Pada akhir April 2026, Presiden Prabowo Subianto berdiri di hadapan tiga belas proyek pengolahan sumber daya alam baru senilai 7,2 miliar dolar AS dan menyebut hilirisasi sebagai jalan menuju kebangkitan nasional (East Asia Forum, 2026). Di belakang seremoni itu berdiri sebuah angka yang sering diulang sebagai bukti keberhasilan: nilai ekspor nikel Indonesia, yang menurut klaim pemerintah melonjak dari sekitar 17 triliun rupiah menjadi 510 triliun rupiah sejak larangan ekspor bijih diberlakukan (CSIS, 2025). Angka itu mengesankan, mudah dikutip, dan secara politik nyaris tak terbantahkan. Namun pertanyaan yang jauh lebih penting—dan jauh lebih jarang diajukan—adalah apakah lonjakan nilai ekspor benar-benar mengukur apa yang ingin dicapai oleh sebuah kebijakan industri. Jika tujuan hilirisasi adalah transformasi struktural ekonomi, penciptaan kapabilitas produktif, dan kemakmuran yang merata, maka nilai ekspor mentah hanyalah salah satu sinyal yang paling lemah dan paling menyesatkan di antara semua indikator yang tersedia.

Persoalan pengukuran ini bukan sekadar perdebatan teknis di kalangan ekonom. Indikator yang dipilih untuk menilai sebuah kebijakan akan menentukan ke mana sumber daya dialokasikan, kebijakan mana yang disebut berhasil sehingga layak diperluas, dan kebijakan mana yang dianggap gagal sehingga ditinggalkan. Ketika indikator yang dipakai keliru, sebuah negara bisa merayakan kemenangan yang sebenarnya menyembunyikan kerugian, dan memperluas program yang justru mengikis kekayaan jangka panjangnya. Tulisan ini berupaya memetakan lanskap indikator yang tersedia untuk mengukur kualitas hilirisasi nasional, menimbang kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan mengusulkan bahwa tidak ada satu pun angka tunggal yang memadai—melainkan sebuah kerangka komposit yang menempatkan nilai tambah domestik, kompleksitas ekonomi, dan dampak kesejahteraan bersih sebagai inti pengukuran.

## I. Mengapa Nilai Ekspor adalah Indikator yang Menyesatkan

Indikator yang paling sering digunakan oleh para pendukung hilirisasi adalah pertumbuhan nilai ekspor produk olahan. Logikanya tampak sederhana: jika sebelumnya Indonesia mengekspor bijih nikel mentah seharga sekian dolar per ton, dan kini mengekspor feronikel atau *nickel pig iron* (NPI) seharga berkali lipat, maka nilai tambah telah tercipta dan kebijakan berhasil. Center for Strategic and International Studies mencatat bahwa sejak larangan ekspor penuh bijih nikel berlaku pada 2020, ekonomi Indonesia tumbuh 32,1 persen hingga 2024, dan pada tahun yang sama Indonesia menyumbang 58 persen produksi nikel global (CSIS, 2025).

Masalahnya, lonjakan nilai ekspor mengandung sejumlah komponen yang sama sekali tidak berkaitan dengan penciptaan nilai tambah domestik dalam pengertian teknologis. Sebuah analisis terhadap hilirisasi nikel Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar kenaikan nilai ekspor berasal dari ekspansi volume produksi, inflasi harga komoditas global, dan aktivitas peleburan tahap menengah (*midstream smelting*) yang secara nilai tambah riil tergolong rendah (BIO Web of Conferences, 2025). Dengan kata lain, ketika harga nikel dunia melonjak akibat permintaan kendaraan listrik, nilai ekspor Indonesia naik tajam—tetapi kenaikan itu lebih mencerminkan keberuntungan harga (*windfall*) ketimbang peningkatan kapabilitas produksi. Mengaitkan seluruh lonjakan dengan keberhasilan kebijakan adalah kekeliruan atribusi yang serius.

Lebih jauh, nilai ekspor bruto sama sekali tidak memberi tahu kita berapa banyak dari nilai itu yang benar-benar tinggal di dalam ekonomi nasional. Ekonom senior Faisal Basri pernah memperkirakan bahwa nilai tambah yang sungguh-sungguh mengalir ke perekonomian nasional dari hilirisasi nikel hanya sekitar 10 persen, sementara mayoritas keuntungan justru dinikmati oleh negara lain, terutama Tiongkok (Kompas, dalam SF Consulting, n.d.). Klaim ini dapat diperdebatkan besarannya, tetapi mengarah pada satu kebenaran metodologis yang fundamental: nilai ekspor bruto adalah indikator antara (*intermediate indicator*), bukan indikator hasil. Sebagaimana ditegaskan oleh anggota parlemen Mulyanto, angka ekspor hanyalah indikator antara—yang seharusnya dikejar adalah besarnya penerimaan yang masuk ke negara dan kesejahteraan yang tercipta (Mulyanto, 2022).

Indikator ekspor menjadi semakin bermasalah ketika kita menyadari bahwa ia tidak membedakan antara produk dengan tingkat pemrosesan yang berbeda. Industri peleburan Indonesia saat ini sebagian besar memproduksi nikel kadar rendah yang digunakan untuk baja nirkarat, bukan nikel kadar tinggi untuk baterai kendaraan listrik (CSIS, 2025). Dengan demikian, meskipun Indonesia telah berhasil memindahkan pengolahan bijih ke dalam negeri, ia tetap memegang kendali yang minimal atas segmen bernilai tambah tinggi seperti pembuatan katoda dan perakitan sel baterai (BIO Web of Conferences, 2025). Nilai ekspor yang membengkak bisa jadi sepenuhnya tersusun dari produk setengah jadi yang berada di anak tangga terendah dari rantai nilai—sebuah keberhasilan kuantitatif yang menyembunyikan stagnasi kualitatif.

## II. Nilai Tambah Domestik sebagai Fondasi Pengukuran

Jika nilai ekspor bruto cacat secara fundamental, maka kandidat pengganti yang paling jelas adalah nilai tambah domestik (*domestic value added*, DVA). Konsep ini berakar pada literatur rantai nilai global (*global value chains*, GVC) yang berkembang pesat sejak awal 2010-an. Inti gagasannya adalah memecah nilai ekspor bruto menjadi komponen-komponen sumbernya: berapa bagian dari nilai tersebut yang diciptakan oleh faktor produksi domestik, dan berapa bagian yang sebenarnya hanya merupakan nilai tambah asing yang transit melalui ekonomi nasional.

Kerangka dekomposisi yang paling berpengaruh dikembangkan oleh Koopman, Wang, dan Wei (2014), yang memecah ekspor bruto menjadi sembilan komponen berbeda dari nilai tambah domestik dan asing, lengkap dengan penghitungan ganda (*double counting*) yang muncul ketika barang antara melintasi perbatasan berkali-kali (FAO, n.d.). Pendekatan ini kemudian disempurnakan oleh Wang et al. (2013, 2017) yang membangun seperangkat aturan akuntansi lengkap untuk menerjemahkan statistik perdagangan bruto menjadi statistik perdagangan dalam nilai tambah (Frontiers in Energy Research, 2023). Dari kerangka inilah lahir indikator-indikator turunan yang relevan untuk menilai hilirisasi, terutama tingkat nilai tambah domestik dalam ekspor (*domestic value-added rate*, DVAR), yang mengukur bagian penciptaan nilai domestik yang terkandung dalam produk ekspor (Frontiers in Energy Research, 2023).

Keunggulan DVA sebagai indikator hilirisasi terletak pada kemampuannya menjawab pertanyaan yang sungguh-sungguh penting: ketika Indonesia mengekspor produk olahan nikel senilai sekian miliar dolar, berapa sebenarnya yang menjadi pendapatan bagi pekerja, pemasok, dan pemerintah Indonesia, dan berapa yang sekadar membayar kembali mesin, teknologi, dan modal asing yang diimpor untuk menghasilkannya? Data perdagangan memberi petunjuk yang mengkhawatirkan dalam hal ini. Pada 2024, Indonesia secara konsisten mengimpor sekitar 70 persen mesin berat untuk pengolahan bijih mineral dari Tiongkok, dengan nilai lebih dari 750 juta dolar AS (CSIS, 2025). Setiap mesin yang diimpor adalah nilai tambah yang diciptakan di luar negeri, yang harus dikurangkan dari nilai ekspor bruto untuk memperoleh gambaran sejati tentang manfaat domestik.

Kerangka GVC juga memperkenalkan konsep partisipasi rantai nilai (*GVC participation*) yang terbagi menjadi keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan ke depan (*forward linkage*). Keterkaitan ke belakang mengukur porsi nilai tambah asing yang tertanam dalam ekspor suatu negara, sementara keterkaitan ke depan mengukur nilai tambah domestik yang dipasok untuk ekspor negara lain (ECB, 2018; UNCTAD, 2013). Bagi sebuah negara yang menjalankan hilirisasi, profil partisipasi GVC yang ideal adalah tingginya keterkaitan ke depan—artinya negara tersebut memasok produk antara bernilai tambah domestik tinggi ke rantai produksi global—disertai keterkaitan ke belakang yang terkelola, bukan ketergantungan masif pada input impor. Ketika sebuah negara mengolah bijih di dalam negeri tetapi menggunakan mesin impor, energi impor, teknologi impor, dan tenaga ahli impor, ia mungkin sedang menumpuk keterkaitan ke belakang tanpa membangun keterkaitan ke depan yang sesungguhnya.

Menariknya, kerangka *backward* dan *forward linkage* ini bukan asing bagi perencana Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) secara eksplisit menyebut bahwa industri membawa nilai tambah serta menciptakan efek pengganda yang besar justru karena memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan yang mampu memperbaiki seluruh sektor ekonomi (Bappenas, n.d.). Kementerian Perindustrian pun merancang kebijakan industrinya dengan pendekatan *forward* dan *backward linkage* untuk mengoptimalkan keterkaitan sektor hulu, manufaktur, dan jasa (Kemenperin, 2026). Persoalannya bukan pada ketiadaan kerangka konseptual, melainkan pada apakah indikator-indikator ini benar-benar dihitung secara empiris dan dipublikasikan secara transparan untuk menilai kinerja hilirisasi, alih-alih dibiarkan menjadi retorika.

Kelemahan DVA sebagai indikator adalah tuntutan datanya yang berat. Penghitungan DVA yang akurat memerlukan tabel input-output antarnegara (*inter-country input-output tables*) yang terperinci dan terkini, yang penyusunannya kompleks dan kerap tertinggal beberapa tahun dari realitas. Bagi Indonesia, ketersediaan dan kemutakhiran tabel input-output yang mampu menangkap dinamika cepat industri nikel menjadi tantangan tersendiri. Meskipun demikian, kesulitan teknis pengukuran bukanlah alasan untuk kembali pada nilai ekspor bruto yang menyesatkan; ia justru merupakan argumen untuk berinvestasi pada infrastruktur statistik yang lebih baik.

## III. Kompleksitas Ekonomi: Mengukur Kapabilitas, Bukan Sekadar Output

Jika DVA menjawab pertanyaan “berapa banyak nilai yang tinggal di dalam negeri,” maka ada pertanyaan yang lebih dalam dan lebih bersifat jangka panjang: apakah hilirisasi sedang membangun kapabilitas produktif yang akan memungkinkan ekonomi naik kelas secara permanen? Untuk menjawab ini, kerangka kompleksitas ekonomi (*economic complexity*) yang dikembangkan oleh Hidalgo dan Hausmann (2009) menawarkan perspektif yang sangat berharga.

Gagasan dasar kompleksitas ekonomi adalah bahwa kemakmuran sebuah negara tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang ia produksi, melainkan oleh seberapa canggih dan beragam kapabilitas produktif yang ia kuasai. Hidalgo, Klinger, Barabási, dan Hausmann (2007) berpendapat bahwa ekonomi tumbuh dengan cara meningkatkan jenis produk yang mereka hasilkan dan ekspor, dan bahwa teknologi, modal, institusi, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat produk baru lebih mudah diadaptasi dari sebagian produk ketimbang produk lain. Mereka memetakan apa yang disebut “ruang produk” (*product space*)—sebuah jaringan yang menunjukkan bahwa beberapa produk berfungsi sebagai batu loncatan menuju produk lain yang lebih canggih, sementara produk lain berada di pinggiran yang terisolasi.

Indeks Kompleksitas Ekonomi (*Economic Complexity Index*, ECI) yang lahir dari kerangka ini mengukur kapabilitas suatu negara secara tidak langsung melalui bauran produk yang diekspornya, dengan menggabungkan informasi tentang keragaman (*diversity*) ekspor sebuah negara dan kelangkaan (*ubiquity*) produk-produk tersebut (Hidalgo & Hausmann, 2009). Negara seperti Jerman atau Jepang memiliki ECI tinggi karena mengekspor banyak produk yang langka dan hanya dapat diproduksi oleh negara-negara yang sangat terdiversifikasi, menandakan ekonomi yang beragam dan canggih. Sebaliknya, negara dengan ECI rendah cenderung hanya mengekspor sedikit produk yang relatif umum (Economic Complexity Index, n.d.). Yang membuat ECI menarik sebagai indikator kebijakan adalah temuan bahwa ia bersifat sangat prediktif terhadap pertumbuhan PDB per kapita di masa depan (Hidalgo & Hausmann, 2009).

Diterapkan pada hilirisasi, kerangka kompleksitas ekonomi mengajukan pertanyaan yang tajam: apakah pengolahan nikel sedang menggerakkan Indonesia menuju wilayah ruang produk yang lebih kompleks, atau hanya memperdalam spesialisasi pada produk yang secara teknologis sederhana? Memproduksi *nickel pig iron* atau feronikel kadar rendah, betapapun besar volumenya, adalah aktivitas yang dekat dengan ujung ekstraktif dari rantai nilai. Sebaliknya, memproduksi prekursor katoda, sel baterai, atau komponen kendaraan listrik akan menempatkan Indonesia pada produk yang jauh lebih kompleks dan lebih jarang dikuasai. Indikator kompleksitas dengan demikian mampu menangkap sesuatu yang luput dari DVA maupun nilai ekspor: arah pergerakan, bukan sekadar besaran. Sebuah negara bisa saja meningkatkan DVA-nya pada produk sederhana tanpa pernah benar-benar naik kelas dalam kompleksitas.

Kritik terhadap pendekatan kompleksitas ekonomi perlu dicatat dengan jujur. ECI mengukur kapabilitas secara tidak langsung melalui data ekspor, sehingga ia mengasumsikan bahwa apa yang diekspor mencerminkan apa yang dikuasai—padahal dalam kasus seperti Indonesia, di mana sebagian besar industri pengolahan dimiliki dan dioperasikan oleh entitas asing, ekspor produk yang relatif kompleks belum tentu menandakan bahwa kapabilitas teknologis benar-benar tertanam dalam tenaga kerja dan perusahaan domestik. Sebuah smelter canggih milik perusahaan Tiongkok yang dioperasikan oleh insinyur Tiongkok mungkin meningkatkan kompleksitas ekspor Indonesia di atas kertas, tanpa mentransfer kapabilitas itu kepada warga negara Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bahkan indikator kompleksitas pun perlu dilengkapi dengan ukuran tentang siapa yang sesungguhnya menguasai kapabilitas tersebut.

## IV. Indikator Fiskal: Apa yang Sungguh Diterima Negara

Salah satu janji utama hilirisasi adalah peningkatan penerimaan negara. Maka indikator yang tak boleh diabaikan adalah penerimaan fiskal bersih yang diperoleh negara dari aktivitas hilirisasi—penerimaan pajak, royalti, dan dividen, dikurangi dengan biaya fiskal berupa insentif yang diberikan. Di sinilah salah satu temuan paling mengganggu dari kebijakan hilirisasi Indonesia muncul.

Untuk menarik investasi ke sektor pengolahan nikel, pemerintah menyediakan serangkaian insentif fiskal yang sangat besar: pembebasan pajak (*tax holiday*), keringanan pajak (*tax allowance*), dan pengurangan pajak penghasilan badan. Perusahaan di kawasan ekonomi khusus dapat memperoleh keringanan pajak penghasilan hingga 100 persen untuk jangka waktu 10 sampai 20 tahun, bergantung pada tingkat investasi (IISD, 2025). Akibatnya, meskipun omzet industri nikel melonjak fantastis, kenaikan harga nikel dan turunannya sejak 2016 tidak serta-merta meningkatkan penerimaan PPh badan dari industri hilirisasi nikel yang menikmati *tax holiday* 100 persen (DDTC, n.d.).

Konsekuensi fiskalnya signifikan. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan bahwa sejak hilirisasi nikel dijalankan pada 2020, Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak hingga sekitar 32 triliun rupiah (CELIOS, dalam SSAS, n.d.). Sebagian smelter asing juga sementara bebas dari bea keluar karena pajak ekspor produk setengah jadi seperti feronikel dan NPI belum diberlakukan (CELIOS, dalam SSAS, n.d.). Persoalan diperparah oleh dugaan bahwa sebagian tenaga kerja asing bekerja menggunakan visa kunjungan alih-alih visa kerja, sehingga ditengarai tidak membayar pajak penghasilan, dan oleh kenyataan bahwa sebagian besar devisa hasil ekspor diparkir di luar negeri (Kompas, dalam SF Consulting, n.d.).

Indikator fiskal bersih dengan demikian menyingkap sebuah paradoks: sebuah industri dapat tampak sangat sukses jika diukur dari nilai ekspor atau bahkan kontribusinya terhadap PDB, sekaligus menjadi beban bersih bagi kas negara jika insentif yang diberikan melampaui penerimaan yang dihasilkannya. Konsep yang relevan di sini adalah belanja perpajakan (*tax expenditure*), yaitu selisih penerimaan pajak akibat adanya fasilitas perpajakan, yang diukur dengan metode pendapatan yang dikorbankan (*revenue forgone*) (DDTC, n.d.). Mengukur kualitas hilirisasi tanpa menghitung belanja perpajakan ibarat menilai keuntungan sebuah perusahaan dengan hanya melihat pendapatannya dan mengabaikan biayanya.

Tentu, ada argumen tandingan yang sah. Para pendukung insentif berpendapat bahwa *tax holiday* adalah investasi jangka panjang: penerimaan yang dikorbankan hari ini akan tergantikan oleh basis pajak yang jauh lebih besar ketika industri matang, kawasan industri berkembang, dan efek pengganda menyebar ke sektor-sektor lain. Bappenas memproyeksikan bahwa hilirisasi komoditas prioritas dapat memberikan nilai tambah terhadap PDB hingga 165 miliar dolar AS (Bappenas, dalam Antara, 2024). Jika proyeksi ini terwujud, biaya fiskal jangka pendek mungkin terbayar. Namun justru di sinilah pentingnya indikator: klaim tentang manfaat jangka panjang harus diuji terhadap data penerimaan aktual dari waktu ke waktu, bukan diterima sebagai keyakinan. Indikator fiskal bersih yang dilacak secara konsisten adalah satu-satunya cara untuk membedakan investasi jangka panjang yang sah dari subsidi permanen yang tidak pernah menghasilkan pengembalian.

## V. Indikator Kesejahteraan dan Dampak Bersih

Pada akhirnya, hilirisasi adalah kebijakan pembangunan, dan tujuan pembangunan adalah kesejahteraan manusia. Maka kategori indikator yang paling fundamental—dan paling sering diabaikan dalam perdebatan publik yang didominasi angka ekspor—adalah indikator dampak kesejahteraan bersih, khususnya di wilayah tempat industri itu beroperasi.

Di sini data Indonesia menyajikan ironi yang tajam. Meskipun hilirisasi sering dipuji karena menyerap tenaga kerja, angka kemiskinan di pusat-pusat industri nikel justru meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Sulawesi Tengah—lokasi kawasan industri Morowali—naik dari 12,30 persen pada September 2022 menjadi 12,41 persen pada September 2023, dengan kondisi serupa di Maluku Utara dan Sulawesi Selatan (BPS, dalam Pajakku, 2024). Sebuah kebijakan yang menghasilkan lonjakan nilai ekspor sekaligus kenaikan kemiskinan lokal jelas sedang diukur dengan indikator yang salah jika hanya ekspor yang dilihat.

Studi bersama CELIOS dan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) berupaya menghitung dampak bersih ini secara lebih menyeluruh, dengan memasukkan biaya yang biasanya tidak diperhitungkan. Pengolahan bijih nikel kadar rendah sangat boros energi dan bergantung pada batu bara: dari 10,8 GW kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara yang beroperasi di Indonesia, lebih dari 75 persen (8,2 GW) didedikasikan untuk pengolahan logam, dan nikel saja mengkonsumsi sekitar tiga perempatnya atau 6,1 GW (CELIOS & CREA, 2024). Dampak kesehatan dari polusi ini diperkirakan menimbulkan beban ekonomi tahunan sebesar 2,63 miliar dolar AS pada 2025, yang naik menjadi 3,42 miliar dolar AS pada 2030 (CREA & CELIOS, dalam Springer, 2024). Dalam analisis skenario *business as usual*, aktivitas industri nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara diproyeksikan berdampak negatif terhadap PDB mulai tahun kesembilan—artinya keuntungan ekonomi awal tergerus oleh akumulasi biaya kesehatan, lingkungan, dan kerusakan sektor perikanan serta pertanian (CELIOS, dalam The Conversation, 2024).

Indikator dampak bersih yang baik dengan demikian harus bersifat menyeluruh dan jujur terhadap eksternalitas. Ia harus menimbang penciptaan lapangan kerja terhadap hilangnya mata pencaharian petani dan nelayan yang kehilangan akses terhadap lahan dan wilayah tangkap akibat ekspansi smelter (Jatam, dalam Pajakku, 2024). Ia harus memperhitungkan biaya kesehatan dari polusi udara terhadap nilai upah yang dihasilkan. Pendekatan yang relevan di sini mencakup analisis biaya-manfaat sosial yang menginternalisasi eksternalitas lingkungan, serta pemantauan indikator kesejahteraan regional seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan, dan Produk Domestik Regional Bruto sektor non-tambang di wilayah industri. Yang penting bukan apakah industri menciptakan kekayaan, melainkan apakah kekayaan itu, setelah dikurangi semua biayanya, sungguh-sungguh meningkatkan kesejahteraan penduduk yang menanggung dampaknya.

## VI. Indikator Kepemilikan dan Transfer Kapabilitas

Sebuah dimensi yang melintasi semua kategori di atas adalah pertanyaan tentang siapa yang memiliki dan mengendalikan aktivitas hilirisasi. Indikator ini sering luput karena tidak masuk dalam kerangka pengukuran ekonomi konvensional, tetapi ia menentukan apakah nilai tambah, kapabilitas, dan penerimaan benar-benar mengakar di dalam negeri atau hanya transit.

Realitas struktural industri nikel Indonesia menunjukkan dominasi asing yang mencolok. Lanskap industri sebagian besar diawasi oleh entitas asing, banyak di antaranya pada akhirnya terhubung dengan perusahaan Tiongkok (CSIS, 2025). Ketergantungan ini bersifat dua arah: dalam penambangan hulu, Indonesia mengimpor mayoritas input dari Tiongkok, dan dalam konsumsi hilir, pada 2024 Tiongkok menyerap 82 persen dari total ekspor nikel Indonesia (CSIS, 2025). Pola ini menimbulkan apa yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai jebakan ketergantungan—di mana sebuah negara memindahkan pengolahan ke dalam wilayahnya tanpa memperoleh kemandirian, karena modal, teknologi, mesin, dan pasar semuanya tetap berada dalam kendali pihak asing (East Asia Forum, 2026).

Indikator kepemilikan dan transfer kapabilitas yang relevan mencakup beberapa ukuran. Pertama, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang riil, bukan sekadar formal, yang mengukur seberapa besar input domestik—mesin, jasa, tenaga ahli—yang benar-benar digunakan. Kedua, proporsi tenaga kerja domestik pada posisi terampil dan manajerial, bukan hanya pada pekerjaan kasar, sebagai proksi transfer pengetahuan. Ketiga, keberadaan dan intensitas kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh entitas domestik. Keempat, struktur kepemilikan ekuitas dan ke mana dividen serta devisa hasil ekspor mengalir. Sebuah hilirisasi yang berkualitas tinggi seharusnya menunjukkan tren peningkatan pada keempat ukuran ini dari waktu ke waktu—menandakan bahwa negara secara bertahap mengambil alih kendali atas rantai nilai yang awalnya didominasi asing.

Tanpa indikator kepemilikan, sangat mungkin sebuah negara mencatat angka DVA dan kompleksitas yang membaik, tetapi sesungguhnya hanya berfungsi sebagai tuan rumah bagi enklave industri asing yang manfaat jangka panjangnya akan ikut pergi ketika sumber daya habis atau insentif berakhir. Industrialisasi memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar memproses sumber daya alam (Tura Consulting, 2025); ia menyangkut pembangunan kapabilitas yang melekat pada warga negara dan perusahaan nasional.

## VII. Menuju Kerangka Komposit

Tinjauan atas berbagai kategori indikator ini mengarah pada satu kesimpulan metodologis: tidak ada indikator tunggal yang memadai untuk mengukur kualitas hilirisasi. Nilai ekspor menyesatkan karena mencampuradukkan harga, volume, dan nilai tambah asing. Nilai tambah domestik memberi gambaran lebih jujur tentang manfaat yang tinggal di dalam negeri, tetapi tidak menangkap arah pergerakan kapabilitas. Kompleksitas ekonomi menangkap arah itu, tetapi bisa keliru jika kapabilitas dikuasai asing. Indikator fiskal menyingkap apakah negara untung atau buntung, tetapi tidak berbicara tentang kesejahteraan. Indikator kesejahteraan bersih adalah yang paling fundamental, tetapi paling sulit diukur dan paling lambat termanifestasi. Dan indikator kepemilikan menjelaskan apakah semua capaian itu benar-benar mengakar.

Karena itu, indikator terbaik untuk mengukur kualitas hilirisasi nasional bukanlah sebuah angka, melainkan sebuah kerangka komposit yang menempatkan beberapa ukuran inti secara berdampingan dan menolak godaan untuk merayakan keberhasilan pada satu dimensi sambil mengabaikan kegagalan pada dimensi lain. Jika seseorang dipaksa memilih hierarki, urutan yang masuk akal akan menempatkan nilai tambah domestik dan dampak kesejahteraan bersih sebagai dua pilar utama—yang pertama mengukur efisiensi ekonomi penciptaan nilai, yang kedua mengukur tujuan akhir pembangunan—dengan kompleksitas ekonomi sebagai indikator arah jangka panjang, dan indikator fiskal serta kepemilikan sebagai penjaga yang memastikan manfaat sungguh-sungguh mengalir ke negara dan warganya.

Pergeseran dari nilai ekspor menuju kerangka komposit ini bukan sekadar penyempurnaan teknis. Ia adalah pergeseran politik dalam cara sebuah negara mendefinisikan keberhasilan. Selama nilai ekspor tetap menjadi indikator dominan, akan selalu ada insentif politik untuk memperluas hilirisasi pada komoditas demi komoditas—Bappenas telah membidik hilirisasi 15 komoditas prioritas (Bappenas, dalam Detik, 2024)—tanpa pernah benar-benar menanyakan apakah setiap perluasan menghasilkan nilai tambah domestik yang nyata, membangun kapabilitas yang melekat, memberi penerimaan bersih bagi negara, dan meningkatkan kesejahteraan tanpa kerusakan yang melampaui manfaatnya. Indikator yang lebih baik tidak menjamin kebijakan yang lebih baik, tetapi indikator yang buruk hampir pasti menjamin kebijakan yang keliru, karena ia membutakan pengambil keputusan terhadap biaya yang sesungguhnya mereka tanggung.

## VIII. Catatan tentang Keterbatasan Analisis

Analisis ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara terbuka. Pertama, sebagian besar data kuantitatif yang tersedia mengenai hilirisasi Indonesia berpusat pada nikel, karena nikel adalah komoditas dengan kebijakan paling matang dan paling banyak diteliti. Kerangka indikator yang diusulkan di sini diasumsikan dapat digeneralisasi ke komoditas lain seperti bauksit, tembaga, atau bahkan rumput laut dan kelapa sawit, tetapi setiap komoditas memiliki karakteristik rantai nilai, intensitas energi, dan struktur kepemilikan yang berbeda. Generalisasi harus dilakukan dengan kehati-hatian.

Kedua, banyak angka yang dikutip dalam tulisan ini berasal dari estimasi dan proyeksi yang sensitif terhadap asumsi—baik klaim manfaat dari pihak pemerintah maupun estimasi kerugian dari lembaga riset independen. Estimasi kehilangan penerimaan pajak, proyeksi tambahan PDB, maupun perhitungan biaya kesehatan semuanya bergantung pada model dan skenario tertentu yang dapat diperdebatkan. Pembaca sebaiknya memperlakukan angka-angka ini sebagai indikasi besaran dan arah, bukan sebagai kepastian.

Ketiga, infrastruktur data yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan beberapa indikator yang diusulkan—terutama penghitungan nilai tambah domestik yang akurat dan indeks kompleksitas yang termutakhir—belum tentu tersedia secara memadai dan tepat waktu di Indonesia. Usulan untuk mengadopsi kerangka komposit ini dengan demikian sekaligus merupakan usulan untuk berinvestasi pada kapasitas statistik nasional, dan tidak dapat dilaksanakan secara instan.

Keempat, tulisan ini secara sengaja tidak memberikan vonis tunggal tentang apakah hilirisasi Indonesia “berhasil” atau “gagal,” karena pertanyaan itu sendiri bergantung sepenuhnya pada indikator yang dipilih—yang justru menjadi pokok bahasan di sini. Yang ditawarkan adalah kerangka untuk menilai, bukan penilaian final. Keputusan tentang bobot relatif yang harus diberikan pada efisiensi ekonomi, kapabilitas jangka panjang, penerimaan fiskal, dan kesejahteraan sosial pada akhirnya adalah keputusan nilai yang bersifat politik, dan berada di luar jangkauan analisis teknis semata.

—

## Daftar Referensi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (n.d.). *Bappenas: Indonesia andalkan industri untuk capai pertumbuhan ekonomi*. https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-indonesia-andalkan-industri-untuk-capai-pertumbuhan-ekonomi-bmPfm

BIO Web of Conferences. (2025). *An assessment of Indonesia’s nickel downstreaming*. https://www.bio-conferences.org/articles/bioconf/pdf/2025/50/bioconf_sagegrace2025_02002.pdf

Center for Strategic and International Studies. (2025, September 30). *Indonesian industrialization: Downstreaming up the value chain*. Charting Geoeconomics. https://www.csis.org/blogs/charting-geoeconomics/indonesian-industrialization-downstreaming-value-chain

Center of Economic and Law Studies, & Centre for Research on Energy and Clean Air. (2024, February 20). *CELIOS x CREA: Economic and health impact of nickel processing industry*. https://celios.co.id/celios-x-crea-economic-and-health-impact-of-nickel-processing-industry/

DDTC News. (n.d.). *Untung-rugi tax holiday untuk kebijakan hilirisasi*. https://news.ddtc.co.id/komunitas/lomba/1797647/untung-rugi-tax-holiday-untuk-kebijakan-hilirisasi

Detik Finance. (2024, November 21). *Geber pertumbuhan ekonomi, Bappenas bidik hilirisasi 15 komoditas*. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7649389/geber-pertumbuhan-ekonomi-bappenas-bidik-hilirisasi-15-komoditas

East Asia Forum. (2026, May 18). *Indonesia’s downstreaming risks a green dependency trap*. https://eastasiaforum.org/2026/05/18/indonesias-downstreaming-risks-a-green-dependency-trap/

European Central Bank. (2018). *Global value chains: Measurement, trends and drivers* (Occasional Paper Series No. 289). https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op289~95a0e7d24f.en.pdf

Food and Agriculture Organization. (n.d.). *Mapping global value chain (GVC) participation, positioning and vertical specialisation*. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/9ad8b336-0a96-4c40-afda-bc824f7973d5/content

Frontiers in Energy Research. (2023). *The impact of global value chain embedding on the upgrading of China’s manufacturing industry*. https://www.frontiersin.org/journals/energy-research/articles/10.3389/fenrg.2023.1256317/full

Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 106*(26), 10570–10575. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.0900943106

Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A.-L., & Hausmann, R. (2007). The product space conditions the development of nations. *Science, 317*(5837), 482–487. https://arxiv.org/pdf/0708.2090

International Institute for Sustainable Development. (2025). *Critical minerals and the energy transition in Indonesia* [Policy brief]. https://www.iisd.org/system/files/2025-12/critical-minerals-energy-transition-indonesia.pdf

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2026, January 18). *Kejar target pertumbuhan tumbuh 5,51%, 1.236 perusahaan industri siap berproduksi*. https://www.kemenperin.go.id/artikel/72482516/

Koopman, R., Wang, Z., & Wei, S.-J. (2014). Tracing value-added and double counting in gross exports. *American Economic Review, 104*(2), 459–494.

Mulyanto. (2022, October 31). *PKS: Negara dapat untung apa dari hilirisasi nikel?* https://pakmul.id/pks-negara-dapat-untung-apa-dari-hilirisasi-nikel/

Pajakku. (2024, October 16). *Ekonom beri rekomendasi penghapusan insentif pajak hilirisasi nikel, mengapa?* https://www.pajakku.com/read/ef8053d7-573d-4252-8e33-433fdfc19497/

SF Consulting. (n.d.). *Wacana pajak ekspor bagi produk nikel* [mengutip Kompas]. https://www.sfconsulting.co.id/

Springer Nature. (2024). *Navigating the complexities of Indonesia’s journey to develop a downstream nickel industry*. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-032-06139-3_13

Suryani Suyanto & Associates. (n.d.). *Ada hilirisasi nikel, Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak Rp 32 triliun* [mengutip CELIOS dan Kontan]. https://www.ssas.co.id/ada-hilirisasi-nikel-indonesia-kehilangan-potensi-penerimaan-pajak-rp-32-triliun/

The Conversation. (2024). *Menanti intensifikasi perpajakan industri ekstraktif untuk menyokong penerimaan negara*. https://theconversation.com/menanti-intensifikasi-perpajakan-industri-ekstraktif-untuk-menyokong-penerimaan-negara-240693

Tura Consulting Indonesia. (2025, May 5). *From downstreaming (hilirisasi) to industrialization*. https://tura.consulting/insight/from-downstreaming-hilirisasi-to-industrialization-powering-indonesias-critical-mineral-rise/

United Nations Conference on Trade and Development. (2013). *Global value chains and development*. https://unctad.org/system/files/official-document/diae2013d1_en.pdf