Pada citra satelit malam hari yang dirilis oleh NASA, Pulau Sulawesi—khususnya bagian timurnya—berubah dalam satu dekade. Pada 2014, kawasan Morowali tampak nyaris gelap; pada 2023, ia berkilau seperti seuntai berlian yang dipasang di tepi laut. Cahaya itu bukan pendar kota, melainkan tungku-tungku *rotary kiln electric furnace*, tanur listrik raksasa yang membakar bijih nikel laterit menjadi *nickel pig iron* untuk industri baja antikarat dunia. Dari ketinggian orbit, fenomena itu terlihat seperti keberhasilan. Dari permukaan tanah—seperti yang dilaporkan nelayan-nelayan Desa Fatufia di Bahodopi—ia terasa seperti laut yang berlumpur dan udara yang menyesakkan dada.

Inilah paradoks hilirisasi nikel Indonesia: kebijakan industri paling agresif yang dijalankan negara berkembang dalam dua dekade terakhir, dirayakan oleh sebagian sebagai kemenangan, dipersoalkan oleh sebagian lain sebagai utang ekologis yang menunggu jatuh tempo. Yang nyaris tidak diperdebatkan adalah angkanya. Nilai ekspor produk turunan nikel Indonesia melonjak dari US$3,08 miliar pada 2010 menjadi US$33,64 miliar pada 2024 (Petromindo, 2025), dan pangsa Indonesia dalam pasokan nikel tambang dunia kini mencapai sekitar 60 persen (ING, 2025; Macquarie dalam Carbon Credits, 2025).

Bagi pemerintah, angka itu cukup meyakinkan untuk dijadikan template. Di bawah Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto, model hilirisasi diperluas ke bauksit, tembaga, dan timah—dengan asumsi bahwa apa yang berhasil untuk nikel akan berhasil pula untuk komoditas lain. Asumsi ini mendapat dukungan retoris di tingkat kementerian. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, misalnya, mengklaim “peningkatan nilai tambah” 8x untuk bauksit menjadi alumina, dan 15x ketika menjadi aluminium setengah jadi (ESDM, 2024).

Namun matematika itu mengandaikan dunia yang datar. Pasar mineral global jauh dari datar: ia mengandung tekuk geopolitik, jurang teknologi, dan riak struktur kepemilikan yang berbeda untuk setiap komoditas. Artikel ini menelaah, dengan jujur, mengapa cetak biru nikel sulit—dan dalam beberapa kasus, mungkin mustahil—diukir ulang secara sederhana untuk tiga mineral lain.

I. Mengapa Nikel Berhasil: Sebuah Konjungsi Yang Tidak Diulang

Sebelum mendiskusikan replikasi, ada baiknya membedah mengapa kasus nikel berhasil. Setidaknya tiga kondisi struktural yang berkonvergensi.

Pertama, dominasi pasar yang nyata. Indonesia bukan sekadar pemain besar di pasar nikel; ia adalah pasar itu sendiri. Pada 2024, negara ini memasok 64 persen pasokan global (Petromindo, 2025), dan memproses sekitar 45 persen nikel primer dunia (ORF, 2025). Larangan ekspor bijih pada 2014 dan 2020 karena itu bukan ancaman kosong: ia adalah pemaksaan struktural. Konsumen utama, terutama Tiongkok, tidak punya pilihan selain memindahkan smelter ke Indonesia atau mencari pemasok pengganti yang—pada skala yang dibutuhkan industri baja nirkarat—nyaris tidak ada.

Kedua, teknologi yang relatif matang dan terjangkau secara modal.** Bijih nikel laterit Indonesia, terutama jenis saprolit, cocok diolah dengan teknologi *Rotary Kiln Electric Furnace* (RKEF). Tian dan rekan (2025) dalam *Resources, Conservation and Recycling Advances* mencatat bahwa RKEF mendominasi sekitar 80 persen produksi nikel laterit komersial dunia—sebuah teknologi pirometalurgi yang sudah dewasa, modul-modulnya bisa direplikasi, dan kontraktor Tiongkok (terutama afiliasi Tsingshan) menguasai biaya pembangunannya. Untuk jalur baterai, teknologi *High Pressure Acid Leaching* (HPAL) lebih kompleks dan mahal—Tian dan rekan (2025) menaksir biaya investasi sekitar US$56.000 per ton kapasitas nikel—namun tetap dapat diatasi oleh modal Tiongkok yang melimpah.

Ketiga, integrasi vertikal dengan permintaan hilir yang siap pakai. Hasil RKEF—*ferronickel* dan *nickel pig iron*—langsung diserap oleh pabrik baja antikarat di Indonesia atau diekspor ke Tiongkok yang menyerap lebih dari 80 persen ekspor nikel Indonesia (Petromindo, 2025). Pada 2024, Indonesia memproduksi 5 juta ton baja nirkarat, menjadikannya produsen terbesar kedua dunia, dengan 90 persen di antaranya diekspor (Energy Shift Institute, 2025).

Konjungsi ini—dominasi pasar, teknologi matang berbiaya termodali, dan permintaan hilir yang siap—jarang ditemukan bersamaan. Lebih jarang lagi, semuanya muncul dalam satu komoditas di satu negara. Pertanyaan yang relevan, karena itu, bukanlah “apakah nikel adalah kasus berhasil?” tetapi “seberapa langka kondisi yang membuatnya berhasil?”

Sebagai catatan kritis: beberapa kajian peer-review dan dokumen lembaga independen mengingatkan bahwa “keberhasilan” itu sendiri tidak sebersih retorika resmi. Studi CREA-CELIOS oleh Myllyvirta dan rekan (2024) memproyeksikan kontribusi positif industri nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara mencapai US$4 miliar pada tahun kelima pengembangan, tetapi memperingatkan bahwa dampak negatif terhadap perikanan dan pertanian akan mulai menggerus kontribusi tersebut setelah tahun kedelapan. Heijlen dan Duhayon (2024) dalam *The Extractive Industries and Society* mendokumentasikan jejak lahan yang lebih besar dari perkiraan dari pertambangan nikel laterit. CSIS (2025) menambahkan dimensi geopolitik: konsorsium Tiongkok-Indonesia menguasai sekitar 75 persen kapasitas pemurnian, menciptakan apa yang disebut sebagai *oligopsoni* yang menekan margin perusahaan tambang dalam negeri.

Dengan kata lain, jika sebuah model harus direplikasi, model itu sendiri harus didefinisikan dengan jujur. Mari kita lanjut.

II. Bauksit: Kebijakan yang Sama, Realitas Pasar yang Berbeda

Bauksit mungkin tampak sebagai kandidat replikasi yang paling alami. Larangan ekspor bauksit memang mengikuti pola yang sama: dimulai pada 2014, dilonggarkan pada 2017, lalu diberlakukan kembali pada Juni 2023 (ING, 2023). Pemerintah Indonesia mendorong rantai bauksit-alumina-aluminium dengan asumsi bahwa nilai tambah yang tinggi akan tertangkap di dalam negeri.

Realitasnya berbeda. Lowy Institute mencatat dengan tepat bahwa “hilirisasi bauksit, yang telah dikenai pembatasan ekspor serupa dengan nikel, ternyata tidak sesukses [hilirisasi nikel]” (Patunru et al., 2025). Alasannya sederhana: Indonesia bukan pemain dominan di pasar bauksit dunia. Pada 2023, Australia, Brasil, Tiongkok, dan Guinea masing-masing menambang lebih banyak bauksit daripada Indonesia. Meski Indonesia memiliki cadangan terbesar kelima, pangsa produksi globalnya hanya sekitar tujuh persen, dan lebih kecil lagi untuk alumina dan aluminium (Patunru et al., 2025; USGS, 2025).

Ini berarti larangan ekspor tidak memiliki daya paksa yang sama. Smelter Tiongkok—konsumen terbesar bauksit Indonesia sebelum larangan 2014—sudah menyesuaikan diri dengan mendiversifikasi pasokan dari Guinea dan Australia (ING, 2023). Mereka membangun kilang alumina di Indonesia bukan karena terpaksa, melainkan ketika harga, infrastruktur, dan keberlanjutan pasokan masuk akal. Dan ketika tidak masuk akal, mereka pergi atau memperlambat investasi.

Data smelter mengkonfirmasi hal ini. Kementerian ESDM awalnya memproyeksikan 11 smelter bauksit beroperasi pada 2022; jumlah itu kemudian dikoreksi turun menjadi 9 (AlCircle, 2020). Per Oktober 2025, Menteri Bahlil Lahadalia mengakui bahwa total kapasitas peleburan bauksit dalam negeri baru mencapai 17,5 juta ton per tahun, “jauh di bawah kebutuhan domestik” (Jakarta Globe, 2025). Akibatnya muncul fenomena ironis: kapasitas alumina yang direncanakan akan meningkat dari sekitar 9 juta ton menjadi 29,8 juta ton, sementara produksi bauksit tahun 2025 hanya sekitar 10 juta ton (IDN Financials, 2026, mengutip data USGS 2026). Kelebihan kapasitas pengolahan bertabrakan dengan kekurangan pasokan bijih—sebuah ketidakseimbangan yang membuat sebagian smelter berisiko beroperasi di bawah kapasitas ekonomis.

Ada faktor teknologi yang menambah kerumitan. Pengolahan bauksit menjadi alumina menggunakan proses Bayer, yang relatif mapan, tetapi langkah berikutnya—peleburan alumina menjadi aluminium dengan proses Hall-Héroult—adalah salah satu proses industri paling intensif listrik di dunia. Industri aluminium global secara historis terkonsentrasi di tempat-tempat dengan listrik murah dan melimpah (Kanada, Norwegia, atau—setelah subsidi panjang—di Tiongkok). Indonesia tidak memenuhi kriteria itu tanpa pembangkit listrik tenaga batu bara, yang justru memperburuk neraca karbon dan memunculkan beban kebijakan baru ketika pasar tujuan ekspor mulai menerapkan tarif berbasis karbon seperti CBAM Uni Eropa.

Singkatnya, bauksit gagal mereplikasi nikel karena dua syarat struktural tidak terpenuhi: Indonesia tidak punya daya paksa pasar yang signifikan, dan teknologi hilirnya membutuhkan input energi yang Indonesia tidak miliki secara kompetitif.

III. Tembaga: Mahal, Tunggal, dan Rapuh

Tembaga menyajikan paradoks lain. Indonesia memiliki dua tambang kelas dunia—Grasberg di Papua, yang dioperasikan PT Freeport Indonesia, dan Batu Hijau di Sumbawa Barat milik PT Amman Mineral Internasional. Grasberg sendiri menyumbang sekitar 3 hingga 5 persen pasokan tembaga global (AG Metal Miner, 2025; Farmonaut, 2025). Tetapi pangsa Indonesia secara keseluruhan—sekitar 4 hingga 5 persen produksi tembaga dunia—tetap modest dibandingkan Cile (yang menambang lebih dari seperempat tembaga dunia) atau Peru.

Dua proyek hilirisasi tembaga raksasa diresmikan pada September 2024: smelter PT Freeport Indonesia di Manyar, Gresik, dengan investasi US$3,7 miliar dan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat per tahun (Jakarta Globe, 2024; Mining Weekly, 2025), serta smelter PT Amman Mineral di Sumbawa Barat dengan kapasitas 900.000 ton konsentrat (S&P Global, 2024). Kedua proyek dibangun untuk memenuhi kewajiban hilirisasi yang dimulai dengan UU Minerba 2009 dan diperketat oleh PP turunannya.

Tetapi cerita itu cepat berubah dari kemenangan menjadi peringatan. Pada Oktober 2024, kebakaran di pabrik asam sulfat smelter Manyar menghentikan operasi selama tujuh bulan. Produksi baru kembali pada Mei 2025 (PwC, 2025; Mining Weekly, 2025). Lalu pada 8 September 2025, longsoran lumpur—sekitar 800.000 ton material basah—menerjang tambang Grasberg, menewaskan tujuh pekerja dan memaksa Freeport-McMoRan mengumumkan *force majeure*. Analis Benchmark Mineral Intelligence memperkirakan kehilangan pasokan global hingga 600.000 ton tembaga antara September 2025 dan akhir 2026 akibat insiden tunggal ini (AG Metal Miner, 2025).

Insiden-insiden tersebut mengungkap kerapuhan model hilirisasi tembaga Indonesia. Pertama, kepemilikan dan operasional masih sangat bergantung pada operator asing. PT Freeport Indonesia mayoritas dimiliki pemerintah Indonesia melalui MIND ID, tetapi dioperasikan oleh Freeport-McMoRan (Mining Weekly, 2025). Kedua, smelter berskala besar dengan jalur tunggal (*single-line*) menjadi titik kegagalan tunggal: ketika Manyar terbakar, kapasitas pemurnian tembaga Indonesia hampir hilang seluruhnya, memaksa pemerintah memberi kelonggaran ekspor konsentrat yang justru bertentangan dengan semangat hilirisasi (Mining.com, 2024). Ketiga, ekonomi peleburan tembaga sedang berada di titik tekanan: pada April 2025, biaya pengolahan dan pemurnian (*treatment and refining charges*, TC/RC) di pasar spot global berbalik menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam sejarah—artinya smelter membayar penambang, bukan sebaliknya (Mining.com, 2024).

Tantangan teknologis tembaga juga lebih spesifik dibanding nikel. Konsentrat tembaga Indonesia kaya akan emas dan perak, memerlukan kilang logam mulia (Smelter Manyar dilengkapi kilang US$200 juta untuk produksi hingga 54 ton emas dan 220 ton perak per tahun, Mining Weekly, 2025). Tetapi proses peleburan tembaga sebagian besar masih menggunakan teknologi *flash smelting* yang dikuasai sejumlah kecil pemasok teknologi global. Hampir tidak ada “Tsingshan tembaga”—tidak ada kontraktor besar yang siap mereplikasi smelter dengan cepat dan murah seperti yang terjadi di Morowali untuk nikel.

Kebijakan Hilirisasi Mineral yang diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (anonim, terindeks dalam *Kajian Ekonomi & Keuangan*) bahkan mencatat bahwa pengolahan tembaga oleh PT Smelting (operator smelter lama di Gresik) hanya menyerap 0,22 persen konsentrat dari PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara—sebuah ketidakproporsionalan yang menunjukkan bahwa kapasitas pengolahan domestik sebelum 2024 hampir sepenuhnya tergantung pada satu operator (Kemenkeu, n.d.). Sekarang dengan dua smelter besar baru, beban itu beralih, tetapi ke struktur yang sama-sama terkonsentrasi dan rapuh.

Replikasi model nikel di tembaga karenanya berhadapan dengan kombinasi: pangsa pasar global yang kecil, kerumitan teknologi yang lebih tinggi, struktur kepemilikan asing, dan kerentanan operasional dari skala tunggal yang besar.

IV. Timah: Masalah yang Tidak Bisa Ditambal dengan Larangan Ekspor

Kasus timah mungkin paling mengganggu—justru karena ia tampak paling mirip dengan nikel. Indonesia adalah produsen timah terbesar kedua dunia setelah Tiongkok, dengan 90 persen produksinya berasal dari Bangka Belitung. Tetapi di sinilah kesamaan berhenti.

Berbeda dengan nikel, **Indonesia sudah lama mengekspor timah dalam bentuk olahan**, bukan bijih. Hampir 98 persen produksi timah Indonesia diekspor sebagai logam batangan, sementara hanya 2 hingga 7 persen yang diserap industri dalam negeri (Yanto, 2024; *Indonesia Business Post*, 2026). Karena itu, “hilirisasi timah” bukan tentang menahan bijih agar diproses dalam negeri—ia tentang melompat dari logam batangan ke produk akhir seperti solder, komponen semikonduktor, atau alloy timah khusus. Ini lompatan teknologi yang jauh lebih curam.

Untuk solder—produk paling jelas dari timah—Indonesia tidak memiliki industri elektronika dalam skala yang dapat menyerap pasokan domestik. PT Timah Tbk sendiri sudah masuk ke produk *tier 2* (timah solder dan timah chemical) sejak 2008 (Kompas, 2023), tetapi total volume yang diserap tetap kecil. Riki Febriansyah, Ketua Umum Asosiasi Karyawan PT Timah, memperingatkan bahwa larangan ekspor mendadak akan “katastrofik” bagi Bangka Belitung karena PT Timah dan penambang lain akan kehilangan pasar tanpa pengganti dalam negeri (*Indonesia Business Post*, 2026).

Lebih dari itu, sektor timah Indonesia memiliki masalah struktural yang tidak dimiliki nikel: penambangan ilegal yang masif. Asosiasi Eksportir Timah Indonesia memperkirakan 12.000 ton timah diekspor secara ilegal setiap tahun, dan Presiden Prabowo menyatakan bahwa operasi ilegal mungkin mencapai 80 persen output Bangka-Belitung (Crux Investor, 2025). Kasus korupsi PT Timah yang terkuak pada 2023-2024—dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp300 triliun, termasuk Rp271 triliun untuk kerusakan lingkungan menurut perhitungan IPB (Global Initiative, 2024)—menggambarkan ekosistem yang jauh lebih kompleks daripada sekadar masalah pemrosesan.

Yanto (2024) dalam *Cogent Social Sciences* mendokumentasikan bagaimana “*lame-duck regulations*” telah menjadi pola di Bangka Belitung: undang-undang ada, tetapi penerapannya gagal karena substansinya tidak menyentuh akar masalah ekonomi dan budaya penambangan rakyat. Penertiban militer di bawah Prabowo pada akhir 2025—dengan target menutup 1.000 tambang ilegal (Crux Investor, 2025; The Diplomat, 2026)—memberi sinyal pengetatan, tetapi juga memperluas kontrol pusat dan militer, sesuatu yang oleh masyarakat sipil di Bangka dilihat dengan kecemasan.

Bila pada nikel, Indonesia memiliki daya paksa karena merupakan pemasok dominan, pada timah, Indonesia juga memiliki daya paksa: ia memasok sekitar 32 persen perdagangan timah olahan dunia (Wikipedia/Kementerian ESDM, 2020). Tetapi daya paksa itu menjadi tidak relevan jika produk yang ingin “dihilirisasi” tidak punya penyerap dalam negeri. Sektor perbankan, menurut laporan industri, masih ragu-ragu untuk membiayai proyek hilirisasi timah—dilihat sebagai investasi berisiko tinggi tanpa *off-taker* yang jelas (*Indonesia Business Post*, 2026).

Dengan kata lain, timah memerlukan strategi industri yang sama sekali berbeda: bukan larangan ekspor bahan mentah, melainkan pembangunan ekosistem permintaan—pabrik elektronik, semikonduktor, manufaktur baterai padat yang menggunakan timah. Itu adalah pekerjaan dekade, bukan kebijakan ekspor.

V. Apa yang Sebenarnya Direplikasi?

Apabila kita melepas retorika dan melihat data, hilirisasi nikel tampak sebagai gabungan kondisi yang sangat spesifik: (i) dominasi pasar global yang nyata; (ii) teknologi pirometalurgi matang dengan ekosistem kontraktor murah; (iii) integrasi vertikal dengan permintaan baja antikarat yang langsung tersedia; (iv) ketersediaan modal eksternal—terutama Tiongkok—yang bersedia menginvestasikan puluhan miliar dolar dalam jangka pendek. Putra dan Samputra (2023) dalam *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* memperkuat poin ini dengan menunjukkan bahwa efek pembatasan ekspor sangat bergantung pada konfigurasi pasar dan kapasitas industri hilir yang spesifik untuk setiap komoditas.

Bauksit gagal pada (i) dan (ii)—Indonesia bukan pemain dominan dan teknologi aluminium butuh listrik murah. Tembaga gagal pada (i) dan (iv) parsial—pangsa global kecil, dan modal harus dipikul terutama oleh dua operator besar yang berhadapan dengan kerumitan teknis tinggi. Timah gagal pada (iii)—tidak ada permintaan hilir di dalam negeri yang memadai, dan teknologi lompatannya (solder, semikonduktor) jauh lebih kompleks.

Konsekuensi dari pola ini bukan bahwa hilirisasi salah secara filosofis. Konsekuensinya adalah hilirisasi sebagai *one-size-fits-all instrument* salah secara empiris. Lowy Institute (Patunru et al., 2025) menyimpulkan dengan kering: “manfaat hilirisasi belum terealisasi untuk bauksit dan mineral kritis lainnya”. Para ekonom dari AfDB (2025) dalam studi kasus pembelajaran nikel mengusulkan bahwa larangan ekspor harus selektif, dengan tujuan yang jelas, implementasi bertahap, dan terintegrasi dengan strategi pembangunan jangka panjang—sebuah resep yang lebih kompleks daripada peniruan model.

Beberapa pemikir di Indonesia mulai mengakui kompleksitas itu. Energy Shift Institute (2025) mengusulkan pendekatan *dual track*: untuk nikel sendiri, daripada bertaruh sepenuhnya pada baterai EV (yang menghadapi pergeseran kimia ke LFP), Indonesia sebaiknya juga memperdalam manufaktur metalurgi tradisional—stainless steel produk akhir, *alloy*, *plating*—yang dapat menyerap 40-60 persen kapasitas nikel pada 2035. Pendekatan ini menggeser pertanyaan dari “bagaimana mereplikasi nikel” menjadi “bagaimana memperdalam apa yang sudah ada”.

—
VI. Kekurangan dan Keterbatasan Artikel Ini

Untuk menjaga kejujuran, beberapa keterbatasan analitis dan empiris dari artikel ini perlu dicatat.

Pertama, masalah data dan periodisasi. Sebagian besar data ekspor dan produksi yang dikutip berasal dari rentang 2023-2025. Pasar mineral bergerak cepat: harga nikel, tembaga, dan timah berfluktuasi tajam dengan siklus permintaan EV, baja, dan elektronik. Penilaian sukses atau gagal pada 2025-2026 bisa terlihat berbeda pada 2030, apalagi 2045 ketika Indonesia menargetkan status berpendapatan tinggi. Bukti tentang penurunan kontribusi ekonomi nikel setelah tahun ke-8 (CREA-CELIOS, 2024) adalah proyeksi model, bukan fakta historis.

Kedua, pisau analisis tidak lengkap. Artikel ini fokus pada empat dimensi: pangsa pasar, teknologi, integrasi hilir, dan ketersediaan modal. Dimensi lain yang penting tidak dibahas mendalam: (a) dampak fiskal dan rentabilitas pajak/royalti dari masing-masing rantai komoditas; (b) keterkaitan tenaga kerja dan transfer keterampilan, yang menurut Lowy Institute (2024) tetap terbatas bahkan untuk nikel; (c) jejak karbon dan kesesuaian dengan rezim perdagangan masa depan (CBAM, deklarasi rantai pasok kritikal); (d) dimensi geopolitik di luar Tiongkok (peran Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan respons WTO terhadap larangan ekspor). Setiap dimensi ini layak mendapat kajian tersendiri.

Ketiga, ketergantungan pada sumber bahasa Inggris dan literatur kebijakan. Banyak studi kuantitatif rinci mengenai hilirisasi diterbitkan dalam jurnal Indonesia berbahasa Indonesia yang aksesnya terbatas atau dalam laporan internal pemerintah dan think tank. Artikel ini mencoba mengintegrasikan keduanya, tetapi bias ke arah sumber yang dapat diakses publik tetap ada.

Keempat, kerangka “berhasil-atau-gagal” terlalu binerian. Realitas mungkin lebih granular: hilirisasi bauksit mungkin berhasil sebagian (peningkatan kapasitas alumina meskipun lebih lambat dari rencana), hilirisasi tembaga berhasil pada satu titik (smelter terbangun, meskipun rapuh), hilirisasi timah memerlukan reframing total. Penilaian “gagal” dalam artikel ini lebih merujuk pada “tidak mereplikasi model nikel secara penuh,” bukan pada “tidak ada manfaat sama sekali”.

Kelima, suara komunitas terdampak. Artikel ini menggunakan sumber sekunder—termasuk pemberitaan dari *Tempo*, *Kompas*, *The Gecko Project*, dan *The Diplomat*—untuk merepresentasikan suara nelayan Bahodopi, penambang artisanal Bangka, dan warga Papua di sekitar Grasberg. Tetapi tidak ada wawancara primer atau data etnografis langsung. Untuk pembahasan dampak distribusional dan keadilan, sebuah artikel yang lebih panjang dan lebih panjang umur lapangan akan jauh lebih kaya.

Keenam, asumsi tentang struktur pasar bisa berubah. Munculnya kebijakan kritikal mineral di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang—termasuk inisiatif *Minerals Security Partnership*—berpotensi mengubah lanskap permintaan dan pembiayaan. Jika Indonesia berhasil menarik investasi non-Tiongkok yang signifikan untuk tembaga atau bauksit, premis tentang ketidakcukupan modal eksternal bisa direvisi.

Singkatnya, kesimpulan artikel ini sebaiknya dibaca sebagai *informed conjecture*, bukan vonis akhir. Bahasa yang lebih hati-hati barangkali adalah: model nikel Indonesia berhasil karena kondisi struktural yang tidak otomatis tersedia untuk komoditas lain, dan setiap upaya replikasi memerlukan adaptasi yang substansial—termasuk, dalam beberapa kasus, pengakuan bahwa instrumen kebijakan yang berbeda lebih cocok.

—

Daftar Referensi

Jurnal akademik dengan tinjauan sejawat (peer-reviewed)

Heijlen, W., & Duhayon, C. (2024). An empirical estimate of the land footprint of nickel from laterite mining in Indonesia. *The Extractive Industries and Society*, 17, 101421. https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101421

Khaldun, R. I. (2024). Dampak kebijakan hilirisasi nikel terhadap peningkatan ekspor komoditas besi dan baja Indonesia. *Relasi: Jurnal Ekonomi*, 20(1), 153–165.

Putra, A. T., & Samputra, P. L. (2023). Analysis of nickel export restriction and downstream policy in Indonesia. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 3(3), 180–187. https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i3.749

Tian, X., et al. (2025). Nickel extraction from nickel laterites: Processes, resources, environment and cost. *Resources, Conservation and Recycling Advances*. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2096519225000114

Yanto, A. (2024). Countering illegal tin mining with a legal formulation of law based on local wisdom in Bangka Belitung, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2311053. https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2311053

Laporan think tank dan lembaga riset

African Development Bank Group [AfDB]. (2025). *Advancing from nickel mining to downstream processing: Lessons learned from the Indonesia case study*. AfDB. https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/publications/case_study_nickel_value_addition_indonesia.pdf

CSIS Charting Geoeconomics. (2025). *Indonesian industrialization: Downstreaming up the value chain*. Center for Strategic and International Studies. https://www.csis.org/blogs/charting-geoeconomics/indonesian-industrialization-downstreaming-value-chain

Energy Shift Institute. (2024). *Indonesia’s battery and EV developments are far out of step*. https://energyshift.institute/wp-content/uploads/2024/02/Energy-Shift_Indonesia-nickel-and-battery_Feb2024.pdf

Energy Shift Institute. (2025). *A dual-track approach to mineral-led industrialisation in Indonesia*. https://energyshift.institute/wp-content/uploads/2025/11/Energy-Shift-Inst_IDN-Nickel-dual-track-dev_202511.pdf

Institute for Energy Economics and Financial Analysis [IEEFA]. (2024). *Indonesia’s nickel companies need renewable energy*. https://ieefa.org/sites/default/files/2024-10/IEEFA%20Report%20-%20Indonesia’s%20nickel%20companies%20need%20RE_Oct2024.pdf

Korteweg, R., & Kranenburg, V. (2024). *The good, the bad, and the ugly: Resource nationalism, geopolitics, and processing strategic minerals in Indonesia, South Africa, and Malaysia*. Clingendael Institute.

Myllyvirta, L., Hasan, K., Kelly, J., Parapat, J., Adhinegara, B. Y., Rizqiana, A., Refani, F., Huda, N., Monica, L., Darmawan, J., & Utomo, W. T. (2024). *Membantah mitos nilai tambah: Menilik ulang industri hilirisasi nikel*. Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) & Center of Economic and Law Studies (CELIOS). https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/02/ID-CREA_CELIOS-Indonesia-Nickel-Development-compressed.pdf

Observer Research Foundation [ORF]. (2025). *Indonesia’s nickel strategy: Downstreaming and development*. https://www.orfonline.org/expert-speak/indonesia-s-nickel-strategy-downstreaming-and-development

Patunru, A., et al. (2025). *The future of Indonesia’s green industrial policy*. Lowy Institute. https://www.lowyinstitute.org/publications/future-indonesia-s-green-industrial-policy

Sumber resmi pemerintah dan lembaga internasional

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM Republik Indonesia. (2024). *Hilirisasi sebagai langkah awal perubahan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara industri maju*. https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20241203

Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal. (n.d.). Kebijakan hilirisasi mineral. *Kajian Ekonomi & Keuangan*. https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/download/259/259

U.S. Geological Survey [USGS]. (2025). *Mineral commodity summaries 2025*. Reston, VA: United States Geological Survey.

Sumber industri, jurnalisme investigatif, dan media

AG Metal Miner. (2025, October 6). Global copper market deficit balloons on Grasberg collapse. https://agmetalminer.com/2025/10/06/copper-market-deficit-grasberg/

AlCircle. (2020). Indonesia lowers projections for nickel and bauxite smelter construction by 30% due to investment shortfalls. https://alcircle.com/news/

Carbon Credits. (2025, June). Nickel prices in 2025: Indonesia’s 40% supply cut plan and EV market shifts. https://carboncredits.com/

Crux Investor. (2025, October). *Indonesia’s crackdown on illegal tin mining & the structural shock reshaping global tin supply*. https://www.cruxinvestor.com/

The Diplomat. (2026, January 8). Indonesia’s tin mining crackdown brings order, consolidates power. https://thediplomat.com/2026/01/

Fastmarkets. (2024, July). Indonesian government looking to ease bauxite export ban. https://www.fastmarkets.com/insights/indonesian-government-looking-to-ease-bauxite-export-ban/

The Gecko Project. (2025). The tin racket. https://thegeckoproject.org/articles/illegal-tin-mining/

Global Initiative Against Transnational Organized Crime. (2024, September 11). *Corruption at the heart of Indonesia’s state-owned tin mining sector that is wrecking the environment*. https://globalinitiative.net/analysis/corruption-indonesia-tin-mining/

IDN Financials. (2026, April 6). Smelter projects swell, Indonesia faces bauxite deficit risk. https://www.idnfinancials.com/news/62716/

Indonesia Business Post. (2026, February 21). Indonesia’s potential tin export ban. https://indonesiabusinesspost.com/6137/policy/

ING Think. (2023). Indonesia bans bauxite exports from June 2023. https://think.ing.com/articles/indonesia-bans-bauxite-exports-from-june-2023

ING Think. (2025, December). Nickel still capped by surplus. https://think.ing.com/articles/nickel-still-capped-by-surplus/

International Tin Association. (2025, October). *Confiscated smelters handed over to PT Timah amid mining crackdown*. https://www.internationaltin.org/

Jakarta Globe. (2024, June 27). Freeport launches world’s largest single-line copper smelter in Indonesia. https://jakartaglobe.id/business/

Jakarta Globe. (2025, October 15). Indonesia justifies bauxite export ban to boost domestic smelter industry. https://jakartaglobe.id/business/

Kompas. (2023, February 23). *Hilirisasi perlu didukung pengembangan industri*. https://www.kompas.id/

Mining.com. (2024, December). Freeport’s copper concentrate exports will only temporarily ease global shortages. https://www.mining.com/web/

Mining Weekly. (2025, October 17). Manyar copper smelter project, Indonesia – update. https://www.miningweekly.com/article/manyar-copper-smelter-project-indonesia-update-2025-10-17

Petromindo. (2025). *Indonesia targets US$50 billion nickel export by 2045 as downstream push accelerates*. https://www.petromindo.com/

PwC Indonesia. (2025, May 23). FCX monitors initial operations of Manyar smelter. https://www.pwc.com/id/en/media-centre/

S&P Global Commodity Insights. (2024, July 17). Indonesia’s Amman expects new copper smelter to start up in Q4. https://www.spglobal.com/

Tempo. (2024). *Kerongkongan para nelayan setelah smelter nikel Morowali tumbuh di desanya*. https://www.tempo.co/investigasi/

Tura Consulting Indonesia. (2025, May). *Indonesia critical minerals: Hilirisasi to industrialization*. https://tura.consulting/