Di sebuah malam di Morowali, Sulawesi Tengah, langit berpendar merah jingga oleh nyala tungku pembakaran nikel. Cerobong-cerobong tinggi memuntahkan asap yang melayang menuju desa-desa kecil di kakinya, sementara kapal-kapal tongkang berderet di pelabuhan, sabar menunggu giliran memuat nickel pig iron yang akan dilayarkan ke pabrik-pabrik di Tiongkok, Korea Selatan, atau Jepang. Sekilas, pemandangan itu tampak seperti potret kemenangan: bukti bahwa Indonesia, untuk pertama kalinya dalam sejarah modernnya, berhasil memaksa dunia mengolah kekayaannya di tanah airnya sendiri. Namun, jika Anda berdiri cukup lama dan mendengarkan deru truk-truk kontainer yang membawa hasil olahan itu pergi, sebuah pertanyaan akan muncul perlahan dan menetap di benak: ke mana semua nilai itu sebenarnya pergi? Dan mengapa, setelah hampir dua dekade berbicara tentang industrialisasi, hilirisasi, dan kebangkitan manufaktur, bangsa ini tampaknya masih terjebak di lapisan paling bawah dari rantai pasok dunia—negeri yang menjual bumi sebelum sempat mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar bahan baku?

Ini bukan pertanyaan baru. Ia telah berdengung sejak masa Hindia Belanda, ketika Multatuli mencatat bagaimana sebuah pulau yang mengirim kopi, gula, dan rempah-rempah ke seluruh penjuru dunia justru tetap miskin di antara kelimpahannya sendiri. Yang berubah hanyalah bentuknya. Tempat kopi dan gula, kini ada nikel, tembaga, batu bara, sawit, dan biji bauksit. Tempat kapal layar VOC, kini ada smelter raksasa milik konglomerat asing. Cangkangnya berbeda, tetapi logikanya hampir sama: kekayaan alam yang berlimpah, tetapi kapasitas untuk mengubahnya menjadi pengetahuan, mesin, dan produk bernilai tinggi—itulah yang masih luput dari genggaman.

Data dari Badan Pusat Statistik dan analisis yang dirangkum oleh akademisi di UIN Jakarta menunjukkan ironi struktural itu dengan jernih. Kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia sempat mencapai puncaknya pada awal 2000-an, sekitar 32 persen dari PDB pada 2002, sebuah angka yang menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara industri muda seperti Thailand atau Malaysia pada masanya. Namun sejak saat itu, kurva itu menurun perlahan dan tak pernah pulih: pada 2018, pangsa manufaktur jatuh di bawah 20 persen untuk pertama kalinya sejak 1990, dan pada kuartal ketiga 2025, ia bertahan di sekitar 17,39 persen. Para ekonom menyebut fenomena ini sebagai premature deindustrialization—deindustrialisasi prematur—dan istilah itu mengandung sesuatu yang nyaris tragis. Sebuah kajian di Harvard Kennedy School yang dimuat di laman Aminef dan Studentreview Harvard mencatat bahwa Indonesia mulai berdeindustrialisasi ketika pendapatan per kapitanya baru sekitar 2.000 dolar AS, jauh lebih awal dibandingkan Korea Selatan yang melakukannya pada level 8.000 dolar AS, atau Jepang pada 18.000 dolar AS. Negara-negara itu mendeindustrialisasi karena sudah cukup kaya untuk berpindah ke ekonomi jasa berbasis pengetahuan; Indonesia mendeindustrialisasi tanpa pernah benar-benar berindustrialisasi.

Apa artinya ini, secara filosofis? Aristoteles dalam Nicomachean Ethics membedakan antara poiesis—tindakan membuat sesuatu—dan praxis—tindakan bertindak. Sebuah peradaban yang hanya menggali dan menjual hampir tidak melakukan keduanya dalam arti penuh; ia hanya memindahkan apa yang sudah ada di dalam tanah ke kapal yang membawanya pergi. Membuat, dalam pengertian Aristotelian, mensyaratkan transformasi: bahan menjadi bentuk, bentuk menjadi fungsi, fungsi menjadi pengalaman. Ketika sebuah negara berhenti membuat, ia kehilangan lebih dari sekadar pendapatan—ia kehilangan jenis kecerdasan kolektif tertentu, semacam tacit knowledge yang hanya dapat tumbuh ketika tangan, mesin, dan pikiran berinteraksi setiap hari di lantai pabrik. Inilah yang oleh ekonom Harvard, Ricardo Hausmann, disebut sebagai productive knowledge: kemampuan kolektif suatu masyarakat untuk membuat hal-hal yang rumit. Dalam Atlas of Economic Complexity yang dirilis Growth Lab Harvard, peringkat Indonesia bergerak nyaris stagnan selama dua dekade terakhir—berada di sekitar peringkat 61 hingga 71 dunia, sementara Vietnam, yang dua dekade lalu jauh tertinggal, kini berada di peringkat 51, dan Malaysia di peringkat 29, seperti dicatat oleh laman Theprakarsa. Hausmann pernah berkata, dalam analisis yang dilansir Eurekalert, bahwa pertumbuhan jangka panjang ditentukan bukan oleh berapa banyak yang Anda hasilkan, melainkan oleh seberapa rumit hal yang Anda mampu buat. Indonesia, dalam pengertian ini, hampir tidak bertambah rumit.

Hambatan pertama, dan barangkali yang paling fundamental, adalah lemahnya kapasitas inovasi. Pengeluaran kotor untuk riset dan pengembangan—indikator yang oleh OECD dianggap paling reliabel untuk mengukur ambisi teknologis sebuah bangsa—di Indonesia berada di kisaran 0,28 persen dari PDB, menurut data terbaru UNESCO Institute for Statistics yang dilansir Tradingeconomics dan Theglobaleconomy. Untuk meletakkannya dalam perspektif: Vietnam menghabiskan 0,42 persen, Thailand 1,16 persen, Korea Selatan lebih dari 4,8 persen, dan Israel sekitar 5,4 persen. Rata-rata dunia, menurut WIPO dalam laporan akhir tahunnya, mendekati 2 persen. Namun yang lebih mengkhawatirkan bukan sekadar kecilnya angka, melainkan komposisinya. Studi Asian Development Bank mencatat bahwa lebih dari 84 persen pengeluaran riset di Indonesia ditanggung negara, dan hanya 7,3 persen oleh sektor swasta. Bandingkan dengan Vietnam, di mana sektor swasta menanggung 73 persen, atau Thailand 79,9 persen. Ini adalah perbedaan kualitatif, bukan kuantitatif. Riset yang didorong oleh perusahaan adalah riset yang berorientasi pada produk, pasar, dan paten; riset yang dijalankan oleh birokrasi cenderung berakhir sebagai laporan, jurnal, dan tumpukan arsip. Tanpa permintaan riset dari sektor swasta, universitas dan lembaga penelitian hidup di dalam gelembungnya sendiri, dan industri tetap menjadi konsumen teknologi orang lain.

Refleksi ini mengingatkan pada gagasan Hannah Arendt tentang dunia homo faber—manusia sebagai pembuat. Dalam The Human Condition, Arendt berargumen bahwa kapasitas untuk membuat sesuatu yang tahan lama—sesuatu yang bertahan melampaui usia pembuatnya—adalah salah satu kondisi paling esensial dari keberadaan manusia di dunia. Sebuah masyarakat yang gagal melembagakan kebiasaan membuat kehilangan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pendapatan ekspor; ia kehilangan jangkar terhadap dunia material itu sendiri. Ketika riset dan pengembangan terkonsentrasi pada negara dan negara terkonsentrasi pada birokrasi, hasilnya adalah aktivisme intelektual yang nyaris sepenuhnya simbolik—berlimpah dokumen kebijakan, miskin paten dan produk.

Hambatan kedua adalah ekosistem logistik dan infrastruktur yang membuat ongkos pembuatan barang di dalam negeri menjadi tidak masuk akal secara komersial. Data yang dirilis Bappenas dan dikutip oleh PwC Indonesia serta The Jakarta Post menunjukkan bahwa biaya logistik di Indonesia masih bertengger di sekitar 14,29 persen dari PDB. Jika ditambahkan dengan biaya logistik ekspor, totalnya menyentuh 23 persen—angka yang nyaris tiga kali lipat lebih tinggi daripada Singapura yang berada di 8 persen, dan jauh di atas Malaysia di 13 persen. Pada Logistics Performance Index 2023 yang diterbitkan Bank Dunia, Indonesia jatuh ke peringkat 63 dunia, turun tajam dari peringkat 46 pada 2018, sebagaimana dicatat dalam laporan PwC dan analisis CRIF Asia. Negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau memang memikul beban geografis yang unik, tetapi sebagian besar persoalan ini bukanlah takdir alam, melainkan akibat dari fragmentasi regulasi, ketergantungan berlebihan pada transportasi darat (yang mencakup sekitar 50 persen biaya logistik), dan kurangnya integrasi digital antar-pelabuhan. Perusahaan manufaktur yang ingin membangun pabrik di Indonesia harus menghitung tidak hanya upah dan tarif listrik, tetapi juga biaya tersembunyi mengangkut bahan baku dari satu pulau ke pulau lain dan mengirim produk jadi ke pelabuhan. Pada akhirnya, banyak yang memilih merelokasi ke Vietnam atau Thailand, di mana pabrik dan pelabuhan terhubung oleh jalan tol dan kereta yang berfungsi.

Yang lebih menyakitkan, hambatan logistik ini mengunci Indonesia pada sebuah lingkaran setan: karena mahal mengangkut barang, perusahaan enggan membangun pabrik di luar Jawa; karena pabrik tidak ada di luar Jawa, pelabuhan dan jalan tol di sana tidak pernah mendapatkan volume yang cukup untuk menjadi efisien; dan karena infrastruktur tidak efisien, biaya tetap mahal. Sebuah ekonom institusional mungkin akan mengenali ini sebagai path dependency—jejak sejarah yang membentuk masa depan dengan kekuatan inertia yang sulit dilawan.

Hambatan ketiga adalah persoalan modal manusia dan produktivitas. Bank Dunia, dalam Human Capital Index 2018 yang dikutip Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM, mencatat skor Indonesia di angka 0,53—artinya rata-rata pekerja di negeri ini hanya mencapai 53 persen dari potensi produktivitasnya jika ia memiliki akses penuh terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Laporan kantor pemerintah Inggris di Gov.uk yang merangkum analisis Bank Dunia menyebutkan bahwa produktivitas tenaga kerja Malaysia adalah lima kali produktivitas tenaga kerja Indonesia. Lima kali. Studi Bank Dunia berjudul Structural Transformation and Labor Productivity in Indonesia mencatat bahwa produktivitas total faktor (TFP) Indonesia stagnan, bahkan menurun sejak 2010. Sebagian besar tenaga kerja yang keluar dari pertanian tidak masuk ke manufaktur—melainkan ke sektor jasa berproduktivitas rendah seperti perdagangan eceran dan ojek daring. Inilah, barangkali, salah satu transformasi paling tidak romantis dalam sejarah ekonomi Indonesia kontemporer: petani-petani yang dulu menanam padi kini mengantar paket. Mereka tidak miskin secara absolut, tetapi mereka tidak lagi membuat apa-apa.

Refleksi filosofis di sini menjadi tak terhindarkan. Karl Marx, dalam Manuskrip Ekonomi-Filosofis 1844, menulis tentang alienasi pekerja dari produk kerjanya. Tetapi ada bentuk alienasi yang lebih halus dan jarang dibicarakan: alienasi sebuah masyarakat dari kemampuan membuat itu sendiri. Ketika sebuah bangsa berhenti membuat sepatunya, mobilnya, obat-obatannya, dan kemudian baterai dari nikelnya sendiri, ia bukan hanya kehilangan keuntungan ekonomi—ia kehilangan jenis hubungan tertentu dengan kerja dan dengan dunia material. Anak-anak tumbuh tidak melihat orang tuanya membuat sesuatu yang nyata; mereka melihat orang tuanya menjual, mengantar, atau melayani. Ada konsekuensi kebudayaan dari ini, bukan hanya konsekuensi ekonomi.

Hambatan keempat, dan yang paling baru menjadi kontroversi, adalah paradoks hilirisasi itu sendiri. Pada permukaannya, kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan pemerintahan Joko Widodo pada 2020 adalah kemenangan kebijakan industri yang langka dalam dua dekade terakhir. Nilai ekspor nikel Indonesia melonjak dari sekitar 4 miliar dolar AS pada 2017 menjadi 34 miliar dolar AS pada 2022—peningkatan sebesar 750 persen, sebagaimana dicatat dalam riset bersama CREA dan CELIOS. Bahkan analisis CSIS menyebut bahwa nilai ekspor nikel berlipat dari 17 triliun rupiah menjadi 510 triliun rupiah dalam beberapa tahun. Namun, di sinilah nuansa menjadi penting. Sebuah kajian di BIO Web of Conferences pada 2025 yang menelaah kebijakan hilirisasi dari sudut pandang ekonomi politik pasca-kolonial menemukan bahwa lebih dari 68 persen smelter nikel di Indonesia dimiliki oleh investor asing, didominasi perusahaan Tiongkok. Almarhum Faisal Basri, ekonom senior INDEF yang dikutip dalam laporan Tura Consulting, pernah menyebut dengan getir bahwa “hasil kebijakan hilirisasi ini lebih banyak dinikmati negara lain ketimbang industri dalam negeri Indonesia,” karena uang yang diterima dari ekspor olahan nikel itu, “paling banter, hanya menetap satu hari di Indonesia sebelum dibawa kembali ke Tiongkok.” Studi yang sama mencatat bahwa kebanyakan pertambahan nilai berasal dari peningkatan volume dan harga komoditas global, bukan dari lompatan teknologis ke produk yang lebih kompleks seperti baterai lithium-ion atau katoda berbasis nikel-mangan-kobalt.

Inilah yang oleh penulis kajian itu disebut sebagai refined dependency—ketergantungan yang dipoles. Bentuknya berubah, tetapi strukturnya tetap: Indonesia masih berada pada segmen paling rendah dari rantai nilai global, kini dengan tambahan beban lingkungan—deforestasi, limbah tailing, polusi udara dari pembangkit listrik captive berbasis batu bara—yang harus ditanggung di dalam negeri sementara nilai tambah utama tetap berkumpul di tempat lain. Ada sesuatu yang ironis dalam mengubah negeri ini menjadi pusat pengolahan untuk transisi energi global: dunia mendapatkan baterainya yang lebih hijau, sementara Sulawesi mendapatkan langitnya yang lebih kelabu.

Persoalan kelima, dan yang sering luput dari diskusi teknokratis, adalah persoalan kelembagaan. Bank Dunia, lewat ekonom kepalanya Indermit Gill dalam seminar di Kementerian Keuangan tahun 2024 yang diliput Asia News Network, dengan blak-blakan mengatakan bahwa untuk negara berpendapatan menengah seperti Indonesia bisa mencapai status berpendapatan tinggi dalam beberapa dekade alih-alih beberapa abad, “dibutuhkan keajaiban.” Yang ia maksud bukan keajaiban dalam arti supranatural; ia merujuk pada kombinasi reformasi yang sangat sulit dilakukan—kebijakan investasi, infusi teknologi, dan inovasi yang berjalan serentak, ditopang oleh efisiensi pasar tenaga kerja, modal, dan persaingan usaha. Korea Selatan melakukannya. Singapura melakukannya. Tiongkok, dalam skala yang berbeda, melakukannya. Tetapi setiap dari negara-negara itu memerlukan koherensi kebijakan jangka panjang—koherensi yang sering kali sulit ditegakkan di sebuah demokrasi yang setiap lima tahun harus menyeimbangkan koalisi politik dan kepentingan rente.

Di sinilah saya menemukan refleksi paling pahit. Sebuah negara naik kelas bukan karena ia memiliki sumber daya, melainkan karena ia membangun institusi yang membuat sumber dayanya bermakna. Daron Acemoglu dan James Robinson, dalam Why Nations Fail, menulis bahwa perbedaan antara bangsa yang makmur dan bangsa yang gagal terletak pada kualitas institusi—apakah mereka inklusif (memberi insentif kepada banyak orang untuk berinvestasi, berinovasi, dan mengambil risiko) atau ekstraktif (memungkinkan segelintir elite mengeruk kekayaan dengan ongkos sosial yang besar). Indonesia, dalam banyak indikator, masih berada di tengah-tengah kontinuum itu. Ia tidak sepenuhnya ekstraktif, tetapi belum cukup inklusif. Buku Indonesia Naik Kelas karya Dany Amrul Ichdan, yang peluncurannya diliput Kompas dan CNBC Indonesia akhir 2025, mengusulkan jalan keluar yang nyaris menyerupai mantra: industrialisasi, hilirisasi, konsistensi kebijakan. Ketiganya benar. Tetapi mantra hanya berfungsi jika ia diucapkan oleh seseorang yang benar-benar percaya, dan dipertahankan ketika kekuasaan berganti tangan.

Mungkin di sinilah letak akar pertanyaan kita yang sesungguhnya. Hambatan utama yang membuat industri kita sulit naik kelas bukanlah, pada akhirnya, hambatan teknis—bukan kurangnya modal, atau kurangnya pelabuhan, atau kurangnya laboratorium. Hambatan utamanya adalah hambatan pengetahuan yang terdistribusi: kemampuan kolektif sebuah masyarakat untuk membuat hal-hal yang rumit, yang hanya dapat tumbuh perlahan, melalui kebiasaan harian belajar dari mesin, dari pasar, dari kesalahan. Pengetahuan semacam ini tidak dapat dibeli, tidak dapat diimpor, dan tidak dapat dipaksakan oleh dekrit. Ia tumbuh seperti hutan—lambat, tidak terlihat, dan rapuh terhadap kebakaran kebijakan yang gegabah.

Analisis dari LPEM Universitas Indonesia menggambarkan ini dengan ringkas: tiga sektor terbesar di ekonomi Indonesia—manufaktur, perdagangan, dan pertanian—konsisten tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Artinya, mesin yang seharusnya menggerakkan ekonomi justru menarik ekonomi mundur. Pertumbuhan terjadi, tetapi terjadi di sektor-sektor yang tidak menambah kapasitas produktif jangka panjang. Sebuah ekonomi seperti ini bisa terus tumbuh, tetapi tidak akan pernah benar-benar naik kelas; ia hanya menjadi versi lebih besar dari dirinya sendiri.

Ada satu pertanyaan akhir yang patut diajukan, sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar tidak ekonomis tetapi justru menjadi inti dari seluruh persoalan: apakah kita, sebagai sebuah bangsa, benar-benar ingin menjadi pembuat? Pertanyaan ini bukan retoris. Membuat itu sulit. Membuat itu lambat. Membuat itu mengandung risiko kegagalan yang tinggi dan menuntut kesabaran lintas generasi. Lebih mudah menggali dan menjual; lebih cepat memperoleh sertifikat investasi dengan menyerahkan pengelolaan kepada pihak asing; lebih populer mengumumkan angka ekspor yang melonjak ketimbang membangun, dengan susah payah, sebuah industri otomotif nasional yang kompetitif dalam dua dekade ke depan. Setiap bangsa yang naik kelas dalam sejarah modern—Jepang setelah Restorasi Meiji, Jerman pasca-perang, Korea Selatan setelah Park Chung-hee, Tiongkok setelah Deng Xiaoping—memiliki satu kesamaan: mereka memilih jalan yang lebih sulit, secara sadar dan kolektif, dan mempertahankan pilihan itu di tengah godaan jalan pintas.

Di malam-malam berikutnya di Morowali, ketika tungku-tungku itu masih menyala dan kapal-kapal masih berderet, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: apa yang sedang kita kirim ke luar negeri itu? Apakah hanya nikel, atau juga, secara perlahan, kemampuan kita sendiri untuk membuat sesuatu yang lebih dari sekadar bahan baku? Sebab pada akhirnya, sebuah bangsa tidak naik kelas dengan menjual apa yang sudah ada di dalam tanahnya. Ia naik kelas dengan menanam, dengan susah payah dan kesabaran yang nyaris menyakitkan, sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada—di kepala anak-anaknya, di tangan pekerjanya, di lantai pabriknya, di laboratoriumnya yang jarang masuk berita. Itulah pekerjaan yang tidak pernah selesai, dan itulah, pada akhirnya, satu-satunya pekerjaan yang sungguh-sungguh berarti.

Referensi

1. Kompas — Indonesia Naik Kelas Butuh Industrialisasi, Hilirisasi, dan Konsistensi Kebijakan: https://www.kompas.id/artikel/en-indonesia-naik-kelas-butuh-industrialisasi-hilirisasi-dan-konsistensi-kebijakan
2. CNBC Indonesia — Strategi ‘Indonesia Naik Kelas’ Melalui Hilirisasi dan Industrialisasi: https://www.cnbcindonesia.com/news/20251215175227-8-694404/strategi-indonesia-naik-kelas-melalui-hilirisasi-dan-industrialisasi
3. Aminef — Made in Somewhere Else: How Premature Deindustrialization Undermines the Development of Indonesia: https://www.aminef.or.id/made_in_somewhere_else_how_premature_deindustrialization_undermines_the_development_of_indonesia_and_other_emerging_economies/
4. Harvard Kennedy School Student Policy Review: https://studentreview.hks.harvard.edu/made-in-somewhere-else-how-premature-deindustrialization-undermines-the-development-of-indonesia-and-other-emerging-economies/
5. UIN Jakarta — Is Indonesia Facing Premature Deindustrialization?: https://uinjkt.ac.id/en/is-indonesia-facing-premature-deindustrialization
6. ADB — Promoting Research and Innovation through Modern and Efficient R&D in Indonesia: https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/55063-001-ssa.pdf
7. WIPO — End of Year Edition: Global R&D Spending 2024: https://www.wipo.int/en/web/global-innovation-index/w/blogs/2025/end-of-year-edition
8. The Global Economy — Indonesia Research and Development Expenditure: https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/Research_and_development/
9. Trading Economics — Indonesia R&D Expenditure (% of GDP): https://tradingeconomics.com/indonesia/research-and-development-expenditure-percent-of-gdp-wb-data.html
10. World Bank Data — Research and Development Expenditure (% of GDP) — Indonesia: https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=ID
11. Center for Economic & Financial Development (CEFD) — The Hidden Obstacle: Logistics for 8 Percent Growth: https://cefd.ibc-institute.id/the-hidden-obstacle-logistics-for-8-percent-growth/
12. PwC Indonesia — Boosting Logistics Performance: https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/november-2024/boosting-logistics-performance.html
13. The Jakarta Post — Driving Economic Growth to 8 Percent by Reducing Land Logistics Cost: https://www.thejakartapost.com/front-row/2024/12/13/driving-economic-growth-to-8-percent-by-reducing-land-logistics-cost.html
14. CRIF Asia — Indonesia’s Logistics Sector Under Pressure: The Implications of a 17-Level Drop: https://www.id.crifasia.com/resources/industry-insights/indonesias-logistics-sector-under-pressure-the-implications-of-a-17-level-drop/
15. BIO Web of Conferences — The Price of Progress: An Assessment of Indonesia’s Nickel Downstreaming Policy: https://www.bio-conferences.org/articles/bioconf/abs/2025/50/bioconf_sagegrace2025_02002/bioconf_sagegrace2025_02002.html
16. CREA & CELIOS — Debunking the Value-Added Myth in Nickel Downstream Industry: https://energyandcleanair.org/publication/debunking-the-value-added-myth-in-nickel-downstream-industry/
17. CSIS — Indonesian Industrialization: Downstreaming Up the Value Chain: https://www.csis.org/blogs/charting-geoeconomics/indonesian-industrialization-downstreaming-value-chain
18. Tura Consulting — Indonesia Critical Minerals: Hilirisasi to Industrialization: https://tura.consulting/insight/from-downstreaming-hilirisasi-to-industrialization-powering-indonesias-critical-mineral-rise/
19. Eurekalert (Harvard Growth Lab) — China, Indonesia, and Vietnam Lead Global Growth: https://www.eurekalert.org/news-releases/997072
20. The Prakarsa — Don’t Ignore Economic Complexity Rating: https://theprakarsa.org/en/jangan-abaikan-peringkat-kompleksitas-ekonomi/
21. World Bank — Structural Transformation and Labor Productivity in Indonesia: https://documents1.worldbank.org/curated/en/662461630655839357/pdf/Structural-Transformation-and-Labor-Productivity-in-Indonesia-Where-are-All-the-Good-Jobs.pdf
22. Asia News Network — Miracle Needed for Indonesia to Become Advanced Economy by 2045: World Bank: https://asianews.network/miracle-needed-for-indonesia-to-become-advanced-economy-by-2045-world-bank/
23. Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM — Can Indonesia Get Out of the Middle-Income Trap: https://pssat.ugm.ac.id/can-indonesia-get-out-of-the-middle-income-trap-policy-analysis/
24. Gov.uk — Indonesia: Avoiding the Middle Income Trap: https://www.gov.uk/government/publications/indonesia-avoiding-the-middle-income-trap/indonesia-avoiding-the-middle-income-trap
25. LPEM FEB UI — Indonesia Economic Outlook Q3 2024: https://lpem.org/wp-content/uploads/2024/08/IEO-Q3-2024-EN.pdf