Fenomena pendidikan tinggi di Indonesia hari ini menyimpan sebuah ironi yang sulit diabaikan: setiap tahun, ratusan ribu—bahkan jutaan—lulusan perguruan tinggi dihasilkan, namun tidak semuanya menemukan tempat di dunia kerja yang relevan dengan kompetensinya. Kampus terus mencetak sarjana, tetapi pasar kerja tidak tumbuh dengan kecepatan dan struktur yang mampu menyerap mereka. Di sinilah paradoks itu muncul—pendidikan yang seharusnya menjadi jalan mobilitas sosial justru sering berujung pada frustrasi kolektif.

Secara historis, pendidikan tinggi di Indonesia dibangun dengan semangat idealisme: mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang utuh. Namun dalam praktiknya, sistem ini semakin terdorong menjadi “pabrik gelar”. Banyak perguruan tinggi berlomba meningkatkan jumlah mahasiswa tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas kurikulum, relevansi keilmuan, maupun keterhubungan dengan kebutuhan industri. Akibatnya, lulusan yang dihasilkan sering kali unggul secara teoritis, tetapi gagap dalam menghadapi realitas kerja yang dinamis dan kompetitif.

Masalahnya bukan semata pada jumlah lulusan, tetapi pada mismatch struktural antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Program studi tertentu terus dibuka dan diminati—seperti manajemen, hukum, atau komunikasi—tanpa perhitungan matang mengenai daya serap pasar. Sementara itu, sektor-sektor strategis seperti manufaktur berbasis teknologi, energi terbarukan, atau industri digital justru kekurangan tenaga kerja terampil yang siap pakai.

Ketidakseimbangan ini menciptakan surplus di satu sisi dan kelangkaan di sisi lain.

Lebih jauh lagi, ada persoalan paradigma. Pendidikan tinggi di Indonesia masih cenderung menempatkan mahasiswa sebagai pencari kerja (job seeker), bukan pencipta kerja (job creator). Narasi kewirausahaan sering digaungkan, tetapi implementasinya minim dan tidak sistemik. Inkubator bisnis kampus masih terbatas, akses terhadap modal sulit, dan ekosistem pendukung belum matang. Akibatnya, lulusan tetap bergantung pada pasar kerja formal yang kapasitasnya terbatas.

Di sisi lain, dunia industri juga tidak sepenuhnya tanpa cela. Banyak perusahaan mengeluhkan rendahnya kualitas lulusan, tetapi enggan berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan. Mereka mencari tenaga kerja yang “siap pakai” tanpa ingin terlibat dalam proses pembentukannya. Kolaborasi antara kampus dan industri masih bersifat sporadis, belum menjadi sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Ironi ini semakin diperparah oleh faktor geografis dan ketimpangan pembangunan. Lapangan kerja berkualitas masih terpusat di kota-kota besar, sementara lulusan tersebar di berbagai daerah. Mobilitas tidak selalu mudah, baik karena faktor ekonomi maupun sosial. Akibatnya, banyak lulusan akhirnya bekerja di sektor informal atau di bidang yang sama sekali tidak berkaitan dengan latar belakang pendidikannya.

Lalu, di mana posisi negara dalam persoalan ini? Di sinilah PR besar itu berada.

Pertama, negara perlu melakukan reposisi besar-besaran terhadap arah pendidikan tinggi. Tidak cukup hanya meningkatkan angka partisipasi kasar (APK), tetapi harus memastikan relevansi. Ini berarti penataan ulang program studi berbasis proyeksi kebutuhan ekonomi jangka panjang. Negara harus berani membatasi pembukaan program studi yang jenuh dan mendorong pengembangan bidang-bidang strategis.

Kedua, perlu dibangun sistem link and match yang nyata, bukan sekadar jargon. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri harus dilembagakan dalam bentuk kurikulum bersama, program magang wajib yang berkualitas, hingga skema dual system seperti di negara-negara maju. Kampus tidak bisa lagi menjadi menara gading yang terisolasi dari dunia nyata.

Ketiga, negara harus mendorong transformasi paradigma mahasiswa menjadi lebih adaptif dan produktif. Pendidikan kewirausahaan tidak boleh berhenti pada teori, tetapi harus berbasis praktik dengan dukungan nyata: akses pendanaan, mentoring, hingga perlindungan kebijakan bagi usaha rintisan. Ekosistem startup dan UMKM berbasis lulusan perguruan tinggi harus menjadi bagian dari strategi nasional.

Keempat, perlu ada reformasi dalam sistem informasi pasar kerja. Banyak mahasiswa memilih jurusan tanpa data yang memadai tentang prospek kerja. Negara harus menyediakan labour market intelligence yang transparan dan mudah diakses, sehingga keputusan pendidikan menjadi lebih rasional dan berbasis data.

Kelima, pemerataan pembangunan ekonomi menjadi kunci. Tanpa distribusi industri dan lapangan kerja yang lebih merata, masalah ini akan terus berulang. Pembangunan kawasan industri di luar Jawa, penguatan ekonomi lokal, dan insentif bagi investasi di daerah harus menjadi prioritas.

Pada akhirnya, ironi pendidikan tinggi di Indonesia bukan sekadar masalah teknis, tetapi refleksi dari kegagalan sistemik dalam menyelaraskan visi pendidikan dengan arah pembangunan ekonomi. Jika tidak segera dibenahi, kita akan terus memproduksi generasi yang terdidik tetapi teralienasi—memiliki gelar, tetapi kehilangan arah.

Negara tidak bisa lagi sekadar menjadi regulator pasif. Ia harus menjadi arsitek yang aktif merancang ekosistem di mana pendidikan, industri, dan masyarakat bergerak dalam satu tarikan napas yang sama. Tanpa itu, pendidikan tinggi akan tetap menjadi janji yang indah—tetapi kosong dalam realitas.