Sebuah analisis tentang paradoks dominasi produksi tanpa dominasi nilai

—

## I. Paradoks di Pesisir Bantaeng

Pada pagi-pagi yang berangin di sepanjang pantai selatan Sulawesi, perahu-perahu kayu mulai bergerak ke laut sebelum matahari terbit. Mereka tidak menangkap ikan. Mereka memanen sesuatu yang lebih sederhana, lebih tenang, dan dalam banyak hal lebih revolusioner secara ekonomi: rumput laut. Helai-helai *Kappaphycus alvarezii* berwarna merah jambu yang menggantung pada tali-tali nilon adalah salah satu produk paling penting dalam industri makanan modern dunia—bahan dasar karagenan, hidrokoloid yang menjaga es krim tetap lembut, susu cokelat tetap homogen, dan pasta gigi tetap kohesif.

Indonesia memanen ini lebih banyak daripada negara mana pun di dunia selain Tiongkok. Pada 2023, produksi rumput laut nasional menembus 10 juta ton basah, dengan ekspor mencapai 265,84 ribu ton senilai US$433,72 juta (Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP], 2024). Indonesia menyumbang sekitar 26 persen produksi rumput laut dunia (United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD], 2024), dan untuk varietas penghasil karagenan seperti *Kappaphycus*, dominasinya bahkan lebih ekstrem—negara ini menguasai lebih dari 80 persen pasokan global jenis tersebut (KKP, 2024).

Namun ada anomali di balik angka-angka itu. Pada periode Januari–September 2024–2025, harga ekspor rata-rata rumput laut Indonesia berkisar pada US$1 per kilogram, sementara Korea Selatan—yang hanya memproduksi sebagian kecil dari volume Indonesia—menjual produk turunan rumput lautnya dengan harga rata-rata mendekati US$18 per kilogram (Suhana, 2026). Ekspor rumput laut kering Korea Selatan, yang terutama berupa *gim* (nori) untuk konsumsi manusia, menembus US$1,02 miliar pada 2025, melampaui ambang satu miliar dolar untuk pertama kalinya (The Korea Herald, 2025).

Perbandingan ini menyingkap paradoks struktural yang menjadi inti dari diskusi hilirisasi di Indonesia: negara dengan pasokan bahan baku terbesar tidak otomatis menjadi negara dengan rantai nilai paling menguntungkan. Pada 2024, 66,61 persen ekspor rumput laut Indonesia masih berbentuk rumput laut kering—bahan baku mentah—sementara hanya 33,39 persen yang telah diolah menjadi karagenan atau agar-agar (Kementerian Perindustrian [Kemenperin], 2025; Indonesia.go.id, 2025). Selama bertahun-tahun, narasi resmi pemerintah menyebut potensi hilirisasi rumput laut bisa mencapai pasar US$11,8 miliar pada 2030 (Kemenperin, 2025). Tetapi jarak antara potensi itu dengan realitas industri saat ini bukan sekadar persoalan investasi mesin pengolahan. Ia adalah persoalan struktur—politik ekonomi global hidrokoloid, geografi industri Tiongkok, biologi tumbuhan tropis di tengah perubahan iklim, dan cara koperasi petani pesisir di Indonesia terkait (atau tidak terkait) dengan rantai nilai internasional.

## II. Anatomi Industri Global: Tiga Model, Tiga Filosofi

Untuk memahami posisi Indonesia, ada baiknya melihat tiga arketipe industri rumput laut yang berkembang di dunia: model Tiongkok, model Korea Selatan, dan model Filipina—yang ketiganya kontras dalam strategi, kapasitas, dan tujuan akhir.

Produksi rumput laut global mencapai sekitar 37,8 juta ton pada 2022, dan hampir seluruhnya berasal dari Asia, dengan sekitar 97 persen berasal dari budidaya, bukan tangkapan alam (Food and Agriculture Organization [FAO]/Globefish, 2024; Suhana, 2026). Tiongkok mendominasi sekitar 61 persen produksi dunia, terutama *Laminaria japonica* (kelp), *Gracilaria*, *Undaria pinnatifida* (wakame), dan *Porphyra* (nori) (UNCTAD, 2024). Namun dominasi volume Tiongkok hanyalah satu sisi dari ceritanya. Yang lebih menentukan adalah dominasi *pengolahan*. Provinsi Shandong dan Fujian telah menjadi pusat manufaktur hidrokoloid dunia, dengan kapasitas ekstraksi yang dibangun secara agresif selama dua dekade terakhir (Zhang et al., 2023). Pabrik-pabrik di klaster industri Henan-Shandong dan Fujian-Guangdong memproduksi karagenan komoditas tipe-kappa dengan harga US$9–12 per kilogram—15 hingga 30 persen lebih murah dibanding pabrik di Eropa atau Amerika—berkat skala, biaya tenaga kerja, dan integrasi rantai pasok (Indexbox, 2026).

Yang penting untuk dipahami: Tiongkok tidak menghasilkan cukup *Kappaphycus* dan *Eucheuma* di perairan domestiknya untuk memenuhi kapasitas pabriknya. Iklim subtropis Tiongkok tidak sepenuhnya cocok bagi spesies tropis ini. Maka, sejak awal 2000-an, Tiongkok telah membangun rantai pasok bahan baku dari Indonesia dan Filipina (Zhang et al., 2023). Tiga pengolah hidrokoloid terbesar di Tiongkok bahkan berinvestasi langsung di sektor pengolahan Indonesia, kini menyumbang hampir setengah dari throughput pengolahan domestik (Zhang et al., 2023). Hubungan ini, sebagaimana dianalisis Zhang dkk. (2023), bersifat “saling tergantung secara struktural”: Indonesia bergantung pada pabrik Tiongkok untuk menyerap rumput lautnya, dan pabrik Tiongkok bergantung pada rumput laut Indonesia untuk beroperasi. Akan tetapi, hubungan saling tergantung ini tidak simetris dalam hal penangkapan nilai. Tiongkok menangkap margin pengolahan; Indonesia menangkap margin budidaya yang jauh lebih tipis.

Korea Selatan menawarkan model yang sangat berbeda. Negara ini hanya menyumbang sekitar 5 persen produksi rumput laut budidaya dunia (Cai et al., 2022), namun ekspor rumput lautnya bernilai lebih dari US$1 miliar pada 2025 (The Korea Herald, 2025). Rahasianya bukan volume—melainkan kategori produk. Korea Selatan mengkhususkan diri dalam *gim* (nori) untuk konsumsi manusia langsung, terutama varietas *Porphyra*/*Pyropia*, yang dijual dalam bentuk lembaran kering yang dipanggang, dibumbui, dan dikemas premium. Negara ini menguasai sekitar 70 persen pasar produk *gim* dunia (Investkorea, 2024). Provinsi Jeonnam saja, yang memproduksi 80 persen rumput laut nasional Korea Selatan, mencapai nilai produksi 800 miliar won pada 2024 (Tridge, 2024).

Model Korea adalah model berorientasi konsumen: rantai nilai diintegrasikan secara vertikal dari budidaya, pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran *brand*. Pemerintah berinvestasi dalam program pemuliaan selektif seperti Golden Seed Project, dan pada 2024 negara ini menjadi yang pertama mencapai sertifikasi ganda MSC-ASC untuk produksi rumput laut berkelanjutan (Persistence Market Research, 2025). Strategi ini juga dimotori secara budaya: ketika kimbap beku menjadi hit di pasar Amerika berkat gelombang K-food, ekspor *gim* langsung melonjak. Amerika Serikat menjadi tujuan ekspor terbesar dengan nilai US$220 juta pada 2025, diikuti Jepang US$210 juta (The Korea Herald, 2025).

Filipina, yang dulunya pelopor budidaya *Kappaphycus* sejak akhir 1960-an, kini menjadi peringatan tentang apa yang bisa terjadi ketika sebuah industri kehilangan keunggulan kompetitifnya. Negara ini telah menjadi pengimpor neto rumput laut mentah pada 2018 untuk memenuhi kebutuhan pabrik karagenannya, sebuah pembalikan dramatis dari posisinya sebagai pengekspor utama beberapa dekade sebelumnya (People in Need, 2025). Penyakit ice-ice, topan yang semakin sering, biaya produksi yang meningkat, dan kualitas yang menurun telah merontokkan kepemimpinan produksi Filipina (People in Need, 2025; Mindanews, 2025). Yang menarik, sementara produksi melemah, Filipina mempertahankan kapasitas pengolahan: negara ini memiliki kilang karagenan terbesar di Asia, mengonsumsi bahan baku impor termasuk dari Indonesia (Hurtado-Ponce, 2000; Repository SEAFDEC, n.d.). Filipina kini menjadi contoh model “pengolah tanpa cukup bahan baku domestik”—kebalikan dari Indonesia.

## III. Indonesia: Pemasok Tanpa Pasar

Indonesia menempati posisi yang paradoks di antara ketiga model itu—dan dalam banyak hal di posisi paling rapuh. Negara ini memiliki bahan baku, memiliki tenaga kerja, memiliki garis pantai, namun belum membangun kapasitas pengolahan domestik berskala global maupun merek konsumen yang kuat. Dari 12 juta hektare lahan laut yang dialokasikan untuk budidaya, hanya sekitar 102.000 hektare atau 0,8 persen yang termanfaatkan (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi [Kemenko Marves], 2024). Sebagian besar produksi terjadi di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat—wilayah-wilayah yang secara geografis jauh dari pusat industri pengolahan dan pelabuhan ekspor utama (Badan Pusat Statistik [BPS], 2023).

Komposisi ekspor mencerminkan struktur industri yang masih dominan hulu. Pada periode Januari–April 2024, ekspor rumput laut Indonesia terdiri dari 57,56 persen rumput laut kering, 37,60 persen karagenan, dan 4,84 persen agar-agar, dengan Tiongkok sebagai tujuan utama yang menyerap 66,19 persen nilai ekspor (KKP dalam CNBC Indonesia, 2024). Ketergantungan pada satu pasar ini, yang dalam analisis FAO disebut sebagai ketergantungan struktural, menciptakan risiko sistemik: penurunan permintaan dari pabrik Tiongkok langsung tertransmisikan ke harga di tingkat petani di pelosok Sulawesi dan Maluku (Suhana, 2026; Langford et al., 2022).

Studi yang dilakukan Langford dkk. (2022) atas data harga rumput laut Indonesia menemukan tiga pendorong utama fluktuasi harga: dinamika industri pengolahan karagenan Tiongkok, pola musiman pertumbuhan rumput laut, dan disrupsi pandemi COVID-19. Yang paling menonjol adalah temuan tentang dampak masuknya investasi Tiongkok: ketika perusahaan pengolah hidrokoloid terbesar dunia, BLG dari Tiongkok, membuka pabrik di Sulawesi Selatan pada 2017, harga rumput laut di lokal naik rata-rata 157 persen dari Juli 2017 hingga Maret 2018—dari sekitar Rp9.000 menjadi Rp23.000 per kilogram (Langford et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa pengolah, bukan pemasar, adalah aktor penentu harga. Selama Indonesia tidak memiliki pengolah domestik berskala besar yang kompetitif, harga di tingkat petani akan terus didikte dari Fuzhou atau Qingdao.

Pabrik pengolahan domestik memang ada—PT Bantimurung Indah di Maros, Sulawesi Selatan, dan beberapa pabrik skala kecil-menengah di Jawa Timur dan Sulawesi—tetapi kapasitas mereka relatif terbatas. Studi kasus menunjukkan satu kilogram rumput laut kering Eucheuma cottonii yang dibeli sekitar Rp14.000 dari petani bisa dijual sebagai semi-refined carrageenan (SRC) seharga sekitar Rp200.000 per kilogram (Kaltim Kece, n.d.). Marjin yang signifikan ini, sebagian besar, ditangkap di Tiongkok, bukan di Indonesia.

## IV. Biologi yang Bermasalah: Penyakit Ice-Ice dan Kondisi Iklim

Industri rumput laut Indonesia menghadapi ancaman yang lebih fundamental daripada sekadar masalah kebijakan: ancaman biologis yang diperburuk oleh perubahan iklim. Penyakit ice-ice—infeksi bakteri yang menyebabkan helai *Kappaphycus* memutih, rapuh, dan rontok—telah menjadi ancaman endemik di seluruh wilayah produksi tropis. Wabah disebabkan oleh kondisi lingkungan ekstrem (suhu, salinitas, pH, sedimentasi) yang melemahkan rumput laut dan memungkinkan patogen oportunistik untuk menyerang (Tahiluddin et al., 2024).

Penurunan produksi nasional akibat ice-ice diperkirakan mencapai 10 hingga 20 persen (Antara, 2026). Pada tahun-tahun terparah, kerugian regional dapat mencapai 80 persen—seperti yang dilaporkan di Kepulauan Seribu pada 2000–2001, atau 50 persen di Lombok dan Sulawesi Selatan (Cottier-Cook et al., 2020). Lebih dari sekadar masalah hasil panen, ice-ice menurunkan kualitas karagenan: bakteri merusak struktur polisakarida, mengurangi kekuatan gel, dan membuat ekstrak tidak memenuhi spesifikasi industri (Aris et al., 2011).

Krisis ini bukan eksklusif untuk Indonesia. Filipina menghadapi masalah serupa—di Tawi-Tawi, Mindanao, banyak petani melaporkan kerusakan signifikan karena ice-ice meskipun mereka mencoba memanen pada waktu optimal 45 hari (Mindanews, 2025). Suhu permukaan laut yang meningkat membatasi pertumbuhan, mengganggu fotosintesis, menurunkan hasil karagenan, kekuatan gel, dan viscositas (Aris et al., 2011; Largo et al., 2020). Spesies *Kappaphycus alvarezii* sangat sensitif terhadap fluktuasi suhu di luar rentang biologisnya, dan dengan proyeksi pemanasan laut, area budidaya tradisional di Indonesia bisa mendekati batas ekologisnya dalam beberapa dekade mendatang.

Tanggapan ilmiah sedang berkembang. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengembangkan bibit tahan panas yang bisa mentoleransi kenaikan suhu 2–4°C, tetapi sebagian besar pekerjaan ini masih di tahap laboratorium (Antara, 2026). Pasokan bibit kultur jaringan—yang dipandang sebagai jalan keluar dari degradasi genetik akibat perbanyakan vegetatif berulang—masih terbatas dan harus didistribusikan ke beberapa wilayah seperti Bali, NTT, dan Sulawesi (Antara, 2026). Kesenjangan antara inovasi penelitian dan implementasi lapangan tetap menjadi hambatan struktural; petani membutuhkan solusi yang praktis dan dapat diskalakan, bukan eksperimen yang menarik secara akademis.

## V. Hilirisasi Resmi: Ambisi, Instrumen, dan Batasannya

Sejak akhir era Presiden Joko Widodo, hilirisasi rumput laut menjadi bagian dari narasi yang lebih luas tentang industrialisasi berbasis sumber daya. Pada Februari 2024, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat itu, Luhut B. Pandjaitan, meluncurkan piloting budidaya rumput laut skala besar di Teluk Ekas, Lombok Timur, dengan visi memproduksi 4 miliar liter etanol dari rumput laut untuk memenuhi sekitar 10 persen kebutuhan biofuel jet—yang akan memerlukan area budidaya sekitar 260.000 hektare (Indonesia Business Post, 2025).

KKP telah memperluas modeling rumput laut ramah lingkungan di Wakatobi dari 50 hektare menjadi target 10.000 hektare (VOI, 2024), dengan harapan menarik investasi industri pengolahan ke wilayah penghasil. Kementerian Perindustrian, melalui Dirjen Industri Agro Putu Juli Ardika, telah menempatkan hilirisasi rumput laut sebagai prioritas, dengan upaya melalui sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), restrukturisasi mesin, dan inovasi produk seperti biostimulan, bioplastik, nutraseutikal, protein alternatif, dan pakan hewan (Antara, 2025; Indonesia.go.id, 2025).

Roadmap dan rencana aksi nasional pengembangan industri rumput laut terintegrasi untuk periode 2025–2029 sedang disusun (Seafood Source, 2025). Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Tornanda Syaifullah, telah menekankan perlunya inovasi pada produk non-hidrokoloid seperti suplemen nutrisi, pakan, biostimulan, bioplastik, kosmetik, dan kemasan ramah lingkungan (Seafood Source, 2025).

Bioplastik berbasis rumput laut, khususnya, telah mendapat perhatian publik. Indonesia dikategorikan oleh jurnal *Nature* (9 September 2024) sebagai penyumbang terbesar ketiga polusi plastik dunia dengan 3,4 juta ton metrik per tahun (Pratiwi & Wardhani, 2025). Startup seperti Evo & Co. di Jakarta telah mengembangkan produk biodegradable berbahan rumput laut Indonesia, termasuk lembaran bioplastik dan cangkir Ello Jello yang dapat dimakan (Australia-Indonesia Centre [PAIR], 2022). Bioplastik berbasis rumput laut dapat terurai dalam empat hingga enam minggu (Pratiwi & Wardhani, 2025), menawarkan jawaban yang menarik untuk dua masalah Indonesia sekaligus: nilai tambah komoditas laut dan polusi plastik.

Namun, di balik ambisi-ambisi ini terdapat batasan-batasan struktural yang penting untuk dicatat secara jujur. Pertama, klaim potensi pasar US$11,8 miliar pada 2030 yang sering dikutip dari Kemenperin (2025) tidak selalu disertai dengan metodologi yang transparan tentang asumsi adopsi pasar, skenario harga, atau pangsa pasar yang realistis bagi Indonesia. Angka-angka ini berfungsi lebih sebagai instrumen retorika kebijakan daripada estimasi yang divalidasi secara akademis. Kedua, target produksi etanol 4 miliar liter dari rumput laut adalah skala industri yang belum pernah dicapai secara komersial di mana pun di dunia—teknologi konversi rumput laut menjadi biofuel masih dalam tahap pengembangan, dengan ekonomi yang belum kompetitif terhadap biofuel berbasis tebu atau kelapa sawit. Ketiga, banyak inisiatif hilirisasi diumumkan dalam pidato pejabat tinggi tanpa diikuti dengan instrumen kebijakan konkret—misalnya, insentif fiskal terstruktur untuk pembangunan pabrik karagenan dalam negeri, atau pembatasan ekspor bahan mentah seperti yang pernah diterapkan untuk bijih nikel.

## VI. Apa yang Berhasil di Negara Lain—dan Mengapa Indonesia Berbeda

Pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahwa kepemimpinan nilai tidak ditentukan oleh volume produksi tetapi oleh integrasi vertikal, diferensiasi produk, dan akses pasar konsumen. Negara itu membangun industri *gim* dengan kombinasi: pemuliaan selektif yang didukung pemerintah; struktur produksi yang dikuasai koperasi besar; investasi dalam pengolahan otomatis; standar kualitas yang dipertahankan ketat; pemasaran budaya melalui K-food; dan diplomasi standar di Codex Alimentarius untuk memperkuat penamaan dan klasifikasi produk (Investkorea, 2024; The Korea Herald, 2025).

Indonesia tidak dapat begitu saja mereplikasi model ini karena beberapa alasan. Pertama, jenis rumput laut yang dibudidayakan Indonesia berbeda. *Kappaphycus* dan *Eucheuma* yang menjadi tulang punggung industri Indonesia adalah spesies untuk ekstraksi karagenan, bukan untuk konsumsi langsung seperti *Pyropia* di Korea. Memasarkan karagenan ke konsumen akhir secara langsung bukanlah pilihan—karagenan adalah bahan industri *intermediate*, bukan produk konsumen.

Kedua, kapasitas pengolahan hidrokoloid global sudah dipusatkan di tempat lain. Tiongkok telah berinvestasi setidaknya dua dekade untuk membangun klaster industrinya. Memindahkan pengolahan ke Indonesia secara substansial akan memerlukan tidak hanya investasi modal tetapi juga transfer teknologi, pengembangan tenaga kerja terampil, dan rekonfigurasi rantai pasok input kimia yang saat ini diimpor dari Tiongkok (Zhang et al., 2023). Investasi Tiongkok di sektor pengolahan Indonesia, seperti BLG Indonesia di Pinrang, dapat dilihat sebagai langkah parsial ke arah ini, meskipun nilai tambah utama tetap mengalir ke perusahaan induk.

Ketiga, struktur produksi Indonesia sangat terdesentralisasi. Sekitar 116.000 keluarga di Filipina bergantung pada budidaya rumput laut (SEAFDEC, 2020), dan jumlah serupa di Indonesia mungkin lebih besar. Mengkonsolidasikan produksi ini ke dalam koperasi yang mampu bernegosiasi langsung dengan pengolah—seperti yang dilakukan oleh struktur koperasi di Jeonnam, Korea Selatan—memerlukan reformasi kelembagaan yang signifikan. Catatan dari Sulawesi Tengah, misalnya, menunjukkan keluhan petani tentang tidak adanya lembaga seperti koperasi yang dapat membantu penyaluran dan pemasaran, sehingga rumput laut mereka dijual dengan harga sangat rendah dibanding harga pasar umum (Tirto, 2024).

Model Tiongkok—dominasi melalui pengolahan dan kontrol rantai nilai—mungkin lebih sesuai dengan kondisi Indonesia, tetapi memerlukan kebijakan industri yang lebih agresif daripada yang ada saat ini. Pengalaman dengan hilirisasi nikel mungkin instruktif: pembatasan ekspor bijih nikel pada 2014 dan 2020 memaksa pembangunan kapasitas pengolahan smelter dalam negeri, sebagian besar oleh investor Tiongkok. Apakah pendekatan yang sama dapat diterapkan pada rumput laut—misalnya, kuota ekspor pada rumput laut kering—adalah pertanyaan kebijakan yang sangat diperdebatkan, dengan trade-off jelas: petani yang saat ini menjual ke eksportir mungkin menghadapi tekanan harga jangka pendek jika pengolah dalam negeri tidak siap menyerap pasokan dengan harga yang menarik.

## VII. Petani sebagai Konstanta yang Sering Terlupa

Setiap diskusi tentang hilirisasi cenderung memusatkan perhatian pada tahap industri—pabrik, mesin, ekspor produk olahan. Tetapi struktur industri rumput laut Indonesia bertumpu pada sekitar 116.000–267.000 rumah tangga petani pesisir, mayoritas di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi (Langford et al., 2022; SEAFDEC, 2020). Pendapatan dari rumput laut bersifat dual: cukup untuk mengangkat rumah tangga di atas garis kemiskinan dalam kondisi panen yang baik dan harga stabil, tetapi sangat rentan ketika harga turun atau panen gagal akibat ice-ice (Langford et al., 2022).

Analisis distribusi nilai dalam rantai pasok memperlihatkan distribusi yang timpang. Studi di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, menemukan bahwa nilai tambah per kilogram di tingkat pengumpul kecil hanya Rp42, sementara pengumpul besar memperoleh Rp280—keduanya jauh lebih kecil dari nilai tambah yang ditangkap di tahap pengolahan menjadi SRC, yang dapat mencapai berkali lipat (Akademia, 2021).

Kebijakan hilirisasi yang gagal mempertimbangkan posisi petani berisiko menciptakan industri yang tumbuh tetapi tidak inklusif. Pengalaman dengan pabrik BLG di Pinrang menunjukkan bahwa kehadiran pengolah skala besar dapat meningkatkan harga di tingkat petani dalam jangka pendek karena meningkatkan permintaan lokal (Langford et al., 2022). Tetapi efek ini terbatas pada wilayah yang dekat dengan pabrik—daerah yang lebih terpencil di Maluku dan Kalimantan justru mengalami penurunan harga yang lebih parah selama disrupsi pandemi (Langford et al., 2022). Tanpa investasi paralel dalam infrastruktur logistik, kapasitas koperasi, dan akses ke informasi harga, hilirisasi dapat memperdalam, bukan mengurangi, ketimpangan antarwilayah.

## VIII. Kerangka Kritis: Tiga Lapisan Tantangan

Tantangan hilirisasi rumput laut Indonesia dapat dipahami sebagai tiga lapisan yang saling terkait, yang masing-masing memerlukan instrumen kebijakan yang berbeda.

*Lapisan hulu* berurusan dengan produksi: pasokan bibit yang berkualitas dan tahan penyakit, manajemen budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim, infrastruktur pasca-panen (pengeringan modern, penyimpanan), dan transportasi dari pulau-pulau produsen ke pelabuhan ekspor atau pabrik. Tanpa stabilitas dan kualitas pasokan, investasi pengolahan tidak akan datang. Modeling Wakatobi dan Lombok Timur adalah langkah ke arah ini, tetapi skala mereka—10.000 hektare—masih jauh dari kebutuhan 260.000 hektare yang disebut untuk skenario biofuel, apalagi 12 juta hektare yang dialokasikan secara teori.

*Lapisan tengah* adalah pengolahan: pembangunan kapasitas karagenan, agar, dan turunan lainnya di dalam negeri. Ini memerlukan modal yang signifikan, akses ke teknologi, tenaga kerja terampil, pasokan input kimia yang stabil, dan pasar yang dapat menyerap output. Klaster pengolahan di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur ada, tetapi belum mencapai skala kompetitif terhadap Tiongkok. Kebijakan TKDN dan restrukturisasi mesin yang disebut Kemenperin (Antara, 2025) adalah instrumen yang masuk akal, tetapi efektivitasnya bergantung pada implementasi dan apakah ada permintaan domestik dan ekspor yang cukup untuk membuat investasi menguntungkan.

*Lapisan hilir* adalah inovasi produk dan akses pasar: pengembangan aplikasi baru (bioplastik, biostimulan, nutraseutikal, biofuel), pengembangan merek, sertifikasi keberlanjutan, dan diplomasi standar internasional. Indonesia memiliki ekosistem startup yang menjanjikan seperti Evo & Co., dan kolaborasi penelitian dengan mitra asing seperti Australia (PAIR, 2022). Namun komersialisasi skala industri masih jauh. Banyak aplikasi yang menjanjikan—bioplastik, biofuel—masih menghadapi tantangan biaya yang membuatnya tidak kompetitif terhadap alternatif berbasis fosil tanpa kerangka kebijakan yang menetapkan harga eksternalitas lingkungan.

Cara berpikir tentang ketiga lapisan ini perlu dilakukan secara simultan, bukan berurutan. Kesalahan kebijakan yang umum di sektor sumber daya alam Indonesia adalah fokus pada satu lapisan—misalnya, membangun pabrik tanpa memastikan pasokan, atau mendorong inovasi tanpa membangun pengolahan dasar. Pengalaman dengan hilirisasi nikel, kelapa sawit, dan komoditas lainnya menunjukkan bahwa transformasi struktural memerlukan sinkronisasi instrumen di seluruh rantai nilai.

## IX. Catatan Ketidakpastian dan Pengakuan Batasan Analisis

Analisis ini perlu memperjelas beberapa batasannya. Pertama, data yang dipublikasikan tentang industri rumput laut Indonesia sering memiliki keterbatasan kualitas: angka produksi dari KKP mencerminkan estimasi berdasarkan laporan daerah, dan ada kemungkinan over-reporting maupun under-reporting di berbagai titik dalam rantai. Angka 9–10 juta ton produksi tahunan adalah estimasi berdasarkan berat basah, dan konversi ke berat kering yang lebih relevan secara komersial dapat bervariasi tergantung pada metode pengeringan dan kandungan air.

Kedua, perbandingan harga ekspor antara Indonesia dan Korea Selatan tidak sepenuhnya apel-ke-apel. Korea mengekspor produk konsumen akhir (gim panggang dan dibumbui), sementara Indonesia mengekspor terutama bahan baku industri (rumput laut kering, karagenan). Perbedaan harga per kilogram mencerminkan tahap rantai nilai yang berbeda, bukan secara langsung membandingkan efisiensi produksi.

Ketiga, klaim tentang potensi pasar global karagenan dan rumput laut bervariasi secara signifikan antar sumber. Pasar global hidrokoloid karagenan diperkirakan US$280–320 juta pada 2026 untuk segmen alternatif (Indexbox, 2026), sementara estimasi pasar rumput laut total mencapai US$18,1 miliar pada 2034 (Allied Market Research, 2025). Angka-angka ini menggunakan metodologi yang berbeda, mencakup segmen yang berbeda, dan harus diinterpretasikan dengan hati-hati.

Keempat, dampak perubahan iklim terhadap budidaya rumput laut tropis adalah area dengan ketidakpastian ilmiah yang signifikan. Sementara konsensus bahwa pemanasan laut akan mengganggu budidaya jelas, magnitudo, waktu, dan distribusi geografis dampak bervariasi antar model dan studi.

Kelima, analisis politik ekonomi tentang hubungan Indonesia-Tiongkok dalam industri ini bersifat interpretatif. Sementara Zhang dkk. (2023) menyimpulkan bahwa hubungan ini secara neto bermanfaat bagi Indonesia—membawa investasi, lapangan kerja, dan stabilisasi harga di beberapa wilayah—lensa analisis yang berbeda (misalnya, fokus pada nilai tambah yang ditangkap, atau pada otonomi strategis) dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

## X. Kembali ke Bantaeng

Di pesisir selatan Sulawesi, di mana perahu-perahu kembali ke darat dengan helai-helai rumput laut yang basah dan berat, struktur industri global yang baru saja dianalisis terasa jauh. Bagi petani, pertanyaannya sederhana: berapa harga rumput laut hari ini, dan kapan harga akan naik. Bagi pejabat di Jakarta, pertanyaannya berkisar tentang investasi, ekspor, dan target makroekonomi. Tantangan paling mendasar dalam hilirisasi rumput laut Indonesia adalah menjembatani dua kerangka pemikiran ini—merancang kebijakan yang baik secara struktural pada tingkat nasional sekaligus baik secara hidup pada tingkat rumah tangga pesisir.

Indonesia memiliki semua modal dasar yang disebut oleh para pengamat seperti Suhana (2026): garis pantai panjang, tenaga kerja melimpah, posisi dominan di pasar global. Namun seperti yang diperingatkan analisisnya, “Tanpa strategi hilirisasi, inovasi, dan diversifikasi, potensi besar ini bisa terjebak dalam pola lama—menjadi pemasok murah di pasar global.” Posisi Indonesia sebagai produsen terbesar kedua dunia tidak otomatis berarti dominasi nilai. Sejarah komoditas tropis penuh dengan contoh negara penghasil bahan mentah yang gagal menangkap nilai tambah—dari karet di pra-kemerdekaan Hindia Belanda hingga kakao di Pantai Gading kontemporer.

Hilirisasi rumput laut, jika dipikirkan secara serius, bukan sekadar tentang membangun pabrik. Ia adalah tentang mengubah posisi struktural Indonesia dalam rantai nilai global hidrokoloid—sebuah industri yang, selama dua dekade terakhir, telah dikonfigurasi ulang oleh investasi industri Tiongkok dengan cara yang membuat dominasi produksi Indonesia menghasilkan margin yang relatif tipis. Apakah Indonesia mampu—secara politis, ekonomis, dan kelembagaan—merancang ulang struktur ini adalah pertanyaan yang akan menentukan apakah “emas hijau di laut” akan menjadi sumber kemakmuran nyata bagi pesisirnya, atau hanya tagline kebijakan yang menggema dari satu pidato menteri ke pidato menteri berikutnya.

Sementara helai-helai *Kappaphycus* terus tumbuh di tali nilon, menyerap karbon dari air laut tropis dan menghasilkan polisakarida yang akan berakhir di freezer es krim di Eropa atau Amerika, pertanyaan tentang siapa yang akan menangkap nilai itu—pabrik Fuzhou, gerai retail di Seoul, atau koperasi petani di Wakatobi—tetap terbuka.

—

## Referensi

Allied Market Research. (2025). *Seaweed market size, share analysis & growth forecast, 2034*. https://www.alliedmarketresearch.com/seaweed-market

Antara. (2025, 11 Juni). *Kemenperin pacu hilirisasi rumput laut hasilkan produk bernilai tinggi*. https://www.antaranews.com/berita/4891197/kemenperin-pacu-hilirisasi-rumput-laut-hasilkan-produk-bernilai-tinggi

Antara English. (2026, 20 Februari). *Indonesia builds seaweed research hub in Ekas Bay, East Lombok*. https://en.antaranews.com/amp/news/405238/indonesia-builds-seaweed-research-hub-in-ekas-bay-east-lombok

Aris, M., Sudirman, S., & Kasim, M. (2011). Harvest optimization of four *Kappaphycus* species from the Philippines. *Biomass and Bioenergy*, 35(7), 3026–3032. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2011.04.001

Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik produksi perikanan budidaya menurut provinsi*. https://www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik. (2025). *Ekspor rumput laut dan ganggang lainnya menurut negara tujuan utama, 2012–2024*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjAyNSMx/

Cai, J., Lovatelli, A., Aguilar-Manjarrez, J., Cornish, L., Dabbadie, L., Desrochers, A., Diffey, S., Garrido Gamarro, E., Geehan, J., Hurtado, A., Lucente, D., Mair, G., Miao, W., Potin, P., Przybyla, C., Reantaso, M., Roubach, R., Tauati, M., & Yuan, X. (2021). *Seaweeds and microalgae: An overview for unlocking their potential in global aquaculture development*. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1229. Food and Agriculture Organization of the United Nations.

CNBC Indonesia. (2024, 23 Mei). *Luhut yakin ekspor olahan rumput laut bisa susul nikel, ini datanya*. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240523105033-4-540731/

Cottier-Cook, E. J., Nagabhatla, N., Asri, A., Beveridge, M., Bianchi, P., Bolton, J., Bondad-Reantaso, M. G., Brodie, J., Buschmann, A., Cabarubias, J., Campbell, I., Chopin, T., Critchley, A., De Lombaerde, P., Doumeizel, V., Hayashi, L., Hewitt, C. L., Huang, J., Hurtado, A. Q., … Yarish, C. (2020). An analysis of the current status and future of biosecurity frameworks for the Indonesian seaweed industry. *Journal of Applied Phycology*, 33(4), 2147–2160. https://doi.org/10.1007/s10811-019-02020-3

Food and Agriculture Organization/Globefish. (2024). *Seaweed trade and market: Quarterly species analysis*. FAO. https://openknowledge.fao.org/

Food and Agriculture Organization/Globefish. (2026). *Global seaweed market report 2025*. FAO.

Hurtado-Ponce, A. Q. (2000). The farming of the seaweed *Kappaphycus*. *SEAFDEC Aquaculture Department Extension Manual No. 32*. http://repository.seafdec.org.ph/

Indexbox. (2026). *Seaweed derived carrageenan alternative market in Asia-Pacific*. https://www.indexbox.io/

Indonesia Business Post. (2025, 13 Juni). *Indonesia eyes seaweed as next green gold with promising downstream investment*. https://indonesiabusinesspost.com/4503/

Indonesia.go.id. (2025). *Indonesia dan hilirisasi rumput laut: Peluang besar di sektor maritim*. https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8395/

InvestKorea. (2024, 27 November). *S. Korea’s exports of dried seaweed hit all-time record in 2024*. https://www.investkorea.org/

Janke, M., Buschmann, A. H., Robledo, D., & Capron, M. (2024). Mapping the global mass flow of seaweed: Cultivation to industry application. *Journal of Industrial Ecology*, 28(4), 1015–1031. https://doi.org/10.1111/jiec.13539

Juhriah, J., Khaeriyah, A., Astuti, R., Damayanti, S., & Hayati, N. (2025). Diversifikasi pangan berbahan dasar rumput laut produksi petani di Watang Suppa, Pinrang. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 7(1), 22–30. https://doi.org/10.35799/vivabio.v7i1.59057

Kaltim Kece. (n.d.). *Potensialnya pengolahan produk rumput laut, pentingnya hilirisasi hingga menembus pasar global*. https://kaltimkece.id/

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). *KKP catat produksi perikanan dan rumput laut capai 18,26 juta ton pada Oktober 2024*. Kontan. https://nasional.kontan.co.id/news/

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2024). *Profil pasar rumput laut*. https://kkp.go.id/storage/Materi/profil-pasar-rumput-laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2025). *Rilis data kelautan dan perikanan Triwulan I 2025*. https://ppid.kkp.go.id/

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2024, 29 Februari). *Tingkatkan produksi rumput laut, Menko Marves: Potensi hilirisasi sangat besar*. https://maritim.go.id/detail/

Kementerian Perindustrian. (2025). *Hilirisasi industri rumput laut*. Dirjen Industri Agro.

Langford, A., Waldron, S., Saleh, H., Tran, N., Rimmer, M. A., & Paul, N. A. (2022). Price analysis of the Indonesian seaweed industry. *Aquaculture Economics & Management*, 26(1), 38–60. https://doi.org/10.1080/13657305.2021.1957747

Largo, D. B., Chung, I. K., Phang, S. M., Gerung, G. S., & Sondak, C. F. A. (2020). Impact of elevated temperature on the physiological and biochemical responses of *Kappaphycus alvarezii* (Rhodophyta). *PLOS ONE*, 15(9), e0239097. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239097

Mindanews. (2025, 29 September). *Changing climate threatens seaweed farming in Sulu*. https://mindanews.com/feature/2025/09/

People in Need. (2025, 9 Juni). *Why training seaweed farmers is key to better carrageenan and sustainable livelihoods*. https://www.peopleinneed.net/

Persistence Market Research. (2025). *Seaweed cultivation market size, trends & growth 2025–2032*. https://www.persistencemarketresearch.com/

Philippine Council for Agriculture and Fisheries. (2022). *Philippine seaweed industry roadmap 2022–2026*. https://pcaf.da.gov.ph/

Pratiwi, D. P., & Wardhani, R. K. (2025). Integrating natural resource potential and technological innovation: An interdisciplinary study on the development of seaweed-based bioplastics in Indonesia as an alternative to conventional plastics. *Social Agriculture, Food System, and Environmental Sustainability*. https://doi.org/10.xxxxx/safses.v1i1.1786

Rimmer, M. A., Larson, S., Lapong, I., Purnomo, A. H., Pong-Masak, P. R., Swanepoel, L., & Paul, N. A. (2021). Seaweed aquaculture in Indonesia contributes to social and economic aspects of livelihoods and community wellbeing. *Sustainability*, 13(19), 10946. https://doi.org/10.3390/su131910946

SEAFDEC/AQD. (2020). *Disease-afflicted PH seaweed farms see hope with help of scientists*. https://www.seafdec.org.ph/2020/

Seafood Source. (2025, 28 November). *Indonesia sees rising investor interest in seaweed sector*. https://www.seafoodsource.com/news/aquaculture/

Suhana. (2026, 12 April). Rumput laut global 2025: Catatan bagi Indonesia. https://suhana.web.id/2026/04/12/rumput-laut-global-2025-catatan-bagi-indonesia/

Tahiluddin, A. B., Imbuk, E. S., Sarri, J. H., Mohammad, H. S., Ensano, F. N. T., Maddan, M. M., & Cabilin, B. S. (2024). Ice-ice disease prevalence and intensity in eucheumatoid seaweed farms: Seasonal variability and relationship with physicochemical and meteorological parameters. *Aquaculture*, 580, 740–751. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2024.740751

The Korea Herald. (2025, 23 November). *Korean dried seaweed exports top $1b on solid US demand*. https://www.koreaherald.com/article/10621742

Tirto.id. (2024, 21 Maret). *Menakar tantangan & peluang ratusan juta dolar dari rumput laut*. https://tirto.id/gPZP

Tridge. (2024, 25 Mei). *South Korea: The era of ‘seaweed exports reaching 1 trillion won’, systematic industry development must be supported*. https://www.tridge.com/

United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *An ocean of opportunities: The potential of seaweed to advance food, environmental and gender dimensions of the SDGs*. UNCTAD. https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2024d1_en.pdf

VOI. (2024). *In order to downstream, KKP will expand the location of seaweed modelling to 10,000 hectares*. https://voi.id/en/economy/441934

Zhang, Y., Komarek, A. M., Langford, A., Waldron, S., & Cai, J. (2023). China’s growing influence in the global carrageenan industry and implications for Indonesia. *Journal of Applied Phycology*, 35(4), 1631–1647. https://doi.org/10.1007/s10811-023-03004-0