Politik, Pemilu, dan Kepastian Investasi di Indonesia

Pada malam menjelang akhir Agustus 2025, sekelompok orang menyerbu sebuah rumah di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Mereka membawa pergi barang-barang elektronik, perhiasan, peralatan dapur—bahkan, dalam adegan yang nyaris mustahil dipercaya, sebuah ring basket. Rumah itu milik Sri Mulyani Indrawati, mantan direktur eksekutif IMF dan direktur pelaksana Bank Dunia, dan—pada saat itu—Menteri Keuangan Republik Indonesia, sosok yang telah lama menjadi jangkar kepercayaan investor terhadap stabilitas fiskal negara berpenduduk 285 juta jiwa ini (Wikipedia, 2025). Sepuluh hari kemudian, Presiden Prabowo Subianto mencopotnya. Dalam dua sesi perdagangan, indeks utama Bursa Efek Indonesia ditutup melemah, kurs rupiah meluncur ke kisaran Rp16.500 per dolar AS, dan investor asing melepas saham senilai sekitar 845 juta dolar AS sepanjang September (CNBC, 2025; Fortune, 2025).

Yang menarik bukanlah amukan itu sendiri. Yang menarik adalah seberapa cepat pasar memaknainya: bukan sebagai sekadar peristiwa kerusuhan, melainkan sebagai sinyal tentang siapa yang sebenarnya memegang kendali fiskal, dan kepada siapa kredibilitas itu boleh dipinjamkan. Dalam hitungan jam, premi risiko Indonesia diperhitungkan ulang. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik ke 6,335 persen; lelang surat utang berikutnya gagal mencapai target indikatif untuk pertama kalinya sejak Januari (Bloomberg, 2025). Episode itu adalah pengingat yang tidak nyaman bahwa, di pasar berkembang sebesar Indonesia, garis tipis antara “stabilitas politik” dan “ketidakpastian akut” bisa diseberangi hanya dalam beberapa pekan.

Pertanyaan yang muncul, dan yang menjadi pokok tulisan ini, sederhana namun mengakar: bagaimana sebenarnya risiko politik dan dinamika pemilu mempengaruhi iklim usaha serta kepastian investasi di Indonesia? Dan—pertanyaan yang lebih sulit—seberapa banyak yang sudah kita ketahui, dari teori dan dari data, untuk menjawabnya dengan tidak sekadar mengandalkan intuisi pasar yang panik?

## Teori Opsi-Nyata: Mengapa Investor Menunggu

Untuk mengerti pengaruh ketidakpastian politik terhadap investasi, ada baiknya kita kembali pada salah satu temuan paling kokoh dalam ekonomi makro modern. Bernanke (1983) adalah yang pertama merumuskannya secara formal: ketika sebuah investasi bersifat ireversibel—artinya, modal yang sudah ditanam sulit ditarik kembali tanpa kerugian—maka *menunggu* itu sendiri memiliki nilai ekonomi. Setiap rencana investasi menjadi mirip sebuah opsi keuangan; perusahaan boleh “membeli” proyek itu sekarang, atau menunda sampai ketidakpastian mereda. Nilai opsi untuk menunggu naik tajam ketika ketidakpastian meningkat.

Bloom (2009), dalam apa yang kini menjadi makalah kanon di *Econometrica*, menunjukkan bahwa guncangan ketidakpastian—yang ia ukur melalui lonjakan volatilitas pasar saham—menyebabkan penurunan tajam dan cepat dalam output dan lapangan kerja, diikuti pemulihan yang juga cepat begitu ketidakpastian itu reda. Mekanismenya, yang ia sebut “wait-and-see,” adalah perilaku perusahaan yang menjeda investasi dan rekrutmen ketika cakrawala ke depan menjadi kabur. Bloom, Bond, dan Van Reenen (2007) memperluas argumen ini ke level mikro: dengan ireversibilitas parsial, ketidakpastian yang lebih tinggi memangkas separuh respons investasi tahun pertama terhadap guncangan permintaan ketika perusahaan bergerak dari kuartil terendah ke tertinggi distribusi ketidakpastian.

Pemilu adalah laboratorium alami untuk menguji teori ini. Pemilu menciptakan tanggal tertentu di kalender ketika kebijakan masa depan—pajak, regulasi, perdagangan, kontrol modal—bisa berubah secara diskontinu, namun arah perubahan itu tidak diketahui. Julio dan Yook (2012), dalam *Journal of Finance*, mengumpulkan data 248 pemilu di 48 negara dan menemukan bahwa perusahaan memangkas belanja investasi rata-rata 4,8 persen di tahun pemilu dibandingkan tahun non-pemilu, setelah mengontrol peluang pertumbuhan dan kondisi ekonomi. Ketika mereka kemudian memperluas studinya pada aliran modal lintas negara—FDI dan investasi portofolio dari Amerika Serikat ke 44 negara tujuan antara 1994 dan 2010—Julio dan Yook (2016) menemukan bahwa laju arus FDI turun sekitar 13 persen pada kuartal menjelang pemilu di negara tujuan dibandingkan kuartal non-pemilu. Penurunan lebih tajam pada pemilu yang lebih kompetitif, dan lebih lunak di negara dengan kualitas kelembagaan yang lebih tinggi. FDI, kata mereka, ternyata lebih sensitif terhadap ketidakpastian politik dibanding investasi domestik—yang masuk akal: investor asing menanggung risiko mata uang dan risiko ekspropriasi yang tidak dialami investor lokal.

Baker, Bloom, dan Davis (2016) menambahkan dimensi pengukuran. Dengan indeks *Economic Policy Uncertainty* (EPU) yang mereka bangun dari analisis teks koran, ketidakpastian kebijakan secara empiris terbukti diikuti penurunan investasi tetap, output, dan lapangan kerja. Adani dan Lubis (2022) telah membangun varian indeks ini untuk Indonesia, IEPU, untuk periode 2014–2021, dengan delapan kategori—moneter, fiskal, perdagangan, regulasi domestik, regulasi internasional, geopolitik, energi, dan politik. Lonjakan IEPU mereka mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa terdokumentasi: pemilu 2014, pengesahan paket kebijakan ekonomi, serta gejolak 2019.

Singkatnya: literatur memberi kita ekspektasi yang cukup jelas. Negara berkembang dengan pemilu kompetitif dan kelembagaan menengah seharusnya mengalami melambatnya komitmen investasi—terutama FDI greenfield yang berhorizon panjang—pada masa menjelang pemilu, dengan pemulihan setelah hasil terkonfirmasi. Pertanyaannya: apakah Indonesia mengikuti pola itu, dan kapan ia menyimpang darinya?

## Indonesia dan Pemilu 2024: Tahun Politik yang “Tenang”

Pemilu 14 Februari 2024 sempat ditakuti sebagai potensi titik api. Tiga pasangan calon—Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo–Mahfud MD—membuka kemungkinan dua putaran, kontroversi dinasti politik, dan goyangan terhadap legasi Presiden Joko Widodo (Edelman Global Advisory, 2024). Kemenangan Prabowo dalam satu putaran, dengan sekitar 58 persen suara, menjadi katup keamanan pasar (Wilson Center, 2024). Periode transisi yang panjang—delapan bulan antara pemilihan dan pelantikan pada 20 Oktober—memberi waktu bagi tim ekonomi baru untuk merancang agenda, sekaligus membuat investor lega karena suksesi terbukti damai (BIES, 2024).

Data BKPM menunjukkan bahwa, secara agregat, “tahun politik” 2024 tidak menggugurkan momentum investasi Indonesia. Realisasi investasi 2024 mencapai Rp1.714 triliun, naik dari Rp1.418,9 triliun di 2023, dengan FDI menyumbang Rp900,2 triliun atau 52,5 persen dari total (BKPM, 2025). Pada Q2 2024, ketika ketidakpastian transisi seharusnya paling terasa, FDI justru tumbuh 16,6 persen tahun-ke-tahun menjadi Rp217 triliun (Asia House, 2024).

Pada pandangan pertama, ini tampak bertentangan dengan prediksi Julio dan Yook. Tapi membaca data lebih cermat, ada beberapa nuansa. Pertama, sebagian besar arus FDI 2024 didominasi oleh investasi sektor hilirisasi mineral—nikel (Rp153,2 triliun), tembaga (Rp68,5 triliun), bauksit (Rp21,8 triliun), serta ekosistem baterai kendaraan listrik (BKPM, 2025)—yang sebagian besar telah dikomitmenkan sebelum pemilu, didorong oleh larangan ekspor bijih nikel sejak 2020. Investasi yang sudah berjalan, sekali ditanam, tidak mudah ditunda. Kedua, ketiga pasangan calon menawarkan platform ekonomi yang nyaris identik—melanjutkan hilirisasi, infrastruktur, dan IKN—sehingga *jarak* kebijakan antarkandidat relatif sempit. Itu adalah persis kondisi yang, menurut model Julio-Yook, akan melemahkan efek ketidakpastian: ketika hasil pemilu tidak menggeser kebijakan secara dramatis, opsi untuk menunggu menjadi kurang berharga.

Yang tetap menarik adalah sektor-sektor lebih sensitif. Investasi di sektor digital Indonesia—yang ekosistemnya lebih bergantung pada arus modal portofolio dan ekspektasi—anjlok dari sekitar USD 9,5 miliar pada 2021 menjadi kurang dari USD 1,9 miliar (Brunswick Group, 2024). Sebagian besar penurunan ini bersumber dari faktor global (kenaikan suku bunga AS, koreksi valuasi tech), namun ia menggambarkan bahwa modal yang paling mobile memang sudah lama mundur sebelum kotak suara dibuka.

Rahutami dan Kurniasari (2019), dalam studi panel atas data Indonesia 2004–2017 dengan enam indikator risiko politik Bank Dunia, justru menemukan bahwa secara keseluruhan risiko politik tidak berpengaruh signifikan terhadap FDI di Indonesia—dengan pengecualian penting: efektivitas birokrasi. Birokrasi yang tidak efektif menekan FDI secara signifikan. Temuan ini konsisten dengan dugaan banyak diplomat ekonomi: yang ditakuti investor di Indonesia bukan “pemilunya,” melainkan ketidakpastian regulasi sehari-hari—perizinan, sengketa fiskal lokal, kontrak yang dapat ditafsir ulang. Utamaningsih (2023), dalam pendekatan *event study* atas pasar saham Indonesia 2010–2021, menemukan bahwa ketidakpastian pemilu dan ketidakpastian kebijakan ekonomi memang mempengaruhi kinerja pasar saham secara signifikan—efeknya tampak sebelum, selama, dan setelah peristiwa politik kunci—namun pemilu yang menghasilkan kebijakan stabil cenderung berdampak positif.

Dalam istilah teori opsi-nyata: bukan pemilu yang menakuti modal, melainkan *jarak antara dua dunia kebijakan* yang dipertaruhkan oleh pemilu itu. Pemilu 2024, dengan kandidat-kandidat yang menjual kontinuitas, adalah pemilu yang relatif “murah” bagi pasar.

## Mengapa Krisis Bisa Datang Setelah Pemilu Selesai

Lalu mengapa, lebih dari setahun setelah pemilu, pasar Indonesia justru terguncang? Inilah ironi yang menarik. Episode Agustus–September 2025—gelombang demonstrasi atas tunjangan rumah anggota DPR, dipicu kematian seorang pengemudi ojek daring di tangan aparat, lalu memuncak pada penyerbuan rumah Sri Mulyani—berlangsung di luar siklus pemilu formal. Tapi efeknya pada pasar lebih keras daripada efek pemilu Februari 2024.

Para ekonom yang bekerja dengan konsep *Economic Policy Uncertainty* akan mengenali pola ini. EPU mencakup ketidakpastian yang berasal dari pemilu, tapi juga dari pergantian menteri, perubahan regulasi, sengketa fiskal, dan gerakan protes. Penggantian mendadak Sri Mulyani Indrawati—yang oleh seorang analis disebut menandai berakhirnya satu era kredibilitas fiskal (Fortune, 2025)—menggeser persepsi investor tentang siapa yang menjadi penjaga disiplin fiskal di kabinet Prabowo. Bagi banyak investor asing, kehadiran Sri Mulyani adalah jaminan implisit bahwa rencana belanja ambisius pemerintah—termasuk program Makan Bergizi Gratis—akan tetap berada dalam koridor batas defisit 3 persen terhadap PDB (Asia House, 2024).

Pencabutan jaminan itu, ditambah dengan ketegangan politik di jalan, memicu apa yang Oxford Analytica (2025) sebut sebagai pergeseran dari tata kelola teknokratis ke tata kelola yang lebih personalistik. Bagi pasar, ini adalah peningkatan yang nyata pada apa yang oleh literatur disebut “premi risiko politik”—selisih antara imbal hasil obligasi suatu negara dan obligasi pemerintah AS yang oleh Bekaert et al. (2014) didekomposisi untuk mengisolasi komponen risiko politiknya. Indikator korupsi turut memperburuk gambaran: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun dari skor 37 (peringkat 99 dari 180) pada 2024 menjadi skor 34 (peringkat 109) pada 2025, kembali ke tingkat 2022 dan menghapus apa yang sebelumnya tampak sebagai pemulihan singkat (Transparency International, 2025).

Skor itu bukan sekadar angka. Studi-studi empiris—seperti yang dirangkum Karolyi dan Liao (2019)—menunjukkan bahwa kualitas kelembagaan dan persepsi korupsi merupakan determinan kunci alokasi portofolio global. Dalam analisis Julio dan Yook (2016), justru di negara dengan kelembagaan menengah—bukan terendah, bukan tertinggi—dampak siklus pemilu pada FDI paling besar. Indonesia, dengan skor IPK di sekitar median global, persis berada di zona di mana setiap pergeseran kualitas kelembagaan diterjemahkan langsung menjadi pergeseran arus modal.

## Tiga Saluran Politik yang Menjepit Iklim Usaha

Bila kita merangkum literatur dan data, setidaknya ada tiga saluran melalui mana risiko politik dan dinamika pemilu menekan kepastian investasi di Indonesia—dan ketiganya bekerja dengan intensitas berbeda tergantung sektor dan horizon waktu investor.

Saluran pertama adalah saluran *kebijakan diskrit*. Pemilu—dan, dalam konteks Prabowo, pergantian menteri sebagai pseudo-pemilu—menciptakan kemungkinan perubahan tarif, regulasi sektoral, ketentuan kontrak, atau kebijakan fiskal yang besar dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Larangan ekspor bijih nikel 2020, atau ketentuan baru pada kontrak migas dan IUP, adalah contoh-contoh perubahan yang oleh investor energi telah lama dijadikan kasus rujukan tentang risiko regulasi Indonesia (US Department of State, 2025). Untuk industri padat modal dengan horizon investasi 10–25 tahun, satu perubahan regulasi seperti itu dapat menghapus separuh proyeksi NPV.

Saluran kedua adalah saluran *kredibilitas fiskal*. Ketika sosok tertentu—seorang menteri, gubernur bank sentral, kepala otoritas pengawas—dipandang sebagai jangkar kredibilitas, pencopotan atau pengunduran dirinya menghasilkan repricing yang tajam meski “fundamental” makro tidak berubah. Penurunan rupiah ke 16.500 per dolar dan kenaikan imbal hasil obligasi sebesar 6–13 basis poin setelah pencopotan Sri Mulyani adalah manifestasi langsung saluran ini (AInvest, 2025; CNBC, 2025). Investor obligasi, yang ekspektasinya bergantung pada konsistensi kebijakan moneter dan fiskal, lebih sensitif daripada investor langsung; karenanya, kanal kredibilitas ini terutama menampar pasar surat utang dan nilai tukar.

Saluran ketiga adalah saluran *legitimasi dan stabilitas sosial*. Kerusuhan, demonstrasi besar, dan kekerasan terhadap institusi (pembakaran kantor polisi di Surabaya, penyerbuan rumah pejabat) menaikkan premi risiko politik melalui mekanisme yang berbeda dari sekadar perubahan kebijakan. Mereka menandakan bahwa “harga sosial” implementasi kebijakan tertentu—pemotongan subsidi, kenaikan tunjangan elit, austeritas—bisa melebihi yang dihitung oleh model fiskal. Bagi pelaku usaha sektor ritel, properti, dan jasa, ini menerjemahkan langsung ke risiko operasional. Bagi investor portofolio, ini bahan baku untuk *flight-to-safety*: aliran keluar saham senilai 845 juta dolar AS pada satu bulan adalah respons khas (AInvest, 2025).

Yang menarik, dalam kerangka Bloom (2009), ketiga saluran ini saling memperkuat ketika muncul bersamaan—seperti yang terjadi di Indonesia pada akhir Q3 2025. Lonjakan satu jenis ketidakpastian (politik–sosial) meningkatkan opsionalitas keputusan investasi di seluruh perekonomian, termasuk pada perusahaan-perusahaan yang seharusnya tidak terdampak langsung. Inilah mengapa, dalam beberapa minggu setelah krisis, banyak investor melaporkan “menggeser keputusan ekspansi ke 2026″—sebuah frasa yang dalam istilah teori berarti: nilai opsi tunggu naik melampaui nilai bersih sekarang dari proyek yang dipertaruhkan.

## Apa yang Mungkin Tahan, dan Apa yang Tidak

Jika krisis 2025 mengajarkan sesuatu, ia mengajarkan apa yang oleh literatur sudah dianjurkan: bahwa pemilu adalah tes paling dramatis tetapi bukan tes paling penting bagi iklim investasi. Yang lebih penting adalah kualitas *aturan main* di antara pemilu—konsistensi regulasi, independensi institusi fiskal, perlindungan kontrak, akuntabilitas anggaran. Indonesia berhasil melalui pemilu 2024 dengan relatif mulus, bahkan dengan FDI mencatat rekor. Namun setahun kemudian, ia tergelincir oleh keputusan domestik di luar kalender pemilu yang menggerus dua tiang kepercayaan: kredibilitas teknokrasi dan stabilitas sosial.

Pesan untuk investor, dan untuk perumus kebijakan yang ingin merangkul mereka, bukanlah bahwa Indonesia menjadi tujuan investasi yang lebih buruk—data BKPM untuk Q4 2024 dan tren hilirisasi nikel menunjukkan sebaliknya. Pesannya adalah bahwa di pasar berkembang sebesar dan sekompleks ini, “stabilitas politik” tidak otomatis sama dengan “kepastian investasi.” Stabilitas politik adalah syarat perlu; kepastian investasi membutuhkan tambahan: pengaturan kelembagaan yang membatasi diskresi presiden atas variabel-variabel kunci ekonomi makro, mekanisme yang mengikat dengan baik antara janji fiskal dan praktik fiskal, dan—mungkin yang paling penting dalam kasus Indonesia—saluran-saluran yang membuat tekanan sosial dapat diserap politik formal, sebelum ia menumpah ke jalanan.

Bagi seorang investor di Singapura yang sedang menimbang menanam satu miliar dolar AS di Kalimantan, pertanyaan yang relevan bukan lagi “siapa yang menang Pemilu 2029?” Pertanyaan yang relevan adalah: dalam lima tahun ke depan, berapa banyak Sri Mulyani yang akan diganti? Dan berapa kali ring basket akan diangkut keluar dari rumah seorang menteri?

Indonesia, dalam hal ini, baru memulai pelajaran yang lebih sulit: bahwa demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang bisa menyelenggarakan pemilu dengan damai, melainkan demokrasi yang membuat keputusan di antara pemilu tidak menjadi ledakan yang menggugurkan kepercayaan. Ekonomi mengikuti, atau tidak mengikuti, sesuai jawaban itu.

—

## Daftar Pustaka

Adani, P., & Lubis, A. (2022). Formation of Indonesia Economic Policy Uncertainty Index for 2014–2021. *Proceedings of the 7th International Conference on Management in Emerging Markets (ICMEM 2022)*, 403–414. https://journal.sbm.itb.ac.id/index.php/ProceedingSBMITB/article/view/5147

AInvest. (2025, 10 September). Indonesian market volatility post-finance minister resignation: Assessing short-term investment risks and opportunities. https://www.ainvest.com/news/indonesian-market-volatility-post-finance-minister-resignation-assessing-short-term-investment-risks-opportunities-2509/

Asia House. (2024, 16 September). *Indonesia’s transition to a Prabowo presidency*. https://www.asiahouse.org/2024/09/16/indonesias-transition-to-a-prabowo-presidency/

Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. *The Quarterly Journal of Economics, 131*(4), 1593–1636. https://doi.org/10.1093/qje/qjw024

Bekaert, G., Harvey, C. R., Lundblad, C. T., & Siegel, S. (2014). *Political risk spreads* (NBER Working Paper No. 19786). National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/papers/w19786

Bernanke, B. S. (1983). Irreversibility, uncertainty, and cyclical investment. *The Quarterly Journal of Economics, 98*(1), 85–106. https://doi.org/10.2307/1885568

BKPM. (2025, 28 Januari). *Investment realization reaches IDR 1,714 trillion, absorbs 2.4 million workers* [Press release]. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. https://www.bkpm.go.id/en/info/press-release/investment-realization-reaches-idr-1-714-trillion-absorbs-2-4-million-workers

Bloom, N. (2009). The impact of uncertainty shocks. *Econometrica, 77*(3), 623–685. https://doi.org/10.3982/ECTA6248

Bloom, N., Bond, S., & Van Reenen, J. (2007). Uncertainty and investment dynamics. *The Review of Economic Studies, 74*(2), 391–415. https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2007.00426.x

Bloomberg News. (2025, 10 September). *Indonesia bonds, stocks take hit after removal of finance minister Indrawati*. https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-10/indonesian-bond-demand-stocks-hit-after-finance-minister-exit

Brunswick Group. (2024). *Indonesia elections 2024*. https://www.brunswickgroup.com/indonesia-elections-2024-i26346/

*Bulletin of Indonesian Economic Studies* / Patunru, A., Rosser, A., & Resosudarmo, B. P. (2024). Towards a higher growth path for Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, 60*(3), 273–304. https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2432035

CNBC. (2025, 1 September). *Indonesia stocks, currency fall as protests dent investor sentiment in Southeast Asia’s largest economy*. https://www.cnbc.com/2025/09/01/indonesias-stocks-fall-currency-weakens-as-protests-dent-sentiment.html

Edelman Global Advisory. (2024, 20 Februari). *Indonesia elections 2024: What does a Prabowo presidency mean?* https://www.edelmanglobaladvisory.com/indonesia-elections-2024-what-does-prabowo-presidency-mean

Fortune. (2025, 8 September). *Prabowo removes finance chief, risking turmoil for Indonesia*. https://fortune.com/asia/2025/09/08/proabowo-removes-finance-minister-sri-mulyani-indrawati/

Julio, B., & Yook, Y. (2012). Political uncertainty and corporate investment cycles. *The Journal of Finance, 67*(1), 45–83. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2011.01707.x

Julio, B., & Yook, Y. (2016). Policy uncertainty, irreversibility, and cross-border flows of capital. *Journal of International Economics, 103*, 13–26. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2016.08.004

Karolyi, G. A., & Liao, R. C. (2019). Political risk and global equity markets. *Journal of International Business Studies, 50*(7), 1183–1204. https://doi.org/10.1057/s41267-019-00236-3

Oxford Analytica. (2025, 19 September). *Protests show fragility of Indonesian political order*. https://www.oxan.com/insights/protests-show-fragility-of-indonesian-political-order/

Rahutami, A. I., & Kurniasari, W. (2019). *Are foreign direct investment in Indonesia influenced by political risk? A panel regression approach*. Proceedings of the 21st Malaysian Finance Association Conference (MFAC), Sunway University, Malaysia, 31 Juli–1 Agustus 2019. http://repository.unika.ac.id/21981/

Transparency International. (2024). *Corruption perceptions index 2024: Indonesia*. https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/idn

Transparency International. (2025). *Corruption perceptions index 2025*. https://www.transparency.org/en/countries/indonesia

US Department of State. (2025). *2025 investment climate statements: Indonesia*. https://www.state.gov/reports/2025-investment-climate-statements/indonesia

Utamaningsih, A. (2023). Election uncertainty, economic policy uncertainty: An event study approach. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management, 2*(8), 1–14. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5628158

Wikipedia. (2025). *August 2025 Indonesian protests*. https://en.wikipedia.org/wiki/August_2025_Indonesian_protests

Wilson Center. (2024, 15 Februari). *Indonesia’s 2024 election and its implications for US foreign policy*. https://www.wilsoncenter.org/blog-post/indonesias-2024-election-and-its-implications-us-foreign-policy