/en/economics-macro/statistics/96c6cc7f024b85a/is-indonesia-experiencing-deindustrialization

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI. (2024). *Indonesia economic outlook Q2-2024*. LPEM FEB UI. https://lpem.org/wp-content/uploads/2024/05/IEO-Q2-2024-EN.pdf

Lowy Institute. (2024). *The future of Indonesia’s green industrial policy*. Lowy Institute. https://www.lowyinstitute.org/publications/future-indonesia-s-green-industrial-policy

Observer Research Foundation. (2025, October 15). *Indonesia’s nickel strategy: Downstreaming and development*. ORF. https://www.orfonline.org/expert-speak/indonesia-s-nickel-strategy-downstreaming-and-development

Patunru, A. A. (2023). Trade policy in Indonesia: Between ambivalence, pragmatism and nationalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00074918.2023.2282821

PS Engage. (2025, May 13). *Indonesia’s TKDN policy reform: Balancing domestic industry and global competitiveness*. PS Engage. https://ps-engage.com/indonesias-tkdn-policy-reform-balancing-domestic-industry-and-global-competitiveness/

Springer Nature. (2024). Navigating the complexities of Indonesia’s journey to develop a downstream nickel industry. In *[Edited volume]*. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-032-06139-3_13

Warburton, E. (2025). An assessment of Indonesia’s nickel downstreaming policy. *BIO Web of Conferences*. https://www.bio-conferences.org/articles/bioconf/pdf/2025/50/bioconf_sagegrace2025_02002.pdf

World Bank Group. (2025). *Manufacturing, value added (% of GDP) – Indonesia*. World Bank Open Data. https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?locations=ID