Ada ironi yang menarik dalam cara warga Indonesia memandang dunia hari ini. Di satu sisi, Indonesia adalah negara yang secara geografis jauh dari Washington, Moskwa, atau Teheran. Namun di sisi lain, percakapan tentang Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan perang Iran justru hidup sangat dekat di layar ponsel masyarakat Indonesia. Dunia internasional tidak lagi terasa seperti urusan diplomat dan profesor hubungan internasional. Ia hadir di TikTok, di grup WhatsApp keluarga, di kanal YouTube politik, di mimbar pengajian, bahkan di warung kopi.

Dalam beberapa tahun terakhir, persepsi publik Indonesia terhadap kekuatan-kekuatan besar global bergerak secara dinamis dan sering kali kontradiktif. Amerika Serikat dipandang sekaligus sebagai simbol modernitas dan sumber dominasi global. Tiongkok dihormati sebagai kekuatan ekonomi, tetapi dicurigai sebagai ancaman geopolitik. Rusia memperoleh simpati sebagai penantang hegemoni Barat, meskipun pengetahuan publik tentang Rusia sendiri sering kali dangkal. Sementara Iran, khususnya dalam konteks perang dan konflik Timur Tengah, lebih banyak dipahami melalui lensa solidaritas agama, anti-imperialisme, dan narasi ketidakadilan global.

Pandangan-pandangan ini tidak lahir di ruang kosong. Ia dibentuk oleh sejarah kolonial Indonesia, warisan politik Perang Dingin, pendidikan nasional, media digital, identitas keagamaan, dan perubahan struktur ekonomi global. Dalam arti tertentu, persepsi publik Indonesia tentang dunia internasional adalah cermin dari pergulatan identitas Indonesia sendiri: negara demokrasi yang religius, negara berkembang yang ingin modern tetapi tetap curiga pada Barat, sekaligus negara yang ingin netral di tengah pertarungan kekuatan besar.

Survei Lowy Institute pada 2021 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki sikap yang kompleks terhadap persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok. Sekitar 42 persen responden lebih menyukai investasi dari Amerika Serikat dibandingkan 30 persen yang memilih Tiongkok. Namun pada saat yang sama, mayoritas responden juga menilai Indonesia sebaiknya tetap berhati-hati terhadap dominasi kedua negara tersebut. Sebanyak 60 persen responden bahkan setuju bahwa Indonesia perlu bekerja sama dengan negara lain untuk membatasi pengaruh Tiongkok. (interactives.lowyinstitute.org)

Yang menarik, sentimen skeptis terhadap Tiongkok tidak otomatis berubah menjadi dukungan penuh terhadap Amerika Serikat. Kajian ISEAS dan berbagai survei kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa publik Indonesia cenderung memilih posisi netral dalam konflik AS-Tiongkok. Sebagian besar warga Indonesia tidak ingin negaranya menjadi bagian dari blok geopolitik mana pun. Dalam survei yang dikutip The Diplomat, sekitar 84 persen responden Indonesia menyatakan bahwa Indonesia sebaiknya netral dalam konflik antara Washington dan Beijing. (thediplomat.com)

Di balik angka-angka itu terdapat sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar preferensi diplomatik. Ada semacam memori historis kolektif yang membentuk cara masyarakat Indonesia membaca kekuatan besar. Amerika Serikat, misalnya, masih dibaca melalui dua wajah yang bertentangan. Di satu sisi, ia adalah pusat inovasi teknologi, pendidikan tinggi, budaya populer, dan ekonomi global. Generasi muda Indonesia tumbuh dengan film Hollywood, iPhone, NBA, Harvard, dan Silicon Valley. Namun di sisi lain, Amerika juga diasosiasikan dengan invasi Irak, dukungan terhadap Israel, intervensi militer, neoliberalisme global, dan dominasi korporasi multinasional.

Ambivalensi ini menjelaskan mengapa sentimen anti-Amerika di Indonesia sering kali hidup berdampingan dengan konsumsi budaya Amerika yang sangat tinggi. Seorang mahasiswa bisa mengecam kebijakan luar negeri Washington sambil bercita-cita kuliah di California. Seorang pengguna media sosial dapat menyebarkan kritik terhadap kapitalisme Barat sambil menggunakan Instagram, Netflix, dan ChatGPT.

Tiongkok menghadirkan dilema yang berbeda. Persepsi terhadap Beijing di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kombinasi pragmatisme ekonomi dan kecemasan identitas. Infrastruktur, investasi, dan perdagangan Tiongkok memberikan manfaat nyata bagi Indonesia. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi simbol paling jelas dari penetrasi ekonomi tersebut. Tetapi bersamaan dengan itu, ketegangan Laut China Selatan dan isu tenaga kerja asing Tiongkok memicu kecurigaan sosial.

Sejumlah studi RAND dan kajian kawasan Indo-Pasifik mencatat bahwa persepsi publik Indonesia terhadap Tiongkok sering kali dibentuk bukan hanya oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh sejarah panjang ketegangan etnis dan politik domestik. Dalam beberapa konteks, sentimen terhadap Tiongkok tidak sepenuhnya dapat dipisahkan dari sejarah relasi Indonesia dengan komunitas Tionghoa di dalam negeri. (rand.org)

Karena itu, hubungan Indonesia dengan Tiongkok bersifat pragmatis tetapi emosional. Negara membutuhkan investasi Tiongkok, tetapi masyarakat belum tentu mempercayainya sepenuhnya. Ada rasa kagum terhadap kemampuan Beijing membangun infrastruktur dan mengurangi kemiskinan secara cepat, namun ada juga kekhawatiran bahwa model politik otoritarian Tiongkok dapat mengikis demokrasi.

Rusia menempati posisi yang unik dalam imajinasi politik masyarakat Indonesia. Tidak seperti Amerika atau Tiongkok, pengaruh Rusia di Indonesia secara ekonomi relatif kecil. Namun citra Rusia justru cukup kuat dalam ruang digital Indonesia. Invasi Rusia ke Ukraina memperlihatkan fenomena menarik: sebagian publik Indonesia memandang Rusia sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi Barat.

Fenomena ini sebagian dipengaruhi oleh ekosistem media sosial. Sejumlah penelitian mengenai operasi pengaruh digital menunjukkan bahwa narasi geopolitik Rusia sangat aktif diproduksi dan disebarkan melalui platform daring. Studi mengenai state-sponsored influence operations menemukan bahwa operasi informasi Rusia cenderung menggunakan sentimen negatif dan polarisasi untuk memengaruhi opini publik global. (arxiv.org)

Di Indonesia, narasi pro-Rusia sering bertemu dengan sentimen anti-Barat yang sudah lama ada. Dalam banyak percakapan digital, perang Ukraina tidak dipahami semata sebagai invasi Rusia, tetapi sebagai perlawanan Moskwa terhadap NATO dan dominasi Amerika. Vladimir Putin bahkan dipersepsikan oleh sebagian kelompok sebagai figur maskulin yang tegas, religius, dan anti-liberal.

Cara membaca Rusia seperti ini sebenarnya mencerminkan perubahan lebih besar dalam struktur informasi global. Masyarakat Indonesia tidak lagi memperoleh informasi internasional hanya dari media arus utama Barat. Mereka mengakses Telegram, TikTok, YouTube alternatif, influencer geopolitik, dan media partisan. Dunia digital menciptakan ruang di mana narasi tandingan terhadap Barat berkembang sangat cepat.

Dalam konteks perang Iran, pola persepsi publik Indonesia menjadi lebih emosional lagi. Konflik Iran tidak dibaca sekadar sebagai persoalan nuklir atau rivalitas strategis Timur Tengah. Ia dibaca sebagai cerita tentang ketidakadilan global, solidaritas umat Islam, dan pertarungan antara negara kuat dan negara yang dianggap ditekan.

Sejumlah survei regional menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung bersimpati pada Iran ketika konflik dengan Amerika Serikat atau Israel meningkat. (facebook.com) Namun simpati itu tidak selalu berarti dukungan terhadap sistem politik Iran. Banyak warga Indonesia sebenarnya tidak mengetahui secara mendalam struktur politik Republik Islam Iran. Yang bekerja lebih kuat justru simbolisme moralnya.

Dalam tradisi politik Indonesia, solidaritas terhadap Palestina dan kritik terhadap intervensi Barat telah lama menjadi bagian dari identitas politik publik. Karena itu, konflik Iran sering kali secara otomatis masuk ke dalam kerangka anti-imperialisme. Ketika Amerika Serikat atau Israel menyerang Iran, sebagian publik Indonesia melihatnya bukan hanya sebagai konflik antarnegara, tetapi sebagai bukti bahwa tatanan dunia masih tidak adil bagi negara-negara Muslim.

Namun menariknya, posisi ini juga tidak sepenuhnya homogen. Kelas menengah urban Indonesia yang lebih liberal sering memandang Iran secara lebih kritis, terutama terkait otoritarianisme, hak perempuan, dan kebebasan sipil. Di sinilah persepsi geopolitik bertemu dengan perdebatan filsafat pendidikan dan ideologi politik.

Dari sudut pandang filsafat pendidikan progresif ala John Dewey, misalnya, pendidikan seharusnya melatih warga untuk berpikir kritis terhadap propaganda, nasionalisme sempit, dan polarisasi global. Dalam perspektif ini, baik Amerika, Tiongkok, Rusia, maupun Iran perlu dibaca secara rasional dan kontekstual, bukan melalui glorifikasi atau demonisasi.

Pandangan progresif akan mengkritik kecenderungan masyarakat digital Indonesia yang sering memahami geopolitik melalui potongan video emosional dan algoritma media sosial. Pendidikan, menurut pendekatan ini, harus membangun literasi global dan kemampuan mengevaluasi informasi secara reflektif.

Sebaliknya, dari perspektif pedagogi kritis Paulo Freire, simpati masyarakat Indonesia terhadap Iran atau Rusia bisa dipahami sebagai bentuk kesadaran anti-hegemoni. Freire melihat bahwa masyarakat tertindas cenderung mengembangkan solidaritas terhadap pihak yang dianggap melawan struktur dominasi global. Dalam kerangka ini, sentimen anti-Barat di Indonesia bukan sekadar hasil propaganda, tetapi ekspresi pengalaman historis negara pascakolonial yang lama hidup di bawah bayang-bayang kekuatan Barat.

Tetapi bahkan pendekatan Freirean juga memiliki keterbatasan. Jika kritik terhadap Barat berubah menjadi romantisasi terhadap rezim otoriter non-Barat, maka pedagogi kritis kehilangan sifat emansipatorisnya. Membela Iran atau Rusia tanpa kritik terhadap represi internal mereka justru berpotensi melahirkan bentuk baru otoritarianisme intelektual.

Filsafat pendidikan konservatif menawarkan pembacaan berbeda lagi. Dalam tradisi ini, stabilitas sosial, identitas nasional, dan nilai moral dianggap lebih penting daripada relativisme global. Karena itu, sebagian kelompok konservatif Indonesia cenderung simpatik pada Rusia atau Iran karena dipersepsikan melawan liberalisme Barat, terutama terkait isu LGBT, sekularisme, dan individualisme.

Sementara pendekatan kosmopolitan ala Martha Nussbaum justru mendorong warga melihat kemanusiaan melampaui batas negara dan identitas agama. Dalam perspektif kosmopolitan, perang Iran tidak seharusnya dibaca hanya melalui solidaritas identitas, tetapi melalui penderitaan manusia secara universal. Korban sipil di Teheran, Gaza, Kyiv, atau Tel Aviv memiliki nilai moral yang sama.

Ketegangan berbagai perspektif ini memperlihatkan bahwa opini publik Indonesia sesungguhnya sedang mengalami proses pendidikan geopolitik yang belum selesai. Media sosial mempercepat akses informasi, tetapi tidak selalu memperdalam pemahaman. Algoritma lebih menyukai kemarahan daripada nuansa. Akibatnya, geopolitik sering berubah menjadi arena identitas emosional.

Indonesia sendiri secara resmi masih mempertahankan prinsip bebas aktif. Dalam banyak forum internasional, pemerintah Indonesia berusaha menjaga jarak dari blok Amerika maupun Tiongkok. Pendekatan ini bukan sekadar strategi diplomatik, tetapi juga mencerminkan preferensi sosial masyarakat Indonesia yang cenderung tidak nyaman dengan politik blok.

Dalam konteks itu, persepsi publik Indonesia terhadap Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan Iran sebenarnya menunjukkan satu pola yang konsisten: masyarakat Indonesia cenderung menghormati kekuatan, tetapi curiga terhadap dominasi. Mereka mengagumi modernitas Barat, tetapi menolak superioritas moral Barat. Mereka tertarik pada efisiensi Tiongkok, tetapi takut pada ekspansionisme Tiongkok. Mereka simpatik terhadap Rusia dan Iran sebagai penantang hegemoni global, tetapi tidak selalu memahami kompleksitas politik internal kedua negara tersebut.

Yang sedang dipertaruhkan pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang benar dalam geopolitik global. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat Indonesia belajar memahami dunia tanpa terjebak dalam propaganda, romantisme ideologis, atau simplifikasi digital.

Mungkin di situlah tantangan terbesar pendidikan Indonesia hari ini. Bukan sekadar mengajarkan hafalan hubungan internasional, tetapi membentuk warga yang mampu membaca dunia secara kritis sekaligus manusiawi. Sebab dalam abad informasi yang penuh perang narasi, kemampuan membedakan antara solidaritas dan fanatisme, antara kritik dan propaganda, mungkin menjadi bentuk literasi paling penting.

Referensi

Blank, J. (2021). Regional responses to U.S.-China competition in the Indo-Pacific. RAND Corporation.

Dewey, J. (1916). Democracy and education. Macmillan.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. Continuum.

Lowy Institute. (2021). Indonesia poll 2021: United States–China. https://interactives.lowyinstitute.org/features/indonesia-poll-2021/topic/us-china/

Ng, L. H. X., Moffitt, J. D., & Carley, K. M. (2022). Coordinated through a web of images: Analysis of image-based influence operations from China, Iran, Russia, and Venezuela. Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media.

Nussbaum, M. (1997). Cultivating humanity: A classical defense of reform in liberal education. Harvard University Press.

Shafin, A. A., & Ahmed, K. M. (2025). The language of influence: Sentiment, emotion, and hate speech in state-sponsored influence operations. arXiv preprint arXiv:2505.07212.

Tao, Y., Zhang, H., Dey, B., Tulga, S., Lyu, H., & Luo, J. (2024). In the eyes of the bystander: Are the stances on different conflicts correlated? arXiv preprint arXiv:2401.08733.

Yusof Ishak Institute. (2024). The state of Southeast Asia survey. ISEAS Publishing.

Artikel dan laporan tambahan dari Reuters, AP News, The Diplomat, serta berbagai laporan survei opini publik Indonesia dan Asia Tenggara digunakan sebagai sumber kontekstual pendukung.