## I. Paradoks di Kepulauan Selayar

Pada satu hari di akhir September 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berdiri di hadapan kamera di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, untuk meluncurkan Gerakan Menanam Lima Juta Pohon Kelapa—diakronimkan menjadi Gemerlap. Di atas mimbar, ia menyampaikan angka yang sulit dicerna dalam satu tarikan napas: jika air kelapa Indonesia dikemas secara premium, nilainya bisa mencapai Rp2.400 triliun. Total hilirisasi, katanya, bisa tembus Rp4.800 triliun—hampir setara dengan satu setengah kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025.

Pernyataan itu disambut tepuk tangan. Pohon-pohon yang akan ditanam di Selayar, sebagaimana sifat kelapa di mana pun, baru akan mulai berbuah enam hingga delapan tahun kemudian.

Pada bulan-bulan sebelumnya, di provinsi yang berbeda, PT Pulau Sambu Guntung—salah satu pengolah kelapa terintegrasi terbesar di Riau—telah memangkas hampir 2.000 pekerjanya. Pabrik itu tidak kekurangan pasar; ia kekurangan kelapa. Harga bahan baku melonjak hingga tiga kali lipat dalam waktu satu tahun, dan kapasitas produksi industri pengolah nasional menurun ke kisaran tiga puluh persen dari kemampuan terpasangnya. Sementara itu, di pelabuhan-pelabuhan kecil di Sumatera dan Sulawesi, kelapa bulat terus berangkat ke Tiongkok dalam jumlah yang belum pernah tercatat sebelumnya.

Dua adegan ini—peluncuran lima juta pohon di Selayar dan PHK massal di Guntung—merangkum keseluruhan paradoks hilirisasi kelapa Indonesia. Pada satu sisi, negara ini adalah produsen kelapa nomor satu atau dua dunia, bergantian dengan Filipina dan India dari tahun ke tahun. Pada sisi lain, kemampuan menangkap nilai tambah dari komoditas itu sendiri masih menjadi pertanyaan terbuka. Ambisi yang dinyatakan dalam Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025–2045 berdiri di atas fondasi statistik yang, pada banyak titik, tidak menunjukkan kesiapan struktural untuk mewujudkannya.

Artikel ini berupaya membaca posisi Indonesia dalam industri kelapa global pada titik tertentu—pertengahan dekade 2020-an—dengan membandingkan strategi dan rekam jejaknya dengan empat negara yang lazim disebut bersamanya: Filipina, India, Sri Lanka, Vietnam, Thailand, dan, di belahan dunia yang lain, Brasil. Pertanyaan utamanya bukan apakah hilirisasi adalah kebijakan yang benar—sebagian besar ekonom pembangunan akan setuju bahwa peningkatan nilai tambah komoditas adalah hal yang patut dikejar—melainkan apakah kerangka kebijakan, instrumen kelembagaan, dan kondisi material di sektor hulu sudah cukup untuk mengubah ambisi menjadi realitas.

## II. Anatomi Industri yang Belum Sepenuhnya Terbaca

Industri kelapa Indonesia mendiami posisi yang aneh dalam statistik agrikultur nasional. Ia bukan sawit—yang menerima perhatian politik, modal, dan kelembagaan dalam skala yang tak tertandingi—tetapi ia juga bukan komoditas kecil. Luas perkebunan kelapa nasional mencapai sekitar 3,34 juta hektar, dengan produksi tahunan untuk kelapa dalam (tall coconut) yang dilaporkan mencapai 33 juta ton pada 2025, naik dari 29 juta ton pada tahun sebelumnya (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2025). Provinsi Riau menyumbang porsi terbesar dengan 14,15 persen produksi nasional, disusul Sulawesi Utara, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah (Sambodo et al., 2024).

Angka-angka ini, jika diambil sendirian, terkesan meyakinkan. Tetapi ketika diletakkan berdampingan dengan indikator produktivitas, gambaran berubah. Produktivitas rata-rata perkebunan kelapa Indonesia diperkirakan berada di kisaran 1,1 ton per hektar, meskipun varietas unggul mampu menghasilkan lebih dari 2,8 ton per hektar (Borgen Project, 2025). Sebagai pembanding, dalam berbagai data agronomis regional, Vietnam mencatat hasil sekitar 7,85 ton per hektar, Thailand 6,73 ton, dan Filipina 4,53 ton per hektar pada konversi tertentu—meskipun perbedaan metode pengukuran (butir versus berat, segar versus kopra) membuat perbandingan langsung perlu dibaca dengan hati-hati.

Yang lebih mengkhawatirkan dari rata-rata yang rendah adalah komposisi usianya. Sekitar 378,2 ribu hektar—atau 11,3 persen dari total luas perkebunan kelapa nasional—berisi tanaman tidak menghasilkan atau tanaman rusak (Sambodo et al., 2024). Pengamat industri yang lebih pesimistis menyebut angka yang jauh lebih besar: lebih dari separuh dari sekitar empat juta hektar perkebunan rakyat dilaporkan berusia di atas lima puluh tahun (The Coconut Cooperative, 2020). Sebuah pohon kelapa pada usia produktif puncaknya mampu menghasilkan 50 hingga 75 butir per tahun; saat menua, produksinya menurun ke 30 hingga 40 butir, dan kualitas dagingnya merosot.

Lebih dari sembilan puluh delapan persen kelapa di Asia Tenggara dihasilkan oleh petani kecil (Coconut Knowledge Center, 2019). Mereka beroperasi pada skala yang membuat investasi modern—pemupukan teratur, peremajaan terprogram, irigasi presisi—menjadi mustahil tanpa subsidi atau pendampingan negara. Rata-rata produksi kopra hanya 750 kilogram per hektar per tahun, dan dengan keterbatasan logistik antar-pulau, petani biasanya bergantung pada tengkulak yang membayar di muka dengan diskon hingga tiga puluh persen dari harga pasar.

Ekspor produk kelapa Indonesia pada 2024 mencapai sekitar Rp24 triliun, atau setara USD 1,45 miliar (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2025). Dari sisi volume, Indonesia mengirim 431.815 ton kelapa bulat pada 2024—naik tiga belas persen dibandingkan tahun sebelumnya—dengan Tiongkok sebagai pembeli dominan (Broadsheet Asia, 2025). Dua bulan pertama 2025 saja, ekspor mencapai 71.077 ton senilai USD 30,8 juta, dengan Tiongkok menyerap 68.065 ton dari jumlah itu. Kelapa, dalam wujud paling mentahnya, sedang meninggalkan Indonesia lebih cepat dari sebelumnya.

## III. Peta Jalan 2025–2045 dan Empat Pilarnya

Pemerintah Indonesia bukan tidak menyadari ketimpangan ini. Pada September 2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025–2045. Dokumen itu menetapkan visi menjadikan Indonesia sebagai pemimpin global dalam hilirisasi kelapa dan turunannya, dengan empat pilar utama: pengendalian ekspor kelapa bulat, penerapan teknologi pengolahan modern, peningkatan kapasitas petani, dan pengembangan industri hilir di sekitar sentra produksi (Republika.id, 2025).

Pada kuartal terakhir 2025, mandat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diperluas untuk mencakup komoditas kelapa, memberikan instrumen fiskal yang sebelumnya khusus untuk sawit. Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengumumkan investasi awal sebesar Rp1,6 triliun untuk program hilirisasi kelapa pada 2025, dengan proyeksi nilai potensial industri yang—tergantung pada kementerian yang memberikan estimasi—berkisar dari Rp2.600 triliun (Bappenas) hingga Rp4.800 triliun (Kementerian Pertanian).

Perbedaan dua estimasi ini patut dicermati. Angka Bappenas didasarkan pada model rantai nilai yang lebih konservatif, memperhitungkan substitusi produk turunan kelapa pada pasar minyak nabati global, pangan fungsional, dan industri kimia berbasis hayati. Angka Kementan, sebaliknya, mengasumsikan skenario di mana air kelapa Indonesia dikemas secara premium dan menggantikan sebagian besar pasar minuman fungsional global—sebuah asumsi yang, jika dibandingkan dengan kapasitas pemasaran internasional perusahaan minuman Indonesia saat ini, memerlukan justifikasi yang lebih rinci daripada yang biasanya disampaikan dalam konferensi pers. Perbedaan dua kementerian ini bukan sekadar persoalan teknis; ia merefleksikan ketegangan klasik dalam politik anggaran—angka yang lebih besar cenderung memudahkan klaim atas prioritas fiskal.

Pilar pertama—pengendalian ekspor kelapa bulat—adalah yang paling banyak diperdebatkan. Pemerintah secara berkala mempertimbangkan moratorium ekspor, pungutan ekspor, atau larangan total, sebagaimana sempat diisyaratkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Oktober 2025 (ANTARA News, 2025). Tetapi setiap usulan semacam ini langsung membentur tembok kepentingan yang berlawanan: petani, yang setelah bertahun-tahun mendapat harga rendah, kini menikmati harga ekspor yang tinggi, dan asosiasinya—Perpekindo—menolak keras larangan ekspor (Tridge, 2020). Di sisi lain, asosiasi industri pengolah, HIPKI, menuntut larangan demi keberlangsungan pabrik (Jakarta Globe, 2024).

Argumen ekonomi di balik pertentangan ini lebih dalam daripada yang terlihat. Petani menjual ke pasar terdekat dengan harga terbaik—dan pasar terdekat itu, secara struktural, adalah eksportir, bukan pabrik dalam negeri. Pabrik dalam negeri tidak bisa membayar harga yang sama tinggi karena margin mereka tertekan oleh skala produksi yang terbatas, biaya modal yang relatif tinggi, dan ketidakmampuan untuk menaikkan harga jual produk turunan di pasar internasional yang kompetitif. Larangan ekspor, dalam logika ini, adalah subsidi tersembunyi dari petani ke industri pengolah—yang mungkin secara agregat ekonomis menguntungkan, tetapi distribusi kerugiannya jatuh pada kelompok yang sudah paling lemah dalam rantai pasok.

## IV. Studi Banding: Lima Cermin di Tropis yang Sama

Untuk memahami posisi Indonesia, perlu melihat bagaimana negara-negara dengan kondisi geografis dan ekonomi yang serupa telah menempuh atau gagal menempuh jalur hilirisasi.

### Filipina: Pemimpin yang Sedang Diuji Ulang

Filipina secara historis adalah negara paling identik dengan kelapa dalam imajinasi pasar global. Industri kelapa menyumbang kontribusi yang substansial pada ekonomi pedesaan negara itu, dengan ekspor produk kelapa diproyeksikan mencapai USD 2–3 miliar per tahun hingga 2026 (United Coconut Association of the Philippines [UCAP], 2025). Yang lebih relevan untuk perbandingan adalah komposisi ekspor itu: pada Oktober 2024, delapan belas produk kelapa non-tradisional Filipina membukukan pendapatan ekspor di atas USD 100 ribu, dengan air kelapa sebagai komoditas teratas yang menghasilkan USD 13,6 juta dalam satu bulan—dan dua pertiga dari volume itu berlayar ke Amerika Serikat (UCAP, 2025).

Filipina juga menggunakan instrumen kebijakan biodiesel untuk menstabilkan permintaan domestik atas kopra. Kebijakan biodiesel coco methyl ester (CME) tiga persen direncanakan dinaikkan menjadi empat persen pada 2026, sebuah langkah yang akan menyerap ratusan ribu ton kopra ke dalam pasar energi domestik (UCAP, 2025).

Namun keunggulan Filipina tidak datang tanpa kerentanan. USDA Foreign Agricultural Service memproyeksikan penurunan produksi kopra Filipina sebesar hampir lima belas persen pada tahun pasar 2024–2025, dari sekitar 2,94 juta ton menjadi 2,5 juta ton, terutama akibat El Niño dan penundaan program peremajaan (ChemAnalyst, 2025). Pohon-pohon kelapa Filipina, sebagaimana di Indonesia, sebagian besar berusia di atas usia produktif. Harga minyak kelapa global yang melonjak dari USD 1.071 per ton pada awal 2023 ke USD 2.855–2.952 per ton pada Agustus 2025—kenaikan sembilan puluh enam persen secara tahunan—justru menyoroti kelemahan struktural ini, bukan menyembuhkannya.

### India: Model Kelembagaan yang Diam-Diam Efektif

India adalah salah satu dari tiga besar produsen kelapa dunia, tetapi pendekatannya berbeda secara signifikan dari Filipina dan Indonesia. Sebagian besar produksi India ditujukan untuk konsumsi domestik, didukung oleh tradisi kuliner dan industri yang menyerap kelapa dalam berbagai bentuk. Yang membedakan India adalah keberadaan Coconut Development Board (CDB)—sebuah badan negara yang sejak 1981 berfungsi sebagai institusi pendamping petani, pengembang teknologi pasca-panen, dan promotor ekspor produk bernilai tambah (Indian Trade Portal, n.d.).

India, bersama Sri Lanka, mendominasi pasar produk berbasis sabut kelapa (coir), dengan produksi global sabut yang diperkirakan mencapai 1,26 juta ton pada 2019—di mana India menyumbang hampir setengahnya (Rajiv et al., 2026). Industri coir India menghasilkan nilai tambah yang sering kali terabaikan dalam narasi hilirisasi: dari satu butir kelapa yang sama, India dapat mengekstraksi air, daging, minyak, *desiccated coconut*, dan kemudian mengubah sabut serta tempurung yang tersisa menjadi serat industri, karbon aktif, dan produk berbasis biomassa. Lingkar nilai (value loop) ini—di mana limbah satu proses menjadi bahan baku proses berikutnya—adalah hal yang belum banyak terlihat dalam industri kelapa Indonesia.

### Sri Lanka: Kekuatan Riset di Pulau Kecil

Sri Lanka, dengan lahan yang jauh lebih sempit daripada Indonesia, menampilkan demonstrasi yang menarik tentang bagaimana kelembagaan dapat menggantikan skala. Coconut Research Institute (CRI) Sri Lanka, didirikan pada 1929, adalah salah satu institusi riset kelapa tertua di dunia dan telah berperan sentral dalam transisi industri kelapa negara itu dari ekspor kopra murni ke produk bernilai tambah (Ksapa, 2025). Sri Lanka, bersama India, menguasai sekitar sembilan puluh persen ekspor coir global, dan menjadi pemasok tunggal terbesar untuk serat coir dunia.

Harga *desiccated coconut* Sri Lanka pada 2024 menunjukkan dinamika yang lebih agresif dibandingkan Indonesia: naik dari USD 1.750 per ton pada Januari menjadi USD 3.760 per ton pada Desember—kenaikan yang lebih tajam daripada Indonesia (USD 1.771 ke USD 3.200) atau Filipina (USD 1.764 ke USD 2.315) pada periode yang sama (International Coconut Community, 2025). Sebagian dari premi ini dijelaskan oleh kualitas dan sertifikasi yang lebih konsisten, hasil akumulasi investasi riset puluhan tahun.

### Vietnam dan Thailand: Spesialis Segmen

Vietnam dan Thailand bukan produsen kelapa terbesar, tetapi keduanya menunjukkan bahwa skala bukan satu-satunya jalan menuju nilai tambah. Vietnam mencatat produktivitas tertinggi—sekitar 7,85 ton per hektar pada perhitungan tertentu—dan Thailand menempati posisi sebagai eksportir utama untuk segmen *tender coconut* atau kelapa muda yang siap konsumsi (Coconut Coir Value Chain Analysis, n.d.). Thailand secara khusus telah berhasil membangun rantai pasok kelapa muda terstandar, dengan kemasan dan pemasaran yang menempatkan produknya di lini premium gerai-gerai ritel internasional.

### Brasil: Konsumsi Domestik sebagai Penggerak

Brasil menempati posisi keempat sebagai produsen kelapa global, dengan produksi sekitar 2,46 juta ton pada 2020 dan kontribusi sekitar 4,5 persen terhadap produksi global (Estrada-Bonilla et al., 2023). Yang membedakan Brasil adalah orientasi pasarnya: industri kelapa Brasil secara historis lebih dimotori oleh konsumsi domestik—terutama air kelapa segar—daripada ekspor.

Brasil juga menyajikan contoh menarik tentang sirkularitas. Embrapa Agroindústria Tropical, lembaga riset agrikultur negara, telah mengembangkan teknologi pengolahan tempurung kelapa hijau (yang biasanya menjadi limbah perkotaan setelah konsumsi air kelapa) menjadi serat dan bubuk untuk substrat hortikultura. Pada 2012, dua belas unit pengolah beroperasi dengan kapasitas rata-rata 10 ton tempurung per hari, menghasilkan nilai tambah lebih dari R$ 7,7 juta per tahun (Embrapa, n.d.). Setiap unit, lebih lanjut, menyingkirkan rata-rata 5.000 tempurung kelapa per hari dari lingkungan perkotaan—sebuah dimensi pengelolaan limbah yang jarang menjadi bagian dari narasi hilirisasi.

Kota Paraipaba di Ceará, yang sering disebut “ibu kota kelapa Brasil”, menghasilkan lebih dari 171 juta butir per tahun dengan kombinasi irigasi tetes, varietas hibrida, dan pabrik air kelapa terintegrasi di tingkat kota (Click Petróleo e Gás, 2025). Model ini—cluster geografis dengan dukungan riset terpusat dan pabrik di dekat sentra produksi—justru menyerupai pilar keempat Peta Jalan Indonesia, tetapi telah dijalankan selama dua dekade.

### Sintesis Pembandingan

Jika lima negara di atas diletakkan berdampingan, beberapa pola muncul. Negara yang berhasil menangkap nilai tambah secara konsisten cenderung memiliki tiga elemen: institusi riset publik yang kuat dan berkelanjutan (CDB India, CRI Sri Lanka, Embrapa Brasil, PCA Filipina), klaster geografis pengolahan dekat sentra produksi, dan strategi diferensiasi produk yang spesifik (sabut untuk India dan Sri Lanka, air kelapa untuk Filipina dan Brasil, kelapa muda untuk Thailand). Indonesia memiliki produksi terbesar atau kedua terbesar tetapi belum membangun tiga elemen ini secara terintegrasi.

## V. Krisis Bahan Baku dan Pertarungan Kepentingan

Pada pertengahan 2024 hingga awal 2025, kombinasi El Niño, lonjakan permintaan global, dan ekspor kelapa bulat yang tidak terkendali menghasilkan apa yang oleh beberapa pengamat disebut “krisis kelapa Indonesia”. Harga kelapa di tingkat petani melonjak dari kisaran Rp3.000 menjadi sekitar Rp10.000 per butir. Pabrik pengolahan beroperasi pada tiga puluh persen kapasitas. Beberapa, seperti PT Pulau Sambu Guntung, melakukan PHK massal (Broadsheet Asia, 2025; OilCocos, 2025).

Pemerintah mengusulkan berbagai mitigasi: moratorium ekspor, pungutan ekspor, harga acuan untuk kelapa bulat, dan penegakan terhadap ekspor ilegal (Heaptalk, 2025). Tetapi setiap instrumen menghadapi kompromi politik yang sulit. Larangan ekspor menyakiti petani—populasi yang secara politis sensitif. Pungutan ekspor menekan harga di tingkat petani dan dapat memperburuk insentif untuk memelihara pohon. Harga acuan, jika ditetapkan terlalu rendah, akan diabaikan; jika ditetapkan terlalu tinggi, akan diabaikan oleh industri.

Pertentangan ini menyingkap pertanyaan filosofis-ekonomi yang lebih dalam tentang apa, sesungguhnya, yang dimaksudkan dengan “hilirisasi”. Setidaknya tiga kerangka berpikir bersaing dalam praktik kebijakan Indonesia, dan ketiganya jarang dibedakan secara eksplisit.

Yang pertama adalah hilirisasi sebagai substitusi impor—warisan strukturalisme Amerika Latin pada pertengahan abad kedua puluh, yang dirumuskan oleh ekonom seperti Raúl Prebisch dan Hans Singer, yang berpendapat bahwa negara-negara pengekspor komoditas mengalami deteriorasi *terms of trade* yang sistematis terhadap negara-negara industri (Prebisch, 1950; Singer, 1950). Dalam logika ini, hilirisasi adalah jalan keluar dari “kutukan komoditas” dengan membangun industri pengolahan dalam negeri.

Yang kedua adalah hilirisasi sebagai *value capture* dalam rantai nilai global. Kerangka ini, yang dikembangkan oleh Gary Gereffi dan koleganya, menekankan bahwa pertanyaan utama bukan di mana produksi terjadi, melainkan siapa yang menangkap margin tertinggi dalam rantai (Gereffi et al., 2005). Dalam pasar minyak kelapa global, misalnya, margin tertinggi sering kali bukan pada produsen minyak mentah, melainkan pada pemilik merek konsumen akhir yang mengemas dan memasarkan produk turunan.

Yang ketiga adalah hilirisasi sebagai instrumen pembangunan inklusif—keberhasilan diukur dari pendapatan riil petani, lapangan kerja yang tercipta di pedesaan, dan transformasi ekonomi daerah penghasil. Dalam kerangka ini, hilirisasi yang menghasilkan triliunan rupiah ekspor tetapi tidak meningkatkan kesejahteraan petani Riau atau Halmahera dianggap gagal, terlepas dari angka makro yang dihasilkan.

Praktik kebijakan Indonesia menggunakan ketiga kerangka ini secara bergantian, sering kali tanpa konsistensi. Ketika berbicara tentang larangan ekspor, retorika substitusi impor mendominasi. Ketika menampilkan angka Rp4.800 triliun, kerangka *value capture* dipinjam. Ketika menanggapi protes petani, bahasa inklusif diangkat ke depan. Tidak adanya hierarki yang jelas di antara ketiganya menghasilkan kebijakan yang, dilihat dari satu sudut, terlihat ambisius—dan dari sudut lain, kontradiktif.

Pelajaran dari hilirisasi nikel patut diingat. Larangan ekspor bijih nikel mentah sejak 2020 berhasil menarik investasi smelter dalam jumlah besar dan meningkatkan nilai ekspor produk turunan nikel secara dramatis. Tetapi distribusi nilai tambah yang ditangkap oleh ekonomi domestik—dibandingkan dengan yang mengalir ke investor smelter, sebagian besar dari Tiongkok—masih diperdebatkan dalam literatur ekonomi pembangunan Indonesia. Apakah pola yang sama akan berlaku untuk kelapa, dengan karakter komoditas yang sangat berbeda (kelapa adalah produk pertanian dengan ribuan pemilik kecil, bukan tambang yang terkonsentrasi), adalah pertanyaan terbuka.

## VI. Lubang Struktural di Hulu

Bahkan jika kerangka kebijakan dirumuskan dengan koherensi yang lebih tinggi, ada lubang struktural di hulu yang tidak dapat ditutup hanya dengan kebijakan ekspor atau insentif investasi.

Yang pertama adalah persoalan pohon tua. Kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung peremajaan, perluasan, dan intensifikasi kelapa rakyat berkisar antara 6.000 hingga 10.000 hektar per tahun (Sambodo et al., 2024). Pada laju ini, peremajaan total perkebunan tua memerlukan beberapa dekade—jauh lebih lama daripada masa pemerintahan mana pun, dan lebih lama daripada horizon perencanaan yang biasanya digunakan investor industri. Sementara itu, proporsi pohon tua, rusak, dan tidak produktif justru meningkat sebesar 2,4 persen per tahun. Persamaan diferensial ini, dibiarkan tanpa intervensi yang lebih besar, menuju ke arah yang dapat diprediksi.

Yang kedua adalah masalah struktural petani kecil. Petani kelapa Indonesia rata-rata mengelola kurang dari dua hektar lahan, sering kali dalam kombinasi dengan tanaman lain. Pada skala ini, investasi pemupukan yang konsisten, peremajaan terprogram, atau adopsi varietas unggul berbasis bibit kultur jaringan memerlukan akses kredit yang sebagian besar petani tidak miliki. Lembaga keuangan formal menganggap kelapa sebagai aset yang sulit diagunkan, dan siklus produksinya—dengan masa tunggu enam hingga delapan tahun untuk pohon baru—tidak cocok dengan struktur pinjaman komersial standar.

Yang ketiga adalah kompetisi dengan sawit. Pada tingkat petani, sawit menawarkan pengembalian per hektar yang lebih tinggi dengan periode produktif yang lebih pendek dan rantai pasok yang lebih terorganisir (Coconut Knowledge Center, 2019). Selama dua dekade terakhir, konversi lahan dari kelapa ke sawit—atau kombinasi keduanya dengan dominasi sawit—telah menjadi pola yang konsisten di banyak provinsi penghasil kelapa. Tanpa intervensi yang memperbaiki keekonomian kelapa di tingkat petani, kebijakan hilirisasi yang berorientasi pada industri pengolah berisiko membangun kapasitas pabrik di atas basis pasokan yang menyusut.

Yang keempat adalah ketiadaan institusi yang setara dengan Coconut Development Board India, Coconut Research Institute Sri Lanka, atau Philippine Coconut Authority. Indonesia memiliki Balai Penelitian Tanaman Palma di bawah Kementerian Pertanian dan beberapa institusi riset di tingkat universitas, tetapi tidak ada badan tunggal yang berfungsi sebagai integrator riset, pengembangan teknologi, pendampingan petani, dan promosi ekspor untuk komoditas kelapa secara khusus. Perluasan mandat BPDPKS pada 2025 dapat menjadi langkah ke arah itu, tetapi instrumen fiskal tanpa kapasitas teknis dan kelembagaan yang menyertai biasanya menghasilkan penyaluran dana yang tidak optimal.

## VII. Epistemologi Angka

Kembali pada angka Rp4.800 triliun yang disebutkan di Selayar. Bagaimana angka itu sampai pada nilai tersebut? Sumber publik yang tersedia tidak memberikan metodologi yang dapat direplikasi. Asumsi tentang harga jual air kelapa premium per liter, volume pasar global yang dapat ditangkap, kapasitas produksi yang diperlukan, dan investasi infrastruktur pemrosesan dan distribusi yang dibutuhkan—semua ini diperlukan untuk sampai pada angka Rp2.400 triliun hanya dari air kelapa, tetapi tidak terlihat dalam komunikasi publik.

Ketidakhadiran metodologi bukan berarti angka itu salah; ia berarti angka itu tidak dapat dievaluasi. Dalam analisis kebijakan, perbedaan antara klaim yang dapat diverifikasi dan klaim yang tidak dapat diverifikasi adalah perbedaan yang menentukan. Estimasi Bappenas sebesar Rp2.600 triliun lebih dapat ditelusuri karena disampaikan dalam dokumen Peta Jalan yang menjabarkan rantai nilai per produk turunan, meskipun bahkan estimasi itu mengandung asumsi optimis tentang penetrasi pasar yang dapat diperdebatkan.

Ada juga masalah dengan data dasar. Produksi kelapa nasional yang dilaporkan—33 juta ton kelapa dalam pada 2025—berasal dari ekstrapolasi data perkebunan yang metodologi pengumpulannya bervariasi antar-provinsi. Data harga di tingkat petani sering kali tidak tersedia secara real-time, sehingga kebijakan harga acuan yang diusulkan tidak memiliki basis informasi yang kuat untuk kalibrasi. Statistik ekspor mencatat volume dan nilai FOB, tetapi jarang mencatat nilai tambah riil yang ditangkap oleh ekonomi domestik—berapa banyak yang masuk ke petani, berapa banyak ke pengumpul, berapa banyak ke pelabuhan, berapa banyak ke pengolah.

Konsekuensi praktis dari kelemahan data ini adalah bahwa diskusi publik tentang hilirisasi kelapa Indonesia sering kali berlangsung pada level yang sulit dipertanggungjawabkan secara empiris. Klaim besar dibuat; klaim tandingan dibuat; tetapi titik referensi bersama yang dapat menjadi dasar perdebatan rasional sering kali tidak tersedia. Ini bukan keunikan Indonesia—banyak negara berkembang menghadapi masalah serupa—tetapi penting untuk dicatat sebagai keterbatasan dalam setiap analisis yang bergantung pada statistik resmi.

## VIII. Tiga Skenario 2030

Dengan keterbatasan epistemis itu diakui di muka, beberapa skenario tetap dapat diuraikan sebagai latihan dalam berpikir tentang masa depan, bukan sebagai prediksi.

Skenario pertama dapat disebut “Filipinaisasi tertunda”. Dalam skenario ini, Indonesia mengikuti jalur Filipina dengan jeda dua dekade. Kapasitas pengolah dalam negeri tumbuh bertahap, didorong oleh perlindungan parsial terhadap ekspor bahan mentah dan insentif investasi. Produk turunan seperti *virgin coconut oil* (VCO), *desiccated coconut*, dan santan kemasan menemukan pasar ekspor menengah, terutama di Asia Timur dan Asia Selatan. Tetapi segmen premium—air kelapa bermerek di gerai ritel Amerika Utara, produk kosmetik berbasis kelapa di Eropa, ingredient food-grade untuk industri makanan global—tetap didominasi Filipina, Thailand, dan Sri Lanka. Nilai ekspor produk kelapa Indonesia mencapai USD 5–8 miliar per tahun pada 2030, jauh dari angka triliunan rupiah yang sering disebut, tetapi merupakan peningkatan signifikan dari basis sekarang.

Skenario kedua dapat disebut “Model Sri Lanka di skala besar”. Dalam skenario ini, kombinasi reformasi kelembagaan, investasi riset, dan klaster geografis pengolahan menghasilkan transformasi yang lebih dalam. Sebuah badan baru—mungkin berbasis pada perluasan BPDPKS—berfungsi sebagai integrator riset, peremajaan, dan promosi ekspor. Klaster industri kelapa di Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Riau mengembangkan spesialisasi yang berbeda: VCO dan minyak kelapa kosmetik di Sulawesi, *desiccated coconut* dan santan di Riau, karbon aktif dan produk sabut di Maluku. Pada 2030, nilai ekspor mencapai USD 10–15 miliar, dan—lebih penting—pendapatan riil petani meningkat secara signifikan karena harga di tingkat petani didukung oleh permintaan industri domestik yang kuat dan terorganisir.

Skenario ketiga, yang paling pesimistis, adalah “stagnasi struktural”. Dalam skenario ini, larangan ekspor diterapkan tanpa peremajaan pohon yang memadai. Harga kelapa di tingkat petani jatuh karena ekspor ditekan dan industri domestik tidak siap menyerap volume. Petani beralih ke sawit atau menelantarkan kebun. Industri pengolah, ironisnya, tetap kekurangan bahan baku karena produksi total turun. Ekspor anjlok; impor santan dan minyak kelapa dari Filipina dan Thailand naik. Pada 2030, Indonesia kehilangan posisinya sebagai produsen kelapa terbesar dunia.

Variabel mana yang menentukan skenario mana yang terjadi? Tiga variabel tampaknya paling penting. Pertama, konsistensi kebijakan ekspor lintas pemerintahan: pelantikan presiden baru sering kali mengubah arah kebijakan ekspor komoditas, dan ketidakpastian ini sendiri menyurutkan investasi jangka panjang. Kedua, kapasitas fiskal dan kelembagaan untuk peremajaan pohon dalam skala yang relevan: tanpa skala yang signifikan, semua intervensi lain menjadi mubazir. Ketiga, pembentukan institusi riset dan pendampingan yang menyerupai CDB India atau CRI Sri Lanka: tanpa kapasitas teknis yang terpusat, sulit untuk melompati hambatan teknologi dan standar kualitas yang membatasi ekspor produk bernilai tambah.

## IX. Yang Tidak Bisa Ditanam Lima Juta Sekaligus

Kembali ke Selayar. Lima juta pohon kelapa yang akan ditanam dalam program Gemerlap, jika benar-benar terealisasi dan dirawat dengan baik, akan mulai berbuah pada awal dekade 2030-an. Kelapa, tidak seperti banyak komoditas pertanian lain, adalah investasi antar-generasi. Petani yang menanam hari ini bukan petani yang akan memanen nilai tambahnya. Anak-anak mereka, atau generasi setelahnya, yang akan menghadapi pertanyaan apakah pohon-pohon itu—jika bertahan—akan menjadi sumber pendapatan yang berarti, atau hanya bagian dari lanskap yang ditinggalkan.

Inilah yang membuat hilirisasi kelapa lebih sulit—dan lebih politis—daripada hilirisasi komoditas yang siklus produksinya pendek. Setiap kebijakan yang dirumuskan hari ini akan diuji dalam horizon yang melampaui siklus pemilihan umum manapun. Setiap pengabaian akan terakumulasi dengan cara yang sulit dibalik. Pohon yang tidak ditanam pada 2025 adalah panen yang tidak ada pada 2033.

Filipina, India, Sri Lanka, Vietnam, Thailand, dan Brasil—masing-masing dengan caranya sendiri—telah membuat pilihan tentang bagaimana mengelola pertaruhan antar-generasi ini. Tidak ada di antara mereka yang telah memecahkan persoalan sepenuhnya; setiap negara memiliki versi krisisnya sendiri. Tetapi setiap negara juga telah membangun, dalam derajat yang berbeda, kelembagaan dan kebiasaan kebijakan yang membuat pertaruhan itu sedikit lebih mungkin dimenangkan.

Keberhasilan hilirisasi kelapa Indonesia, pada akhirnya, tidak akan diukur dari triliunan dalam paparan PowerPoint kementerian, melainkan dari pertanyaan yang lebih sederhana dan lebih sulit dijawab. Apakah, dua dekade dari sekarang, anak-anak petani di Riau dan Halmahera dan Selayar masih memilih bertahan di kebun kelapa orang tua mereka? Apakah pabrik-pabrik di sentra produksi masih beroperasi pada kapasitas penuh? Apakah produk dengan label “produced in Indonesia” hadir di rak-rak gerai ritel premium internasional, bukan hanya sebagai bahan baku tanpa nama yang akan diolah dan diberi merek di tempat lain?

Pertanyaan-pertanyaan itu, untuk sekarang, tetap terbuka. Yang ada saat ini adalah ambisi yang dinyatakan, rencana yang dirumuskan, dan kondisi material yang menuntut untuk dibaca dengan jujur. Tulisan ini, dengan segala keterbatasan datanya, adalah upaya untuk membaca kondisi itu—bukan untuk memberikan jawaban, melainkan untuk memperjelas bentuk pertanyaannya.

—

## Daftar Referensi

ANTARA News. (2025, Oktober 9). *Govt to halt raw coconut exports, pushes downstreaming initiative*. https://en.antaranews.com/news/385241/govt-to-halt-raw-coconut-exports-pushes-downstreaming-initiative

Borgen Project. (2025, November). *The strengths and limitations of coconut farming in Indonesia*. https://borgenproject.org/coconut-farming-in-indonesia/

Broadsheet Asia. (2025, Maret 19). *Indonesia’s coconut crisis: Layoffs and supply shortages hit processing industry*. https://broadsheet.asia/2025/03/19/indonesias-coconut-crisis-layoffs-and-supply-shortages-hit-processing-industry/

ChemAnalyst. (2025, Februari 27). *Philippine coconut oil export prices is likely to remain uplifted in Q1-2025*. https://www.chemanalyst.com/NewsAndDeals/NewsDetails/philippine-coconut-oil-export-prices-is-likely-to-remain-uplifted-in-q1-2025-34822

Click Petróleo e Gás. (2025, Desember 22). *Brazilian city known as the ‘coconut capital’ cultivates more than 171 million coconuts per year*. https://en.clickpetroleoegas.com.br/cidade-brasileira-conhecida-como-a-capital-do-coco-cultiva-mais-de-171-milhoes-de-frutos-por-ano-aposta-em-coqueiro-hibrido-irrigacao-de-precisao-e-fabrica-propria-para-agua-de-coco-e-derivados-afch/

Coconut Coir Value Chain Analysis. (n.d.). *Major coconut-producing areas in the world: Production and yield*. https://www.scribd.com/doc/248598697/Coconut-Coir-Value-Chain-Analysis

Coconut Knowledge Center. (2019). *The whole nut: A true coconut story*. https://coconutknowledgecenter.com/wp-content/uploads/2014/08/CKC_TheWholeNut_2019-1.pdf

Embrapa Agroindústria Tropical. (n.d.). *Processing of green coconut shells for the production of fiber and powder*. https://www.embrapa.br/en/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-servico/33/beneficiamento-da-casca-de-coco-verde-para-a-producao-de-fibra-e-po

Estrada-Bonilla, G. A., Beltrán-Medina, J. I., & Cardona-Ayala, C. E. (2023). Innovations and trends in the coconut agroindustry supply chain: A technological surveillance and foresight analysis. *Frontiers in Sustainable Food Systems, 7*, 1048450. https://www.frontiersin.org/journals/sustainable-food-systems/articles/10.3389/fsufs.2023.1048450/full

Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy, 12*(1), 78–104.

Heaptalk. (2025, Maret 24). *Indonesia eyes export ban to curb escalating coconut prices*. https://heaptalk.com/govact/indonesia-eyes-export-ban-to-curb-escalating-coconut-prices/

Indian Trade Portal. (n.d.). *Coconut industry and exports*. https://indiantradeportal.in/vs.jsp?lang=0&id=0%2C31%2C24100%2C29378

International Coconut Community. (2025, Februari). *Market review of desiccated coconut February 2025*. https://coconutcommunity.org/page-statistics/market-review/market-review-of-dessicated-coconut-february-2025

Jakarta Globe. (2024, Desember 19). *HIPKI urges government to ban coconut exports*. https://jakartaglobe.id/business/hipki-urges-government-to-ban-coconut-exports

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2025, November 4). *Menanam kedaulatan pangan, menuai kesejahteraan dari hilirisasi kelapa*. Indonesia.go.id. https://indonesia.go.id/kategori/editorial/10239/menanam-kedaulatan-pangan-menuai-kesejahteraan-dari-hilirisasi-kelapa?lang=1

Ksapa. (2025). *Challenges and transformations of the global coconut value chain*. https://ksapa.org/challenges-and-transformations-of-the-global-coconut-value-chain/

Neraca.co.id. (2025, Desember 2). *Hilirisasi kelapa rampung 2025, investasi capai Rp1,6 triliun*. https://www.neraca.co.id/article/229271/hilirisasi-kelapa-rampung-2025-investasi-capai-rp16-triliun

OilCocos. (2025, Juli 13). *Indonesia’s coconut crisis 2024-2025: Export surge and climate challenges threaten domestic supply*. https://oilcocos.com/articles/indonesias-coconut-crisis-2024-2025-export/

Prebisch, R. (1950). *The economic development of Latin America and its principal problems*. United Nations Economic Commission for Latin America.

Rajiv, A., Sundar, S., & Krishnan, V. (2026). Toward sustainability in coconut processing: Current challenges, emerging concepts, and circular solutions. *Sustainable Food Technology, 9*(2). https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2026/fb/d5fb00508f

Republika.id. (2025). *Hilirisasi kelapa dan tantangan ketersediaan bahan baku*. https://www.republika.id/posts/59308/hilirisasi-kelapa-dan-tantangan-ketersediaan-bahan-baku

Sambodo, M. T., et al. (2024). *Peta jalan hilirisasi kelapa 2025–2045*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Singer, H. W. (1950). The distribution of gains between investing and borrowing countries. *American Economic Review, 40*(2), 473–485.

The Coconut Cooperative. (2020, Desember 7). *Sustaining the coconut industry into the future*. https://thecoconutcoop.com/sustaining-the-coconut-industry-into-the-future/

Tridge. (2020, November 26). *Perpekindo rejects the plan to ban round coconut exports in Indonesia*. https://www.tridge.com/news/perpekindo-rejects-the-plan-to-ban-round-coconut-e

United Coconut Association of the Philippines. (2025, September). *Philippine coconut exports to remain strong, projected at USD2-3 billion until 2026*. https://ucap.org.ph/news-manager/2025/09/philippine-coconut-exports-to-remain-strong-projected-at-usd2-3-billion-until-2026/