Di sebuah kedai kopi di Yogyakarta, seorang mahasiswa teknik membuka TikTok sambil menunggu kelas dimulai. Dalam tiga menit, ia menonton potongan debat capres, satire politik, video kritik terhadap DPR, dan konten “politik receh” yang dibumbui musik dangdut elektronik. Ia tidak membaca manifesto partai. Ia tidak menghafal ideologi. Namun pada hari pemungutan suara, ia datang ke TPS dengan keyakinan yang terasa sangat personal: memilih bukan sekadar kewajiban kewargaan, melainkan ekspresi identitas.

Begitulah politik bekerja di kalangan muda Indonesia hari ini—cepat, visual, emosional, sekaligus sangat digital.

Pemilu 2024 menandai momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia karena untuk pertama kalinya pemilih muda—khususnya Generasi Z dan milenial muda—menjadi blok elektoral dominan. Data KPU menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemilih Indonesia berasal dari dua generasi ini. Dalam banyak wilayah, mereka bukan lagi “pemilih masa depan”, melainkan penentu hasil politik hari ini.

Namun pertanyaan yang lebih menarik bukan sekadar siapa yang mereka pilih, melainkan: bagaimana anak muda Indonesia membentuk preferensi politiknya?


—

Politik sebagai Pengalaman Digital

Berbeda dari generasi Orde Baru yang mengenal politik melalui pidato televisi dan koran, Gen Z Indonesia mengenal politik melalui algoritma.

Penelitian mengenai perilaku politik Gen Z dalam Pemilu 2024 menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi arena utama pembentukan opini politik generasi muda. TikTok, Instagram, YouTube, dan X bukan hanya kanal informasi, tetapi ruang identitas sosial dan afeksi politik.

Fenomena ini melahirkan tiga karakter utama preferensi politik anak muda Indonesia:

1. Personalisasi politik
Anak muda cenderung memilih figur, bukan partai. Karisma, gaya komunikasi, dan citra autentik lebih menentukan daripada platform ideologis formal.


2. Politik berbasis isu
Mereka lebih responsif terhadap isu konkret seperti lapangan kerja, biaya pendidikan, korupsi, lingkungan, kesehatan mental, dan kebebasan sipil dibanding slogan ideologis abstrak.


3. Politik afektif dan visual
Emosi memainkan peran besar. Meme, video pendek, dan simbol digital sering kali lebih efektif dibanding debat substantif.



Dalam bahasa sederhana: politik telah berubah dari arena argumentasi menjadi arena atensi.

Penelitian tentang komunikasi politik di TikTok menunjukkan bahwa platform digital mendorong interaktivitas tinggi sekaligus mempercepat pembentukan “gelembung opini” melalui mekanisme algoritmik.


—

Ideologi yang Cair, Tetapi Tidak Apatis

Salah satu stereotip paling populer tentang Gen Z adalah bahwa mereka apatis. Kenyataannya lebih kompleks.

Berbagai studi menunjukkan bahwa anak muda Indonesia justru memiliki tingkat perhatian politik yang cukup tinggi, tetapi bentuk partisipasinya berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka mungkin jarang hadir dalam rapat partai, namun aktif membuat konten politik, mengikuti diskusi daring, ikut aksi sosial, atau mengorganisasi kampanye digital.

Masalahnya bukan ketiadaan kepedulian, melainkan krisis kepercayaan terhadap institusi formal.

Partai politik dipersepsikan lamban, elitis, dan terlalu transaksional. Sebaliknya, komunitas digital, influencer, dan jaringan relawan dianggap lebih autentik dan responsif. Studi tentang Pilkada Tangerang 2024 bahkan menemukan bahwa komunitas digital lebih efektif menjangkau Gen Z dibanding partai politik konvensional.

Di titik ini, demokrasi Indonesia memasuki paradoks baru:
anak muda semakin politis, tetapi semakin jauh dari institusi politik formal.


—

Rasional atau Emosional?

Ilmu politik klasik sering membayangkan pemilih ideal sebagai individu rasional yang menimbang program, rekam jejak, dan kepentingan ekonomi secara objektif. Namun perilaku politik Gen Z Indonesia menunjukkan bahwa keputusan politik jarang sepenuhnya rasional.

Preferensi politik anak muda dibentuk oleh kombinasi:

identitas sosial,

afeksi emosional,

pengaruh teman sebaya,

budaya digital,

dan persepsi autentisitas.


Penelitian tentang dinamika pembentukan opini menunjukkan bahwa opini publik sangat dipengaruhi oleh efek mayoritas dan figur yang dianggap percaya diri atau otoritatif.

Dalam konteks Indonesia, fenomena ini tampak jelas dalam:

viralitas endorsement influencer,

politik fandom,

serta kecenderungan memilih kandidat yang “relatable”.


Politik kemudian bekerja seperti budaya pop: kandidat menjadi semacam karakter naratif yang dikonsumsi secara emosional.


—

Perspektif Filsafat Pendidikan: Siapa yang Sedang Membentuk Kesadaran Politik Anak Muda?

1. Mazhab Progresivisme: Politik sebagai Pendidikan Demokrasi

Tokoh seperti John Dewey akan melihat keterlibatan digital anak muda sebagai peluang demokratis.

Bagi Dewey, pendidikan bukan transfer informasi, melainkan latihan partisipasi sosial. Dari perspektif ini, keterlibatan Gen Z dalam diskusi politik digital menunjukkan berkembangnya democratic agency—kemampuan warga muda untuk aktif membentuk ruang publik.

Pandangan ini selaras dengan meningkatnya partisipasi politik digital generasi muda Indonesia.

Namun kaum progresif juga akan mengingatkan: demokrasi digital hanya sehat jika disertai literasi kritis.


—

2. Mazhab Kritis: Algoritma sebagai Instrumen Hegemoni Baru

Berbeda dengan optimisme progresif, pemikir pendidikan kritis seperti Paulo Freire mungkin akan lebih curiga.

Freire melihat pendidikan sebagai arena pertarungan kesadaran. Dalam konteks hari ini, algoritma media sosial dapat dipahami sebagai mekanisme baru produksi hegemoni.

Anak muda merasa bebas memilih, tetapi preferensinya dibentuk oleh:

arsitektur platform,

logika viralitas,

ekonomi atensi,

dan kepentingan politik-ekonomi tertentu.


Penelitian tentang mobilisasi politik Gen Z menunjukkan bahwa algoritma media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk partisipasi dan gerakan politik anak muda.

Dari perspektif pedagogi kritis, masalah utamanya bukan kurangnya partisipasi, tetapi apakah partisipasi itu benar-benar reflektif atau hanya reaksi impulsif yang dimanipulasi sistem digital.


—

3. Mazhab Konservatif Pendidikan: Krisis Otoritas dan Dangkalnya Politik

Pemikir konservatif seperti Hannah Arendt kemungkinan akan mengkritik budaya politik digital karena mereduksi politik menjadi hiburan.

Dalam perspektif ini, demokrasi membutuhkan kedalaman berpikir, tradisi intelektual, dan disiplin argumentasi. Politik algoritmik justru mendorong:

respons instan,

polarisasi,

dan hilangnya otoritas pengetahuan.


Kekhawatiran ini tampak relevan ketika disinformasi, politik identitas, dan politik emosional mudah viral di ruang digital Indonesia.


—

4. Perspektif Humanistik: Politik sebagai Pencarian Makna

Mazhab humanistik—misalnya gagasan Carl Rogers—akan melihat preferensi politik anak muda sebagai ekspresi kebutuhan psikologis untuk diakui dan didengar.

Generasi muda Indonesia tumbuh di tengah:

ketidakpastian ekonomi,

kecemasan sosial,

krisis iklim,

dan kompetisi kerja yang brutal.


Karena itu, pilihan politik mereka sering kali mencerminkan pencarian harapan, rasa aman, dan identitas kolektif.

Politik bukan hanya soal ideologi; ia juga soal emosi eksistensial.


—

Menuju Politik Pasca-Ideologi?

Salah satu ciri paling menarik dari anak muda Indonesia adalah cairnya batas ideologis.

Mereka bisa:

mendukung kebijakan kesejahteraan sosial,

sekaligus menyukai meritokrasi pasar;

progresif dalam isu lingkungan,

tetapi konservatif dalam isu budaya tertentu.


Fenomena ini menunjukkan bahwa preferensi politik anak muda Indonesia bergerak menuju post-ideological politics—politik yang lebih pragmatis, fleksibel, dan berbasis pengalaman sehari-hari.

Namun kondisi ini juga memiliki risiko:

mudah dimobilisasi populisme,

rentan terhadap manipulasi digital,

dan kurang memiliki fondasi ideologis jangka panjang.



—

Penutup

Anak muda Indonesia hari ini hidup dalam demokrasi yang tidak lagi dibentuk terutama oleh ruang kelas, partai, atau surat kabar, melainkan oleh layar lima inci di genggaman mereka.

Mereka lebih kritis dibanding stereotip lama tentang generasi apatis. Tetapi mereka juga lebih rentan terhadap ekonomi atensi dan manipulasi algoritmik.

Di satu sisi, ini membuka kemungkinan demokrasi yang lebih partisipatif dan cair. Di sisi lain, ia menciptakan politik yang mudah emosional, cepat berubah, dan dangkal.

Masa depan demokrasi Indonesia mungkin akan ditentukan bukan hanya oleh siapa yang memenangkan pemilu, tetapi oleh pertanyaan yang lebih mendasar:

apakah generasi muda sedang menjadi warga negara yang kritis—atau sekadar pengguna yang terus digiring algoritma?


—

Referensi (APA Style)

Afifah, A. N., Fadli, Y., & Chumaedy, A. (2025). Generasi Z dan demokrasi digital: Studi keterlibatan politik dalam Pilkada Kota Tangerang 2024. Politica, 16(2). Politica DPR RI

Hakim, L. (2024). Preferences and behaviour of Gen Z voters in the 2024 election. Aristo Journal. Aristo Journal UMPO

Hemastuti, T. (2025). Construction of Gen Z political insights after watching “Bacapres Bicara Gagasan” on YouTube. Jurnal ASPIKOM. Jurnal ASPIKOM

Moussaïd, M., Kaemmer, J. E., Analytis, P. P., & Neth, H. (2013). Social influence and the collective dynamics of opinion formation. arXiv. arXiv paper

Serrano, J. C. M., Papakyriakopoulos, O., & Hegelich, S. (2020). Dancing to the partisan beat: A first analysis of political communication on TikTok. arXiv. arXiv paper

Stier, S., Bleier, A., Lietz, H., & Strohmaier, M. (2018). Election campaigning on social media: Politicians, audiences and the mediation of political communication on Facebook and Twitter. arXiv. arXiv paper

Tinambunan, C. P. (2024). Analisis perilaku Generasi Z dalam menentukan pilihan politik. Sosio e-Kons. Sosio e-Kons Journal

Tsabita, S. S. (2025). Pemilih muda sebagai penentu arah politik: Analisis partisipasi politik, preferensi elektoral, dan pengaruh media sosial terhadap Generasi Z. KPU Kabupaten Garut. KPU Garut PDF