Pada suatu malam di musim dingin tahun 1978, di sebuah dusun pertanian terpencil bernama Xiaogang di Provinsi Anhui, delapan belas petani berkumpul diam-diam di sebuah gubuk dari tanah liat. Mereka menandatangani—sebagian hanya dengan cap jempol, karena tidak bisa menulis—sebuah dokumen rahasia yang, andai diketahui oleh aparat partai, bisa membuat mereka dipenjara atau bahkan ditembak. Isi dokumen itu sederhana: mereka sepakat untuk membagi tanah komunal yang selama ini dikelola bersama menjadi petak-petak yang dikerjakan masing-masing keluarga, dan mereka boleh memiliki kelebihan panen di luar kuota negara. Setahun kemudian, hasil panen Xiaogang melonjak lebih dari empat kali lipat. Cerita ini, yang sekarang dipajang di museum-museum di Tiongkok seperti relik dari sebuah era yang nyaris terlupakan, sering dikutip sebagai titik nol “keajaiban Tiongkok”—meskipun, seperti yang akan kita lihat, sebutan itu sendiri sebenarnya menyesatkan.
Sebab apa yang terjadi di Xiaogang, dan kemudian di seluruh Tiongkok dalam empat dekade berikutnya, bukan keajaiban dalam pengertian teologisnya: bukan sesuatu yang turun dari langit tanpa sebab. Itu adalah produk dari kombinasi yang sangat spesifik antara warisan sejarah, geografi, demografi, kebijakan, dan—mungkin yang paling sering diabaikan—keberanian moral di tingkat akar rumput. Bahwa Tiongkok berhasil mentransformasi diri dari negara yang pendapatan per kapitanya pada 1978 lebih rendah daripada Bangladesh, menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia (atau pertama, jika diukur dengan paritas daya beli), tidaklah lahir dari satu doktrin tunggal. Itu lahir dari tarik-menarik yang panjang dan kadang berdarah antara ideologi dan pragmatisme, antara pusat dan pinggiran, antara apa yang direncanakan dan apa yang bertumbuh sendiri di celah-celah perencanaan itu.
Angkanya sendiri begitu besar hingga sulit dipahami secara intuitif. Sejak 1978, awal periode reformasi dan keterbukaan Tiongkok, pertumbuhan PDB rata-rata lebih dari sembilan persen per tahun, mengangkat hampir 800 juta orang dari kemiskinan ekstrem dan mengubah Tiongkok dari negara berpenghasilan rendah menjadi negara berpenghasilan menengah-atas (World Bank Group) . Bank Dunia menyebut ini sebagai ekspansi berkelanjutan tercepat oleh ekonomi besar dalam sejarah. PDB nominal Tiongkok melampaui Italia pada 2000, Prancis pada 2005, Inggris pada 2006, Jerman pada 2007, Jepang pada 2010, dan kawasan Eurozone pada 2018; dengan paritas daya beli, Tiongkok melampaui Jepang sejak 1999 dan melampaui Amerika Serikat pada 2014 (Wikipedia) . Pada 2025, Tiongkok menyumbang sekitar 19 persen ekonomi global dalam ukuran PPP dan sekitar 17 persen secara nominal (Wikipedia) . Tidak ada negara dalam sejarah modern—termasuk Jepang dan Korea Selatan pada era keemasan mereka—yang pernah menempuh tangga ini sedemikian cepat dengan populasi sebesar itu.
Tapi bagaimana sebenarnya ini terjadi? Dan—pertanyaan yang lebih sulit—apakah hal itu bisa berlanjut?
Ekonom kelahiran Taiwan yang kemudian membelot ke daratan, Justin Yifu Lin, mungkin adalah pengamat yang paling konsisten menolak kata “keajaiban” itu sendiri. Bagi Lin, yang pernah menjabat sebagai kepala ekonom Bank Dunia, kebangkitan Tiongkok bukan anomali metafisik melainkan hasil dari penerapan logika yang relatif sederhana, meskipun tidak populer di kalangan ekonom arus utama waktu itu: ikuti keunggulan komparatifmu. Dalam karyanya bersama Cai Fang dan Li Zhou, The China Miracle: Development Strategy and Economic Reform (1996), Lin berargumen bahwa pada 1978 Tiongkok adalah negara yang sangat kaya akan tenaga kerja namun sangat miskin akan modal. Maka, alih-alih meneruskan strategi era Mao yang memaksakan industrialisasi berat di sektor-sektor padat modal seperti baja dan petrokimia, reformasi Deng Xiaoping membiarkan tenaga kerja yang melimpah itu mengalir ke industri padat karya: tekstil, mainan, perakitan elektronik. Ketika perekonomian berada pada tahap awal pembangunan—dengan tenaga kerja relatif melimpah dan modal langka—perusahaan akan masuk ke industri padat karya dan mengadopsi teknologi padat karya, menciptakan kesempatan kerja sebanyak mungkin dan memindahkan tenaga kerja dari sektor tradisional ke manufaktur dan jasa modern (World Bank) .
Namun strategi ini tidak diterapkan secara serampangan. Justru di sinilah letak kecerdikan—dan, bagi sebagian kritikus, kebrutalan—model Tiongkok. Sejarawan ekonomi Isabella Weber menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok dengan sengaja menolak resep “terapi kejut” yang ditawarkan ekonom Barat kepada negara-negara pasca-sosialis di Eropa Timur pada awal 1990-an. Resep itu—privatisasi cepat, liberalisasi harga total, anggaran ketat—diterapkan di Rusia dan menghasilkan kontraksi ekonomi yang menyakitkan, runtuhnya layanan publik, dan munculnya oligarki yang menguasai aset-aset negara dengan harga obral. Tiongkok memilih pendekatan jalur ganda dengan motto “pegang yang berat, lepas yang ringan”, yang berarti sektor inti strategis—baja, listrik, petrokimia, transportasi, dan sejenisnya—tetap berada di bawah ekonomi terencana untuk sementara, memungkinkan adaptasi bertahap ke mekanisme pasar tanpa gangguan mendadak (World Economic Forum) .
Pendekatan ini secara filosofis menarik karena ia menolak biner-biner yang mendominasi imajinasi ekonomi abad ke-20: pasar atau negara, kapitalisme atau sosialisme, kebebasan atau kontrol. Deng Xiaoping memberi rumusan terkenal tentang kucing hitam dan kucing putih yang sama-sama berguna asal bisa menangkap tikus. Pernyataan ini kerap dibaca sebagai pragmatisme dangkal, tapi secara filosofis ia memuat sesuatu yang lebih dalam—pengakuan, mungkin Konfusian, mungkin Daois, bahwa kebenaran dalam tata kelola tidak ditemukan dalam doktrin yang murni melainkan dalam keseimbangan yang dijaga dengan hati-hati di antara kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan. Tiongkok tidak menggantikan negara dengan pasar; ia membangun sebuah ruang di mana keduanya saling menggerakkan, kadang saling bertabrakan, tapi jarang sampai pada titik di mana satu sepenuhnya menundukkan yang lain. Pendekatan “jalur ganda” Tiongkok mempertahankan perusahaan negara yang tetap beroperasi di bawah aturan dan subsidi lama, sambil membuka ruang bagi pendatang swasta dan asing di sektor-sektor di mana Tiongkok memiliki keunggulan komparatif (Pekingnology) .
Tapi ada cerita lain, lebih kontroversial, yang ditawarkan Yasheng Huang, ekonom MIT yang lama mempelajari sektor swasta Tiongkok. Dalam Capitalism with Chinese Characteristics (2008), Huang berargumen bahwa narasi resmi tentang reformasi—yang menempatkan negara sebagai dirigen utama dan perusahaan-perusahaan negara sebagai mesin pertumbuhan—justru salah arah. Huang menyajikan cerita tentang dua Tiongkok: Tiongkok pedesaan yang wirausaha dan Tiongkok kota yang dikontrol negara. Pada 1980-an, Tiongkok pedesaan yang menang. Pada 1990-an, Tiongkok kota yang menang. Sejak awal 1990-an, pendapatan rumah tangga tertinggal di belakang pertumbuhan ekonomi dan bagian tenaga kerja dalam PDB merosot, kinerja sosial memburuk. Ini ironi yang pedih: Tiongkok yang menghasilkan kemakmuran terbesar dalam sejarahnya juga menghasilkan ketimpangan yang lebih dalam daripada banyak negara kapitalis Barat.
Cerita yang lebih jarang diceritakan adalah cerita tentang fondasi yang diletakkan, secara paradoks, oleh era Mao Zedong sendiri. Sangat menggoda—dan secara politis menguntungkan bagi para reformis—untuk menggambarkan periode 1949–1976 sebagai gurun gelap, dan reformasi 1978 sebagai matahari yang akhirnya terbit. Tapi gambaran itu terlalu rapi. Bahkan dengan kesalahan-kesalahan serius, kehilangan nyawa dan tahun-tahun yang hilang yang oleh sebagian orang dianggap mendefinisikan dekade-dekade awal setelah 1949, fondasi yang diletakkan selama pemerintahan Mao—termasuk reformasi tanah dan redistribusi, investasi besar di industri berat, kesehatan masyarakat, literasi, elektrifikasi, dan transportasi—memberi Tiongkok keuntungan substansial. Tanpa fondasi ini, sangat sulit membayangkan bagaimana lonjakan 1978 bisa terwujud dalam kecepatannya. Ekonom Angus Maddison memperkirakan pertumbuhan PDB riil tahunan rata-rata Tiongkok pada periode pra-reformasi sekitar 4,4 —mengejutkan, mengingat bencana-bencana yang mewarnai era itu.
Inilah salah satu pelajaran filosofis yang paling penting, dan paling mudah dilupakan: pertumbuhan ekonomi yang spektakuler hampir tidak pernah lahir dari satu kebijakan tunggal yang brilian. Ia lahir dari penumpukan kondisi—sebagian disengaja, sebagian tidak—yang akhirnya membentuk apa yang oleh para ahli filsafat klasik Tiongkok disebut shi (势), kecenderungan atau momentum dari situasi. Sun Tzu menggunakan kata ini untuk menggambarkan keuntungan strategis yang lahir bukan dari satu manuver, tetapi dari pengaturan medan secara keseluruhan, sehingga ketika tiba saatnya bertindak, hasil hampir tidak terhindarkan. Tiongkok pada 1978 adalah negara di mana shi sedang terbentuk: populasi yang besar dan terdidik dasar, tabungan domestik yang tinggi, struktur negara yang mampu mengeksekusi keputusan, dan sebuah dunia luar yang—setelah Nixon dan Kissinger membuka pintu pada 1972—siap menerima Tiongkok ke dalam jaringan perdagangan global tepat di saat globalisasi sedang menanjak.
Ke dalam medan inilah mengalir tiga kekuatan tambahan yang membuat ledakan itu mungkin. Pertama, dividen demografi; kedua, tingkat tabungan tinggi; ketiga, strategi pembangunan yang berorientasi keluar serta peningkatan produktivitas faktor total (UNCTAD) . Pada 1980-an dan 1990-an, jumlah penduduk usia kerja Tiongkok tumbuh jauh lebih cepat daripada jumlah tanggungan. Tingkat tabungan dan investasi yang luar biasa tinggi—pada puncaknya melebihi 45 persen dari PDB—memberi modal untuk membangun pabrik, jalan, kereta cepat, dan pelabuhan dalam skala yang belum pernah ada. Integrasi ke dalam rantai nilai global lewat investasi asing langsung dan ekspor manufaktur mengizinkan Tiongkok meminjam teknologi, model manajerial, dan akses pasar dari negara-negara maju, lalu secara bertahap memanjat tangga nilai dari kaus oblong ke ponsel pintar, dan kemudian ke kendaraan listrik dan kecerdasan buatan.
Apa yang membuat semua ini bekerja, dan ini poin halus yang sering disalahpahami di luar Tiongkok, adalah bahwa negara Tiongkok bukan birokrasi yang inert melainkan apa yang oleh sebagian ilmuwan politik disebut “negara fasilitator pembangunan”. Tiongkok mendemonstrasikan keuntungan menguji kebijakan terlebih dahulu di lokasi tertentu dan menyelesaikan masalahnya sebelum diterapkan secara lebih luas. Zona-zona ekonomi khusus seperti Shenzhen menjadi laboratorium tempat percobaan kapitalis bisa diuji terlebih dulu di skala kecil sebelum digeneralisasi. Deng menyebutnya menyeberangi sungai dengan meraba batu—frasa yang memuat dalamnya sebuah etika epistemik tentang kerendahan hati di hadapan kompleksitas dunia.
Tapi ada satu hal yang harus dikatakan dengan jujur, dan tidak ada gunanya menyembunyikannya di balik kekaguman pada angka-angka. Pertumbuhan ini berdiri di atas fondasi yang juga memuat penindasan politik, kerusakan lingkungan dalam skala yang sukar dipahami, ketimpangan yang melebar, korupsi sistemik, dan—dalam beberapa periode—pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Tiongkok hari ini menyumbang sekitar sepertiga dari emisi karbon dioksida tahunan global dan 30 persen emisi gas rumah kaca, dengan emisi per kapita kini melampaui Uni Eropa. Ilmuwan politik Minxin Pei berpendapat bahwa kegagalan menahan korupsi yang meluas adalah salah satu ancaman paling serius bagi stabilitas ekonomi dan politik Tiongkok di masa depan, dan ia memperkirakan suap, komisi, pencurian, serta pemborosan dana publik menelan biaya setidaknya tiga persen dari PDB.
Dan kini, hampir lima dekade setelah malam Xiaogang itu, model Tiongkok sedang menghadapi ujiannya yang paling serius. Sektor properti, yang pada satu titik menyumbang 25–30 persen dari PDB jika dihitung dengan efek pengganda, telah ambruk. Harga rumah telah jatuh 20 persen atau lebih sejak puncaknya pada 2021, mengikuti tindakan keras terhadap pinjaman berlebihan di industri real estate yang memicu krisis utang. Investasi pengembangan real estate menurun 15,9 persen sepanjang Januari–November 2025, dan investasi swasta turun 5,3 persen. Konsumen menjadi pelit, kepercayaan rusak, deflasi mengintai. Populasi Tiongkok diperkirakan turun di bawah 1,39 miliar pada 2035 dari 1,41 miliar saat ini, akibat kombinasi kelahiran yang merosot dan kematian yang meningkat. Lebih dari sekadar masalah angka, ini adalah pembalikan dari mesin demografi yang menggerakkan keajaiban itu di tempat pertama.
Bagaimana memikirkan ini? Optimis dan pesimis hadir dalam karikatur yang sudah lazim. Justin Yifu Lin memperkirakan Tiongkok bisa mencapai pertumbuhan tahunan sekitar enam persen pada 2021–2035 dan empat persen pada 2036–2050 dengan memanfaatkan keunggulan komparatif, fokus pada sirkulasi internal, serta memperdalam reformasi dan keterbukaan (Pekingnology) . Para skeptis seperti demografer Yi Fuxian menunjuk pada proyeksi Moody’s bahwa pertumbuhan tahunan akan turun ke empat persen pada 2024 dan 2025, kemudian melambat ke rata-rata 3,8 persen untuk sisa dekade, dengan potensi pertumbuhan turun ke 3,5 persen pada 2030. Capital Economics memperkirakan pertumbuhan pada laju tahunan tiga sampai 3,5 persen, sementara Rhodium Group menempatkannya pada 2,5 sampai tiga persen. Selisih satu atau dua persen mungkin terdengar kecil, tapi dalam skala ekonomi sebesar Tiongkok, perbedaan itu setara dengan ekonomi Vietnam menghilang setiap tahunnya.
Namun ada ironi yang pantas direnungkan: bahkan dalam perlambatannya, Tiongkok sedang melakukan transformasi yang menggentarkan. Hari ini terdengar dua narasi tentang ekonomi Tiongkok—yang satu tentang kemerosotan, yang lain tentang kekuatan ekonomi dan teknologi yang sedang tumbuh; meski tampak bertentangan, keduanya benar. Negara ini sekarang adalah produsen dan pengekspor mobil terbesar di dunia, didorong oleh dominasi mutlaknya dalam kendaraan listrik. Ia memimpin dunia dalam pemasangan tenaga surya, baterai, dan sebagian besar teknologi transisi energi yang diandalkan dunia untuk dekarbonisasi. Munculnya DeepSeek pada awal 2025—sebuah model AI dari perusahaan rintisan kecil yang menyaingi raksasa-raksasa Amerika dengan biaya jauh lebih rendah—menunjukkan bahwa kemampuan inovasi Tiongkok sedang melompat ke tingkat yang berbeda. Pertanyaan yang relevan bukan “apakah Tiongkok runtuh?”—pertanyaan yang sudah salah dari sananya—melainkan “akan menjadi seperti apa Tiongkok yang baru ini?” Ekonomi yang tumbuh empat persen per tahun di atas basis sebesar 18 triliun dolar AS tetap menambahkan ke dunia, setiap tahunnya, sesuatu yang kurang lebih seukuran ekonomi Belanda.
Dari semua ini, apa pelajarannya untuk Indonesia? Kita harus menjawab pertanyaan ini dengan kerendahan hati ganda. Pertama, model Tiongkok tidak bisa disalin secara langsung—dan tidak seharusnya—karena Indonesia adalah masyarakat yang sangat berbeda: demokrasi multipartai dengan sejarah pluralisme, kepulauan yang terbentang sejauh dari London ke Teheran, dan konteks sosial-budaya yang unik. Kedua, Tiongkok sendiri masih dalam proses, dan bahkan keberhasilannya yang sudah pasti membawa biaya yang Indonesia mungkin tidak ingin tanggung. Tetapi ada pelajaran-pelajaran tertentu yang tampak universal cukup untuk diperhatikan.
Pelajaran pertama adalah pentingnya identifikasi yang jujur tentang keunggulan komparatif yang sebenarnya, dan kesabaran untuk mengeksploitasinya secara penuh sebelum melompat ke tahap berikutnya. PDB per kapita Indonesia sekitar 4.925 dolar AS, sementara Tiongkok 13.303 dolar; dengan paritas daya beli, Indonesia 16.448 dolar dan Tiongkok 27.105 dolar. Manufaktur menyumbang 18,7 persen ekonomi Indonesia pada 2022, sedangkan jasa 42,9 persen, industri lainnya 25,9 persen, dan pertanian 12,5 persen—jauh dari peran yang dimainkan manufaktur dalam transformasi Tiongkok. Eksperimen hilirisasi nikel yang baru-baru ini sebenarnya adalah versi dari pelajaran Tiongkok: gunakan sumber daya yang Anda miliki untuk masuk ke rantai nilai global, jangan hanya menjual bahan mentah. Indonesia Morowali Industrial Park di Sulawesi Tengah, salah satu investasi Tiongkok terbesar di Indonesia, didorong oleh pemerintah Indonesia dan kepentingan korporasi yang melihat peluang untuk memenuhi tujuan pembangunan dan mengejar tujuan kebijakan industri Jakarta (Carnegie Endowment for International Peace). Apakah strategi ini akan berhasil bergantung pada apakah Indonesia bisa menghindari jebakan klasik dari kebijakan industri: menyubsidi industri yang tidak akan pernah kompetitif, atau membiarkan rente politik menyandera apa yang seharusnya menjadi proyek nasional.
Pelajaran kedua adalah tentang negara. Tiongkok berhasil bukan karena negaranya kecil, tetapi karena memiliki kapasitas untuk membuat keputusan, mengeksekusinya, dan mengoreksinya. Pelajaran dari Tiongkok bukanlah agar Indonesia menjadi otoriter—itu pelajaran yang salah baca. Pelajarannya adalah bahwa kapasitas birokratik—merekrut yang terbaik, melatihnya, melindungi pengambilan keputusan teknokratik dari interferensi politik jangka pendek, dan membangun memori kelembagaan yang melampaui siklus pemilu—adalah prasyarat dari kebijakan industri apa pun yang ambisius. Korea Selatan dan Taiwan, demokrasi yang dewasa, juga membangun kapasitas itu.
Pelajaran ketiga adalah pendidikan dan kesehatan dasar. Sebelum Tiongkok bisa membangun pabrik untuk mengekspor ke seluruh dunia, ia perlu rakyat yang melek huruf, yang sehat, yang bisa dilatih. Investasi besar-besaran era Mao di sekolah desa dan klinik kesehatan, walau dengan kualitas yang sering kacau, menyiapkan tanah untuk reformasi 1978. Indonesia, meski telah mencapai kemajuan, masih menghadapi tantangan serius dalam kualitas pendidikan dasarnya—skor PISA, stunting, kesenjangan antar daerah. Tidak ada strategi industri yang bisa berlari di atas fondasi yang rapuh ini.
Pelajaran keempat, yang paling kontras dengan apa yang sering disebut sebagai “pelajaran Tiongkok” oleh para pengagum otoritarianisme, datang dari Yasheng Huang sendiri. Ia mengingatkan bahwa bagian paling produktif dari pertumbuhan Tiongkok—dekade 1980-an dengan TVE-nya—justru adalah ketika ada ruang yang lebih besar untuk kewirausahaan akar rumput, untuk eksperimen lokal, untuk usaha kecil dan menengah pedesaan yang tumbuh tanpa diatur dari Beijing. Indonesia, dengan jutaan UMKM yang menyusun tulang punggung ekonominya, mungkin lebih dekat dengan Tiongkok pedesaan 1980 daripada dengan Tiongkok korporat 2025. Pelajaran di sini adalah jangan menjebak diri pada satu model, terutama model yang sudah ditinggalkan oleh rujukannya sendiri.
Akhirnya ada pelajaran yang lebih tinggi, yang melampaui kalkulasi ekonomi murni. Pertumbuhan adalah sarana, bukan tujuan. Dalam tradisi pemikiran Konfusian klasik yang masih tertanam diam-diam dalam wacana Tiongkok modern, kekayaan tanpa keadilan adalah kekayaan yang rapuh, dan pemerintahan yang tidak melayani rakyat akhirnya kehilangan apa yang mereka sebut “mandat langit”. Apa yang kita pelajari dari Tiongkok bukan hanya bagaimana menumbuhkan ekonomi, tetapi bagaimana ekonomi yang tumbuh terlalu cepat tanpa kompas etis bisa menjadi mesin yang melukai manusia-manusia yang seharusnya dilayaninya—lewat kerja yang melelahkan, kota yang tidak terjangkau, lingkungan yang rusak, dan ketimpangan yang menggerogoti kohesi sosial. Tiongkok hari ini sedang berhitung dengan sebagian dari biaya itu, dan kebijakan-kebijakan terbarunya tentang “kemakmuran bersama” adalah pengakuan, walau setengah hati, bahwa pertumbuhan tanpa keadilan tidak bertahan secara politis maupun moral.
Bagi Indonesia, ini berarti pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar “bagaimana kita tumbuh tujuh persen?” melainkan “tujuh persen untuk siapa, dengan biaya apa, dan menuju masyarakat seperti apa?” Tiongkok memberi kita bukti bahwa kemiskinan massal bukan takdir, bahwa negara yang kompeten bisa menjadi mitra pasar dan bukan musuhnya, dan bahwa pengejaran selama empat dekade dengan disiplin bisa mengubah peradaban. Tetapi Tiongkok juga memberi kita peringatan: bahwa jalan yang dipilih akan meninggalkan bekasnya, dan bahwa apa yang kita bangun dengan terburu-buru akan menjadi rumah yang harus kita huni untuk waktu yang lama.
Para petani di Xiaogang yang menandatangani dokumen mereka pada malam musim dingin 1978 itu mungkin tidak membayangkan kereta cepat, gedung-gedung pencakar langit di Shanghai, atau pabrik-pabrik kendaraan listrik yang sekarang menjadi simbol Tiongkok modern. Mereka hanya menginginkan sesuatu yang sangat sederhana: hak untuk memanen apa yang mereka tanam. Mungkin di sanalah pelajaran yang paling halus terletak. Pembangunan, pada akhirnya, tidak dimulai dari grand strategy yang dirumuskan di gedung-gedung pemerintah. Ia dimulai dari pengakuan akan martabat manusia-manusia biasa, dari ruang yang diberikan kepada mereka untuk mengambil risiko, untuk gagal, untuk berhasil, untuk hidup sebagai diri mereka yang utuh. Sisanya—angka, grafik, GDP—hanyalah catatan kaki dari peristiwa moral itu. Tiongkok mengingatkan kita bahwa ekonomi yang besar dimulai dari penghormatan yang kecil, dan bahwa keajaiban yang sebenarnya, jika ada, selalu lebih berupa metode daripada mukjizat.