Pada malam-malam tertentu di pesisir timur Sulawesi, langit di atas Teluk Morowali tidak pernah benar-benar gelap. Cahaya jingga tanur peleburan menyala terus-menerus, memantul di permukaan laut, menari di atas kapal-kapal kargo yang menunggu giliran sandar. Kawasan industri yang sepuluh tahun lalu masih berupa lereng kosong dengan jalan-jalan tanah merah—warna khas tanah laterit yang menyimpan nikel—kini menjadi salah satu klaster manufaktur paling padat di Asia Tenggara. Pada akhir 2024, sekitar 85.000 pekerja keluar-masuk gerbang Indonesia Morowali Industrial Park setiap hari (Wikipedia mengutip data IMIP, 2024). Sekitar sepertiga dari mereka tidak berasal dari Sulawesi. Banyak yang dibawa dari Jawa, dari Sumatra, dari Tiongkok daratan—tertarik bukan oleh keindahan kawasannya, melainkan oleh sebuah eksperimen kebijakan industri yang, hingga akhir-akhir ini, jarang ada negara berkembang berani melakukannya.

Eksperimen itu sederhana di atas kertas: jangan ekspor bijih mentah; paksa pengolahan terjadi di dalam negeri. Tetapi sederhana di atas kertas dan berhasil di lapangan adalah dua hal berbeda. Selama bertahun-tahun, para ekonom pembangunan mendaur ulang nasihat ortodoks bahwa negara berkembang sebaiknya melepaskan komoditasnya ke pasar global, lalu memakai pendapatan ekspor untuk membeli teknologi dan barang manufaktur. Indonesia, dengan cadangan nikel laterit terbesar di dunia—sekitar 42 persen cadangan global menurut perhitungan U.S. Geological Survey 2025—memutuskan jalur sebaliknya. Pada 11 Januari 2014, Jakarta resmi melarang ekspor bijih nikel, lalu memperketat aturan itu pada 2020 setelah relaksasi sementara. Sepuluh tahun kemudian, dampaknya cukup kentara bahkan bagi pembaca yang tidak mengikuti seluk-beluk pertambangan.

## Anatomi sebuah lonjakan

Mungkin angka paling sering dikutip adalah nilai ekspor nikel Indonesia. Pada 2014, ketika larangan ekspor pertama dijatuhkan, nilai ekspor bijih nikel berkisar 1,3 miliar dolar AS. Pada 2024, dengan industri pengolahan domestik yang sudah jadi, nilai ekspor produk berbasis nikel Indonesia menembus 33,6 miliar dolar AS (Petromindo, 2025). Itu lonjakan hampir 26 kali lipat. Kalau perbandingannya dipersempit ke periode 2017–2023, sebagaimana dikemukakan mantan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam pidatonya di Jakarta pada Juli 2024, kenaikannya tetap tajam: dari 3,3 miliar dolar AS menjadi 33,5 miliar dolar AS, atau sekitar sepuluh kali lipat dalam enam tahun (ANTARA, 2024).

Para peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengukur dampak ini secara lebih granular. Dalam INDEF Policy Brief No. 07 yang dirilis Desember 2023, Taufikurahman dkk. menyimpulkan bahwa setiap kenaikan satu persen investasi dan operasi tambang nikel di Sulawesi Tenggara berkorelasi dengan kenaikan PDB nasional riil sebesar 0,98 persen, diikuti Sulawesi Selatan 0,92 persen, Maluku Utara 0,72 persen, dan Sulawesi Tengah 0,66 persen (Taufikurahman dkk., 2023). Angka-angka ini cukup tinggi untuk komoditas tunggal. Mereka juga mengonfirmasi sesuatu yang lama dianggap mustahil: bahwa kebijakan industrial restriksi tertentu, jika diatur dengan kondisi pasar yang tepat, dapat mempercepat pertumbuhan agregat alih-alih menghambatnya.

Di tingkat regional, efeknya bahkan lebih dramatis. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada 2023, Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi 20,49 persen—lebih dari empat kali pertumbuhan nasional—sementara Sulawesi Tengah tumbuh 11,91 persen (BPS, 2024). Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan dalam konferensi pers Februari 2024 bahwa pertumbuhan dua-digit di kedua provinsi tersebut bersumber dari “industri pengolahan bahan tambang, terutama industri feronikel” (ANTARA, 2024). Tren itu berlanjut: pada kuartal kedua 2025, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sempat menembus 32,09 persen, sebuah angka yang biasanya hanya kita lihat pada negara-negara berkembang di tengah revolusi industri abad kesembilan belas (Mongabay, 2026; mengutip data BPS).

## Bagaimana modal datang berbondong-bondong

Investasi mengikuti. Antara 2019—tahun di mana larangan ekspor diumumkan—dan 2022, investasi dalam pemrosesan dan manufaktur mineral di Indonesia melonjak dari 3,56 miliar dolar AS menjadi 10,96 miliar dolar AS, kenaikan 207,9 persen yang sebagian besar didanai pemodal Tiongkok (CSIS, 2025). Pada paruh pertama 2024 saja, realisasi investasi hilirisasi mineral mencapai Rp181,4 triliun, atau sekitar 11,1 miliar dolar AS, dengan nikel menyumbang 5 miliar dolar AS dari angka tersebut (ANTARA, 2024). Untuk konteks: realisasi investasi total Indonesia pada 2024 mencapai sekitar Rp1.714 triliun, dengan penanaman modal asing menyumbang sekitar 52,5 persen (ORF Online, 2025). Untuk negara yang selama dua dekade berjuang menarik FDI ke sektor manufaktur—bukan ke perkebunan dan tambang ekstraktif konvensional—ini perubahan struktural.

Yang penting bukan hanya volumenya, tetapi konfigurasinya. Pada 2014, ketika larangan ekspor pertama dijatuhkan, Indonesia praktis tidak memiliki kapasitas peleburan nikel komersial. Pada 2023, ada 36 smelter beroperasi (Mandala, 2024, dikutip dalam Aspinall dkk., 2025). Kapasitas produksi nikel olahan Indonesia mencapai 2,2 juta metrik ton pada 2024, melampaui gabungan output Australia, Kanada, Rusia, dan Filipina (Discovery Alert, 2025; mengacu pada data USGS). Pada tahun yang sama, Indonesia menguasai sekitar 58–64 persen produksi nikel global, tergantung metodologi penghitungan—peningkatan dari sekitar 16 persen pada 2017 (Public Citizen Global Trade Watch, 2025; CSIS, 2025).

Mungkin yang paling mengesankan adalah industri baja nirkarat. Pada 2017, kapasitas produksi baja nirkarat Indonesia berkisar 2 juta ton. Pada 2024, angkanya meroket menjadi 7,5 juta ton, menempatkan Indonesia sebagai produsen baja nirkarat terbesar kedua di dunia (CSIS, 2025; Energy Shift Institute, 2025). Pada Juli 2024, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengumumkan bahwa Indonesia naik ke peringkat keempat dunia sebagai eksportir baja berdasarkan nilai—lompatan signifikan dari peringkat ketujuh belas pada 2019 (Kementerian Perdagangan, dikutip dalam CREA, 2024). Tahun 2024, Indonesia memproduksi 5 juta ton baja nirkarat, mengekspor lebih dari 90 persennya, atau senilai 8,2 miliar dolar AS (Energy Shift Institute, 2025).

## Membangun rantai pasok kendaraan listrik

Mungkin lompatan paling strategis terjadi pada 3 Juli 2024, ketika Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution meresmikan pabrik sel baterai kendaraan listrik pertama di Asia Tenggara, di Karawang, Jawa Barat. Pabrik bernilai 1,1 miliar dolar AS itu memiliki kapasitas tahunan 10 gigawatt-jam—cukup untuk sekitar 150.000 unit kendaraan listrik—dan merupakan bagian dari paket investasi 9,8 miliar dolar AS yang melibatkan tambang, smelter HPAL, dan fasilitas perakitan kendaraan (CSIS, 2025; IBC Bulletin, 2025). Sel baterai NCMA yang diproduksi mengandung 90 persen nikel pada katodenya—nikel itu, dalam pengertian yang sangat harfiah, dapat ditelusuri dari bukit-bukit Halmahera ke baris perakitan di Karawang ke pabrik mobil Hyundai yang berdiri beberapa kilometer dari situ.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah ekonomi Indonesia, sebuah rantai nilai mineral terintegrasi penuh dari tambang sampai produk akhir berputar di dalam negeri. Lebih jauh, BYD dari Tiongkok berinvestasi 1,3 miliar dolar AS untuk pabrik kendaraan listrik di Indonesia, dan VinFast dari Vietnam menempatkan 1,2 miliar dolar AS untuk pabrik perakitan dengan kapasitas 60.000 unit per tahun (Nickel Institute, 2024). Lowy Institute, dalam sebuah laporan 2024, mencatat bahwa Indonesia berhasil menarik sekitar 29 miliar dolar AS atau 75 persen dari total investasi greenfield kendaraan listrik di Asia Tenggara—sebuah dominasi regional yang sulit dijelaskan tanpa merujuk pada kebijakan hilirisasi (Lowy Institute, 2024).

Sektor publik tidak tinggal diam. Pada Agustus 2025, MIND ID (holding tambang BUMN) bersama Antam, Indonesia Battery Corporation, dan mitra global CBL/CATL mengumumkan proyek terintegrasi senilai 5,9 miliar dolar AS yang mencakup tambang nikel di Halmahera Timur, pabrik HPAL berkapasitas 55.000 ton mixed hydroxide precipitate per tahun, fasilitas RKEF, pabrik bahan baterai, hingga pabrik sel baterai di Karawang. Proyek ini diproyeksikan menciptakan lebih dari 43.000 lapangan kerja baru dan beroperasi penuh pada 2028 (Indonesia Business Post, 2025).

## Mengapa hilirisasi berbeda dari kebijakan industri lama

Bagi para sarjana ekonomi pembangunan, eksperimen Indonesia memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar angka ekspor. Pratiwi, Wijaya, dan rekan-rekannya (2024) dalam artikel di jurnal kebijakan internasional menggambarkan strategi hilirisasi sebagai contoh “model negara pembangunan baru”—sebuah varian yang menggabungkan intervensi negara klasik ala Asia Timur dengan kebutuhan untuk merespons agenda transisi energi global dan tekanan lingkungan-sosial kontemporer (Pratiwi dkk., 2024). Berbeda dengan model substitusi impor era 1970-an yang sering gagal karena pasar domestik terlalu kecil, hilirisasi nikel Indonesia memanfaatkan permintaan ekspor global yang dipacu oleh transisi kendaraan listrik di Tiongkok, Eropa, dan Amerika Utara.

Argumen ini mendapat dukungan dari studi multi-sektoral terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal *Economies* edisi 2026. Para penulisnya menggunakan model input-output untuk mengukur dampak struktural larangan ekspor nikel, menemukan bahwa hilirisasi memang mempercepat akumulasi modal di hilir, terutama di sektor pengolahan logam dasar, dan menciptakan keterkaitan ke depan (forward linkages) yang sebelumnya tidak ada (Studi Multisektoral, 2026—dipublikasikan MDPI). Penulisnya berhati-hati menambahkan bahwa “downstreaming appears to work through structural concentration and growth in complementary sectors rather than broad-based diversification” (penulis, 2026)—sebuah catatan yang akan kita kembalikan di akhir esai ini.

Subroto dan Wijaya (2024), menulis di jurnal *Migration Letters*, melangkah lebih jauh. Mereka berargumen bahwa hilirisasi membawa “peningkatan signifikan” bagi ekonomi nasional (Subroto & Wijaya, 2024), terutama dalam hal nilai tambah per ton bijih yang diekspor. Untuk memberikan rasa skala: nilai nikel sulfat sekitar 11,4 kali lebih tinggi dari bijih mentah, katode nikel 37,5 kali, dan sel baterai 67,7 kali (Lahadalia, dikutip ANTARA, 2024). Indonesia, dalam bahasa rantai nilai, sedang memanjat tangga.

## Geopolitik logam dan posisi tawar

Ada dimensi geopolitik yang tidak boleh diabaikan. Pada 23 Mei 2024, Critical Raw Materials Act Uni Eropa mulai berlaku, menetapkan target ambisius: 10 persen kebutuhan mineral kritis ditambang di UE, 40 persen diolah di sana, dan tidak lebih dari 65 persen dari satu pemasok pihak ketiga (ORF Online, 2025; mengutip dokumen resmi Komisi Eropa). International Energy Agency dalam *Global Critical Minerals Outlook 2024* mencatat permintaan baterai global mencapai hampir satu terawatt-jam pada 2024, dan bahwa pemurnian nikel, litium, serta kobalt masih terkonsentrasi di sedikit lokasi—membuat hub-hub baru yang memenuhi syarat menjadi sangat berharga secara strategis (IEA, 2024).

Di sinilah posisi tawar Indonesia tumbuh. Negara ini memasok sekitar 60 persen nikel tambang dunia dan memurnikan sekitar 45 persen nikel primer, melampaui Tiongkok sebagai pemurni terbesar kedua (ORF Online, 2025). Pemerintah memanfaatkan posisi itu: pada Februari 2025, peraturan baru mewajibkan devisa hasil ekspor sumber daya alam, termasuk mineral, untuk disimpan di sistem perbankan domestik selama setahun penuh. Pada Maret 2025, pemerintah mengumumkan peralihan dari royalti tarif tetap ke sistem progresif, dengan tarif royalti nikel naik dari 10 persen menjadi 14–19 persen tergantung harga acuan (ORF Online, 2025). Lonjakan output Indonesia memang menekan harga nikel global hingga turun sekitar 40 persen pada 2023, membuat banyak tambang di luar negeri tidak menguntungkan dan menutup operasinya—termasuk operasi BHP Nickel West di Australia Barat yang ditutup pada Oktober 2024 (IEA, 2024; Discovery Alert, 2025). Bagi Indonesia, ini berarti pangsa pasar yang dikuasainya tidak mungkin diambil kembali dalam jangka pendek tanpa investasi besar dari pesaing.

## Tembaga, dan apa yang datang setelahnya

Cerita ini tidak hanya tentang nikel. Pada Juni 2024, PT Freeport Indonesia meresmikan smelter Manyar di Gresik, Jawa Timur—proyek senilai 3,7 miliar dolar AS yang dirancang sebagai smelter tembaga single-line terbesar di dunia, dengan kapasitas memproses 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun dan menghasilkan hingga 600.000 ton katoda tembaga (Freeport-McMoRan, 2024; CSIS, 2025). Smelter itu, plus fasilitas Amman Mineral senilai lebih dari 1,5 miliar dolar AS di Sumbawa, memastikan bahwa hampir seluruh konsentrat tembaga Indonesia—termasuk dari tambang Grasberg yang menyumbang 3,3 persen produksi tembaga global—diolah di dalam negeri (Energy Shift Institute, 2025). Sebelumnya, konsentrat itu dikapalkan ke Jepang, Korea, dan Tiongkok untuk diolah.

Bagi tembaga, kalkulus nilai tambahnya berbeda dari nikel—margin pemrosesan tembaga jauh lebih tipis, dan beberapa analis dari Energy Shift Institute justru menyatakan smelter tembaga bukan investasi yang dimotivasi murni oleh ekonomi (Energy Shift Institute, 2025). Tetapi efek strategisnya nyata: Indonesia kini memiliki kapasitas untuk memproduksi katoda tembaga, asam sulfat sebagai produk samping (penting bagi industri baterai), serta logam mulia ikutan—emas dan perak—dalam volume yang substansial. Dalam beberapa hal, smelter Manyar adalah simbol kebijakan hilirisasi yang lebih luas: sebuah taruhan jangka panjang bahwa kapasitas pemrosesan domestik, sekali terbangun, akan terus mengakumulasi keuntungan struktural yang tidak terlihat dalam laporan kuartalan.

## Hal yang berubah pada kepulauan timur Indonesia

Untuk waktu yang lama, Sulawesi dan Maluku adalah “pinggiran” dalam imajinasi ekonomi Indonesia—jauh dari koridor industri Jawa, dilayani sedikit infrastruktur, dan dijadikan sumber komoditas mentah yang nilainya ditangkap di tempat lain. Kebijakan hilirisasi membalik geografi itu, setidaknya sebagian. Pendapatan asli daerah Kabupaten Morowali, misalnya, meningkat dari sekitar Rp180 miliar pada 2018 menjadi sekitar Rp600 miliar pada 2022, dengan delapan puluh persen berasal dari aktivitas IMIP (Wikipedia mengutip data Pemkab Morowali, 2024). PDB per kapita Kabupaten Morowali pada 2023 menyentuh angka 927 juta rupiah, secara teknis tertinggi di Indonesia—meskipun para aktivis menggarisbawahi bahwa banyak dari nilai itu mengalir keluar daerah dalam bentuk pendapatan perusahaan dan remitansi pekerja luar (Wikipedia, 2024).

Tingkat pengangguran terbuka di provinsi-provinsi hilirisasi nikel berada di kisaran 2–4 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional 5 persen, menurut Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara BKPM Rizwan Aryadi Ramdhan dalam paparannya November 2025 (Nikel.co.id, 2025). Para sarjana di Universitas Indonesia—termasuk Subroto dan Wijaya (2024)—mencatat bahwa hilirisasi telah menggeser pola migrasi pekerja, menarik tenaga kerja dari Jawa dan Sulawesi Selatan ke pusat-pusat industri yang sebelumnya jarang dijangkau ekonomi formal (Subroto & Wijaya, 2024). Sebuah analisis dari Natural Resource Governance Institute pada Februari 2025 mengonfirmasi bahwa Maluku Utara, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 20,1 persen pada 2021–2023, adalah provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia, didorong terutama oleh industri nikel (NRGI, 2025).

## Sebuah catatan kepada pembaca: keterbatasan artikel ini

Esai ini mengulas dengan sengaja hanya sisi-sisi positif dari kebijakan hilirisasi mineral Indonesia, sesuai permintaan eksplisit yang membatasi cakupan analisis. Pembatasan itu menciptakan beberapa kelemahan yang harus dinyatakan terbuka kepada pembaca:

**Pertama, ini bukan analisis berimbang.** Literatur peer-reviewed yang sama yang dikutip untuk angka pertumbuhan dan investasi—termasuk Camba dkk. (2024) di *The Extractive Industries and Society*, Subroto dan Wijaya (2024), serta laporan Lowy Institute (2024)—juga mendokumentasikan eksternalitas negatif yang substansial: kecelakaan kerja yang berulang, pencemaran air dan udara, deforestasi (sebuah laporan Climate Rights International 2024 mencatat lebih dari 5.300 hektare hutan dibuka untuk satu kawasan industri saja), kontradiksi antara pertumbuhan PDRB regional dengan stagnasi atau bahkan kenaikan tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi nikel pada periode tertentu, serta ketergantungan struktural pada modal dan pasar Tiongkok. Membaca artikel ini saja akan memberikan gambaran yang tidak utuh.

**Kedua, beberapa angka yang dipakai berasal dari sumber pemerintah atau industri.** Data pertumbuhan ekspor dari ANTARA dan BPS, serta klaim BKPM tentang tingkat pengangguran regional, kredibel tetapi tidak independen dari kepentingan politik. Beberapa peneliti—seperti Aspinall, Camba, dkk. (2025) di jurnal *Third World Quarterly*—mengingatkan bahwa pertumbuhan PDRB di provinsi nikel sebagian besar disumbang oleh enklave industri yang nilainya banyak diserap pemilik modal asing, sehingga indikator agregat dapat menyesatkan jika dibaca tanpa konteks distribusi.

**Ketiga, pisau analisisnya tidak lengkap.** Esai ini tidak menyelidiki secara mendalam: (a) berapa pajak korporasi yang sesungguhnya dibayarkan smelter-smelter besar setelah memperhitungkan tax holiday hingga 20–30 tahun yang umum diberikan; (b) berapa surplus konsumen yang hilang akibat tekanan harga nikel global yang menurunkan profitabilitas tambang lain; (c) dampak kesehatan masyarakat yang dimodelkan oleh CREA dan CELIOS (2024); (d) keberlanjutan pasokan bijih—pada 2024 izin RKAB tercatat untuk 272 juta ton bijih, namun realisasi hanya 220 juta ton, indikasi bahwa ekstraksi yang sangat cepat dapat menemui batas dalam waktu lebih singkat dari proyeksi awal.

**Keempat, soal sumber.** Sumber utama yang digunakan adalah jurnal peer-reviewed (ScienceDirect, MDPI, Migration Letters, Third World Quarterly, jurnal terbitan UI), disusul publikasi resmi BPS dan kementerian Indonesia, kemudian think tank kredibel (CSIS, NRGI, ORF, Lowy Institute, Energy Shift Institute, CREA), dan terakhir media kredibel (ANTARA, Kompas, Petromindo). Beberapa data spesifik—terutama jumlah pekerja IMIP dan rincian arus kas kabupaten Morowali—dilaporkan dari sumber sekunder seperti Wikipedia yang sendiri merujuk dokumen pemerintah daerah; verifikasi independen atas angka-angka itu akan memperkuat akurasi naratif.

**Kelima, esai ini menggunakan kerangka waktu yang menguntungkan kesimpulan positif.** Mengukur kebijakan hilirisasi pada 2024–2025 menangkap lonjakan investasi dan ekspor, tetapi tidak mempertimbangkan apakah momentum ini akan bertahan ketika permintaan baterai LFP menggantikan permintaan nikel, atau ketika harga nikel pulih dan tekanan terhadap struktur biaya domestik berubah. Macquarie pada Juni 2025 sudah memangkas proyeksi pertumbuhan konsumsi nikel untuk baterai EV (Petromindo, 2025), sebuah pengingat bahwa setiap bet besar pada satu komoditas membawa risiko teknologi yang substansial.

Singkatnya: artikel ini adalah satu sisi dari sebuah perdebatan yang jauh lebih kaya. Pembaca yang ingin memutuskan sendiri pendiriannya tentang hilirisasi mineral Indonesia disarankan untuk membaca tidak hanya literatur yang dikutip di sini, tetapi juga laporan-laporan dari Trend Asia, CELIOS, Climate Rights International, Public Citizen Global Trade Watch, dan studi-studi seperti yang dilakukan Camba dkk. (2024) di *The Extractive Industries and Society* yang melihat sektor ini dari sudut pandang ekonomi politik kritis.

—

## Referensi

Aspinall, E., Camba, A., dkk. (2025). *Indonesia, nickel, and the political economy of polyalignment in the Second Cold War*. Third World Quarterly. https://doi.org/10.1080/01436597.2025.2465514

ANTARA News. (2024, 30 Juli). *Downstreaming propels nickel export value tenfold: Minister*. https://en.antaranews.com/news/320483/downstreaming-propels-nickel-export-value-tenfold-minister

ANTARA News. (2024, 5 Februari). *BPS: Ekonomi Maluku Utara Sulteng tumbuh tertinggi didorong hilirisasi*. https://www.antaranews.com/berita/3948462/

Badan Pusat Statistik. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023* [Konferensi pers, 5 Februari 2024]. Jakarta: BPS.

Camba, A., Lim, G., Sandoval, J., & Singh, S. (2024). *Nationalist enclaves: Industrialising the critical mineral boom in Indonesia*. The Extractive Industries and Society. https://doi.org/10.1016/j.exis.2024.101606

Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2025). *Indonesian Industrialization: Downstreaming Up the Value Chain*. Charting Geoeconomics. https://www.csis.org/blogs/charting-geoeconomics/indonesian-industrialization-downstreaming-value-chain

Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2025). *Diversifying Investment in Indonesia’s Mining Sector*. https://www.csis.org/analysis/diversifying-investment-indonesias-mining-sector

Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). (2024, Desember). *Indonesia’s iron and steel industry’s full potential hinges on low-carbon technologies*. https://energyandcleanair.org

Discovery Alert. (2025). *Indonesia Nickel Market Dominance: Supply Chain Control*. https://discoveryalert.com.au/indonesian-nickel-dominance-global-market-2025/

Energy Shift Institute. (2025, November). *A dual-track approach to mineral-led industrialisation in Indonesia*. https://energyshift.institute

Freeport-McMoRan Inc. (2024, 2 Juli). *Freeport Commences Commissioning of New Indonesian Smelter and Provides Update on Second-Quarter 2024 Copper and Gold Sales* [Siaran pers]. https://investors.fcx.com

Indonesia Business Post. (2025, 7 Agustus). *Indonesia accelerates EV battery industry with US$5.9 B integrated nickel project*. https://indonesiabusinesspost.com

International Energy Agency (IEA). (2024). *Global Critical Minerals Outlook 2024*. Paris: IEA. https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2024

Lahadalia, B., Wijaya, C., Dartanto, T., & Subroto, A. (2024). *Nickel Down Streaming in Indonesia: Policy Implementation and Economic, Social, and Environmental Impacts*. Kurdish Studies, 12(1). https://kurdishstudies.net/menu-script/index.php/KS/article/view/1320

Lowy Institute. (2024). *The future of Indonesia’s green industrial policy*. https://www.lowyinstitute.org/publications/future-indonesia-s-green-industrial-policy

Mongabay Indonesia. (2026, 21 Januari). *Potret Hilirisasi Nikel Maluku Utara, Pertumbuhan Ekonomi buat Siapa?* https://mongabay.co.id

Natural Resource Governance Institute (NRGI). (2025, Februari). *Indonesia’s Energy Transition Ambitions: Nickel Downstreaming and Beyond*. https://resourcegovernance.org/articles/indonesia-energy-transition-ambitions-nickel-downstreaming-and-beyond

Nickel Institute. (2024, Juli). *Indonesia and its EV ambitions*. https://nickelinstitute.org/en/blog/2024/july/indonesia-and-its-ev-ambitions

Nikel.co.id. (2025, 21 November). *BKPM: Hilirisasi Nikel Bukti Nyata Tingkatkan Ekonomi Sulawesi dan Maluku Utara*. https://nikel.co.id

Observer Research Foundation (ORF). (2025, 15 Oktober). *Indonesia’s Nickel Strategy: Downstreaming and Development*. https://www.orfonline.org/expert-speak/indonesia-s-nickel-strategy-downstreaming-and-development

Petromindo. (2025, 16 Juni). *Indonesia targets $50 billion nickel export by 2045 as downstream push accelerates*. https://www.petromindo.com

Pratiwi, dkk. (2024). *Nickel Downstreaming in Indonesia: Reinventing Sustainable Industrial Policy and Developmental State in Building the EV Industry in ASEAN*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/383895009

Public Citizen Global Trade Watch. (2025, 9 Desember). *The Deadly Cost of Nickel Mining in Indonesia*. https://gtwaction.org

Studi Multisektoral. (2026). *Domestic Structural Transformation in a Critical Mineral Economy: A Multisectoral Assessment of Indonesia’s Nickel Downstreaming Strategy*. Economies, 14(4), 133. https://www.mdpi.com/2227-7099/14/4/133

Subroto, A., & Wijaya, C. (2024). *Into Sustainable and Equitable Nickel Downstreaming in Indonesia: What Policy Reforms are Needed?* Migration Letters, 21(3), 620–631.

Taufikurahman, M. R., dkk. (2023, Desember). *Dampak Investasi Sektor Pertambangan Terhadap Kinerja Ekonomi Nasional dan Regional* [INDEF Policy Brief No. 07/2023]. Jakarta: Institute for Development of Economics and Finance.

U.S. Geological Survey. (2025). *Mineral Commodity Summaries 2025*. Reston, VA: USGS.

World Resources Institute (WRI). (2025/2026). *Decarbonizing Indonesia’s Nickel Industry for Clean Energy*. https://www.wri.org

—

*Catatan: Tahun yang tercantum dalam kutipan teks merujuk pada tahun publikasi sumber yang dirujuk, sebagaimana tercatat dalam daftar pustaka ini. Beberapa data—khususnya angka realisasi investasi dan kapasitas produksi tahun 2024–2025—berasal dari sumber pemerintah dan industri yang dapat berubah seiring revisi statistik.*