## I.

Pada suatu pagi di awal 2025, sebuah kapal kontainer dari pelabuhan Guayaquil, Ekuador, bersandar di Tanjung Priok. Di dalamnya, lebih dari sepuluh ribu ton biji kakao kering—mentah dan sebagian disangrai—diangkut untuk memasok kebutuhan pabrik *grinding* milik Cargill di Gresik, Barry Callebaut di Bekasi, dan Guan Chong Berhad di Tangerang. Selama Januari tahun itu saja, nilai biji kakao yang masuk dari Ekuador mencapai US$ 136,79 juta. Total impor kakao Indonesia pada bulan yang sama menembus US$ 300 juta—naik 119 persen dari bulan sebelumnya.

Yang membuat angka itu janggal bukan besarnya, melainkan tujuannya. Kapal-kapal serupa juga datang dari Nigeria, Kamerun, Kenya, bahkan Papua Nugini. Mereka bersandar di sebuah negara yang masih, di atas kertas, merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia. Sebuah negara dengan 1,38 juta hektare kebun kakao, 1,5 juta keluarga petani, dan kapasitas industri pengolahan yang—jika dijalankan penuh—mampu menggiling hampir dua kali lipat dari yang dihasilkan kebunnya sendiri.

Negara yang menanam kakao itu, dengan kata lain, kini mengimpor kakao untuk diolah, lalu mengekspornya kembali sebagai mentega, bubuk, dan pasta. Pada 2024, nilai ekspor produk kakao Indonesia melonjak ke US$ 2,65 miliar—kenaikan sekitar 120 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama, nilai impornya juga melonjak ke US$ 1,46 miliar, naik 48,8 persen. Surplus tetap ada, tetapi rapuh: setiap satu dolar yang masuk ditemani oleh hampir 55 sen yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan baku dari negara lain.

Ini bukan sekadar anomali statistik. Ini adalah potret paling jujur dari hilirisasi Indonesia hari ini—sebuah strategi yang berhasil membangun hilir tanpa memastikan hulu mampu menopangnya, dan yang menjawab pertanyaan industrial tanpa pernah benar-benar menjawab pertanyaan agraris di belakangnya.

## II.

Untuk memahami bagaimana situasi ini mungkin terjadi, ada gunanya melihat sektor ini sebagai dua lapis yang bergerak ke arah berlawanan.

Lapis pertama adalah perkebunan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan, produksi biji kakao Indonesia pada 2024 tercatat 617 ribu ton, sedikit menurun menjadi 616 ribu ton pada 2025 (angka sementara), dengan proyeksi naik tipis ke 635 ribu ton pada 2026. Angka-angka itu sendiri sebenarnya tidak buruk. Yang menjadi soal adalah arah perjalanannya: pada puncaknya di awal dekade 2010-an, Indonesia memproduksi mendekati 720 ribu ton, dan pernah membayangkan target satu juta ton pada 2020 yang tidak pernah tercapai. International Cocoa Organization (ICCO), yang menggunakan metodologi berbeda, bahkan mencatat angka jauh lebih konservatif untuk Indonesia pada musim 2023/24 dan 2024/25—di kisaran 160 hingga 200 ribu ton. Diskrepansi ini sendiri merupakan persoalan: rekonsiliasi statistik kakao nasional menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.

Hampir 99 persen kebun dikelola oleh perkebunan rakyat. Sulawesi menyumbang sekitar 60 persen produksi nasional, dengan kontribusi sekitar 378 ribu ton; Sumatera menambah 164 ribu ton lagi, terutama dari Lampung dan Sumatera Utara. Studi Universitas Gadjah Mada pada awal 2026 mencatat produktivitas rata-rata nasional hanya sekitar 700 kilogram per hektare per tahun. Penelitian lapangan yang lebih spesifik di Sulawesi—di mana sebagian besar kakao Indonesia tumbuh—menunjukkan angka yang lebih suram lagi: di bawah 500 kilogram per hektare. Sebagai perbandingan, pada dekade 1980-an angka yang sama berada di kisaran 750 kilogram per hektare.

Lapis kedua adalah industri pengolahan. Sejak pemerintah memberlakukan bea ekspor biji kakao pada 2010—dengan tarif progresif yang bisa mencapai 15 persen—pabrik-pabrik *grinding* multinasional berbondong-bondong masuk. Cargill, Barry Callebaut, Olam, Guan Chong Berhad, ditambah pemain lokal seperti BT Cocoa dan Bumitangerang Mesindotama, membangun atau memperluas pabrik di Jawa dan Sumatera. Kapasitas terpasang nasional, yang pada awal 2010-an hanya sekitar 324 ribu ton, kini diperkirakan berada di kisaran 600 ribu hingga 750 ribu ton per tahun. Komposisi ekspor pun berubah radikal. Pada awal dekade 2010-an, ekspor kakao Indonesia masih didominasi biji mentah. Hari ini, lemak kakao (cocoa butter) menjadi penyumbang terbesar, disusul bubuk kakao, pasta, dan—dengan porsi paling kecil—biji utuh.

Dilihat dari indikator nilai tambah, ini adalah cerita sukses. Dilihat dari indikator kedaulatan bahan baku, ini adalah kegagalan yang terorganisir.

## III.

Untuk menempatkan kondisi Indonesia secara proporsional, ada gunanya melihat tiga negara lain yang berdiri di titik berbeda dalam spektrum yang sama.

**Pantai Gading** adalah ujung satu dari spektrum itu. Negara di Afrika Barat ini memproduksi sekitar 1,8 juta ton biji kakao per musim—hampir tiga kali Indonesia, dan sekitar sepertiga produksi global. Sejak awal dekade 2020-an, pemerintah Pantai Gading mengejar target memproses setidaknya 50 persen produksi dalam negeri. Pada 2025, target itu pada dasarnya tercapai. Kapasitas *grinding* nasional menembus 712 ribu hingga 750 ribu ton, dan Abidjan—bukan Amsterdam atau Rotterdam—kini menjadi pusat penggilingan kakao terbesar di dunia. Mengalahkan Belanda, yang selama beberapa dekade memegang gelar itu, adalah pencapaian simbolik yang besar.

Namun pencapaian itu membawa catatan kakinya sendiri. Laporan USDA tentang sektor kakao Pantai Gading menunjukkan bahwa sekitar 95 persen hasil penggilingan domestik—pasta, mentega, kue, bubuk—tetap diekspor. Konsumsi cokelat domestik di Pantai Gading kurang dari 5 persen dari hasil olahannya. Pabrik berhasil dipindahkan dari Eropa ke Afrika; nilai tambah berhasil ditahan; tetapi mata rantai paling akhir—konsumen yang membeli batang cokelat di toko—tetap berada di belahan dunia lain. Hilirisasi memindahkan posisi tawar dalam rantai pasok, tetapi tidak otomatis menciptakan industri konsumen domestik.

**Ghana** menempati posisi yang lebih rumit. Negara ini, yang sejak masa kolonial menjadi simbol “model petani kakao terorganisir”, kini menghadapi krisis yang lapis demi lapis terkupas. Produksi anjlok dari rekor 1,04 juta ton pada musim 2020/21 menjadi 432 ribu ton pada 2023/24, lalu pulih sedikit ke kisaran 590–600 ribu ton pada 2024/25—masih jauh di bawah rata-rata historis. Ghana Cocoa Board (COCOBOD), regulator monopolistik yang mengendalikan pemasaran sejak 1947, masuk musim 2025/26 dengan utang GH₵60 miliar—sekitar US$ 4 miliar. Forecast produksinya pada musim 2023/24 meleset 45 persen, memicu kerugian US$ 1,3 miliar dari kontrak forward yang tak bisa dipenuhi.

Kapasitas *grinding* Ghana, sekitar 504 ribu ton menurut estimasi USDA, hanya terpakai kurang dari setengahnya. Volume penggilingan domestik beberapa musim terakhir berkisar di 210 ribu ton. Ekuador, sementara itu, melaju cepat dari belakang. Dalam wawancara dengan jurnalis sektor pertanian, pejabat COCOBOD menyebut sekitar 500 ribu hektare lahan kakao Ghana tidak lagi produktif—rusak oleh penyakit *swollen shoot*, penambangan emas ilegal yang dikenal sebagai *galamsey*, dan ditinggalkan oleh generasi petani muda yang memilih pekerjaan lain.

Apa pelajaran dari Ghana? Bahwa kontrol negara yang terlalu ketat—monopoli pemasaran, pemerintah sebagai penentu harga, pre-sale 70-80 persen panen di awal musim—dapat menciptakan kekakuan yang fatal ketika asumsi-asumsinya meleset. Model COCOBOD sering dikutip dalam wacana hilirisasi Indonesia sebagai contoh “negara sebagai operator strategis”. Realitas di Accra menunjukkan bahwa model itu, jika tidak diimbangi disiplin fiskal dan akurasi data, bisa menjadi sumber kerentanan, bukan ketahanan.

**Ekuador** menempati ujung yang berbeda lagi. Negara di Amerika Selatan ini, yang sepuluh tahun lalu hampir tidak masuk perhitungan, kini diproyeksikan memproduksi 570 ribu hingga 650 ribu ton pada musim 2025/26—berpotensi menyalip Ghana sebagai produsen kedua dunia. Yield rata-ratanya mendekati 800 kilogram per hektare, jauh di atas Pantai Gading (sekitar 500 kg/ha) maupun Indonesia. Petani Ekuador, menurut laporan industri, menerima proporsi harga FOB yang lebih tinggi dibanding rekan-rekan mereka di Afrika Barat.

Yang penting dari Ekuador bukan sekadar volume, tetapi strategi. Negara ini fokus pada peningkatan produktivitas, varietas hibrida unggul, dan spesialisasi *fine flavor cocoa*—segmen kakao premium yang menggunakan varietas Arriba/Nacional dengan profil rasa yang khas. Hilirisasi datang belakangan, sebagai konsekuensi dari basis bahan baku yang kuat, bukan sebagai pengganti untuknya.

Tabel berikut merangkum perbedaannya:

| Indikator | Pantai Gading | Ghana | Ekuador | Indonesia |
|—|—|—|—|—|
| Produksi 2024/25 (ton) | ~1.800.000 | ~600.000 | ~570.000 | ~616.000 |
| Yield rata-rata (kg/ha) | ~500 | ~400 | ~800 | ~500-700 |
| Kapasitas grinding (ton) | ~712-750.000 | ~505.000 | n/a (kecil) | ~600-750.000 |
| Utilisasi grinding | >90% | <50% | n/a | 50-60% |
| Model tata kelola | Negara + MNC | Monopoli negara (COCOBOD) | Pasar + koperasi | MNC dominan |

Empat negara, empat strategi, empat hasil. Indonesia paling mirip Pantai Gading dalam strukturnya—MNC sebagai aktor utama, bea ekspor sebagai insentif—tetapi dengan basis produksi yang jauh lebih lemah. Hasilnya: kapasitas yang dibangun melebihi pasokan yang bisa dihasilkan kebun sendiri.

## IV.

Mengapa hulu Indonesia mengering, padahal lahan, iklim, dan tradisi semuanya tersedia? Jawabannya bukan satu, melainkan jalinan beberapa.

Yang pertama adalah tanaman tua. Sebagian besar pohon kakao di Sulawesi dan Sumatera kini berumur lebih dari dua puluh tahun—di atas titik produktivitas optimal. Program peremajaan nasional pada 2009–2014, dengan anggaran sekitar US$ 350 juta, gagal mencapai target satu juta ton. Pelaksanaannya terhambat birokrasi distribusi bibit, kurangnya pendampingan, dan—ini sering terlupakan—keengganan petani memotong pohon yang masih (sedikit) menghasilkan untuk menunggu tiga tahun sebelum pohon baru berbuah. Bagi keluarga yang hidup dari panen mingguan, kalkulus risiko itu bukan irasional; ia justru sangat rasional.

Yang kedua adalah serangan hama dan penyakit. Penggerek Buah Kakao (PBK, *Conopomorpha cramerella*) dan Vascular Streak Dieback (VSD, *Ceratobasidium theobromae*) telah menjadi epidemi struktural sejak akhir 1990-an. Pengendalian terpadu membutuhkan varietas tahan, sanitasi kebun yang konsisten, dan pemupukan tepat dosis—tiga hal yang sulit dilakukan tanpa modal, pelatihan, dan kelembagaan yang stabil. Studi *on-farm trials* di Sulawesi yang dipublikasikan dalam *Agricultural Systems* menunjukkan bahwa di banyak kebun, aplikasi pupuk dengan harga input tinggi dan harga jual rendah justru menghasilkan return finansial negatif—petani secara rasional memilih untuk tidak memupuk.

Yang ketiga, dan mungkin paling fundamental, adalah disinsentif kualitas. Lebih dari 75 persen biji kakao Indonesia tidak difermentasi atau hanya difermentasi sebagian, sehingga dijual di pasar internasional dengan diskon US$ 200–400 per ton dari harga pasar. Padahal model petani di Jembrana, Bali, yang dikelola koperasi seperti Kerta Semaya Samaniya, telah membuktikan jalur premium yang viable: biji fermentasi penuh, sertifikasi, kontrak langsung dengan pembeli internasional. Tetapi model itu tetap kecil—di kantong-kantong terpisah—karena struktur pasar yang didominasi tengkulak tidak memberikan transmisi harga ke kualitas. Petani yang berinvestasi dua hari ekstra untuk fermentasi sering menerima harga yang sama dengan tetangganya yang langsung menjemur. Insentif ada di kepala, bukan di kantong.

Yang keempat adalah asimetri kebijakan. Bea ekspor biji kakao 5–15 persen sejak 2010 berhasil menarik investasi pabrik *grinding*. Tetapi pertanyaan yang jarang ditanyakan adalah: ke mana selisih harga yang ditahan di dalam negeri itu mengalir? Tidak ke petani—mereka menerima harga lokal yang oleh definisi lebih rendah dari harga FOB internasional. Tidak ke kas negara—pendapatan bea ekspor relatif modest. Yang menikmati selisih itu, secara struktural, adalah pabrik pengolahan yang mendapatkan bahan baku lebih murah dari harga pasar dunia. Hilirisasi versi ini, dengan kata lain, adalah subsidi tersembunyi dari petani kepada pabrik.

Dan ketika produksi domestik tidak lagi cukup, pabrik beralih ke impor—dari Ekuador, Nigeria, Kamerun, bahkan Papua Nugini. Volume impor biji kakao Indonesia, yang menurut data BPS mencapai 157 ribu ton pada 2024 (turun dari 276 ribu ton di 2023), tetap menjadi bagian struktural dari rantai pasok. Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) bahkan secara terbuka mengadvokasi penghapusan bea masuk biji impor 5 persen. Ironinya sempurna: bea ekspor untuk menahan biji domestik, dan permintaan penghapusan bea impor untuk biji asing—keduanya menguntungkan pihak yang sama.

## V.

Cara membaca semua ini secara konseptual membantu memperjelas pertanyaannya.

Dalam literatur ekonomi pembangunan, hilirisasi—atau dalam jargon yang lebih luas, *resource-based industrialization*—memiliki tradisi panjang. Hipotesis Raúl Prebisch dan Hans Singer pada 1950-an mengamati bahwa harga komoditas mentah cenderung menurun relatif terhadap harga barang manufaktur dalam jangka panjang; karena itu, negara berbasis komoditas perlu menaiki tangga nilai tambah. Ha-Joon Chang, ekonom Korea Selatan di Cambridge, kemudian menambahkan bahwa hampir semua negara industri maju—dari Inggris pada abad ke-19 hingga Korea Selatan pada abad ke-20—membangun industrinya melalui kebijakan proteksi dan intervensi negara, bukan melalui pasar bebas. Justin Lin, mantan kepala ekonom Bank Dunia, mengembangkan kerangka *New Structural Economics* yang menganjurkan strategi berbasis keunggulan komparatif yang berkembang secara bertahap.

Namun ada juga kritik. Dani Rodrik di Harvard mengingatkan tentang *premature deindustrialization*—negara berkembang yang mengalami penyusutan sektor manufaktur sebelum mencapai tingkat kemakmuran negara maju. Henry Yeung dari National University of Singapore, dalam kerangka *Global Production Networks*, menunjukkan bahwa nilai dalam rantai pasok global sering ditentukan bukan oleh siapa yang memproduksi, tetapi oleh siapa yang mengendalikan node strategis: desain, merek, distribusi, dan—di tingkat industri pertanian—pemasaran ke pembeli akhir.

Dalam kerangka ini, paling tidak ada tiga versi hilirisasi yang bisa dibedakan secara konseptual:

**Versi satu**: menguasai rantai pasok hilir di dalam negeri, dengan multinasional sebagai aktor utama dan bea ekspor sebagai instrumen. Ini model nikel Indonesia hari ini, dan—dalam skala lebih kecil—model kakao Pantai Gading. Kelebihannya cepat dan terukur: investasi datang, pabrik berdiri, statistik ekspor produk olahan naik. Kelemahannya: nilai tambah yang dihasilkan didominasi oleh aktor asing, kedaulatan bahan baku tidak terjamin, dan transmisi ke kesejahteraan produsen primer lemah.

**Versi dua**: membangun kapasitas produsen domestik, baik di hulu maupun di hilir, dengan basis koperasi, UMKM, dan industri menengah lokal. Ini lebih dekat dengan model Ekuador (di hulu) dan Vietnam (di hilir kopi). Kelebihannya: pembangunan lebih merata, ketahanan lebih tinggi. Kelemahannya: lambat, membutuhkan investasi kelembagaan yang besar, dan hasilnya tidak terlihat dalam satu siklus politik.

**Versi tiga**: negara sebagai operator melalui badan monopoli, mengontrol harga dan pemasaran. Ini model Ghana melalui COCOBOD. Kelebihannya: stabilitas harga bagi petani dalam kondisi normal. Kelemahannya: rentan terhadap kegagalan birokrasi, akumulasi utang, dan distorsi pasar—seperti yang dialami Ghana hari ini.

Indonesia, secara *de facto*, sedang menjalankan Versi satu—meskipun retorika resmi sering meminjam unsur dari Versi dua dan Versi tiga. RPJMN 2025–2029 mencanangkan pengembangan lahan 871 ribu hektare untuk komoditas strategis termasuk kakao, dengan dana yang dialokasikan untuk bibit unggul, pupuk, dan pendampingan. Niatnya jelas: memperkuat hulu agar selaras dengan hilir yang sudah berdiri. Tetapi pengalaman program serupa di masa lalu—termasuk program peremajaan 2009–2014—menunjukkan bahwa implementasi adalah kelemahan paling konsisten. Ada celah antara dokumen perencanaan dan realitas di kebun, dan celah itu jarang ditutup oleh anggaran saja.

## VI.

Suara-suara di sekitar industri ini berbicara dari posisi yang berbeda, dan layak didengar masing-masing dengan seriusness yang setara.

Pemerintah, melalui Menteri Pertanian dan Direktorat Jenderal Perkebunan, menekankan momentum: harga global yang tinggi di 2024–2025, produksi yang diproyeksikan naik di 2026, dan program peremajaan yang sedang berjalan. Bahasanya optimistis, dan tidak sepenuhnya tanpa dasar—ada peluang riil yang harus diakui.

Asosiasi industri, melalui Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI) dan Asosiasi Cocoa-Based Industry (ACBI), menekankan keberlangsungan pasokan. Argumen mereka: pabrik harus tetap beroperasi untuk menjaga lapangan kerja dan ekspor; jika bahan baku domestik tidak cukup, impor menjadi kebutuhan praktis; bea masuk biji harus dihapus agar pengolah lokal tidak kehilangan daya saing. Logika bisnis ini valid pada levelnya sendiri.

Akademisi dan organisasi pendamping petani—dari Cocoa Sustainability Partnership di Makassar, IPB, hingga Yayasan Kalimajari di Bali—menekankan yang sering hilang dari diskusi makro: petani sebagai aktor, bukan sebagai input statistik. Mereka mengingatkan bahwa satuan analisis “produksi per hektare” sering menyesatkan, karena kebun rakyat seringkali campuran—kakao di antara kelapa, durian, atau cengkeh—dan produktivitas per pohon lebih relevan. Mereka juga mengingatkan tentang krisis regenerasi: anak petani kakao di Sulawesi yang melihat orang tuanya bekerja keras dengan hasil pas-pasan tidak punya alasan untuk meneruskan profesi itu.

Dan akhirnya, pembeli global. Regulasi anti-deforestasi Uni Eropa (EUDR), yang berlaku penuh untuk perusahaan besar mulai 30 Desember 2025, mensyaratkan bahwa setiap kakao yang masuk ke pasar UE harus dapat dibuktikan tidak ditanam di lahan yang dideforestasi setelah 31 Desember 2020. Pantai Gading sudah meluncurkan sistem digital ID untuk lebih dari 900 ribu petaninya, dengan pelacakan GPS sampai tingkat kebun. Indonesia masih jauh di belakang dalam hal ini. Jika EUDR akhirnya diberlakukan tanpa pengecualian—setelah beberapa kali penundaan—kakao Indonesia yang tidak tertelusur akan kehilangan akses ke pasar Eropa, yang merupakan tujuan signifikan untuk produk olahan.

## VII.

Setiap analisis memiliki batasnya, dan kejujuran tentang batas itu adalah bagian dari analisisnya.

Pertama, data. Angka produksi yang dirilis Kementerian Pertanian (sekitar 616 ribu ton) dan angka yang tercatat ICCO (jauh lebih rendah) menggambarkan dua dunia yang berbeda. Sebagian dari diskrepansi ini berasal dari perbedaan definisi—biji basah versus biji kering, produksi kotor versus yang masuk ke perdagangan formal. Sebagian lagi mungkin berasal dari kelemahan sistem pelaporan dari lapangan ke pusat. Tanpa rekonsiliasi statistik yang serius, perdebatan kebijakan akan terus berlangsung di atas fondasi yang goyah.

Kedua, perbandingan internasional. Setiap negara memiliki konteks agronomis, kelembagaan, dan politis yang spesifik. Pantai Gading punya skala lahan yang berbeda; Ghana punya warisan kolonial yang berbeda; Ekuador punya struktur kepemilikan yang berbeda. Membandingkan tanpa memperhatikan konteks bisa menyesatkan. Tabel di atas adalah alat berpikir, bukan resep.

Ketiga, volatilitas. Harga kakao global pada 2024 mencapai puncak historis di atas US$ 12.000 per ton—efek dari gagal panen di Afrika Barat akibat penyakit *swollen shoot* dan cuaca ekstrem. Pada awal 2026, harga sudah turun ke kisaran US$ 4.200 per ton. Setiap proyeksi yang dibangun pada momentum harga tinggi rentan terhadap koreksi. Hilirisasi yang masuk akal pada harga US$ 10.000 per ton bisa jadi tidak ekonomis pada US$ 3.000 per ton.

Keempat, dan ini lebih dalam: apa sebenarnya yang ingin dicapai? Jika ukuran keberhasilan adalah nilai ekspor produk olahan, Indonesia sudah berhasil—angkanya tumbuh signifikan. Jika ukurannya adalah pendapatan riil petani, jawabannya jauh lebih ambigu, dan data longitudinal yang andal sulit ditemukan. Jika ukurannya adalah ketahanan ekologis kebun—kemampuannya bertahan tiga puluh tahun ke depan di tengah perubahan iklim—maka jawabannya mungkin pesimistis. Hilirisasi sebagai konsep menyatukan ketiga ukuran itu di bawah satu payung; hilirisasi sebagai praktik harus memilih trade-off di antara mereka.

## VIII.

Kapal-kapal dari Guayaquil, Lagos, dan Douala akan terus bersandar di Tanjung Priok dalam waktu yang dapat diperkirakan. Pabrik di Gresik dan Bekasi akan terus menggiling. Statistik ekspor produk olahan akan terus naik, dan setiap kenaikan akan dirayakan sebagai bukti bahwa strategi hilirisasi berjalan.

Tetapi di Polewali Mandar, di Konawe, di Luwu Timur, di Lampung Selatan, pohon-pohon kakao akan terus menua. Petani-petani yang berusia di atas lima puluh tahun akan terus memanen dari tanah yang semakin letih, dan anak-anak mereka akan terus pergi ke kota untuk pekerjaan lain. Volume impor biji akan terus menambal selisih antara apa yang dihasilkan kebun dan apa yang dibutuhkan pabrik, dan setiap dolar yang dibayarkan untuk impor itu adalah dolar yang tidak masuk ke kantong petani Indonesia.

Pertanyaan yang menggantung—dan ini bukan retorika, melainkan keputusan strategis yang sesungguhnya—adalah ke arah mana ini akan berjalan. Indonesia bisa menjadi *processing hub* yang efisien tetapi tergantung pada bahan baku impor, seperti Belanda dalam tata rantai kakao Eropa. Indonesia bisa menjadi produsen primer yang surplus tetapi dengan nilai tambah rendah, seperti Indonesia sendiri tiga puluh tahun yang lalu. Atau Indonesia bisa membangun ekosistem terintegrasi dengan basis petani yang kuat dan diversifikasi produk yang melayani pasar domestik—cita-cita yang ada pada Ekuador hari ini, atau Vietnam dalam kopi.

Ketiga pilihan itu membutuhkan strategi industrial yang sangat berbeda. Hilirisasi sebagai slogan dapat menampung ketiganya tanpa kontradiksi. Hilirisasi sebagai praktik tidak punya kemewahan itu. Pada satu titik, ia harus memilih, dan pilihan itu—untuk sektor kakao, setidaknya—sampai hari ini belum dibuat secara eksplisit. Yang ada adalah seperangkat kebijakan yang masing-masing rasional dalam kerangkanya sendiri, tetapi yang ketika dijumlahkan menghasilkan sebuah negeri kakao yang mengimpor kakao.

Pelabuhan akan terus sibuk. Pertanyaannya adalah apakah suatu hari arah arusnya akan dibalik.

—

*Catatan: Artikel ini didasarkan pada data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, International Cocoa Organization (Quarterly Bulletin November 2025), USDA Foreign Agricultural Service (Cocoa Sector Overviews 2025 untuk Pantai Gading dan Ghana), Cocoa Sustainability Partnership, serta liputan jurnalistik dari CNBC Indonesia, Detik Finance, Reuters, dan Ecofin Agency yang dipublikasikan antara Oktober 2025 dan Mei 2026. Diskrepansi statistik antara sumber pemerintah Indonesia dan ICCO diakui sebagai keterbatasan analisis, dan tidak ada angka yang dimanipulasi untuk mendukung satu kesimpulan tertentu.*