## Pendahuluan: Logam yang Datang Lewat Pintu Belakang

Di sebuah dermaga kecil di Pulau Obi, Halmahera Selatan, kapal-kapal pengangkut terus berlabuh sepanjang tahun mengangkut produk yang, sepuluh tahun lalu, hampir tidak pernah disebut dalam dokumen ekspor Indonesia. Bukan nikel pig iron, bukan feronikel, bukan stainless steel. Di palka kapal itu adalah *mixed hydroxide precipitate* (MHP)—lumpur kecokelatan yang oleh para teknisi pabrik disebut “kue basah”—di dalamnya tersimpan dua logam yang menentukan masa depan kendaraan listrik: nikel, dan sebagian kecil tetapi sangat berharga, kobalt.

Kobalt itu tidak pernah benar-benar diundang. Selama berdekade lebih, Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara nikel: cadangan terbesar dunia, eksportir bijih dominan, hingga 2014 ketika larangan ekspor pertama kali ditetapkan. Tetapi ketika gelombang investasi Tiongkok mengubah lanskap industri Sulawesi dan Maluku Utara, sebuah perubahan tersembunyi terjadi di balik retorika besar tentang baterai dan kendaraan listrik. Kobalt—yang selama bertahun-tahun dianggap pengotor yang harus dibuang dalam proses peleburan nikel pig iron—tiba-tiba menjadi *by-product* paling menguntungkan dari teknologi pengolahan baru bernama *high-pressure acid leaching* (HPAL).

Pada 2021, Indonesia memproduksi sekitar 2.700 ton kobalt, hampir tidak tampak dalam statistik global. Pada 2024, angkanya menjadi 28.000 hingga 31.000 ton; pada 2025, antara 49.300 dan sekitar 55.000 ton menurut estimasi berbeda. Dalam empat tahun, produksi naik sekitar dua puluh kali lipat (Cobalt Institute, 2025; GlobalData, 2025; U.S. Geological Survey [USGS], 2025). Indonesia kini adalah produsen kobalt kedua terbesar di dunia, melompati Rusia, Filipina, Australia, Kuba, dan Madagaskar—negara-negara yang selama bertahun-tahun mengisi peringkat itu (Investing News Network [INN], 2025; Eni, 2025).

Lonjakan ini terjadi tanpa rencana resmi. Tidak ada peta jalan hilirisasi kobalt sebagaimana ada peta jalan hilirisasi nikel. Tidak ada pidato presiden tentang “raksasa kobalt dunia”. Tidak ada lembaga negara yang mengklaim keberhasilan—setidaknya belum. Kobalt Indonesia muncul lewat pintu belakang, sebagai konsekuensi tak terhindarkan dari strategi yang dirancang untuk komoditas lain. Inilah anatomi sebuah hilirisasi yang terjadi tanpa dideklarasikan: kebangkitan yang nyata, ketergantungan yang dalam, dan paradoks yang lebih dalam lagi.

## Bab I: Geologi, Geopolitik, dan Akar Sebuah Industri yang Tidak Dirancang

Cadangan kobalt Indonesia mencerminkan struktur khas geologi lateritik tropis. Tidak seperti Republik Demokratik Kongo (RDK), tempat kobalt ditambang dari endapan tembaga-kobalt sedimen yang kaya dengan kadar tinggi, Indonesia memiliki kobalt yang tersebar dalam endapan nikel lateritik di sepanjang busur kepulauan Sulawesi, Halmahera, dan sekitarnya. USGS (2025) memperkirakan cadangan kobalt Indonesia sekitar 500.000 hingga 640.000 ton metrik—jumlah yang signifikan tetapi jauh di bawah RDK yang memiliki sekitar enam juta ton (INN, 2025). Indonesia menduduki peringkat ketiga atau keempat dunia dalam cadangan, bukan kedua.

Yang membedakan Indonesia bukan ukuran cadangan, melainkan rasio nikel-kobalt dalam endapannya. Bijih limonit Indonesia—lapisan atas lateritik dengan kadar nikel 1,2–1,8% dan kandungan kobalt 0,1–0,15%—selama bertahun-tahun dianggap kurang ekonomis. Teknologi peleburan dominan, *rotary kiln electric furnace* (RKEF) yang menghasilkan nikel pig iron untuk industri *stainless steel*, lebih cocok untuk bijih saprolit dengan kadar nikel lebih tinggi. RKEF, sebagaimana dicatat Cobalt Institute (2025), praktis tidak memulihkan kobalt sama sekali. Kobalt menguap dalam terak dan terbuang.

Perubahan datang dari Tiongkok. Setelah Indonesia melarang ekspor bijih nikel mentah pada 2014 dan mempertegas larangan itu pada 2020, investor Tiongkok dihadapkan pada pilihan: membangun fasilitas pengolahan domestik atau kehilangan akses terhadap salah satu sumber nikel terbesar dunia. Mereka memilih yang pertama, dan secara bersamaan membawa teknologi yang sebelumnya gagal di tempat lain: HPAL. Wood Mackenzie (2023) mendokumentasikan bagaimana proyek pertama Lygend Resources di Pulau Obi—diumumkan pada 2018 dengan biaya 700 juta dolar AS, beroperasi pada 2021—mengejutkan industri global. HPAL secara historis dikenal sebagai teknologi yang mahal, rumit, dan rentan kegagalan. Proyek Ravensthorpe di Australia, Ambatovy di Madagaskar, dan Goro di Kaledonia Baru semuanya mengalami pembengkakan biaya dan masalah operasional. Tetapi di Indonesia, dengan dukungan investasi Tiongkok, biaya modal HPAL turun drastis, dan pabrik-pabrik mulai beroperasi pada timeline yang sebelumnya dianggap mustahil.

Pada akhir 2024, fasilitas HPAL utama di Indonesia mencakup PT Halmahera Persada Lygend (Pulau Obi, Lygend-Harita), PT Huayue Nickel Cobalt (IMIP, Huayou Cobalt-Tsingshan), PT QMB New Energy Materials (IMIP, Tsingshan-GEM-CATL-Hanwa), Huafei (IWIP, Huayou Cobalt), serta proyek baru PT Meiming dan PT ESG yang mulai beroperasi pada 2024 (Cobalt Institute, 2025). Setiap fasilitas HPAL menghasilkan MHP dengan rasio nikel:kobalt antara 8:1 dan 10:1, yang berarti dari setiap ton kandungan logam dalam MHP, sekitar 10–12% adalah kobalt. Pada 2024, sebanyak 89% dari output kobalt Indonesia berasal dari MHP HPAL, dan hanya 11% dari nickel matte. Pada tahun yang sama, fasilitas HPAL menyumbang 43% dari pertumbuhan pasokan nikel Indonesia (Cobalt Institute, 2025).

Yang penting dicatat: tidak satupun dari proyek-proyek besar HPAL ini diinisiasi oleh negara Indonesia. Tidak ada pula yang dimiliki mayoritas oleh entitas nasional. Tsingshan, Huayou, Lygend, GEM, CATL—semua adalah aktor industri Tiongkok atau anak perusahaan terafiliasi. Kepemilikan domestik terbatas pada mitra junior seperti PT Bintang Delapan Group di IMIP atau Harita Group di Obi. Sebuah studi yang diterbitkan Asosiasi Ekonomi Energi Indonesia (Sangadji, 2025) menggambarkan struktur ini sebagai “monopoli holding integrasi Tiongkok” di mana lima konglomerat—Huayou Cobalt, GEM Co., Merdeka Group, Nickel Industries, dan Tsingshan—mengendalikan hampir seluruh rantai pasok kobalt-untuk-baterai di Indonesia.

## Bab II: Skala Global dan Posisi Kompetitif

Untuk memahami posisi Indonesia dalam pasar kobalt global, perlu diletakkan kembali peta angka. Produksi kobalt dunia mencapai sekitar 330 kiloton pada 2025, naik 8% dari 305 kiloton pada 2024 (GlobalData, 2025). Dari jumlah itu, RDK menyumbang sekitar 72%, dan Indonesia sekitar 14,9%. Bersama, dua negara ini menguasai hampir 87–88% pasokan kobalt dunia (GlobalData, 2025; Pinshi, 2025). Tidak ada komoditas mineral utama lain yang memiliki konsentrasi geografis sebesar ini.

Tabel komparatif berikut menempatkan Indonesia dalam konteks negara-negara setara—mereka yang memproduksi kobalt sebagai produk sampingan dari operasi nikel lateritik (Filipina, Kuba, Madagaskar, Papua Nugini, Australia) atau dari endapan sulfida (Rusia, Kanada).

**Produksi kobalt menurut negara, 2024 (ton metrik)**

– Republik Demokratik Kongo: 220.000–244.000
– Indonesia: 28.000–31.000
– Rusia: 8.700–8.900
– Australia: ~3.500–4.000
– Filipina: 3.800
– Kuba: 3.500
– Madagaskar: 2.600
– Kanada: ~3.900
– Papua Nugini: ~3.000

*Sumber: USGS (2025); INN (2025); Cobalt Institute (2025); World Population Review (2026); Eni (2025).*

Skala lompatan Indonesia hanya bisa dipahami secara historis. Pada 2015, produksi kobalt Indonesia hanya 1,3 kiloton. Pada 2021, 2.700 ton. Pada 2024, ia tujuh kali lipat lebih besar dari produsen ketiga di dunia (Rusia) dan hampir sepuluh kali lipat Filipina, sesama negara kepulauan Asia Tenggara dengan endapan lateritik serupa (Cobalt Institute, 2025; INN, 2025). Pertanyaannya: mengapa Filipina, yang memiliki cadangan kobalt sekitar 4% dunia dan sejarah panjang penambangan nikel, tidak mengalami lonjakan serupa?

Jawaban sebagian ada pada kebijakan. Filipina tidak menerapkan larangan ekspor bijih nikel agresif seperti Indonesia. Sebagian besar bijih Filipina diekspor mentah ke Tiongkok, sehingga pengolahan domestik—termasuk HPAL—tidak pernah berkembang dalam skala yang sebanding. Hal serupa berlaku untuk Kaledonia Baru: meski memiliki endapan kelas dunia, kerangka regulasi yang berbeda dan kontrol Prancis mencegah investasi HPAL dalam volume Indonesia. Kuba terkendala embargo AS yang mencegah konsumen Barat membeli logam Kuba secara langsung. Madagaskar, lewat proyek Ambatovy milik Sumitomo dan KOMIR, terbukti menjadi cautionary tale; produksi turun 53% pada 2024 dari tahun sebelumnya, dan Sumitomo mencatatkan kerugian akumulatif 410 miliar yen dari proyek itu (INN, 2025).

Yang membedakan Indonesia, dengan kata lain, bukanlah keunggulan geologis maupun keunggulan teknologis. Indonesia menjadi nomor dua dunia karena kombinasi tiga faktor yang langka dijumpai bersama-sama: cadangan nikel lateritik terbesar dunia, larangan ekspor bijih yang memaksa industrialisasi domestik, dan kemauan modal Tiongkok untuk menanggung risiko HPAL pada saat negara lain mundur. Setiap satu faktor saja tidak cukup. Australia, dengan cadangan kobalt 15% dunia (terbesar kedua), memproduksi kurang dari 2% pasokan global karena ekonomi proyek-proyeknya runtuh ketika harga jatuh. Broken Hill Cobalt Project ditinggalkan pada 2024 ketika harga kobalt menyentuh ~US$12/lb (Mining Technology, 2026).

## Bab III: Paradoks Hilirisasi yang Belum Selesai

Pemerintah Indonesia, terutama di era Joko Widodo, mempresentasikan hilirisasi sebagai kisah keberhasilan ekonomi. Bahlil Lahadalia, ketika menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM, menyebut bahwa hilirisasi nikel telah meningkatkan nilai ekspor turunan dari 3,3 miliar dolar AS pada 2017 menjadi 33,5 miliar dolar AS pada 2023—lonjakan sekitar sepuluh kali lipat (Antara, 2024). Realisasi investasi di sektor hilirisasi mencapai Rp181,4 triliun pada semester pertama 2024 saja (Antara, 2024).

Tetapi ketika lensa difokuskan secara khusus pada kobalt, retorika sukses itu menjadi lebih rumit. Pertama, hampir seluruh produksi kobalt Indonesia berbentuk MHP atau cobalt sulfate, bukan kobalt logam atau—apalagi—prekursor baterai (CAM/PCAM) yang nilai tambahnya lebih tinggi. Indonesia menghasilkan setengah jadi dan mengirimkannya ke Tiongkok untuk pemurnian akhir. Andaman Partners (2026) mencatat bahwa Tiongkok menguasai sekitar 73% kapasitas pemurnian kobalt global; di hilir pemurnian, ia juga mendominasi produksi katoda, anoda, dan sel baterai. Tujuh puluh persen sel baterai dunia diproduksi di Tiongkok.

Hal ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai paradoks hilirisasi separuh jalan. MHP Indonesia diolah—itu nilai tambah dari bijih mentah—tetapi pengolahan itu berhenti pada tahap intermediate. Sebuah laporan Energy Shift Institute yang dikutip Kompas (2026) menemukan bahwa pada 2025, Indonesia menguasai sekitar 75% perdagangan global MHP—setara dengan empat miliar dolar AS—tetapi hanya sekitar 15% perdagangan stainless steel jadi (kurang dari satu miliar dolar AS). Implikasinya: nilai tambah substansial dari pengolahan akhir mengalir ke Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang, bukan ke Indonesia.

Faisal Basri, ekonom senior INDEF yang meninggal pada 2024, secara konsisten mengkritik pola ini selama bertahun-tahun. Dalam berbagai forum publik, ia berargumen bahwa hilirisasi yang dirancang Indonesia “menguntungkan industrialisasi Tiongkok” lebih dari ekonomi domestik (Indonesia Business Post, 2024; Asia-Pacific Solidarity, 2023). Argumennya bertumpu pada beberapa observasi empiris: (1) sebagian besar pemilik smelter adalah perusahaan Tiongkok yang memperoleh tax holiday hingga 10–12 tahun, sehingga kontribusi pajak korporasi minimal di tahun-tahun awal; (2) produk smelter sebagian besar diekspor ke Tiongkok untuk pengolahan lanjut; (3) kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia justru turun dari sekitar 32% pada 2002 menjadi sekitar 19% pada 2024, bertentangan dengan ekspektasi industrialisasi (Kompas, 2026).

Pemerintah berusaha merespons. Pada Maret 2025, Indonesia mengumumkan rencana mengubah sistem royalti tetap menjadi progresif. Untuk bijih nikel, royalti akan naik dari 10% menjadi 14–19% tergantung harga acuan; untuk produk turunan termasuk MHP, cobalt oxide, cobalt hydroxide, dan cobalt sulfide, royalti dipatok 2% (Tura Consulting, 2025; Observer Research Foundation [ORF], 2025; Databoks, 2025). Pemerintah juga mewajibkan eksportir menyimpan 100% pendapatan devisa di sistem perbankan domestik selama satu tahun penuh. Septian Hario Seto, pejabat senior Kementerian ESDM, juga membuka diskusi dengan RDK untuk kemungkinan koordinasi pasokan global—skenario yang oleh Reuters dilabelkan sebagai potensi “OPEC kobalt” (Mining.com, 2025; Pinshi, 2025).

Namun kebijakan-kebijakan ini bertabrakan dengan kondisi pasar. Asosiasi Pertambangan Indonesia memperingatkan bahwa kenaikan royalti progresif berpotensi memangkas margin 9–15% bagi produsen nickel matte dan sekitar 11% bagi produsen feronikel terintegrasi—pada saat harga nikel global tertekan di kisaran US$15.000/t (Tura Consulting, 2025). Indonesia menemukan dirinya dalam dilema klasik negara yang baru mendominasi suatu komoditas: ingin menaikkan rente fiskal, tetapi takut menghancurkan investasi yang memungkinkan dominasi itu di tempat pertama.

## Bab IV: Harga, Surplus, dan Kerentanan Pasar

Selama 2023–2024, pasar kobalt global mengalami surplus struktural. Harga kobalt logam Eropa rata-rata turun dari US$16,36/lb pada 2023 menjadi US$13,19/lb pada 2024, dan diperkirakan S&P Global Commodity Insights akan kembali turun ke US$10,98/lb pada 2025 (S&P Global, 2024). Surplus pasar kobalt suling diperkirakan 53.000 ton pada 2024 dan 28.000 ton pada 2025 (S&P Global, 2024). Pemicu utamanya: ekspansi simultan RDK (lewat ramp-up CMOC yang menggandakan output dari 55 kt menjadi 114 kt pada 2024) dan Indonesia (lewat HPAL baru) di saat permintaan dari sektor baterai melambat (Mining Technology, 2025).

Perlambatan permintaan itu sebagiannya struktural. Sejak 2022, industri kendaraan listrik global mengalami pergeseran kimia baterai. Baterai *lithium iron phosphate* (LFP), yang tidak menggunakan kobalt sama sekali, kini menguasai lebih dari setengah pasar baterai EV. Di Indonesia sendiri, sekitar 90% kendaraan listrik yang terjual pada 2024 dilengkapi baterai LFP, bukan baterai berbasis NMC (Reccessary, 2025). Pada saat yang sama, intensitas kobalt per kendaraan turun: data Fastmarkets (2025) menunjukkan volume kobalt per kendaraan menurun 25% pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, karena produsen baterai NMC bermigrasi ke kimia “high-nickel” yang mengurangi kandungan kobalt.

Lalu pada 22 Februari 2025, sesuatu yang tidak terduga terjadi. RDK mengumumkan moratorium ekspor kobalt selama empat bulan untuk mengangkat harga (Fastmarkets, 2025). Harga sulfat kobalt, klorida kobalt, dan intermediate kobalt naik lebih dari 80% dalam tiga minggu (SMM, 2025). Pada Oktober 2025, RDK mengganti larangan dengan sistem kuota: ekspor 2025 dibatasi 18.125 ton untuk kuartal akhir, dan ekspor 2026–2027 dibatasi 96.600 ton per tahun—sekitar setengah dari volume ekspor 2024 (Mining Technology, 2025; INN, 2026). Harga kobalt logam di akhir Oktober 2025 menembus US$47.000/t, level tertinggi sejak awal 2023 (INN, 2026).

Bagi Indonesia, gangguan ini menghadirkan peluang dan dilema. Peluangnya jelas: dengan RDK membatasi ekspor, kobalt MHP Indonesia menjadi substitusi penting bagi pemurnian Tiongkok, dan kobalt logam Indonesia berpotensi memasuki pasar AS bebas tarif (Fastmarkets, 2024). Beberapa fasilitas mengalihkan produksi dari cobalt sulfate ke cobalt metal karena profitabilitas lebih tinggi (Fastmarkets, 2024). Dilemanya juga jelas: lonjakan kapasitas HPAL Indonesia justru bisa kembali menjebak pasar dalam surplus. Argus (2025) memperkirakan kapasitas MHP Indonesia hampir berlipat ganda menjadi 862.000 ton/tahun pada 2026, dengan potensi output kobalt mencapai 59.800 ton dan, pada 2027, sekitar 114.630 ton menurut perkiraan pejabat Kemenko Marves (Argus, 2025; Energy News, 2025).

Pejabat Indonesia, Septian Hario Seto, secara eksplisit menyatakan Indonesia “tidak punya rencana mengendalikan” pasokan kobalt (Energy News, 2025). Ucapan itu lebih menarik karena apa yang tidak dikatakannya. Jika Indonesia membatasi pasokan, harga akan naik tetapi Tiongkok akan mempercepat pencarian alternatif teknologi. Jika tidak membatasi, surplus akan menekan harga, mengancam ekonomi proyek-proyek baru, dan membuat hilirisasi sendiri secara fiskal kurang menarik. Inilah dilema produsen marginal yang baru bersaing.

## Bab V: Biaya Ekologis yang Belum Diharga

Cerita hilirisasi kobalt tidak lengkap tanpa membahas limbahnya. Setiap ton kobalt yang dihasilkan dari HPAL menyertakan biaya ekologis yang substansial. Proses HPAL menggunakan bijih limonit kadar rendah, dan rasio waste-to-product sangat tinggi. Sebuah studi yang dikutip LEAD.co.id (2025) memperkirakan bahwa untuk setiap ton nikel yang diproduksi dari HPAL, dihasilkan sekitar 120 ton tailing. Karena kobalt diekstraksi sebagai by-product dari nikel, beban tailing kobalt secara *de facto* identik dengan beban tailing nikel.

Pada Maret 2026, organisasi lingkungan Earthworks merilis laporan berjudul “Tailing yang Difilter di Indonesia: Kegagalan Katastrofik” yang mengulas risiko teknis fasilitas tailing HPAL di Pulau Obi dan IWIP. Steven Emerman, pakar teknis tailing yang menulis laporan tersebut, menyimpulkan bahwa “fasilitas tailing HPAL yang beroperasi maupun yang diusulkan di IWIP dan Pulau Obi berada jauh di luar batas kemampuan teknologi saat ini untuk pengelolaan tailing yang dianggap aman” (Mongabay, 2026; Kadera, 2026). Laporan itu mengutip tinjauan teknis tahun 2022 oleh konsultan SRK terhadap fasilitas PT Halmahera Persada Lygend yang mengindikasikan potensi kegagalan katastrofik pada *dry-stack tailing facility* (DSTF).

Sejumlah insiden mendukung kekhawatiran tersebut. Pada Maret 2025, fasilitas penyimpanan tailing di IMIP runtuh setelah hujan lebat, menewaskan tiga pekerja tambang (Mongabay, 2025; Earthworks, 2026). Pada awal 2026, kegagalan tailing lain di IMIP menewaskan seorang pekerja tambahan (Earthworks, 2026). Walhi Sulawesi Tengah bersama Friends of the Earth Japan, pada 2024, mengidentifikasi kandungan kromium-6 mengkhawatirkan di Sungai Bahodopi, kawasan industri Morowali (Mongabay, 2026). Penelitian akademis sebelumnya (Aris, 2020) menemukan akumulasi logam berat (nikel, besi) dalam fisiologi ikan di perairan Pulau Obi.

Ada juga isu pembuangan tailing laut dalam (*deep-sea tailings placement*, DSTP). Estimasi yang dikutip Jurnal Migasian (2023) menyebut sekitar 25,6 juta ton tailing direncanakan dibuang ke laut Morowali pada kedalaman 250 meter, dan 6 juta ton per tahun di Pulau Obi pada kedalaman 230 meter. Pada 2023, Presiden Joko Widodo memang berkomitmen melarang DSTP untuk fasilitas baru dan mewajibkan energi terbarukan untuk smelter baru (INN, 2025), tetapi penegakannya tidak konsisten. Pada akhir 2025, pemerintah menyita lahan dari Weda Bay Nickel dan Tonia Mitra Sejahtera karena tidak memiliki izin kehutanan—indikasi bahwa pengawasan baru mulai diperketat (Argus, 2025).

Bagi negara-negara pembeli, ini menjadi persoalan reputasi. Cobalt Institute (2025) mencatat semakin banyak konsumen hilir (produsen baterai, perakit kendaraan) yang meminta jaminan kepatuhan terhadap standar RMI (*Responsible Minerals Initiative*) untuk setidaknya satu tahap pemrosesan hilir. Indonesia, dengan fasilitas HPAL yang sebagian besar dikendalikan Tiongkok dan mekanisme pengawasan lingkungan yang masih berkembang, menghadapi pengawasan yang meningkat dari pembeli Eropa dan Amerika.

## Bab VI: Geometri Geopolitik

Hilirisasi kobalt Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kontestasi geopolitik yang lebih luas. Sejak Inflation Reduction Act AS pada 2022 dan Critical Raw Materials Act Uni Eropa pada 2023, negara-negara Barat berusaha mengurangi ketergantungan pada rantai pasok kobalt yang dikuasai Tiongkok. Tetapi struktur industri Indonesia—di mana investor Tiongkok mendominasi—menempatkan negara ini di tengah ketegangan tersebut.

Kasus Ford dan Vale Indonesia menjadi ilustrasi. Pada 2023, Ford Motor Company bergabung dengan Vale dan Huayou Cobalt dalam proyek HPAL Pomalaa, dengan tujuan memproduksi MHP berkualitas baterai untuk pasar AS. Ford menyatakan bahwa proyek ini diharapkan memenuhi syarat IRA. Tetapi sumber persyaratan IRA—khususnya pembatasan “foreign entity of concern” (FEOC)—membuat keberlangsungan kualifikasi proyek dengan partner Tiongkok dipertanyakan. Proyek Pomalaa direncanakan beroperasi pada Q4 2026 (Mining Technology, 2026).

Kasus serupa terjadi dengan LG Energy Solution. Project Titan, kerja sama 8,45 miliar dolar AS antara LGES dan konsorsium Indonesia untuk membangun rantai pasok baterai EV terintegrasi, dibatalkan pada awal 2025. LGES menarik diri, mengutip “kondisi pasar yang berubah”. Posisi LGES kemudian diambil alih oleh Huayou Cobalt (Reccessary, 2025). Pesannya jelas: tanpa partisipasi Tiongkok, biaya dan risiko proyek HPAL Indonesia sulit ditanggung modal Barat dalam timeline yang dibutuhkan.

Selain itu, gerakan-gerakan defensif terjadi di tempat lain. Cobalt Blue di Australia berusaha membangun rantai pasok kobalt non-Tiongkok dengan dukungan pemerintah, tetapi proyek Broken Hill ditinggalkan ketika harga jatuh pada 2024. Cobalt Holdings membatalkan IPO yang akan didukung Glencore. Sherritt International (Kanada-Kuba) menurunkan panduan produksi 2025 menjadi 2.700–2.800 ton akibat dampak badai dan terbatasnya feed (MMTA, 2025). Ambatovy Madagaskar mengakumulasi kerugian besar. Dengan kata lain, alternatif terhadap pasokan Tiongkok-Indonesia secara konsisten gagal mencapai skala ekonomi.

Bagi Indonesia, ini menciptakan posisi tawar yang ambigu. Di satu sisi, ketergantungan Tiongkok pada feed dari Indonesia memberi leverage. Di sisi lain, ketergantungan Indonesia pada modal dan teknologi Tiongkok juga dalam. Pinshi (2025), dalam makalah ekonomi yang dipublikasikan MPRA Munich, mengusulkan kerangka kerja sama bilateral RDK-Indonesia sebagai “OPEC kobalt” embrionik, meskipun penulis sendiri menekankan bahwa skema seperti itu rapuh karena divergensi kepentingan, perbedaan struktur produksi (cobalt primary vs by-product), dan lemahnya mekanisme penegakan.

## Bab VII: Tantangan Struktural yang Belum Terselesaikan

Kembali ke pertanyaan awal: di mana posisi hilirisasi kobalt Indonesia setelah lima tahun lonjakan? Jawaban yang jujur memerlukan pengakuan beberapa keberhasilan nyata dan beberapa keterbatasan struktural.

Keberhasilan yang dapat dihitung mencakup peningkatan output 20+ kali lipat dalam empat tahun (Cobalt Institute, 2025), pendapatan ekspor MHP yang substansial pada 2025 (sekitar empat miliar dolar AS menurut Energy Shift Institute), dan posisi Indonesia sebagai produsen kobalt nomor dua dunia. Indonesia juga membangun klaster industri terintegrasi (IMIP, IWIP, Obi) yang—setidaknya dari perspektif geografi industri—jauh lebih maju dari Filipina atau Madagaskar, sesama negara dengan endapan lateritik.

Tetapi keterbatasannya juga sama nyata.

Pertama, struktur kepemilikan. Tidak ada strategi nasional yang berhasil memastikan bahwa peningkatan nilai tambah kobalt mengalir ke entitas domestik. Lima holding Tiongkok mengendalikan sebagian besar produksi (Sangadji, 2025). Skema *tax holiday* yang dirancang menarik investasi awal kini mengurangi rente fiskal jangka pendek. Studi Tura Consulting (2025) menggarisbawahi bahwa kenaikan royalti yang diusulkan sebagian akan menggerus profit margin, tetapi pertanyaannya adalah siapa yang menanggung beban itu pada akhirnya—pembeli akhir Tiongkok yang sudah memiliki posisi kuat, atau pemasok di Indonesia.

Kedua, kedalaman value chain. Indonesia berhenti pada MHP dan cobalt sulfate. Pemurnian kobalt logam mulai berkembang di PT Halmahera Persada Lygend (kapasitas 4.000 ton/tahun pada 2024), tetapi volumenya masih marginal dalam skala global (S&P Global, 2024). Produksi PCAM dan CAM—yang seharusnya menjadi targetnya—belum tumbuh dalam skala yang berarti. Project Titan yang dibatalkan adalah pukulan yang signifikan untuk strategi ini.

Ketiga, lock-in teknologi. Pilihan HPAL adalah keputusan teknologi puluhan tahun. Setiap fasilitas memerlukan investasi 1,5–2 miliar dolar AS, masa pengembalian modal sekitar 10–15 tahun, dan komitmen rantai pasok yang mendalam dengan pemilik teknologi (terutama Tiongkok). Indonesia tidak bisa, secara praktis, beralih ke teknologi alternatif dalam waktu dekat tanpa menulis-bawah investasi besar.

Keempat, ketergantungan permintaan pada satu sektor. Sekitar 43% permintaan kobalt 2024 berasal dari baterai EV (Cobalt Institute, 2025). Tetapi tren menuju LFP—yang tidak menggunakan kobalt—membuat Indonesia rentan terhadap pergeseran kimia baterai yang berlangsung dalam tempo cepat di sektor otomotif. Jika produsen mobil global lebih agresif beralih ke LFP atau natrium-ion, output kobalt Indonesia bisa kehilangan pembeli utama dalam dekade berikutnya.

Kelima, biaya ekologis dan sosial yang tidak masuk ke dalam neraca. Akumulasi tailing, risiko kegagalan fasilitas, pencemaran sungai dan laut, ketidakadilan pembagian manfaat dengan masyarakat sekitar—semua ini adalah biaya yang ditanggung publik tetapi tidak tercermin dalam angka nilai tambah hilirisasi (Earthworks, 2026; LEAD, 2025).

## Penutup: Kembali ke Dermaga Obi

Kapal-kapal di dermaga Obi masih berlabuh. Sebagian besar membawa MHP ke pelabuhan-pelabuhan Tiongkok, di mana ia akan diproses lebih lanjut menjadi cobalt sulfate, lalu menjadi prekursor katoda, lalu menjadi sel baterai—dan akhirnya, mungkin, kembali ke Indonesia dalam bentuk mobil listrik impor yang dijual di Jakarta dengan harga yang mencerminkan nilai tambah dari setiap tahap pemrosesan yang dilakukan di luar negeri.

Ini adalah potret hilirisasi yang tidak pernah benar-benar selesai. Indonesia berhasil melampaui ekspor bijih mentah—itu pencapaian sejarah yang harus diakui—tetapi ia berhenti pada tahap *intermediate*. Apakah negara yang menjadi produsen kobalt nomor dua dunia, di kategori yang akan menentukan transisi energi global, akan mampu—atau bahkan akan—naik ke tahap pemrosesan berikutnya, masih menjadi pertanyaan terbuka.

Yang pasti, kobalt Indonesia bukan lagi pengotor yang harus dibuang. Ia adalah komoditas strategis yang dimiliki, tetapi tidak benar-benar dikuasai, oleh negara yang menghasilkannya.

—

## Batasan Analisis

Analisis ini memiliki sejumlah batasan yang perlu dicatat secara eksplisit.

Pertama, sebagian besar data produksi 2025 dan 2026 bersifat estimasi dari konsultan industri (Benchmark Mineral Intelligence, GlobalData, Wood Mackenzie, Fastmarkets, S&P Global). Estimasi-estimasi ini bervariasi—untuk produksi Indonesia 2025, range yang ditemukan adalah 49.300 hingga 55.630 ton metrik—dan revisi ke belakang sering terjadi ketika data resmi USGS atau perusahaan dipublikasikan. Pembaca sebaiknya memperlakukan angka spesifik sebagai indikatif, bukan presisi.

Kedua, data kepemilikan dan struktur korporasi proyek HPAL bersifat dinamis. Joint venture berubah, partisipasi minoritas dijual, dan pengumuman investasi tidak selalu terealisasi (kasus Project Titan dan LGES menggambarkan ini). Klaim tentang “monopoli Tiongkok” yang dikemukakan beberapa peneliti adalah deskripsi struktural yang akurat untuk saat ini, tetapi konstelasi ini dapat berubah seiring kebijakan IRA, FEOC, dan dinamika geopolitik.

Ketiga, analisis biaya ekologis bertumpu pada laporan organisasi lingkungan (Earthworks, Walhi, JATAM, Mongabay) dan studi akademis terbatas. Ini sumber yang kredibel dan penting, tetapi metodologi penilaian risiko teknis (misalnya laporan SRK 2022 yang dikutip Earthworks) sebagian bersumber dari dokumen yang bocor, bukan publikasi peer-reviewed terbuka. Pembaca yang menginginkan presisi engineering perlu mencari sumber teknis primer.

Keempat, kerangka analitik di sini—membandingkan Indonesia dengan negara-negara “setara”—memiliki batas. Filipina, Kuba, Madagaskar, Australia menghadapi kombinasi geologi, politik, dan ekonomi yang berbeda. Pelajaran komparatif tidak dapat ditransfer secara langsung. Demikian pula, kerangka “produsen marginal” yang baru dominan menghadapi dilema fiskal-kompetitif yang dipinjam dari literatur OPEC dan komoditas serupa belum tentu sepenuhnya berlaku untuk struktur pasar kobalt yang sangat terkonsentrasi pada hulu maupun hilir.

Kelima, prospek 2026–2030 sangat bergantung pada variabel di luar kendali Indonesia: keputusan RDK soal kuota, lintasan kimia baterai global, kebijakan tarif AS dan Uni Eropa, dan dinamika harga komoditas. Skenario yang tertulis di sini adalah pembacaan paling plausibel dari sumber yang tersedia, tetapi bukan prediksi.

—

## Referensi

Antara. (2024, 30 Juli). *Bahlil: Hilirisasi nikel beri nilai tambah perekonomian 10 kali lipat*. https://www.antaranews.com/berita/4226207/bahlil-hlirisasi-nikel-beri-nilai-tambah-perekonomian-10-kali-lipat

Argus Media. (2025, 19 Desember). *Viewpoint: Indonesia’s MHP surge to hit nickel prices*. https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2767821-viewpoint-indonesia-s-mhp-surge-to-hit-nickel-prices

Andaman Partners. (2026, 22 Januari). *Concentrated processing, dominant manufacturing: China’s dual control of the EV battery value chain*. https://andamanpartners.com/2026/01/concentrated-processing-dominant-manufacturing-chinas-dual-control-of-the-ev-battery-value-chain/

Aris, M. (2020). Heavy metal (Ni, Fe) concentration in water and histopathological of marine fish in the Obi Island, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*. (Dikutip dalam Betahita, 2023).

Cobalt Institute. (2025, Mei). *Cobalt market report 2024*. https://www.cobaltinstitute.org/wp-content/uploads/2025/05/Cobalt-Market-Report-2024.pdf

Databoks Katadata. (2025). *Nickel royalty rates from the Indonesian government since 2022*. https://databoks.katadata.co.id/en/market/statistics/67e135c1be1e9/nickel-royalty-rates-from-the-indonesian-government-since-2022

Earthworks. (2026, 26 Maret). *Laporan baru: Perkembangan pesat industri nikel Indonesia membahayakan masyarakat*. https://earthworks.org/blog/laporan-baru-perkembangan-pesat-industri-nikel-indonesia-membahayakan-masyarakat/

Eni. (2025). *World energy review 2025: Critical minerals*. https://www.eni.com/content/dam/enicom/documents/eng/visione/wer/2025/WER-2025-Critical-Minerals.pdf

Energy News. (2025, 14 Mei). *Indonesian cobalt production will double by 2027. No plans to “control” supply*. https://energynews.oedigital.com/mining/2025/05/14/indonesian-cobalt-production-will-double-by-2027-no-plans-to-control-supply

Fastmarkets. (2024, 26 November). *How global copper, nickel markets will drive the outlook for cobalt in 2025*. https://www.fastmarkets.com/insights/how-global-copper-nickel-markets-will-drive-the-outlook-for-cobalt-in-2025/

Fastmarkets. (2025, 21 Maret). *Cobalt market split over wider ramifications of DRC export suspension*. https://www.fastmarkets.com/insights/drc-cobalt-export-ban-market-impact/

Fastmarkets. (2025, Oktober). *The global race for battery supply chain control*. https://www.fastmarkets.com/insights/the-global-race-for-battery-supply-chain-control/

GlobalData. (2025). *DRC and Indonesia anchor global cobalt supply growth through 2026*. Yahoo Finance. https://finance.yahoo.com/news/drc-indonesia-anchor-global-cobalt-154120103.html

Indonesia Business Post. (2024). *Faisal Basri criticizes nickel downstream policy, sparks response from the government on tax profits and added-value*. https://indonesiabusinesspost.com/insider/faisal-basri-criticizes-nickel-downstream-policy-sparks-response-from-the-government-on-tax-profits-and-added-value/

Investing News Network. (2025, 24 Februari). *Top 10 cobalt producers by country*. https://investingnews.com/where-is-cobalt-mined/

Investing News Network. (2025, 27 Oktober). *Cobalt reserves: Top 3 countries*. https://investingnews.com/daily/resource-investing/battery-metals-investing/cobalt-investing/cobalt-producer-cobalt-reserves/

Investing News Network. (2026, 13 Januari). *Cobalt market 2025 year-end review*. https://investingnews.com/daily/resource-investing/battery-metals-investing/cobalt-investing/cobalt-market-update/

Kadera. (2026, 1 April). *Riset sebut fasilitas limbah tailing Harita Nickel dan IWIP berisiko terjadi kegagalan*. https://www.kadera.id/2026/04/01/riset-sebut-fasilitas-limbah-tailing-harita-nickel-dan-iwip-berisiko-terjadi-kegagalan/

Kompas. (2026, 25 Mei). *Nilai tambah hilirisasi nikel RI dinikmati negara lain*. https://lestari.kompas.com/read/2026/05/25/194552886/nilai-tambah-hilirisasi-nikel-ri-dinikmati-negara-lain

LEAD.co.id. (2025, 11 November). *Hilirisasi nikel di Pulau Obi: Peluang ekonomi yang dibayangi kerusakan lingkungan dan dampak sosial*. https://www.lead.co.id/hilirisasi-nikel-di-pulau-obi-peluang-ekonomi-yang-dibayangi-kerusakan-lingkungan-dan-dampak-sosial/

Mining Technology. (2025, 23 September). *DRC to lift cobalt export ban and launch quotas from October 2025*. https://www.mining-technology.com/news/congo-to-lift-cobalt-export-ban-and-launch-quotas/

Mining Technology. (2026, 25 Maret). *New project launches and ramp-ups set to lift Indonesia’s cobalt output in 2026*. https://www.mining-technology.com/analyst-comment/new-project-launches-ramp-ups-lift-indonesia-cobalt-output-2026/

Mining Technology. (2026). *The global cobalt market: Outlook to 2030*. https://www.mining-technology.com/features/the-global-cobalt-market-outlook-to-2030/

Mining Technology. (2026). *Can Australia turn cobalt into a viable battery supply chain?* https://www.mining-technology.com/features/can-australia-turn-cobalt-into-a-viable-battery-supply-chain/

Mining.com. (2025, 20 Maret). *Congo plans cobalt export quotas, partnership with Indonesia to tackle glut*. https://www.mining.com/web/congo-plans-cobalt-export-quotas-partnership-with-indonesia-to-tackle-glut/

MMTA. (2025, 22 Desember). *Cobalt beyond the Congo: A search for supply alternatives*. https://mmta.co.uk/cobalt-beyond-the-congo-a-search-for-supply-alternatives/

Mongabay Indonesia. (2025, 8 April). *Kolam limbah nikel IMIP jebol dan tewaskan tiga pekerja*. https://mongabay.co.id/2025/04/08/kolam-limbah-nikel-imip-jebol-dan-tewaskan-tiga-pekerja/

Mongabay Indonesia. (2026, 8 April). *Risiko limbah beracun dari smelter nikel Indonesia*. https://mongabay.co.id/2026/04/08/risiko-limbah-beracun-dari-smelter-nikel-indonesia/

Observer Research Foundation. (2025, 15 Oktober). *Indonesia’s nickel strategy: Downstreaming and development*. https://www.orfonline.org/expert-speak/indonesia-s-nickel-strategy-downstreaming-and-development

Pinshi, C. P. (2025). *Cobalt governance and strategic power: A Hamiltonian intertemporal analysis of export suspension in the DRC* (MPRA Paper No. 124253). Munich Personal RePEc Archive. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/124253/

Reccessary. (2025, 30 April). *Chinese battery tech dominance reshapes Indonesia’s supply chain*. https://www.reccessary.com/en/news/chinese-battery-tech-dominance-reshapes-indonesia-supply-chain

S&P Global Commodity Insights. (2024, 19 Desember). *Commodities 2025: Cobalt market oversupply to ease in 2025*. https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/metals/121924-commodities-2025-cobalt-market-oversupply-to-ease-in-2025

S&P Global Commodity Insights. (2024, 21 Oktober). *Trade review Q3 2024: Market bearish as Indonesian cobalt metal to further oversupply Europe*. https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/metals/102124-trade-review-q3-2024-market-bearish-as-indonesian-cobalt-metal-to-further-oversupply-europe

Sangadji, A. (2025, Februari). *HPAL: A new challenge for the environment in Indonesia*. Asosiasi Ekonomi Energi Indonesia (AEER). https://www.aeer.or.id/wp-content/uploads/2025/02/Arinto-Sangadji-HPAL-dalam-Industri-Nikel-Feb-2025-ENG_compressed.pdf

Shanghai Metals Market (SMM). (2025). *What happened in the cobalt market after the DRC’s export ban? And what’s next?* https://news.metal.com/newscontent/103227920/what-happened-in-the-cobalt-market-after-the-drcs-export-ban-and-whats-next

Tangkudung, A. G., & Kaseger, J. Y. (2024). Hilirisasi nikel sebagai nilai tambah dalam penguatan perekonomian Indonesia. *Syntax Admiration, 5*(10), 3941–3955. https://www.jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/download/1591/1794/14106

Tura Consulting Indonesia. (2025, 5 Mei). *Indonesia critical minerals: Hilirisasi to industrialization*. https://tura.consulting/insight/from-downstreaming-hilirisasi-to-industrialization-powering-indonesias-critical-mineral-rise/

Tura Consulting Indonesia. (2025, 29 April). *Indonesia increases mining royalties in 2025: Opportunity or risk?* https://tura.consulting/insight/indonesia-mining-royalties-in-2025-opportunity-or-risk/

U.S. Geological Survey. (2024). *Mineral commodity summaries 2024: Cobalt*. U.S. Department of the Interior. https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-cobalt.pdf

U.S. Geological Survey. (2025). *Mineral commodity summaries 2025: Cobalt*. U.S. Department of the Interior. https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-cobalt.pdf

Wood Mackenzie. (2023, 4 April). *The rise and rise of Indonesian HPAL: Can it continue?* https://www.woodmac.com/news/opinion/rise-of-indonesian-hpal/

World Population Review. (2026). *Cobalt production by country 2026*. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/cobalt-production-by-country