Di sebuah rak buku yang mungkin tak terlalu tinggi, di antara CD lawas campursari dan suara-suara masa lalu yang tersimpan dalam plastik bening, buku Benedict R. O’G. Anderson itu tampak seperti benda yang datang dari zaman lain. Judulnya keras sekaligus puitis: Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia. Dua kata yang jika dibaca perlahan terasa seperti dua kutub yang tak pernah benar-benar terpisah dalam sejarah Indonesia: kuasa dan kata. Kekuasaan selalu membutuhkan bahasa, dan bahasa diam-diam selalu ingin menjadi kuasa.

Benedict Anderson, atau Ben Anderson sebagaimana banyak orang Indonesia menyebutnya dengan rasa akrab yang aneh, bukan sekadar ilmuwan politik asing yang memandang Indonesia dari kejauhan. Ia seperti seseorang yang tersesat terlalu jauh ke dalam lorong kebudayaan Jawa, lalu memutuskan tinggal di sana. Ia membaca politik Indonesia bukan terutama lewat angka pemilu atau pidato presiden, melainkan lewat bisik-bisik bahasa, lewat mitos, simbol, wayang, humor, nama, gelar, dan kadang lewat sesuatu yang tampaknya remeh: cara orang Indonesia menyusun kalimat.

Buku ini, pada dasarnya, berbicara tentang bagaimana kekuasaan di Indonesia tidak pernah berdiri telanjang. Ia selalu memakai pakaian kebudayaan.

Dan justru di situlah pokok penting Anderson: politik Indonesia tidak bisa dipahami hanya dengan teori politik modern Barat yang dingin dan administratif. Politik di negeri ini bergerak lewat imajinasi budaya. Presiden bukan cuma kepala negara. Ia bisa menjadi bapak, guru, dalang, raja, bahkan semacam pusat kosmos kecil yang tak sepenuhnya rasional. Kata-kata bukan alat netral. Kata-kata adalah mantra.

Anderson tampaknya memahami sesuatu yang sering gagal dipahami para analis politik yang terlalu percaya pada statistik. Bahwa di Indonesia, terutama dalam tradisi Jawa yang begitu memengaruhi struktur negara modern, kekuasaan bukan pertama-tama soal legitimasi hukum, melainkan soal aura. Tentang daya. Tentang wahyu. Tentang kemampuan menghadirkan rasa tertib dalam batin orang lain.

Di Barat, kekuasaan sering dibayangkan mengalir dari kontrak sosial. Dari hukum. Dari institusi. Tetapi dalam banyak tradisi Nusantara, kekuasaan terasa lebih mirip cairan spiritual yang harus dipelihara keseimbangannya. Raja tidak sekadar memerintah; ia menjaga harmoni semesta. Maka ketika negara modern Indonesia lahir, warisan itu tidak hilang. Ia hanya berganti pakaian.

Anderson melihat bagaimana Soekarno berbicara bukan seperti administrator, melainkan seperti penyair revolusi. Pidato-pidatonya penuh metafora kosmis, ledakan emosi, dan ritme yang lebih dekat ke pertunjukan ketimbang laporan kenegaraan. Soekarno memahami bahwa rakyat Indonesia tidak hanya ingin diyakinkan, tetapi juga ingin dipukau. Kata-kata baginya bukan penjelasan. Kata-kata adalah api.

Tetapi seperti semua api, ia bisa menghangatkan sekaligus membakar.

Di tangan Soeharto, bahasa berubah bentuk. Jika Soekarno meledak-ledak, Soeharto justru memerintah lewat kesunyian yang administratif. Namun Anderson melihat bahwa bahkan Orde Baru yang tampak teknokratis itu tetap bekerja melalui budaya simbolik Jawa: halus, samar, paternalistik, penuh kode. Kekuasaan tidak hadir lewat argumentasi terbuka, tetapi lewat pengendalian makna. Orang belajar membaca tanda-tanda kecil: intonasi pejabat, pilihan istilah, siapa duduk di mana, siapa diam ketika rapat.

Negara menjadi semacam panggung besar tempat semua orang memainkan peran sambil menebak-nebak isi hati sang penguasa.

Mungkin karena itu buku ini terasa sangat relevan hari ini, ketika politik Indonesia dipenuhi slogan, pencitraan, dan perang narasi di media sosial. Kita hidup di zaman ketika kata-kata diproduksi lebih cepat daripada makna. Namun Anderson mengingatkan: di Indonesia, bahasa tidak pernah sekadar alat komunikasi. Bahasa adalah arena perebutan realitas.

Siapa yang berhasil memberi nama pada sesuatu, sering kali berhasil menguasainya.

Kita bisa melihat itu dalam sejarah panjang negeri ini. Kata “pembangunan” pada era Orde Baru bukan istilah netral. Ia menjadi mantra legitimasi. Segala kritik bisa dipatahkan atas nama pembangunan. Kata “reformasi” pada 1998 juga demikian. Ia bukan cuma deskripsi perubahan politik, melainkan semacam janji moral yang mengguncang seluruh tatanan lama. Bahkan hari ini, kata-kata seperti “rakyat”, “demokrasi”, “radikal”, “asing”, “stabilitas”, atau “keberlanjutan” bukan sekadar istilah. Mereka adalah senjata.

Dan Anderson tampaknya ingin berkata: berhati-hatilah pada kata-kata yang terlalu sering diulang negara.

Sebab setiap rezim pada akhirnya membangun kamusnya sendiri.

Ada bagian menarik dari cara Anderson menulis Indonesia: ia tidak memperlakukan negeri ini sebagai objek eksotis. Ia justru melihat kecanggihan intelektual di balik kebudayaan yang sering dianggap irasional oleh modernitas Barat. Ketika ia membahas konsep kekuasaan Jawa, misalnya, ia tidak sedang menertawakan mistik politik. Ia sedang menunjukkan bahwa setiap masyarakat punya logikanya sendiri tentang bagaimana kekuasaan bekerja.

Bukankah di Barat sendiri kekuasaan juga dipenuhi ritual? Pemilu yang sakral, podium presiden, jas formal, lagu kebangsaan, bendera, protokol. Modernitas ternyata tidak pernah benar-benar membunuh simbol. Ia hanya mengganti bentuk simbolnya.

Karena itu membaca Anderson terasa seperti diajak melihat Indonesia lewat cermin yang aneh: asing tapi akrab. Kita mulai sadar bahwa banyak hal yang selama ini dianggap “biasa” ternyata penuh makna budaya yang dalam. Mengapa pemimpin Indonesia begitu suka tampil sebagai figur kebapakan? Mengapa kritik langsung sering dianggap tidak sopan? Mengapa politik sering terasa personal, bukan institusional? Mengapa masyarakat lebih mudah percaya pada tokoh daripada sistem?

Jawaban Anderson sederhana sekaligus rumit: karena sejarah budaya kita membentuk cara kita membayangkan kuasa.

Namun buku ini tidak jatuh menjadi romantisme budaya. Anderson juga menunjukkan bahaya ketika simbol-simbol budaya dipakai untuk menutupi penindasan nyata. Kekuasaan yang terlalu disakralkan bisa berubah menjadi otoritarianisme. Bahasa yang terlalu dipoles bisa menyembunyikan kekerasan. Orde Baru adalah contoh paling jelas: negara menciptakan bahasa resmi yang tampak tenang dan tertib, tetapi di bawahnya ada ketakutan yang sistematis.

Di sini Anderson seperti sedang membongkar mesin halus kekuasaan: bagaimana negara mengatur bukan hanya tubuh warga, tetapi juga imajinasi mereka.

Dan mungkin inilah inti paling penting buku tersebut: politik sejatinya adalah pertarungan tentang cara manusia membayangkan dunia.

Karena itu Anderson selalu tertarik pada cerita, surat kabar, novel, gosip, lelucon, bahkan desas-desus. Semua itu membentuk kesadaran kolektif. Dalam karya terkenalnya Imagined Communities, ia mengatakan bangsa adalah komunitas yang dibayangkan. Orang Indonesia merasa satu bangsa meskipun tak pernah saling bertemu, karena mereka berbagi cerita yang sama. Maka negara sangat berkepentingan mengontrol cerita.

Di Indonesia hari ini, cerita itu diproduksi tanpa henti lewat televisi dan algoritma. Tokoh politik bukan lagi sekadar pejabat; mereka adalah karakter dalam drama nasional. Ada yang dibentuk sebagai penyelamat rakyat kecil, ada yang diposisikan sebagai teknokrat dingin, ada yang dijadikan simbol kesederhanaan. Politik menjadi industri narasi.

Dan seperti yang dipahami Anderson sejak lama, narasi lebih kuat daripada data.

Orang bisa lupa angka inflasi, tetapi mereka ingat kalimat yang menyentuh emosi. Mereka lupa detail kebijakan, tetapi ingat citra seorang pemimpin sedang makan di warung atau memeluk rakyat miskin. Demokrasi modern ternyata tidak menghapus teater kekuasaan. Ia justru memperluas panggungnya.

Membaca Kuasa-Kata pada akhirnya terasa seperti membaca anatomi Indonesia itu sendiri. Negeri yang selalu bergerak di antara modernitas dan mitos. Di satu sisi ingin rasional dan demokratis, di sisi lain tetap percaya pada figur karismatik, pada simbol, pada pertanda. Kita adalah bangsa yang membangun gedung pencakar langit sambil tetap mencari hari baik untuk meresmikannya.

Dan mungkin memang tidak ada yang salah dengan itu.

Yang berbahaya bukan budaya, melainkan ketika budaya dipakai untuk menumpulkan nalar kritis. Anderson tampaknya percaya bahwa memahami budaya politik Indonesia bukan berarti menyerah pada feodalisme atau mistik kuasa. Sebaliknya, pemahaman itu justru bisa membuat kita lebih waspada terhadap cara kekuasaan bekerja diam-diam.

Sebab kekuasaan paling efektif bukan yang memaksa orang tunduk dengan senjata, melainkan yang membuat orang merasa tunduk adalah sesuatu yang wajar.

Di titik ini, buku Anderson terasa hampir seperti sastra. Ia tidak memberi kesimpulan tegas ala laporan akademik. Ia mengajak pembaca mengembara. Dari wayang ke revolusi, dari bahasa krama ke birokrasi negara, dari pidato Soekarno ke keheningan Soeharto. Semuanya dirangkai dalam satu gagasan besar: bahwa Indonesia tidak bisa dipahami hanya sebagai negara modern, tetapi juga sebagai dunia simbolik yang sangat tua.

Dan mungkin memang itulah sebab negeri ini sering tampak membingungkan bagi banyak pengamat asing maupun bagi warganya sendiri.

Indonesia terlalu besar untuk dijelaskan oleh teori tunggal. Terlalu cair untuk dimasukkan ke tabel statistik semata. Ia hidup dalam lapisan-lapisan makna.

Benedict Anderson tampaknya mencintai keruwetan itu.

Mungkin karena ia tahu: bangsa yang kehilangan kemampuan membaca makna akhirnya hanya akan menjadi konsumen slogan. Dan ketika kata-kata kehilangan kedalamannya, kekuasaan akan semakin mudah menjelma menjadi propaganda.

Maka buku ini bukan cuma tentang politik Indonesia. Ia sebenarnya tentang hubungan manusia dengan bahasa. Tentang bagaimana kata-kata bisa membangun dunia, menciptakan bangsa, menumbuhkan harapan, sekaligus menyamarkan kekerasan.

Di ujung malam, setelah buku ditutup dan suara-suara di luar rumah mulai mengecil, tersisa satu kesadaran yang pelan-pelan mengendap: bahwa sejarah Indonesia mungkin memang selalu ditentukan oleh mereka yang mampu menguasai kata sebelum menguasai negara.