Di pesisir timur Sulawesi Tengah, sebelum subuh, langit di atas Morowali tidak pernah benar-benar gelap. Cahaya jingga dari cerobong-cerobong tinggi menerangi bagian bawah awan dengan kilatan warna seperti senja yang lupa berakhir. Di kawasan industri itulah bijih nikel laterit, batu kemerahan yang dulu hanya mengisi punggung pulau, dilebur menjadi NPI, *nickel matte*, dan *mixed hydroxide precipitate*—nama-nama teknis bagi bahan baku baterai yang akan menjadi mobil listrik di Eropa dan Amerika Utara, kendaraan yang dipasarkan dengan slogan tentang udara bersih dan masa depan tanpa polusi. Di Morowali, masa depan itu berbau belerang. Tungku-tungku peleburan nikel di sana ditenagai oleh PLTU batubara *captive*—pembangkit listrik yang melayani kawasan industri, bukan jaringan publik—dan, seperti dicatat oleh Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat, industri pengolahan nikel Indonesia bertumpu pada sekitar 9.000 MW kapasitas batubara captive dan menjadi salah satu sumber utama emisi hidrokarbon dalam rantai nilai global berbasis nikel [Aeer]. Inilah paradoks yang mungkin akan menentukan masa depan pabrik di Indonesia: sebuah negara yang menjual diri sebagai jantung transisi energi global sekaligus, di lokasi yang sama, membakar batubara untuk membuat baterai mobil “bersih”.

Cerita ini biasanya disampaikan dalam dua versi yang tampak terpisah, padahal saling mengunci. Versi pertama adalah versi hilirisasi: bahwa Indonesia, dengan cadangan nikel terbesar di dunia, akhirnya menemukan momen untuk lepas dari nasib sebagai eksportir bahan mentah. Versi kedua adalah versi industri hijau: bahwa pabrik-pabrik kita harus bertransformasi sebelum kompetitor di Vietnam, Thailand, atau Tiongkok melakukannya lebih dulu, sebelum tarif karbon Eropa menutup pintu pasar, sebelum konsumen global mulai menanyakan dari mana setiap kilogram baja dan setiap meter kain berasal. Apa yang jarang diakui dalam pidato pejabat dan dalam *deck* presentasi adalah bahwa kedua versi ini, jika tidak didamaikan, akan saling membatalkan. Hilirisasi yang ditenagai batubara akan menabrak tembok regulasi hijau global; industri hijau yang tidak menyentuh kawasan-kawasan ekstraktif di luar Jawa akan menjadi semacam etalase yang rapi tetapi kosong di belakangnya.

Skala persoalannya bisa diukur dengan beberapa angka. Pada 2023, sektor industri menyumbang sekitar 18,9 persen produk domestik bruto dan menyerap lebih dari 19,3 juta tenaga kerja—motor ekonomi yang sukar tergantikan—tetapi pada saat yang sama menjadi sumber 34 persen emisi nasional, dengan profil yang mengejutkan: 46 persen dari pembangkitan energi langsung, 16 persen dari pembelian listrik, dan 38 persen dari proses kimiawi produksi [Betahita](https://papua.betahita.id/news/detail/11356/indonesia-susun-peta-jalan-dekarbonisasi-industri.html?v=1756078971) . Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian, telah menyusun peta jalan dekarbonisasi untuk sembilan kelompok prioritas—semen, pupuk, logam, pulp dan kertas, tekstil, kimia, keramik dan kaca, makanan dan minuman, serta peralatan transportasi—yang merepresentasikan kontur emisi industri Indonesia: bukan pabrik mainan dan barang ringan, melainkan industri berat, pengolah material, pemroses kalor tinggi. Dalam skenario pertumbuhan Asta Cita 2025–2029, sektor industri non-migas ditargetkan tumbuh hingga 8 persen dengan kontribusi 21,9 persen terhadap PDB nasional [IESR](https://iesr.or.id/langkah-pemerintah-mendorong-industri-hijau-di-indonesia/) . Tumbuh, tetapi—paling tidak dalam retorika resmi—rendah karbon. Inilah persamaan yang harus diselesaikan: angka-angka pertumbuhan dan angka-angka emisi, di lembar yang sama, dengan instrumen-instrumen yang masih separuh jadi.

Di luar wilayah retorika, persamaan itu sedang menumbuk realitas geografi industri Indonesia, yang dalam dasawarsa terakhir telah berubah secara dramatis. Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara—yang sepuluh tahun lalu hampir tidak masuk peta investasi besar—berubah menjadi koridor utama Penanaman Modal Asing. Antara 2015 dan 2022, realisasi PMA mencapai US$18,6 miliar di Sulawesi Tengah, US$11,9 miliar di Maluku Utara, dan US$6,6 miliar di Sulawesi Tenggara [Aeer](https://www.aeer.or.id/perusahaan-perusahaan-multinasional-dan-hilirisasi-nikel-di-indonesia/) —angka yang tidak hanya mengubah PDRB provinsi tetapi juga lansekap, demografi, dan ekologi politik kawasan-kawasan tersebut. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) sekarang berfungsi sebagai pusat pengolahan nikel terbesar di dunia, sentra di mana rencana global tentang transisi otomotif sebagian besar bersandar. Tetapi di balik kemegahan kawasan-kawasan ini terbentang ironi yang dianalisis tajam oleh Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) dan Climate Rights International. Sekitar 13 GW—58 persen dari kapasitas PLTU yang sedang dibangun atau pra-konstruksi—merupakan PLTU batubara captive untuk pemrosesan nikel dan kobalt [Validnews](https://validnews.id/ekonomi/transisi-energi-indonesia-berpotensi-terganjal-pltu-captive) , dan kapasitas PLTU captive di kawasan industri nikel diproyeksikan mencapai 31 GW [Dml](https://dml.or.id/terbelenggu-pltu-nikel-indonesia-berisiko-tersisih-dari-pasar-global/) . Angka tersebut hampir setara dengan separuh seluruh kapasitas terpasang sistem kelistrikan PLN saat ini, yang dibangun di luar jaringan publik, dan dalam banyak kasus dikecualikan dari komitmen pensiun dini PLTU di bawah Just Energy Transition Partnership.

Tata letak inilah yang menjadikan diskusi tentang pabrik dan kawasan industri di Indonesia hari ini begitu kompleks: kita sedang membangun infrastruktur fosil baru justru untuk memenuhi permintaan global akan teknologi bebas fosil. Dalam analisis Bappenas yang dikutip oleh AEER, total emisi industri nikel pada 2023 setara dengan 22 persen emisi sektor energi dan IPPU nasional, dengan 98 persen bersumber dari smelter pirometalurgi dan 63 persen di antaranya berasal dari PLTU captive; jika praktik dibiarkan, emisi gas rumah kaca dari industri nikel diproyeksikan melonjak 86 persen pada 2045 [Aeer](https://www.aeer.or.id/stop-pembangkit-listrik-batubara-untuk-smelter-nikel/) . Lonjakan itu, jika terjadi, akan menempatkan Indonesia dalam posisi paling absurd dalam diplomasi iklim: penyedia bahan baku transisi energi yang justru menjadi penghambat utama pencapaian target iklimnya sendiri.

Dari sudut pandang ekonomi politik, ini adalah apa yang oleh para sosiolog lingkungan disebut sebagai “zona pengorbanan”—sacrifice zones. Sebuah esai reflektif di Mahally menyebut solusi “hijau” bagi dunia dibangun di atas zona pengorbanan di tingkat lokal, di mana masyarakat dan lingkungan menanggung biaya yang tak ternilai [Mahally](https://mahally.ac.id/dilema-hijau-di-balik-baterai-paradoks-hilirisasi-nikel-indonesia/) . Yang hijau di Hamburg dipasok oleh yang abu-abu di Halmahera. Polusi udara di Berlin berkurang; polusi karbon dan limbah berat di Sulawesi bertambah. Dalam terminologi etika lingkungan, fenomena ini dikenal sebagai *burden shifting*: perpindahan beban, bukan pengurangannya. Seseorang harus selalu menanggung biaya termodinamika; pertanyaannya adalah siapa, dan dengan kompensasi seperti apa.

Di sinilah tuntutan industri hijau dari luar—yang sering kita anggap eksternal dan sedikit kolonial—mulai menyentuh logika produksi dalam negeri secara langsung. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa, yang akan beroperasi penuh pada 2026, hanya mencakup beberapa komoditas pada tahap awal—besi-baja, aluminium, semen, pupuk, hidrogen, dan listrik—tetapi efek demonstrasinya jauh lebih luas. Penerapan CBAM akan menaikkan biaya produksi, memperlemah daya saing ekspor, dan meningkatkan risiko ekonomi bagi industri yang bergantung pada produksi beremisi tinggi, terutama di sektor manufaktur dan energi; namun mekanisme ini juga membuka peluang seperti insentif transisi ekonomi hijau dan investasi energi terbarukan [Ije-pyc](https://ije-pyc.org/IJE/article/view/285) . Kajian Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional dan Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian, bekerja sama dengan Southeast Asia Energy Transition Partnership, menemukan dampak makroekonomi CBAM terhadap Indonesia relatif terbatas, namun implikasi strategisnya signifikan: kebijakan ini menjadi katalis transformasi struktural yang menguatkan sinyal pasar bagi proses produksi yang lebih bersih [Energytransitionpartnership](https://www.energytransitionpartnership.org/2025/04/29/leveraging-industrial-decarbonisation-options-in-indonesia/) . Yang lebih signifikan dari hitungan persentase ekspor adalah pesan yang dikirimkannya: bahwa rezim perdagangan dunia mulai membaca produk bukan hanya berdasarkan harga dan kualitas, tetapi juga berdasarkan kandungan karbonnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah industri modern, sebuah pabrik diukur dari masa lalunya—dari setiap molekul karbon yang dilepaskan dalam pembuatan setiap produknya.

Regulasi yang lebih spesifik bahkan lebih menantang. Regulasi Baterai Uni Eropa mewajibkan deklarasi *carbon footprint* dan kelas kinerja tertentu; produk nikel yang diproses dengan batubara akan sulit menembus rantai pasok premium ini [Dml](https://dml.or.id/terbelenggu-pltu-nikel-indonesia-berisiko-tersisih-dari-pasar-global/) . Artinya, pabrik-pabrik raksasa di Morowali yang dibangun dengan logika “yang penting murah dan cepat” sekarang menghadapi pasar yang bertanya tidak hanya berapa harga per ton, tetapi juga berapa CO2 per ton. Ini bukan teori. Ini akuntansi karbon yang sudah berjalan, dan bisnis yang tidak menyiapkan diri akan tersisih dari rantai pasok produsen-produsen kendaraan listrik utama yang sudah memiliki target iklim sendiri.

Reaksi Indonesia berlangsung pada beberapa lapis. Pada lapis paling formal, pemerintah meluncurkan IDXCarbon dan menyiapkan regulasi pajak karbon, sambil menetapkan target Nationally Determined Contribution sebesar 31,89 persen reduksi emisi dengan kemampuan sendiri dan 43,2 persen dengan bantuan internasional pada 2030. Pada lapis kelembagaan, konsep Eco-Industrial Park diadopsi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 Pasal 79—sebuah upaya untuk mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan ke dalam perencanaan kawasan industri, dengan logika bahwa minimisasi limbah dan pertukaran sumber daya antarperusahaan justru menaikkan kinerja ekonomi. Pada lapis perusahaan, beberapa kawasan menempatkan diri secara berbeda. Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur, misalnya, baru-baru ini mengumumkan proyek melamin senilai US$600 juta yang, menurut pengelola, memungkinkan pengurangan konsumsi energi hingga 30 persen dibandingkan standar global, serta pemanfaatan penuh produk sampingan melalui daur ulang, mendukung industri rendah karbon dan prinsip ekonomi sirkular [Jiipe](https://www.jiipe.com/id/home/blogDetail/id/443) . Kawasan Industri Kendal, juga di Jawa Tengah, didorong oleh Dewan Energi Nasional sebagai salah satu lokomotif baru, dengan pesan bahwa transisi energi tidak boleh tertinggal dari laju industrialisasi—di balik setiap panel surya, baterai litium, dan lembaran kaca industri, ada satu kebutuhan mendasar: energi yang cukup, bersih, dan berkelanjutan [Ruangenergi](https://www.ruangenergi.com/mantap-den-soroti-ketahanan-energi-di-dua-kawasan-industri-raksasa-jawa-tengah/) .

Tetapi di antara peraturan dan praktik, terbentang jurang yang besar. Penelitian Institute for Essential Services Reform (IESR) yang dikutip dalam ulasan dekarbonisasi industri menemukan bahwa realisasi pendanaan internasional dan domestik—termasuk melalui skema JETP—dinilai masih lambat, sementara perbankan domestik masih membiayai PLTU captive baru [Suar](https://www.suar.id/cerita-industri-nikel-dan-semen-sambut-tantangan-di-era-dekarbonisasi/) . IESR mengidentifikasi setidaknya empat jalur yang secara teknis sudah layak: integrasi PLTS dengan sistem penyimpanan baterai, opsi PLTS lepas pantai, pemanfaatan PLTA melalui perluasan transmisi, serta hidrogen hijau yang dikombinasikan dengan efisiensi proses dan biomassa. Lembaga itu bahkan tengah menyusun pra-studi kelayakan PLTS terapung di sekitar Kolaka, Sulawesi Tenggara, untuk skema *power wheeling* ke kawasan IMIP. Indikasi awal menunjukkan biaya pokok pembangkitan di bawah 10 sen dolar AS per kilowatt-jam untuk kapasitas 100 hingga 360 megawatt [Suar](https://www.suar.id/cerita-industri-nikel-dan-semen-sambut-tantangan-di-era-dekarbonisasi/) —angka yang, jika terbukti, akan menempatkan tenaga surya sebagai opsi yang setara atau lebih murah dari batubara baru di kawasan ini. Yang menjadi penghalang, demikian temuan IESR, lebih bersifat institusional: izin baru PLTU captive yang masih dikeluarkan, ketidaktegasan moratorium, dan persepsi *bankability* yang membuat sebagian investor enggan mendanai pembangkit terbarukan untuk industri.

Persoalannya bukan kemampuan teknis. Sulawesi memiliki potensi energi terbarukan luar biasa: menurut Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, potensi energi baru terbarukan di Sulawesi mencapai lebih dari 250 GW, terutama dari tenaga surya dan air [Aeer](https://www.aeer.or.id/stop-pembangkit-listrik-batubara-untuk-smelter-nikel/) —angka yang mencengangkan jika dibandingkan dengan total kapasitas terpasang nasional. Namun potensi tidak berarti banyak tanpa transmisi. PLN merencanakan jaringan tulang punggung 275 kV sepanjang hampir 4.000 kilometer untuk menghubungkan sistem kelistrikan Sulawesi yang saat ini terpecah; sasarannya, pada 2034, penambahan EBT mencapai 7,7 GW. Tetapi jadwal ini akan berlomba dengan pembangunan PLTU captive yang sudah berada di tahap konstruksi atau pra-konstruksi, yang sekali jadi akan beroperasi 25 hingga 30 tahun. Setiap GW PLTU captive yang beroperasi hari ini adalah komitmen karbon hingga 2050-an, persis pada momen yang Indonesia janjikan sebagai *net zero*. Dalam istilah yang sering dipakai analis energi: kita sedang *locking in* infrastruktur fosil tepat ketika seluruh dunia merencanakan pelepasannya.

Inilah yang membuat persoalan masa depan pabrik dan kawasan industri di Indonesia bukan sekadar persoalan teknik atau ekonomi, melainkan persoalan filosofis tentang apa yang kita maksud dengan kemajuan. Filsuf Jerman Ulrich Beck, dalam bukunya *Risk Society*, menulis bahwa modernitas industri memproduksi kekayaan sekaligus risiko, dan pada satu titik distribusi risiko menjadi sama pentingnya dengan distribusi kekayaan. Di Indonesia hari ini, distribusi risiko itu sangat tidak merata. PDRB Sulawesi Tengah melonjak; udara di sekitar smelter memburuk. Devisa nikel mengalir; air tanah di pesisir Halmahera berubah warna. Pemegang saham di Hong Kong dan Shanghai memetik keuntungan; petani di sekitar IWIP kehilangan ruang produksi. Dalam bahasa yang lebih lama, ini adalah pertanyaan keadilan: sebuah masyarakat dapat tumbuh secara ekonomi sambil pada saat yang sama kehilangan dasar moralnya, jika pertumbuhan itu dibangun dengan menggesekkan biaya kepada pihak yang paling lemah.

Tetapi bahkan tanpa argumen etis, logika industri hijau makin sulit dihindari secara murni ekonomis. Dunia sedang membentuk dua kelas produk: produk yang bisa membuktikan jejak karbonnya dan produk yang tidak. Kelas pertama akan masuk ke pasar yang membayar premium; kelas kedua akan terus menjual ke pasar yang menyusut, dengan margin yang tertekan oleh tarif perbatasan dan kewajiban pengungkapan. Pabrik di Indonesia yang masih beroperasi seolah-olah tahun ini adalah 1995—dengan pembukuan sederhana tentang biaya batubara dan bahan baku, tanpa akuntansi karbon—akan menemukan diri mereka tiba-tiba kuno, bukan karena mesin mereka tua, tetapi karena buku besar mereka tidak lagi cocok dengan buku besar pelanggan global. Dalam wawasan yang dipaparkan Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian, transformasi ini dijalankan melalui dua strategi sekaligus: *greening the brown industry* dan *developing the new green industry*—menghijaukan yang sudah ada dan membangun yang baru sesuai prinsip industri hijau. Pertanyaannya adalah seberapa cepat strategi ini bekerja, dan apakah lapisan birokrasi—dari Permenperin Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Industri Hijau, hingga Sertifikasi GISCO yang baru diluncurkan—dapat berubah menjadi insentif konkret yang sampai ke lantai produksi.

Ada baiknya untuk berhenti sejenak dan memikirkan apa arti semua ini bagi pabrik sebagai sebuah institusi. Pabrik, sejak Revolusi Industri, adalah tempat di mana kerja manusia dipertukarkan dengan listrik, panas, dan logika mesin. Hannah Arendt menulis bahwa kerja modern memproduksi dunia yang tahan lama—objek yang melampaui tubuh kita dan menjadi habitat tempat kita hidup. Dalam pengertian itu, setiap pabrik adalah taruhan tentang dunia yang kita ingin tinggali. Pabrik yang membakar batubara hari ini bertaruh pada dunia yang lebih panas, dengan musim hujan yang lebih tidak menentu, banjir bandang di Sumatera, kekeringan di Nusa Tenggara, kebakaran gambut di Kalimantan—konsekuensi yang akhirnya juga akan memukul produktivitas pabrik itu sendiri, melalui rantai pasok yang terganggu, tenaga kerja yang sakit, dan biaya asuransi yang melonjak. Pabrik yang berinvestasi pada PLTS, panas bumi, atau hidrogen hijau bertaruh pada dunia yang berbeda: yang masih panas, tetapi tidak terbakar; yang produktif, tetapi tidak memakan dirinya sendiri. Tidak ada netralitas dalam taruhan ini. Setiap pabrik, baik yang dibangun di Cilegon maupun di Weda Bay, sedang ikut menentukan iklim politik dan iklim atmosfer pada paruh kedua abad ini.

Apa yang membuat momen ini istimewa adalah bahwa pertanyaan filosofis itu, untuk pertama kalinya, mulai berimpit dengan pertanyaan akuntansi. Dalam logika lama industri Indonesia, “berkelanjutan” adalah label CSR di laporan tahunan; di logika baru, ia adalah kolom dalam neraca, faktor dalam suku bunga pinjaman, syarat dalam kontrak ekspor. Bank-bank multilateral mensyaratkan *climate disclosure*; pembeli internasional meminta *life cycle assessment*; pasar modal mulai menghukum perusahaan yang tidak bisa membaca regulasi iklim. Semua ini, secara perlahan, mengubah lansekap pabrik dari sekadar tempat memproduksi barang menjadi tempat memproduksi data tentang dirinya sendiri. Dalam istilah Foucault, mungkin kita sedang menyaksikan kelahiran *governmentality* iklim—pemerintahan diri industri yang dijalankan tidak lewat polisi, tetapi lewat metrik.

Ke mana arah ini akan membawa Indonesia? Tidak ada satu jawaban. Skenario optimis memperlihatkan pabrik-pabrik prioritas mulai mengganti boiler batubara dengan biomassa berkelanjutan dan hidrogen hijau; PLTS terapung di Kolaka mengirim listrik ke Morowali lewat skema *power wheeling*; kawasan industri seperti JIIPE, Kendal, dan Batang menjadi etalase efisiensi material dan integrasi energi terbarukan; pajak karbon menyatu dengan IDXCarbon membentuk sistem harga karbon yang berfungsi; dan ekspor manufaktur Indonesia naik kelas karena kandungan karbonnya bisa diverifikasi. Skenario pesimis memperlihatkan PLTU captive baru tetap dibangun, target dekarbonisasi tertinggal jadwal, ekspor nikel tersaring keluar dari rantai pasok premium Eropa dan Amerika, beralih ke pasar yang lebih toleran tetapi lebih kecil, sehingga klaim “pemain kunci transisi global” menjadi slogan hampa dalam dua dekade. Antara dua skenario itu terletak pilihan-pilihan kebijakan yang sangat konkret: pencabutan pengecualian PLTU captive dalam taksonomi hijau, percepatan transmisi 275 kV Sulawesi, kepastian harga karbon yang cukup tinggi untuk membuat batubara tidak lagi menjadi pilihan termurah, dan pendanaan transisi yang tidak hanya berhenti di sekretariat JETP, tetapi sampai ke proyek-proyek di lapangan.

Mungkin perumpamaan paling jujur adalah ini: Indonesia sedang berdiri di depan dua pintu pabrik. Pintu pertama berwarna hitam, dengan asap yang sudah kita kenal dan harga modal yang lebih murah pada lembar kerja jangka pendek. Pintu kedua berwarna hijau, dengan teknologi yang lebih asing, modal awal yang lebih tinggi, dan janji pasar yang lebih ketat. Kedua pintu mengaku menuju kemakmuran. Hanya satu yang menuju ke masa depan di mana pengertian “kemakmuran” itu sendiri masih berlaku pada anak-anak yang akan datang. Pertanyaan yang sebenarnya bukanlah pintu mana yang lebih menguntungkan dalam laporan kuartal berikutnya, melainkan pintu mana yang sesuai dengan dunia yang sedang kita bangun—dunia di mana langit di atas Morowali, suatu hari, mungkin kembali bisa benar-benar gelap di subuh hari, dan terang di pagi hari karena matahari, bukan karena cerobong.